WorksheetsWawasan Kebangsaan
Total questions: 40
Worksheet time: 1hrs 20mins
Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara RI terangkum dalam
Empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
Berbagai konvensi dan jurisprudensi yang berlaku
Pidato kenegaraan Presiden menjelang 17 Agustus
Ketetapan dan Keputusan MPR/MPRS
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Pernyataan yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat pada
Pasal II aturan peralihan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945
Batang tubuh UUD 1945
Penjelasaan UUD 1945
Sikap untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama, walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan pandangan pribadi atau kelompok adalah sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila yaitu
Sila Kedua dan Keempat
Sila Kedua dan Kelima
Sila Ketiga dan Keempat
Sila Kesatu dan Keempat
Sila Kesatu dan Ketiga
Pancasila sebagai Way Of Life dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam hal ini Pancasila memiliku makna sebagi
Karakteristik bangsa
Kepribadian Bangsa
Ciri-ciri Warga Negara
Pedoman Hidup
Kristalisasi Nilai
Pada amandemen keempat UUD 1945, pasal 29, telah disepakati
Adanya penambahan ayat
Penjelasan lebih rinci
Perubahan hanya pada ayat (1)
Perubahan hanya pada ayat (2)
Telah mengambil perubahan
Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negera) terdiri atas
PNS dan PPPK
PNS dan Tenaga Honorer
PNS dan PPK
PNS dan TNI, POLRI
TNI dan POLRI
Kekhususan dalam tindak pidana terorisme ditandai juga dengan adanya lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan
Intelejen
Legal audit
Hearing
Keterangan ahli
Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidensiil adalah dalam hal
Para menteri bertanggung jawab secara kolektif
Para menteri dapat diganti sewaktu-waktu
Pemerintah lebih mencerminkan aspirasi rakyat
Pembentukan kabinet sangat demokratis
Jalannya pemerintah lebih stabil
Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali diamademen
Pasal 5, 7, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22
Pasal 5, 7, 13 , 14 , 15 , 17, 21 dan 22
Bangsa Indonesia tidak dapat berdiam diri terhadap peristiwa-peristiwa Internasional yang membuat suatu negara terpuruk karena
Bangsa Indonesia adalah bagian mutlak dari bangsa-bangsa lain
UUD 1945 mengamankan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat
Indonesia merupakan anggota PBB yang ke 50
Pemerintah Indonesia memiliki kedaualatan yang sah
Keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia sangat bergantung pada dunia International
Dilihat dari segi tujuan, negara, kepolisian bertujuan ...
Memelihara kekuasaan
Mewujudkan ketertiban
Menjamin keamanan
Mempertahankan persatuan
Mempererat persatuan
ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai profesi berlandaskan pada prinsip berikut, kecuali .
Kode Etik dan Kode Prilaku
Kualitas Jabatan
Proporsionalitas
Nilai Dasar
Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini, kecuali
Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah
Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi
Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas, sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat
Elite
Birokrat
Petani
Buruh
Tradisional
Penyelenggaraan pemilu yang pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 merupakan salah satu prestasi yang dicapai pada masa
Kabinet Ali Wongso
Kabinet Burhanudin Harahap
Kabinet Ali II
Kabinet Djuanda
Kabinet Natsir
Hukum yang ditetapkan oleh negaranegara suatu dalam perjanjian Negara disebut dengan hukum
Hukum Doktrin
Hukum Undang-undang
Hukum Yurisprudensi
Hukum Adat
Hukum Traktat
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
Keragaman daerah
Kaidah agama
.Mayoritas penduduk
Pendidikan
Sosial kebudayaan
Pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya juga tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah juga harus melaksanakan asas pemerintahan, yaitu
Asas proporsionalitas
Asas kepentiangan umum
Asas kepastian hukum
Asas profesionalitas
Asas akuntabilitas
