NEW
Font size
WorksheetsUTS-PENGANTAR HUKUM INDONESIA - M. HADYAN - FH USU
Total questions: 22
Worksheet time: 12mins
Hukum perdata sering disebut dengan....
Hukum Pidana
Hukum Privat
Hukum Publik
Hukum Dagang
Hukum benda
Menurut pasal 1866 KUHP ada 5 macam alat bukti.
Bukti tulisan, kesaksian, buki tidak benar, pengakuan, sumpah
Bukti tulisan, Bukti palsu, , kesaksian, dugaan, pengakuan
Bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah
Bukti tulisan, dugaan, pengakuan, sumpah, Bukti tulisan
kesaksian, dugaan, pengakuan, Bukti tulisan, sumpah
Berikut ini adalah asas-asas mengenai keberlakuan hukum pidana, kecuali
Asas teritorial
Asas nasionalitas aktif
asas universalitas
asas regionalitas
Arti dari prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa adalah...
Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang tidak tertulis
Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ada sebelumnya
Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat
Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas
Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia, dalam KUHP diatur dalam Pasal
81
82
83
84
Indonesia menganut sistem hukum....
eropa continental
anglosaxon
socialis
islamic law
Sistem Hukum Adat
berikut ini merupakan hierarki peaturan perundang-undanga di Indonesia berdasarkan UU No.12 Tahun 2011, Kecuali
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Peraturan DPRD Kabupaten / Kota
Peraturan Pemerintah
Pentingnya politik hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di suatu negara adalah....
Sebaga sarana melakukan lobying dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
Sebagai dasar dalam menentukan arah dan isi hukum yang dibentuk dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara
Media untuk menyamakan persepsi seluruh elemen bangsa terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk
Sarana menyalurkan kepentingan politik dalam suatu peraturan perundang-undangan
Asas Itikad Baik dalam perjanjian memiliki arti.....
Kekuatan mengikatnya suatu perjanjian seperti Undang- Undang bagi para pihak yang membuatnya
Setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum
perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian yang berlaku dalam sistem hukum perjanjian Indonesia.
suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
Berikut ini merupakan salah satu penyebab hapusnya suatu perikatan dalam hukum perdata, kecuali....
pembayaran
pembaruan utang
musnahnya barang yang terutang
berlakunya syarat batal
wanprestasi
Sistem pewarisan yang didasarkan pada garis keturunan ibu, adalah sistem pewarisan
patrilineal
matrilineal
bilateral
mayorat
feminisme
Berikut ini perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai WANPRESTASI, KECUALI
Tidak melakukan sesuatu yang telah dijanjikan
Melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan
Melakukan sesuatu yang telah dijanjikan namun terlambat
Melakukan suatu perbuatan yang berdasarkan perjanjian tidka boleh dilakukan
Melakukan suatu perbuatan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan
Berikut ini sumber lahirnya sebuah perikatan, KECUALI...
Perbuatan melawan hukum
Perikatan berdasarkan undang-undang
Penunjukan langsung
Perjanjian
Perkawinan
Berikut ini adalah orang dewasa yang harus berada di bawah pengampuan, KECUALI
Penderita amnesia
Pemboros
Pecandu Narkoba
Orang Buta
Anak yang belum dewasa
Berikut ini adalah karakteristik dari kejahatan, kecuali
mengenal opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan).
Keikutsertaan dan pembantuan dalam kejahatan dapat dihukum.
Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana.
Ancaman hukumannya dalam bentuk kurungan
Jangka waktu daluwarsa kewenangan untuk melakukan
penuntutan lebih lama dari pelanggaran.
Berikut ini adalah karakteristik pelanggaran, yaitu...
dalam pelanggaran dikenal perbedaan opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan).
percobaan pelanggaran dapat dipidana
hukuman dalam pelanggaran terdiri atas penjara, denda dan pidana mati
keikutsertaan dan pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dipidana
pelanggaran terbagi atas delik biasa dan delik aduan
Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat-syarat perjanjian, yaitu:
1. Sepakat para pihak;
2. cakap para pihak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal
1. Sepakat para pihak;
2. cakap para pihak;
3. Sesuatu yang dapat dirubah oleh para pihak;
4. Sesuai dengan ada istiadat
1. Terdapat para pihak;
2. Terdapat akad perjanjian;
3. Terdapat saksi dalam perjanjian;
4. Suatu sebab yang halal
1. Dibuat dalam akta notaris;
2. Dilegalisasi oleh pengadilan;
3. Didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM;
4. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Perseroan Terbatas awalnya diatur di dalam UU No.1 Tahun 1995, namun saat ini UU tersebut sudah tidak berlaku seiring dengan dikeluarkannya UU No.40 Tahun 2007.
Contoh tersebut merupakan implementasi dari asas...
asas lex specialis derogat legi generali
asas Lex superior derogat legi inferior
asas Lex posterior derogat legi priori
asas Lex Loci Celebrationis
asas Lex loci delicti commissi
di suatu daerah, terdapat Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dimana atas hal tersebut Peraturan Daerah dapat diajukan judicial review (uji materi) ke...
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan tata usaha negara
Pengadilan Negeri
Pengadilan Niaga
di suatu daerah, terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dimana atas hal tersebut Undang-Undang dapat diajukan judicial review (uji materi) ke...
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Militer
Dalam penerapan hukum, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945, maka peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan tersebut akan menjadi batal demi hukum dan dapat dikesampingkan serta dapat diajukan judicial review (uji materi).
hal ini merupakan implementasi dari asas....
Lex loci delicti commissi
Lex Loci Celebrationis
Lex posterior derogat legi priori
Lex superior derogat legi inferior
Lex specialis de rogat lex generalis
Suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baru berlaku, tidak dapat menghukum perbuatan pidana yang terjadi sebelum berlakunya peraturan tersebut (tidak berlaku surut).
Hal ini merupakan implemenasi asas
legalitas
non-retroaktif
unversalitas
teritorial
peraturan perundang-undangan yang baik
