WorksheetsTry Out SKB Auditor 2
Total questions: 100
Worksheet time: 1hrs 15mins
Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan merupakan pengertian dari merupakan pengertian dari ...
Sistem Pengendalian Intern
Sistem Pengawasan Intern
Sistem Pengendalian Manajemen
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengawasan Manajemen
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP diatur secara rinci di dalam ...
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
SPIP memiliki beberapa unsur. Urutan yang benar atas unsur-unsur tersebut berdasarkan peraturan tentang SPIP yaitu ...
Penilaian Risiko, Lingkungan Pengendalian, Kegiatan Pengendalian. Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern.
Informasi dan Komunikasi, Penilaian Risiko, Lingkungan Pengendalian, Kegiatan Pengendalian, Pemantauan Pengendalian Intern.
Penilaian Risiko, Lingkungan Pengendalian, Kegiatan Pengendalian, Pemantauan Pengendalian Intern, Informasi dan Komunikasi.
Lingkungan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Pemantauan Pengendalian Intern.
Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern.
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui, kecuali ...
Penegakan integritas dan nilai etika
Komitmen terhadap kompetensi
Kepemimpinan yang kondusif
Pembinaan sumber daya manusia
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
Instansi Pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP yaitu ...
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian PAN-RB
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kementerian Keuangan
Internal Audit adalah kegiatan konsultasi dan assurance independen yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasi organisasi. Internal audit membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Pernyataan tersebut merupakan definisi internal audit menurut ...
Institute of Internal Auditor’s
American Accounting Association
Sawyer
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia
Peran assurance dilakukan dengan memberikan penilaian/pendapat objektif terkait suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau subjek lainnya. Sifat dan lingkup kegiatan assurance ditentukan oleh auditor internal. Yang termasuk kegiatan assurance yaitu, kecuali ...
Audit
Konsultasi
Pemantauan
Evaluasi
Reviu
Kegiatan meliputi aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, dan pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan serta memberikan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek merupakan peran auditor internal sebagai
Fasilitator
Catalyst
Consultant
Agent of Change
Watchdog
Audit operasional adalah audit yang dilakukan untuk meyakini apakah organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah kepada tujuannya. Audit operasional merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh auditor internal yang berperan sebagai ...
Fasilitator
Catalyst
Consultant
Agent of Change
Watchdog
Peran auditor internal yang berkaitan dengan pemberian penjaminan kualitas (quality assurance) merupakan peran auditor internal sebagai ...
Fasilitator
Catalyst
Consultant
Agent of Change
Watchdog
Tingkat risk maturity auditi mempengaruhi langkah audit yang akan diambil. Dibawah ini yang bukan tingkatan risk maturity yaitu ...
Defined
Managed
Aware
Naïve
Facilitated
Urutan tingkatan risk maturity dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah yaitu ...
Enabled, Managed, Defined, Aware, Naïve
Defined, Enabled, Managed, Aware, Naïve
Defined, Managed, Facilitated, Aware, Naïve
Enabled, Managed, Facilitated, Aware, Naïve
Enabled, Managed, Defined, Aware, Facilitated
Persamaan peran assurance dan konsultan auditor ialah untuk meningkatkan governance, risk management, and control (GRC) organisasi. Bedanya, assurance dilakukan melalui pemeriksaan bukti-bukti yang bertujuan menilai GRC, sedangkan konsultansi dilakukan rnelalui kegiatan pemberian saran perbaikan GRC. Perbedaan mendasar antara kedua peran ini terkait pihak-pihak yang terlibat. Dalam assurance, pihak yang terlibat yaitu ...
Auditor internal
Manajemen
Auditor eksternal
Direksi
Pihak Ketiga
Menurut Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia, kegiatan pengawasan oleh auditor internal terbagi menjadi dua, yaitu assurance dan konsultansi. Salah satu jenis kegiatan assurance yaitu audit. Jenis audit yang dapat dilakukan APIP yaitu, kecuali...
Audit Keuangan
Audit Bimbingan Teknis
Audit Kinerja
Audit Investigatif
Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonorni, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan merupakan definisi dari...
Audit Kinerja
Audit Operasional
Audit Keuangan
Audit Investigatif
Audit dengan Tujuan Tertentu
Pengertian prinsip kesetaraan (equity) dalam good governance, adalah...
