NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPre-test Secondment PEN (DJPPR)
Total questions: 25
Worksheet time: 14mins
Name
Class
Date
1.
Maksimal penambahan nominal (outstanding) Surat Berharga Negara (SBN) dalam satu tahun yang tercantum dalam APBN untuk pembiayaan defisit, yaitu ….
a)
SBN Bruto
b)
SBN Neto
c)
SBN Jatuh tempo
d)
Kebutuhan Pembiayaan Utang
2.
Komposisi SBN bruto terdiri atas:
a)
SBN neto, SBN jatuh tempo, dan Cash management
b)
SBN neto, SBN jatuh tempo, Cash management, dan Utang jatuh tempo
c)
SBN neto, SBN jatuh tempo, Cash management, Utang jatuh tempo, dan Penarikan pinjaman
d)
SBN neto dan SBN jatuh tempo
3.
Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dapat dilakukan melalui metode lelang, bookbuilding dan private placement. Sampai dengan saat ini, penerbitan ORI dilakukan melalui metode ...
a)
Lelang
b)
Bookbuilding
c)
Private Placement
d)
Lelang dan Bookbuilding
4.
Dalam rangka pengelolaan target portofolio, instrument yang perlu diperhatikan ukuran/size penerbitannya untuk menjaga interest rate risk di level aman adalah ….
a)
Fixed Rate
b)
Variable Rate
c)
Obligasi Negara Ritel
d)
SBN Valas
5.
Jenis transaksi Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan untuk melandaikan maturity profile dengan membeli kembali SUN dan menerbitkan seri baru adalah ….
a)
Lelang SUN
b)
Pembelian kembali SUN (buyback)
c)
Pembelian kembali secara penukaran (debt switch)
d)
Peminjaman SUN
6.
Penyataan di bawah ini mengenai SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara yang salah adalah ….
a)
SBSN biasa disebut juga sebagai Sukuk Negara
b)
SBSN merupakan jenis sovereign sukuk
c)
SBSN merupakan Surat Berharga Negara dengan prinsip Syariah
d)
SBSN juga digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang ada dalam APBD
7.
Undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum SBSN adalah ….
a)
UU Nomor 8 Tahun 2009
b)
UU Nomor 19 Tahun 2008
c)
UU Nomor 9 Tahun 2009
d)
UU Nomor 18 Tahun 2009
8.
Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha UMKM diatur dalam …
a)
PMK Nomor 71/PMK.08/2020
b)
PMK Nomor 98/PMK.08/2020
c)
PMK Nomor 211/PMK.08/2020
d)
PMK Nomor 577/PMK.08/2020
9.
Batas minimal Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi adalah ….
a)
Tidak ada batas minimal
b)
Rp 5 miliar
c)
Rp 10 miliar
d)
Rp 50 miliar
10.
Yang bertindak sebagai penjamin dalam Penjaminan UMKM adalah ….
a)
PT Jamkrindo
b)
LPEI
c)
PT Askrindo
d)
PT Jamkrindo dan PT Askrindo
11.
Batas maksimal tenor pinjaman yang bisa dijamin untuk penjaminan korporasi adalah ….
a)
1 tahun
b)
2 tahun
c)
3 tahun
d)
4 tahun
12.
Dalam penjaminan untuk BUMN, IJP yang dibayar oleh Pemerintah dilakukan sampai
a)
44530
b)
17 Desember 2021
c)
31 Desember 2022
d)
Tidak dibatasi
13.
Evaluasi atas permohonan penjaminan yang diajukan oleh BUMN dilakukan oleh ….
a)
Kementerian BUMN
b)
Direktorat Jenderal Anggaran
c)
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
d)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
14.
Instrumen utang yang dipergunakan dalam pendanaan kegiatan PC-PEN dan masuk dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, antara lain:
a)
Surat Utang Negara (SUN)
b)
Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk)
c)
Pinjaman
d)
SUN dan Sukuk
15.
