WorksheetsPRE TEST AKADEMIK LATSAR 2021
Total questions: 30
Worksheet time: 16mins
PNS perlu meningkatkan citranyan menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali
Integritas
Intoleransi Keberagaman
Prinsip Imparsial
Mengedepankan Kepentingan Publik
Pejabat publik yang paling kapabel dan berwenang untuk memberikan akses informasi publik dan informasi publik adalah
Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Instansi
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Semua Unsur Aparatur dalam Birokrasi
Contoh perilaku PNS yang diharapkan berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah adalah sebagai berikut, kecuali:
PNS menjamin penyimpanan informasi yg bersifat rahasia
PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kpda pihak lain yg memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan
PNS menyebarkan informasi pemerintahan yg belum dipastikan kebenarannya melalui media sosial
Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat sebagai berikut, kecuali..
Opurtunis
Bertanggungjawab
Adil
Inovatif
Tujuan utama dari akuntabilitas adalah
Untuk meningkatkan citra positif pimpinan
Untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan
Untuk memenuhi kewajiban yang dimandatkan peraturan perundang-undangan
Untuk meminimalisir tuntutan dari masyarakat
Alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali :
Perencanaan Strategis
Kontrak Kinerja
Laporan Kinerja
Alokasi Anggaran
Responsibilitas terbagi atas dua aspek, yaitu :
Responsibilitas perseorangan dan stakeholder
Responsibilitas institusi dan stakeholder
Responsibilitas perseorangan dan institusi
Responsibilitas stakeholder dan politik
Contoh laporan sebagai bentuk aakuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu :
Laporan Perencanaan Instansi Pemerintah
Laporan Desain Tata Kelola dan Kelembagaan Instansi Pemerintah
Laporan Roadmap Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita indonesia merdeka melaksanakan dengan takti kooperasi, artinya
Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda
Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda
Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah
Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia
Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam
Kesetiaan kepada suku sendiri
Kesetiaan kepada orang lain
Kesetiaan rakyat kepada negara
Kesetiaan kepada diri sendiri
Salah satu faktor dalam negeri yang mempercepat munculnya nasionalisme Indonesia adalah :
Pengaruh pendidikan Barat
Gerakan nasionalisme India
Kemenangan Jepang atas Rusia
Penderitaan akibat penjajah
Penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan
Melahirkan poiitik balas budi penjajah
Menyulitkan persatuan bangsa
Memengaruhi timbulnya pergerakan nasional
menetapkan garis politik berdasarkan kekuatan sendiri
Yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai anti korupsi adalah:
Jujur, mandiri dan peduli
Jujur, empati dan adil
Jujur, Tanggung Jawab, Sederhana
Jujur, Berani, Kerja Keras
Dalam UU No. 31 Tahun 1999, jo UU No 21 Tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk./jenis korupsi, Menyelewengkan penggunaan keuangan negara karena jabatan yang disandangnya, dikategorikan
Gratifikasi
Pemerasan
Suap menyuap
Penggelapan dalam jabatan
Dalam UU No. 31 Tahun 1999, jo UU No. 21 Tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk/jenis korupsi, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai :
Pemerasan
Gratifikasi
Benturan kepentingan dalam pengadaan
Perbuatan curang
Pemberian hadiah kepada penyelenggara negara, dengan maksud tertentu, dikatakan
Penyuapan
Penggelapan
Pemerasan
Gratifikasi
Ada beberapa teknik internalisasi nilai bagi seseorang, salah satu teknik tersebut adalah dengan menerapkan sugesti baik dari diri sendiri atau sugesti dari orang lain. Teknik ini disebut
Simbolisasi
Change Belief
Dis Asosiasi
MASAURA
Dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka waktu yang lama, yaitu merusak reputasi
Keluarga besar, yang akan hancur, terbawa sampai ke anak cucu, merusak nama besar keluarga
Diri pribadi, keluarga besar, masyarakat dan proses kehidupan yang lebih luas
Menghancurkan masa depan anak-anaknya
Membuat rakyat semakin miskin, karena harga-harga semakin mahal
Dimensi etika publik yang paling tepat meliputi
Dimensi kuantitas pelayanan, ekuitas, dan tindakan nyata
Dimensi kepatuhan, pengendalian dan kinerja
Dimensi Efektifitas, Efisiensi, dan Ekonomis
Dimensi Kualitas Pelayanan, Modalitas, dan Tindakan Integritasi
Azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan
Norma moral dan norma spiritual
Norma etika dan norma hukum
Norma hukum dan norma moral
Norma Etika dan norma susila
Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat. Pernyataan ini mengandung makna
Kekuatan pemilik kekuasaan
Kewenangan atau keabsahan kekuasaan
Keberanian yang memegang kekuasaan
Keandalan dalam melaksanakan kekuasaan
Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi maka akan berdampak pada hal-hal berikut ini, kecuali
Ketidaktercapaian target kerja
Menurunkan kredibilitas organisasi
Pemborosan sumberdaya
Menimbulkan kerugian pada organisasi
Proses inovasi yang terjadi secara perlahan disebut
Revolusioner
Demesioner
Evolusioner
Temporer
Yang dapat menentukan tingkat produktivitas suatu organisasi, diantaranya
Motivasi dan kepekaan
Semangat dan perjuangan
Motivasi dan kemampuan
Kerja keras dan kerja cerdas
Dibawah ini merupakan fungsi dari mutu, kecuali
Salah satu standar yg menjadi dasar mengukur capaian hasil kerja
Sebagai alat untuk beradaptasi dengan perubahan
Alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya
Nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan
Alat Pemastian Mutu Pelanggan terdiri dari
Standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan ombudsman
Standar pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan ombudsman
Standar pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, orientasi mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan ombudsman
Standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, orientasi mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan ombudsman
Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan
Analissi Jabatan dan Analisis Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Analisis Beban Kerja
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Analisis Kepegawaian dan Analisis Kebijakan
Pendekatan WoG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara
Kontinental
Persemakmuran
Anglo Saxon
Federasi
Pelayanan melalui kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat disebut
Pelayanan yang Bersifat Administrastif
Pelayanan Jasa
Pelayanan Barang
Pelayanan Regulatif
Di Australia, WoG dimotori oleh Australian Public Service (APS) dalam laporannya berjudul
Joint Up Government
Integrated Government
Connecting Government
Good Government