Terdapat jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pegambilan keputusan (baik secara langsug maupun melalui lembaga perwakilan)
Adanya kebebasan dan dalam memperoleh informasi yang akurat
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yg meyangkut HAM
danya keterbukaan informasi yang memadai bagi mereka yang memerlukan
Terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendptkan pelayanan dan kesempatan yg sama dalam menjalanan kehidupannya
Tujuan dilakukan evaluasi risiko adalah untuk mengetahui risiko yang…
Memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah
Kecil-kecil dan tidak merugikan
Dapat diperhatikan dan diabaikan
Besar-besar dan merugikan
Besar maupun kecil
Sudut pandang risiko yang mengklasifikasi risiko ke dalam risiko rendah,menengah, dan tinggi yaitu
Sudut pandang hierarki risiko
Sudut pandang kemampuan mengendalikan
Sudut pandang akibat
Sudut pandang sebab
Sudut pandang tingkat kemungkinan
Terdapat tiga aspek yg terkandung dalam pengertian governance menurut UNDP yang disebut dengan 3 legs yaitu...
Social, political, administrative
Social, economic, administrative
Economic, political, administrative
Social, economic, political
Economic, political, social
Elemen dalam manajemen risiko menurut AS/NZS bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis organisasi sebagai lingkungan tempat manajemen risiko akan diterapkan adalah
Analisis risiko
Penetapan konteks
Komunikasi dan konsultasi
Identifikasi risiko
Penilaian risiko
Sudut pandang risiko yang mengkalsifikasikan risiko ke dalam risiko strategis, program proyek, dan operasional yaitu...
Sudut pandang penetapan tujuan
Sudut pandang hierarki risiko
Sudut pandang sebab
Sudut pandang akibat
Sudut pandang tingkat kemungkinan
Prinsip good governance menurut UNDP yang menuntut agar pemerintah meningkatkan fungsi control terhadap manajemen pemerintah dan pembangunan dengan melibatkan organisasi non-pemerintah, adalah...
Orientasi pada kesepakatan (consesnsus orientation)
Akuntabilitas (accountability)
Partisipasi (participation)
Transparansi (transparency)
Akuntabilitas (Accountability)
Kegagalan dalam sistem pengendalian internal yang dikarenakan oleh pegawai intern dan pihak luar organisasi, disebut kegagalan karena
Pengabaian Manajemen
Pertimbangan yang kurang matang
Kolusi
Gagal menerjemahkan suatu perintah
Adanya penyalahgunaan wewenang
Aspek governance yang memiliki pengertian proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan adalah…
Political governance
Economic governance
Administrative governance
Social governance
Financial governance
Sudut pandang risiko yang mengkasifikasikan risiko ke dalam risiko strategis, program, proyek dan operasional, yaitu…
Sudut pandang hierarki risiko
Sudut pandang tingkat kemungkinan (level status risiko)
Sudut pandang sebab
Sudut pandang akibat
Sudut pandang penetapan tujuan organisasi
Tahap awal dalam pembangunan infrastruktur pengendalian adalah..
Penilaian risiko
Kegiatan pengendalian
Pemantauan Pengendalian Intern
Informasi dan komunikasi
Lingkungan Pengendalian
Yang bukan menjadi syarat agar informasi yang diidentifikasi dan dilaporkan adalah informasi yang berkualitas...
Akuntabel
Akurat
Mutakhir
Dapat diakses
Tepat waktu
Dana desa merupakan salah satau hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan tata kelolanya. Penggunaan dana desa perlu diawasi dengan tujuan untuk membandingkan hasil kegiatan yang bersumber dari dana desa dengan standard atau rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan assurance yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah...
Audit Keuangan
Reviu astas aspek keuangan tertentu
Reviu aspek kinerja tertentu
Evaluasi
Pemantauan
Kegiatan konsultasi sangat bervariasi baik bentuk dan sifatnya, disesuaikan dengan kesepakatan antara auditor dan manajemen. Kegiatan ini dapat didesain sesuai kebutuhan manajemen untuk mengatasi masalah tertentu. Yang bukan bentuk kegiatan konsultasi yaitu….
