Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Wawasan Kebangsaan

Total questions: 40

Worksheet time: 1hrs 20mins

Name
Class
Date
1.

Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara RI terangkum dalam

a)

Empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945

b)

Berbagai konvensi dan jurisprudensi yang berlaku

c)

Pidato kenegaraan Presiden menjelang 17 Agustus

d)

Ketetapan dan Keputusan MPR/MPRS

e)

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2.

Pernyataan yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat pada

a)

Pasal II aturan peralihan UUD 1945

b)

Pembukaan UUD 1945

c)

Batang tubuh UUD 1945

d)

Penjelasaan UUD 1945

3.

Sikap untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama, walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan pandangan pribadi atau kelompok adalah sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila yaitu

a)

Sila Kedua dan Keempat

b)

Sila Kedua dan Kelima

c)

Sila Ketiga dan Keempat

d)

Sila Kesatu dan Keempat

e)

Sila Kesatu dan Ketiga

4.

Pancasila sebagai Way Of Life dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam hal ini Pancasila memiliku makna sebagi

a)

Karakteristik bangsa

b)

Kepribadian Bangsa

c)

Ciri-ciri Warga Negara

d)

Pedoman Hidup

e)

Kristalisasi Nilai

5.

Pada amandemen keempat UUD 1945, pasal 29, telah disepakati

a)

Adanya penambahan ayat

b)

Penjelasan lebih rinci

c)

Perubahan hanya pada ayat (1)

d)

Perubahan hanya pada ayat (2)

e)

Telah mengambil perubahan

6.

Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negera) terdiri atas

a)

PNS dan PPPK

b)

PNS dan Tenaga Honorer

c)

PNS dan PPK

d)

PNS dan TNI, POLRI

e)

TNI dan POLRI

7.

Kekhususan dalam tindak pidana terorisme ditandai juga dengan adanya lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan

a)

Intelejen

b)

Legal audit

c)

Hearing

d)

Keterangan ahli

8.

Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidensiil adalah dalam hal

a)

Para menteri bertanggung jawab secara kolektif

b)

Para menteri dapat diganti sewaktu-waktu

c)

Pemerintah lebih mencerminkan aspirasi rakyat

d)

Pembentukan kabinet sangat demokratis

e)

Jalannya pemerintah lebih stabil

9.

Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali diamademen

a)

Pasal 5, 7, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21

b)

Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21

c)

Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23

d)

Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22

e)

Pasal 5, 7, 13 , 14 , 15 , 17, 21 dan 22

10.

Bangsa Indonesia tidak dapat berdiam diri terhadap peristiwa-peristiwa Internasional yang membuat suatu negara terpuruk karena

a)

Bangsa Indonesia adalah bagian mutlak dari bangsa-bangsa lain

b)

UUD 1945 mengamankan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat

c)

Indonesia merupakan anggota PBB yang ke 50

d)

Pemerintah Indonesia memiliki kedaualatan yang sah

e)

Keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia sangat bergantung pada dunia International

11.

Dilihat dari segi tujuan, negara, kepolisian bertujuan ...

a)

Memelihara kekuasaan

b)

Mewujudkan ketertiban

c)

Menjamin keamanan

d)

Mempertahankan persatuan

e)

Mempererat persatuan

12.

ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai profesi berlandaskan pada prinsip berikut, kecuali .

a)

Kode Etik dan Kode Prilaku

b)

Kualitas Jabatan

c)

Proporsionalitas

d)

Nilai Dasar

13.

Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini, kecuali

a)

Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI

b)

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c)

Desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah

d)

Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi

e)

Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

14.

Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas, sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat

a)

Elite

b)

Birokrat

c)

Petani

d)

Buruh

e)

Tradisional

15.

Penyelenggaraan pemilu yang pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 merupakan salah satu prestasi yang dicapai pada masa

a)

Kabinet Ali Wongso

b)

Kabinet Burhanudin Harahap

c)

Kabinet Ali II

d)

Kabinet Djuanda

e)

Kabinet Natsir

16.

Hukum yang ditetapkan oleh negaranegara suatu dalam perjanjian Negara disebut dengan hukum

a)

Hukum Doktrin

b)

Hukum Undang-undang

c)

Hukum Yurisprudensi

d)

Hukum Adat

e)

Hukum Traktat

17.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan

a)

Keragaman daerah

b)

Kaidah agama

c)

.Mayoritas penduduk

d)

Pendidikan

e)

Sosial kebudayaan

18.

Pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya juga tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah juga harus melaksanakan asas pemerintahan, yaitu

a)

Asas proporsionalitas

b)

Asas kepentiangan umum

c)

Asas kepastian hukum

d)

Asas profesionalitas

e)

Asas akuntabilitas

19.

Pelopor pendiri GNB adalah negaranegara yang sedang berkembang, negarawan Afrika yang termasuk sebagai pelopor GNB di antaranya adalah

a)

Nelson Mandela, Tabo Embeki

b)

Anwar Sadat, Gadaf

c)

Gamal Abdul Nasir, Zambia

d)

Kwame Nikrumah, Ghana

e)

Idi Amin, Yosep Mobutu

20.

