Reformasi dibidang pengelolaan keuangan negara ditandai dengan adanya UU Nomor 1 tahun 2004 tentang ....

Berikut ini adalah pendekatan yang digunakan dalam sistem perencanaan dan penganggaran dalam APBN, kecuali ...

Dokumen Kementerian/Lembaga yang memuat target sarasan program, kegiatan dan anggaran selama 5 tahun adalah ....

Fungsi Standar Biaya Masukan dalam penyusunan RKA-K/L selain sebagai biaya estimasi, juga sebagai ....

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan untuk menerapkan sistem pelayanan publik secara digital dengan istilah ....

UU Nomor 25 tahun 2009 mengatur tentang .....

Berikut ini adalah jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi, kecuali ....

E-Government merupakan salah satu upaya untuk mencapai efektivitas ....

Komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi adalah sebagai berikut kecuali ....

"Sebagai efek dari kepuasan konsumen, maka suatu organisasi dapat mengalami kesuksesan." Hal tersebut merupakan filosofi dasar dari ....

Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, tenaga kerja, proses dan tugas,

serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi pelanggan atau konsumen, pandangan ini dikemukakan oleh ....

Ciri-ciri suatu barang atau jasa disebut berkualitas atau

bermutu yang disampaikan Juran yaitu kecocokan penggunaan (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan berdasarkan ciri atau kriteria berikut, kecuali ....

Menurut Garvin (dalam Nasution, 2015) berikut ini adalah dimensi kualitas atau karakteristik barang yang dapat

digunakan menilai kualitas barang, kecuali ....

Metode survey dapat digunakan untuk mengukur tingkat .... terhadap pelayanan publik.

Sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan

pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang

berkelanjutan adalah ....

Penganggaran berbasis kinerja lebih menekankan pada aspek ....

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagaimana berikut .....

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau

manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan

kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib

menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-

government. Hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah nomor ....

Penentuan tujuan dan sasaran, perencanaan program dan kegiatan, pengalokasian dana, penentuan indikator kinerja dalam fungsi anggaran sektor publik, sebagai alat ....