Bimbingan Teknis
Pelatihan
Reviu Kinerja
Fasilitasi
Pemberian Saran
Tahapan penugasan auditor internal baik penugasan assurance maupun konsultansi secara umum terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Yang termasuk kedalam tahap pelaksanaan pada kegiatan assurance yaitu...
Pengujian dan pengumpulan bukti
Penyusunan program audit
Evaluasi pengendalian
Penyampaian simpulan sementara
Identifikasi dan penilaian risiko
Proses pengidentifikasian masalah dalam kegiatan yang memerlukan audit investigatif, penyusunan hipotesis awal atas masalah yang diidentifikasi/dan pengolahan hipotesis, hingga ditetapkannya simpulan berupa layak atau tidaknya dilakukan audit investigatif terhadap masalah tersebut merupakan kegiatan audit investigatif pada tahap...
Perencanaan
Pra-pelaporan
Pengumpulan dan evaluasi bukti
Pra-perencanaan
Pelaporan
Reviu atas laporan keuangan adalah proses penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D) yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah dimaksud yaitu, kecuali...
Laporan realisasi anggaran
Laporan arus kas
Neraca
Catatan atas laporan keuangan
Laporan operasional
Kode etik AIPI (KE-AIPI) diberlakukan bagi seluruh auditor dan pegawai negeri sipil yang diberi tugas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. Kode etik AIPI terdiri dari dua komponen yaitu...
Prinsip etika dan aturan perilaku
Aturan perilaku dan pedoman manajemen
Prinsip etika dan pedoman manajemen
Prinsip perilaku dan aturan etika
Prinsip perilaku dan aturan perilaku
Yang bukan termasuk dalam prinsip etika pada kode etik APIP menurut AAIPI yaitu...
Akuntabel
Objektivitas
Kompetensi
Keterbukaan
Integritas
Sikap jujur yang tidak dapat dipengaruhi pendapat pribadi dalam pengambilan keputusan merupakan gambaran dari prinsip etika...
Akuntabel
Objektivitas
Kompetensi
Keterbukaan
Integritas
Kemampuan mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban adalah bentuk dari prinsip etika
Akuntabel
Objektivitas
Kompetensi
Keterbukaan
Integritas
Aturan perilaku mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan oleh auditor dan merupakan pengejawantahan prinsip‐ prinsip perilaku auditor. Kode Etik AIPI menetapkan aturan perilaku untuk area perilaku auditor, kecuali...
Aturan perilaku menyangkut hubungan sesama auditor
Aturan perilaku untuk hubungan antara auditor dan auditan
Aturan perilaku dalam organisasi
Aturan perilaku pihak ketiga
Aturan perilaku individu auditor intern
Bagaimanakah salah satu cara mengekspresikan diri secara efektif saat berkomunikasi?
Berkomunikasi dengan membelakangi lawan bicara
Berpenampilan sebagai seorang pemenang
Tidak terlalu bersemangat saat berkomunikas
Tidak berbicara saat bertatap muka
Berbicara dengan lawan bicara selayaknya teman
Bentuk komunikasi apakah yang digunakan oleh auditor saat menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan kepada sekelompok orang?
Presentasi
Konfirmasi
Laporan hasil audit
Rapat
Diskusi
Klasifikasi komunikasi berdasarkan sudut pandang cara berkomunikasi, terdiri atas?
Komunikasi tulisan dan verbal
Komunikasi lisan dan non verbal
Komunikasi lisan dan tulisan
Komunikasi verbal dan interpersonal
Komunikasi intrapersonal dan interpersonal
Apakah tujuan dari komunikasi auditor dengan instansi penyidik?
Meningkatkan keakraban dengan auditan dan instansi teknis untuk mempermudah konfirmasi jika ada masalah saat pelaksanaan audit
Meningkatkan keberhasilan penanganan penyelamatan keuangan negara/daerah untuk mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan yang merugikan keuangan negara/daerah di kemudian hari.
Memperoleh informasi yang kompeten dan konfirmasi tentang suatu permasalahan tentang suatu permasalahan yang diduga akan menimbulkan kontroversi dengan auditan
Melakukan konfirmasi tentang suatu hasil data audit guna memperoleh keyakinan tentang suatu masalah
Meningkatkan kerjasama antara auditor dengan auditan guna memperbaiki hubungan kerja dikemudian hari
Apabila wawancara digunakan orang untuk tujuan menguji kebenaran dan kemantapan sesuatu yang telah diperolah dengan cara lain adalah fungsi wawancara sebagai?