Sebutan Nusantara pertama kali dipakai oleh seorang pujangga pada masa kerajaan

a)

Majapahit

b)

Samudra pasai

c)

Sriwijaya

d)

Kutai

e)

Tarumanegara

21.

Salah satu nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang hankamnas adalah

a)

mengorbankan jiwa raga dalam menghadapi musuh

b)

berjuang untuk meraih cita-cita demi masa depan

c)

membantu TNI/POLRI untuk memberantas kejahatan

d)

memberikan harta benda demi bangsa dan negara

e)

rela berkorban untuk mengamankan wilayah negara

22.

Kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu adalah

a)

Kerajaan Sriwijaya

b)

Kerajaan Tarumanegara

c)

Kerajaan Kutai

d)

Kerajaan Majapahit

e)

Kerajaan Samudera Pasai

23.

Pengertian hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaaan UUD 1945 alenia I adalah

a)

hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka

b)

kemerdekaan untuk menciptakan ketertiban dunia

c)

kebebasan memeluk agama dan beribadah

d)

hak bekerja sama dengan bangsa manapun juga

e)

bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan

24.

Berikut ini merupakan mahasiswa Trisakti yang telah menjadi korban proses lahirnya reformasi, kecuali

a)

Hafidhin Royan

b)

Hendriawan Sie

c)

Hery Hertanto

d)

Elang Mulya Lesmana

e)

Soe Hok Kie

25.

Pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang selaras dengan rumusan tujuan negara serta pembangunan nasional yaitu

a)

mencerdaskan kehidupan bangsa

b)

memajukan kesejahteraan umum

c)

melindungi segenap bangsa Indonesia

d)

melaksanakan ketertiban dunia

e)

melindungi seluruh tumpah darah

26.

Sistem pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. menurut siapakah teori tersebut ?

a)

UUD RI tahun 1945

b)

John Locke

c)

J.J Rousseau

d)

Montesquieu

27.

Gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Merupakan pengertian Sishankamrata yang berciri

a)

Kerakyatan

b)

Kewilayahan

c)

Kelautan

d)

Kesemestaan

28.

Alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Merupakan fungsi dari

a)

TNI

b)

Polri

c)

Interpol

d)

Hansip

e)

Pemerintah

29.

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Merupakan isi dari UUD NKRI Tahun 1945 Pasal

a)

29 ayat 1

b)

29 ayat 2

c)

29 ayat 3

d)

29 ayat 4

30.

Berdasarkan Deklarasi Djuanda yang diselenggarakan pada Tanggal 13 Desember 1953, Republik Indonesia menganut konsep

a)

Negara Kelautan

b)

Negara Kerajaan

c)

Negara Kehutanan

d)

Negara Kepulauan yang berciri Nusantara (Archipelago State)

31.

Tugas pokok kepolisian negara republik indonesia yang meliputi harkamtibmas, gakkum dan lin yom yan sesuai dengan pasal

a)

pasal 14 uu no 2 tahun 2002

b)

pasal 13 uu no 1 tahun 2011

c)

pasal 13 uu no 2 thn 2002

d)

pasal 15 uu no 2 thaun 2002

32.

semboyan bhineka tunggal ika diusulkan oleh

a)

sukarno

b)

moh. yamin

c)

sultan hamid

d)

moh. hatta

33.

berdasarkan data tahun 2017, jumlah propinsi di indonesia adalah

a)

31

b)

32

c)

33

d)

34

34.

Pada masa demokrasi terpimpin indonesia memakai konstitusi

a)

UUD 1945

b)

UUD RIS

c)

konvensi

d)

UUDS

35.

Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari

a)

MK

b)

DPR

c)

MPR

d)

DPD

36.

Perhatikan usulan rumusan dasar negara di bawah ini.

(1) Peri Kebangsaan

(2) Peri Kemanusiaan

(3) Peri Ketuhanan

(4) Peri Kerakyatan

(5) Kesejahteraan Rakyat

Rumusan dasar negara tersebut diusulkan oleh

a)

Mr. Muhammad Yamin

b)

Ir. Soekarno

c)

Mr. Soepomo

d)

Dr. Radjiman Wedyodiningrat

37.

Lambang negara Garuda Pancasila yang kita kenal selama ini merupakan rancangan

a)

R. M. Ngabehi Poerbatjaraka

b)

Mr. Muhammad Yamin

c)

Ki Hajar Dewantara

d)

Sultan Hamid II

38.

Sebelum dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang merumuskan piagam jakarta yaitu

a)

BPUPKI

b)

PPKI

c)

Muh Yamin

d)

Panitia Kecil

e)

Panitia Sembilan

39.

Nilai nilai dalam pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam hal adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun kegiatan keagamaan. Hal itu merupakan salah satu tanda bahwa nilai pancasila bersifat

a)

Majemuk

b)

Tunggal

c)

Kausatif

d)

Objektif

e)

Subjektif

40.

Hak dan kkewajiban warga negara untuk ikuti serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur melalui UUD I945 pasal

a)

26 ayat 1

b)

27 ayat 1

c)

27 ayat 2

d)

30 ayat 1

e)

30 ayat 2