Pelopor pendiri GNB adalah negaranegara yang sedang berkembang, negarawan Afrika yang termasuk sebagai pelopor GNB di antaranya adalah
Nelson Mandela, Tabo Embeki
Anwar Sadat, Gadaf
Gamal Abdul Nasir, Zambia
Kwame Nikrumah, Ghana
Idi Amin, Yosep Mobutu
Sebutan Nusantara pertama kali dipakai oleh seorang pujangga pada masa kerajaan
Majapahit
Samudra pasai
Sriwijaya
Kutai
Tarumanegara
Salah satu nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang hankamnas adalah
mengorbankan jiwa raga dalam menghadapi musuh
berjuang untuk meraih cita-cita demi masa depan
membantu TNI/POLRI untuk memberantas kejahatan
memberikan harta benda demi bangsa dan negara
rela berkorban untuk mengamankan wilayah negara
Kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu adalah
Kerajaan Sriwijaya
Kerajaan Tarumanegara
Kerajaan Kutai
Kerajaan Majapahit
Kerajaan Samudera Pasai
Pengertian hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaaan UUD 1945 alenia I adalah
hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka
kemerdekaan untuk menciptakan ketertiban dunia
kebebasan memeluk agama dan beribadah
hak bekerja sama dengan bangsa manapun juga
bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan
Berikut ini merupakan mahasiswa Trisakti yang telah menjadi korban proses lahirnya reformasi, kecuali
Hafidhin Royan
Hendriawan Sie
Hery Hertanto
Elang Mulya Lesmana
Soe Hok Kie
Pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang selaras dengan rumusan tujuan negara serta pembangunan nasional yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa
memajukan kesejahteraan umum
melindungi segenap bangsa Indonesia
melaksanakan ketertiban dunia
melindungi seluruh tumpah darah
Sistem pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. menurut siapakah teori tersebut ?
UUD RI tahun 1945
John Locke
J.J Rousseau
Montesquieu
Gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Merupakan pengertian Sishankamrata yang berciri
Kerakyatan
Kewilayahan
Kelautan
Kesemestaan
Alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Merupakan fungsi dari
TNI
Polri
Interpol
Hansip
Pemerintah
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Merupakan isi dari UUD NKRI Tahun 1945 Pasal
29 ayat 1
29 ayat 2
29 ayat 3
29 ayat 4
Berdasarkan Deklarasi Djuanda yang diselenggarakan pada Tanggal 13 Desember 1953, Republik Indonesia menganut konsep
Negara Kelautan
Negara Kerajaan
Negara Kehutanan
Negara Kepulauan yang berciri Nusantara (Archipelago State)
Tugas pokok kepolisian negara republik indonesia yang meliputi harkamtibmas, gakkum dan lin yom yan sesuai dengan pasal
pasal 14 uu no 2 tahun 2002
pasal 13 uu no 1 tahun 2011
pasal 13 uu no 2 thn 2002
pasal 15 uu no 2 thaun 2002
semboyan bhineka tunggal ika diusulkan oleh
sukarno
moh. yamin
sultan hamid
moh. hatta
berdasarkan data tahun 2017, jumlah propinsi di indonesia adalah
31
32
33
34
Pada masa demokrasi terpimpin indonesia memakai konstitusi
UUD 1945
UUD RIS
konvensi
UUDS
Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari
MK
DPR
MPR
DPD
Perhatikan usulan rumusan dasar negara di bawah ini.
(1) Peri Kebangsaan
(2) Peri Kemanusiaan
(3) Peri Ketuhanan
(4) Peri Kerakyatan
(5) Kesejahteraan Rakyat
Rumusan dasar negara tersebut diusulkan oleh
Mr. Muhammad Yamin
Ir. Soekarno
Mr. Soepomo
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
Lambang negara Garuda Pancasila yang kita kenal selama ini merupakan rancangan
R. M. Ngabehi Poerbatjaraka
Mr. Muhammad Yamin
Ki Hajar Dewantara
Sultan Hamid II
Sebelum dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang merumuskan piagam jakarta yaitu
BPUPKI
PPKI
Muh Yamin
Panitia Kecil
Panitia Sembilan
Nilai nilai dalam pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam hal adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun kegiatan keagamaan. Hal itu merupakan salah satu tanda bahwa nilai pancasila bersifat
Majemuk
Tunggal
Kausatif
Objektif
Subjektif
Hak dan kkewajiban warga negara untuk ikuti serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur melalui UUD I945 pasal
26 ayat 1
27 ayat 1
27 ayat 2
30 ayat 1
30 ayat 2