Wawancara sebagai metode pelengkap
Wawancara sebagai kriteria
Wawancara sebagai teknik komunikasi
Wawancara sebagai metode primer
Wawancara sebagai metode sekunder
Agar terjalin interaksi yang sehat dengan auditan maka auditor harus?
Berpakaian rapi, sederhana dan sopan
Menumbuhkan dan membina sikap positif
Berkomunikasi secara persuasive
Tidak memberikan perintah yang sifatnya pribadi
1. Melakukan wawancara dengan auditan
Komunikasi non verbal sangat penting dalam komunikasi lisan. Menurut psikolog Albert Mehrabian dari komunikasi non verbal, dari bahasa tubuh tersampaikan berapa persen?
45
50
55
60
65
Cara mengungkapkan suasana hati, emosi dan pikiran ke dalam kata-kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan penampilan adalah?
Ekspresi diri
Emosi diri
Konsep diri
Keyakinan diri
Jati diri
Cara paling cepat menggalang kerja sama yang sehat antar auditor adalah?
Memberi contoh yang baik dalam menyelesaikan tugas kepada rekan anggota tim
Memberikan motivasi rekan anggota tim untuk menyelesaikan tugasnya
Membantu rekan anggota tim untuk menyelesaikan tugasnya
Melaksanakan program audit sebagaimana mestinya
Memberikan semangat kepada rekan kerja setiap saat
Komunikasi non verbal sangat penting dalam komunikasi lisan. Menurut psikolog Albert Mehrabian dari komunikasi non verbal, dari pesan pembicara tersampaikan berapa persen?
5
6
7
8
9
Komunikasi non verbal sangat penting dalam komunikasi lisan. Menurut psikolog Albert Mehrabian dari komunikasi non verbal, dari intonasi tersampaikan berapa persen?
34
35
36
37
38
Manakah yang merupakan hambatan komunikasi pada saluran komunikasi?
Wawancara antara auditor dan auditan terhabat karena alasan pribadi dari auditor
Tidak bisa menentukan hasil keputusan rapat karena waktu rapat yang terbatas
Surat elektronik yang tidak dapat dikirim karena sinyal jaringan internet yang buruk
Peserta kuisioner tidak mengisi lengkap lembar pertanyaan yang diberikan karena bosan
Perbedaan bahasa yang membuat komunikan dan komunikator tidak dapat memahami pesan
Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi. Hal tersebut merupakan pengejawantahan prinsip...
Akuntabel
Objektivitas
Kompetensi
Keterbukaan
Integritas
Standar Audit ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu...
Standard atribut dan standard umum
Standard dasar dan standard pelaksanaan
Standard atribut dan standard pelaksanaan
Standard umum dan standard dasar
Standard umum dan standard pelaksanaan
Salah satu gangguan terhadap independensi dan objektivitas auditor internal yaitu...
Pembatasan ruang lingkup audit
Pembatasan kepentingan pribadi
Pembatasan akses
Kedekatan hubungan dengan auditan
Pembatasan sumber daya
Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor, kecuali...
Kompetensi teknis audit intern
Kompetensi umum dan teknis
Kompetensi independensi
Kompetensi kumulatif
Kompetensi umum
Dibawah ini yang bukan termasuk kompetensi teknis audit intern yaitu...
Kompetensi bidang manajemen risiko
Kompetensi bidang komunikasi
Kompetensi bidang strategi kegiatan audit intern
Kompetensi bidang manajemen mutu
Kompetensi bidang manajemen pengawasan
Informasi yang dikumpulkan oleh auditor akan digunakan untuk mendukung simpulan, fakta, serta rekomendasi yang terkait, oleh sebab itu informasi yang diperoleh auditor harus
Relevan, kompeten, dan cukup
Layak, kompeten, dan banyak
Relevan, kompeten, dan banyak
Layak, kompeten, dan cukup
Relevan, berbobot, dan banyak
Jika sebuah informasi disebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Maka informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai informasi yang...
Berbobot
Cukup
Relevan
Layak
Kompeten
Sebuah informasi disebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan simpulan. Maka informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai informasi yang...
Berbobot
Cukup
Relevan
Layak
Kompeten
Salah satu komponen dari komunikasi hasil penugasan audit intern yang berkualitas yaitu, kecuali...