Peran Bank Indonesia dalam pembiayaan utang melalui skema kerjasama burden sharing, antara lain …
a)
Sebagai Last Resort Pemerintah dalam lelang instrumen SUN yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan Public Goods
b)
Berkontribusi dalam pembayaran bunga utang yang ditimbulkan dari besaran pembiayaan utang yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan PC-PEN kelompok belanja Public Goods dan Non Public Goods
c)
Pembeli (investor) tunggal instrumen SUN yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan PC-PEN kelompok belanja Non Public Goods
d)
Mengembalikan bunga/imbalan kepada Pemerintah secara sebagian/tidak penuh pada SUN yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan Public Goods dan Non-Public Goods lainnya
16.
Pembayaran kontribusi oleh Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan dalam kerjasama dengan skema burden sharing dilakukan pada …
a)
Tahunan setiap tanggal 15 Desember untuk kupon (bunga) SBN terkait pembiayaan kelompok Non Public Goods
b)
Semesteran setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember untuk kupon (bunga) SBN terkait pembiayaan kelompok Non Public Goods
c)
Setiap tanggal jatuh tempo kupon (bunga) SBN terkait pembiayaan kelompok Public Goods dan setiap tanggal 15 Desember (tahunan) untuk kupon (bunga) SBN terkait pembiayaan kelompok Non Public Goods
d)
Setiap tanggal jatuh tempo kupon (bunga) SBN terkait pembiayaan kelompok Public Goods dan setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember (semesteran) untuk kupon (bunga) SBN terkait pembiayaan kelompok Non Public Goods
17.
Dasar acuan untuk nilai kontribusi burden sharing Bank Indonesia untuk pembiayaan kelompok kegiatan Public Goods adalah:
a)
BI 7 Days Repo Rate
b)
BI 3 Months Repo Rate
c)
JIBOR
d)
Fix Rate
18.
Sesuai dengan PMK Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, salah satunya menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka ….
a)
Pembayaran Kewajiban Yang Berkaitan Dengan Pembayaran Banking Commission untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02)
b)
Pembayaran Kewajiban Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Utang untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01)
c)
Pengalokasian Belanja Subsidi IJP Atas Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (BA 999.07)
d)
Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk Program Infrastuktur Nasional (BA 999.03)
19.
Persetujuan penggunaan dana BUN BA 999.08 (Pengelolaan Belanja Lainnya) sesuai ketentuan PMK 127/PMK.02/2020 merupakan kewenangan dari ….
a)
Menteri Keuangan
b)
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
c)
Dirjen Anggaran
d)
Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
20.
Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan menandatangani dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada proses setelmen Imbal Jasa Penjaminan (BA 999.07) adalah ….
a)
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
b)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
c)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
d)
Pengguna Anggaran (PA)
21.
Tindakan yang dilakukan oleh PPSPM apabila dokumen SPP dan surat permohonan tagihan ditolak adalah ….
a)
upload dokumen pada data invoice aplikasi SPAN
b)
reject pada aplikasi SPAN dan mengembalikan seluruh berkas kepada PPK
c)
menerbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)
d)
melakukan approval pada Aplikasi SPAN
22.
Wajib Bayar dari PNBP Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit untuk Penjaminan Loss Limit pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional - UMKM adalah ….
a)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan Lembaga Penjaminan Ekspor Impor (LPEI)
b)
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
c)
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Lembaga Penjaminan Ekspor Impor (LPEI)
d)
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)
23.
Kementerian Keuangan memperoleh PNBP Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit untuk Penjaminan Loss Limit pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional diberikan untuk pelaku usaha ….
a)
BUMN
b)
Korporasi
c)
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
d)
Swasta
24.
Dasar hukum bagi Pemerintah untuk PNBP Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit untuk Penjaminan Loss Limit pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah ....
a)
PP nomor 23 tahun 2020
b)
PMK nomor 71/PMK.08/2020
c)
PMK nomor 98/PMK.08/2020
d)
PMK nomor 58/PMK.08/2020
25.
PNBP IJP Loss Limit termasuk kategori PNBP yang diterima dan dicatat Kementerian Keuangan selaku ….
a)
Pihak Penjamin
b)
Kementerian/Lembaga
c)
Bendahara Umum Negara
d)
Menteri Keuangan
Reset