Tepat waktu
Lengkap
Konstruktif
Memihak
Jelas
Menghindari redundancy merupakan komponen komunikasi hasil audit yang...
Singkat
Lengkap
Konstruktif
Memihak
Jelas
Persetujuan sasaran dan ruang lingkup penugasan harus mendapat persetujuan dari manajemen pemberi tugas (pelanggan) diatur dalam...
Standar IIA 2201 C1
Standar IIA 2201 C2
PP no. 60 tahun 2008 pasal 44
PP no. 60 tahun 2008 pasal 43
PP no. 60 tahun 2008 pasal 42
Hal berikut yang tidak sesuai dengan langkah penentuan sasaran dan ruang lingkup penugasan konsultansi adalah ...
Dimulai ketika penugasan diidentifikasikan dan dijadwalkan
Perolehan kesepakatan tentang sasaran penugasan di awal penugasan
Sasaran mungkin tidak terdefinisi secara tetap
Sasaran dapat dirubah
Sasaran tidak dapat diubah
Perbedaan kegiatan perencanaan dalam bidang advisory dan kegiatan perencanaan di bidang assurance adalah ...
Advisory dilakukan setelah rencana audit internal difinalkan, perencanaan lebih sensitif terhadap waktu dan perlu diselesaikan dalam waktu yang sangat mendesak
Setiap tahapan perencanaan cocok diterapkan pada penugasan konsultansi
Jangka waktu penugasan fleksibel
Jangka waktu penugasan tidak fleksibel
Umpan balik tidak sensitif terhadap waktu
Penugasan assurance dan konsultasi memiliki perbedaan adalah penugasan pelaksanaan assurance yang tidak ada pada pelaksanaan konsultansi adalah...
Pengumpulan bukti
evaluasi bukti
Merumuskan saran
Menyampaikan hasil tindak lanjut
Pengujian bukti dan pengembangan temuan
Pada tahapan perencanaan penugasan konsultasi terdapat langkah yang pada praktiknya mungkin tidak diperlukan yaitu ...
Pemahaman risiko dan dan evaluasi pengendalian yang terkait
Evaluasi desain pengendalian
Penyusunan rencana penugasan
Pengalokasian sumber daya
Penentuan ruang lingkup dan tujuan
Keterbatasan sumber daya menjadikan fungsi auditor internal tidak dapat menerima permintaan manajemen untuk melaksanakan penugasan konsultansi sehingga perlu dilakukan pemilihan penugasan secara selektif. Pemilihan ini didasarkan pada hal berikut, kecuali...
Penugasan diusulkan selama proses penilaian risiko tahunan
Penugasan spesifik yang diminta oleh manajemen
Kondisi atau perubahan-perubahan yang mengharuskan fungsi auditor internal memberi perhatian
Penugasan dengan katagori prioritas tinggi termasuk dalam rencana audit internal tahunan
Fleksibilitas waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas
Jasa assurance dan konsultasi kadang digabung dalam satu penugasan yang dikenal dengan istilah ..
Consolidated approach
Blended engagement
Blended approach
Consolidated engagement
Blend Consolidated
Salah satu contoh kegiatan konsultansi dalam bentuk pelatihan adalah post mortem analysis yaitu ...
Mencarikan pelajaran yang dapat diambil dari suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut diselesaikan
Mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dari organisasi yang serupa
Merancang kembali pengendalian dan prosedur untuk suatu area yang berubah secara signifikan
Benchmark dari unit internal
Diskusi tentang proses bisnis dan pengendalian
Advisory adalah salah satu bentuk konsultansi seperti ...
Memberikan bukti atas penyimpangan
Memberi saran selama proses pengembangan kebijakan dan prosedur
Pelatihan manajemen risisko dan pengendalian intern
Memberi pelatihan tentang mengatasi suatu penyimpangan
Memfasilitasi penilaian mandiri terhadap pengendalian dan manajemen
Kegiatan konsultansi dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu ...
Advisory, training, monitoring
Audit, training, advisory
Training, fasilitative, advisory
Fasilitative, training, evaluasi
Advisory, Audit, Fasilitative
Dalam pemantauan tindak lanjut hal yang harus diperhatikan adalah ...
Latar belakang tim pemantau
Tingkatan manajemen yang telah melaporkan pelaksanaan tindak lanjut pada pimpinan
Jumlah tim audit yang terlibat
Bukti terkait tindak lanjut dipisahkan antara yang telah tuntas dan belum tuntas
Ruang lingkup bisnis klien
Agar pelaksanaan tindak lanjut berjalan efektif maka perlu dilakukan...
Auditor ikut serta dalam pelaksanaan tindak lanjut
Pelaporan perkembangan kemajuan tindak lanjut dari auditi secara periodic
Manajemen melakukan pengujian terhadap rekomendasi auditor
Tindak lanjut yang belum tuntas, sebaiknya diambil alih pelaksanaannya oleh auditor
Monitoring oleh manajemen
Hal yang harus diperhatikan oleh auditor di setiap pelaksanaan audit ulangan atas suatu auditi adalah ...
Tindak lanjut dari rekomendasi laporan audit terdahulu
Jawaban atas tujuan audit
Kesulitan yang dihadapi entitas
Pengguna laporan hasil audit
Kesulitan yang dihadapi auditor
Kewajiban pimpinan auditi untuk melaksanakan tindak lanjut diatur dalam PP no. 60 Tahun 2008 pasal… ( Tidak ada kunci jawaban )
41
42
43
44
45
Laporan hasil audit dapat disusun dalam 2 bentuk, yaitu ...
Bab dan surat
Vertikal dan horizontal
Poin dan paragraph
Tulisan dan grafik
Bab dan Poin
Suatu laporan harus bermanfaat secara maksimal, laporan yang terlambat disampaikan nilainya akan menjadi kurang bernilai bagi pengguna. Pernyataan tersebut sesuai dengan kriteria kualitas informasi yaitu ...
Tepat waktu
Lengkap
Konstruktif
Akurat
Akuntabel
Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan syarat laporan yang lengkap adalah ...
Pembaca memperoleh pemahaman yang benar dari laporan
Berisi seluruh informasi penting dan sesuai yang mendukung rekomendasi dan temuan
Laporan hasil penugasan sangat detail dan Panjang
Memasukkan informasi mengenai latar belakang permasalahan yang memadai
Manajemen memperoleh pemahaman yang benar dari laporan
Laporan hasil penugasan yang konstruktif adalah ...
Laporan harus bermanfaat bagi auditi serta membawa ke arah perbaikan
Laporan dapat digunakan untuk membuat laporan akhir penugasan
Laporan yang dikelompokkan berdasarkan bab
Laporan yang disusun dalam bentuk surat
Laporan yang dibuat berdasarkan surat dan bab
Rani adalah seorang ketua tim yang menyusun konsep laporan hasil penugasan dengan bahasa yang bertele-tele dan pengulangan yang tidak perlu. Sehingga laporam tersebut menjadi sangat panjang dan terlalu rinci, bahkan akhirnya membingungkan pembaca laporan. Dalam hal ini, komunikasi Rani tidak sesuai dengan kriteria komunikasi yaitu ...
Objektif
Jelas
Ringkas
Lengkap
Subjektif
berikut adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan kualitas komunikasi laporan hasil penugasan terkait syarat penyajian laporan secara jelas adalah ...
laporan harus mudah dibaca
laporan harus mudah dipahami
ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin
istilah teknis digunakan dengan syarat harus didefinisikan dengan jelas
penggunaan bahasa teknis dan akronim
Laporan hasil penugasan harus adil dan berimbang yang menyajikan penilaian seluruh fakta dan kejadian yang relevan adalah penjabaran dari kualitas komunikasi yang dari yaitu aspek ...
Akurat
Objektif
Jelas
Konstruktif
Subjektif
Salah satu cara meyakinkan bahwa laporan telah memenuhi standar pelaporan adalah pengendalian mutu dengan menggunakan proses referensi. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan proses referensi adalah ...
Pengujian fakta, angka, dan tanggal telah dilaporkan dengan benar
Temuan telah didukung dengan dokumentasi audit
Simpulan dan rekomendasi secara logis didasarkan pada data pendukung
Proses yang dilakukan oleh auditor yang terlibat dalam proses audit
Semua jawaban salah
Laporan hasil penugasan harus akurat karena satu kesalahan akan mengakibatkan ...
Penggambaran yang benar tentang lingkup audit
Penggambaran yang tidak benar tentang lingkup audit
Keraguan atas keandalan seluruh laporan
Sebagian laporan tidak dipercaya keasliannya
Sebagian laporan tetap dipercaya keandalannya
Syarat kualitas komunikasi yang baik dalam laporan hasil penugasan adalah ...
Akurat, objektif, jelas, ringkas, kostruktif, lengkap, dan tepat waktu
Akurat, objektif, jelas, konsisten, kostruktif, rapi, dan tepat waktu
Akurat, objektif, jelas, konsisten, periodik, rapi, dan tepat waktu
Akurat, objektif, jelas, ringkas, kostruktif, rapi, dan tepat waktu
Akurat, objektif, jelas, konsisten, ringkas, rapi, dan tepat waktu
Dalam penyusunan pelaporan assurance, tugas pengendali teknis adalah ...
Menyusun konsep laporan
Memberikan terkait perubahan penting dalam temuan
Melakukan reviu konsep laporan untuk keselurahan aspek
Melakukan tindak lanjut atas temuan
Melakukan monitoring atas tindak lanjut
Banyak risiko yang muncul diakibatkan apabila pembicaraan tidak dilakukan secara bertahap, kecuali...
Keseragaman pendapat mengenai masalah yang akan dibicarakan auditi
Bukti yang dapat menggugurkan temuan ditemukan setelah pembicaraan final
Perubahan materi laporan yang tidak diketahui oleh auditi
Perubahan materi laporan yang tidak diketahui oleh auditor
Citra yang kurang baik terhadap auditor
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada
DPR dan DPRD
Kementerian Keuangan
MPR
Presiden
KPK
Pihak yang berwenang mengatur kebijakan moneter yaitu...
Kementerian Keuangan
Kemenko Perekonomian
Pemerintah Pusat
Bank Pembangunan Daerah
Bank Sentral
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut merupakan pengertian dari...
APBN
Keuangan negara
Kekayaan negara
Aset negara
Harta negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh..
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perubahannya, setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah
Undang-Undang
Peraturan Daerah
Peraturan Presiden
Peraturan Kepala Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya, setiap tahun ditetapkan dengan...
Peraturan Pemerintah
Undang-Undang
Peraturan Daerah
Peraturan Presiden
Peraturan Kepala Daerah
Pihak yang menjadi wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan serta menjadi pengelola fiscal yaitu...
Menteri Keuangan
Menteri Dalam Negeri
Kepala Bappenas
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Menko Perekonomian
Salah satu tugas Menteri Keuangan dalam hal pengelolaan fiscal yaitu, kecuali...
Menyusun kebijakan moneter dan kerangka ekonomi makro
Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan UU
Melaksanakan fungsi bendahara umum negara
Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN
Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan
Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran merupakan tugas dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai...
Bendahara Umum Negara
Pengatur Keuangan
Penyelenggara Barang
Bendahara Umum Daerah
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya Refocusing dan realokasi anggaran untuk menanggulangi dampak COVID-19. Hal tersebut termasuk salah satu contoh penyebab penyesuaian anggaran yaitu...
Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN
Perubahan pokok-pokok kebijakan fiscal
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan
Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja
Perubahan pokok-pokok kebijakan moneter
Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Di bawah ini yang bukan termasuk urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemeritah yaitu...
Politik luar negeri
Pertahanan
Agama
Pendidikan
Yustisi
Karakteristik Good Governance yang dirumuskan pada deklarasi Manila yaitu, kecuali...
Transparan
Independensi
Partisipatif
Akuntabel
Wajar
Terdapat jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan (baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan) merupakan pengamalan karakteristik Good Govenance yaitu...
Transparan
Independensi
Partisipatif
Akuntabel
Wajar
Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman merupakan ruang lingkup keuangan negara yang tercantum dalam
UU Nomor 1 Tahun 2004
PP Nomor 38 Tahun 2007
PP Nomor 60 Tahun 2008
PP Nomor 25 Tahun 2000
UU Nomor 17 Tahun 2003
Sebagian dana APBN dialokasikan ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Di bawah ini yang bukan termasuk dana perimbangan yaitu...
Dana Alokasi Khusus
Dana Otonomi Umum
Dana Penyesuaian
Dana Alokasi Umum
Dana Bagi Hasi
