NEW
Font size
WorksheetsLAT PAS 8.GANJIL 1
Total questions: 75
Worksheet time: 38mins
Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ... .
1 ayat 1
1 ayat 2
1 ayat 3
2 ayat 1
Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan ... .
yang sama
di atasnya
di bawahnya
yang sejenis
Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus oleh peraturan perundang-undangan yang ... .
lebih tinggi
lebih rendah
baru
ada
Peraturan Pemerintah berada pada Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia pada urutan ke ... .
dua
tiga
empat
lima
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar adalah ... .
perencanaan – penyusunan – pembahasan – pengesahan – pengundangan
penyusunan – perencanaan – pembahasan – pengesahan – pengundangan
perencanaan – pembahasan – penyusunan – pengesahan – pengundangan
pengundangan – pembahasan – penyusunan – perencanan – pengesahan
Yang berhak mengubah UUD adalah ... .
MPR
DPR
Presiden
DPD
Yang berhak menetapkan UUD adalah ... .
MPR
DPR
Presiden
DPD
Tata cara tentang perubahan UUD diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ... .
34
35
36
37
Usul perubahan UUD harus disetujui oleh ....... anggota MPR
sepertiga
50% plus 1
dua per tiga
seluruh
Usul perubahan UUD harus dihadiri oleh ........... anggota MPR
1/3
2/3
50% plus 1
seluruh
Usul perubahan UUD harus diusulkan oleh ........... anggota MPR
1/3
2/3
50% plus 1
seluruh
Jumlah anggota MPR sekarang adalah 711. Yang harus menyetujui usul perubahan UUD minimal adalah ... .
237
357
474
711
Jumlah anggota MR sekarang adalah 711. Yang harus menghadiri usul perubahan UUD minimal adalah ... .
237
35
474
711
Yang termasuk 5 kesepakatan awal MPR sebelum mengamandemen UUD adalah akan mempertahankan ... .
bentuk Republik
bentuk Kesatuan
UUD
bentuk Parlementer
Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat ........ anggota MPR
ke dalam dan ke luar
ke dalam
ke luar
semuanya
Rancangan UU bisa berasal dari ... .
DPR, DPD, Presiden
DPD, DPR
DPR, Presiden
Presiden, DPD
Yang berwenang mengesahkan UU adalah ... .
DPR
Presiden
DPD
MPR
Yang berwenang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah .. ..
DPR
Presiden
DPD
MPR
Setelah dibuat dan disahkan, Perppu harus dimintakan persetujuan dari... .
DPR
Presiden
DPD
MPR
Apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) disetujui maka Perppu berubah menjadi ... .
Undang-Undang (UU)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Gubernur (Pergub)
Apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tidak disetujui maka Perppu ... .
diubah
dicabut
harus diperbaiki
dikembalikan
Dalam proses pembuatan UU, apabila rancangan berasal dari Presiden maka disampaikan kepada ... .
DPR
Presiden
DPD
MPR
Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh ... .
Menteri
Presiden
MPR
DPR
Perda Provinsi dibuat oleh ... .
DPRD I dan DPRD II
Kepala Daerah Tingkat I bersama Kepala Daerah Tingkat II
DPRD I bersama Gubernur
DPRD I bersama Kepala Daerah Tingkat II
Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh ... .
DPRD I dan DPRD II
Kepala Daerah Tingkat I bersama Kepala Daerah Tingkat II
DPRD I bersama Gubernur
DPRD II bersama Kepala Daerah Tingkat II
Kata Pancasila telah ada sejak jaman Majapahit yaitu antara lain tercantum dalam Kitab Negarakertagama karangan Empu ... .
Tantular
Sindok
Prapanca
Gandring
Sebenarnya dalam Penutupan Sidang BPUPKI Pertama, usulan Soekarno pribadi bukanlah istilah Pancasila tetapi ... .
Pancadharma
Pancasendi
Pancaindria
Pancakrama
Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal ... .
1 Juni 1945
22 Juni 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
Pancasila ditetapkan sebagai Sumber Hukum Nasional di Indonesia melalui Ketetapan MPR Nomor ... .
I/MPRS/1946
XX/MPRS/1966
II/MPR/1978
III/MPR/2000
Pancasila memberikan corak khas bagi bangsa Indonesia sehingga berbeda dengan bangsa yang lain, dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai ... .
dasar negara
pandangan hidup bangsa
kepribadian bangsa
Satu Satunya Azas
Tata urutan dan rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Hal ini diatur dalam Inpres Nomor ... .
12 Tahun 1968
13 Tahun 1968
12 Tahun 1969
13 Tahun 1969
Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 mengatur tentang ( Penetapan Pancasila ; P 4 ; Penghayatan Pancasila ; Pengamalan Pancasila
Penetapan Pancasila
P 4
Penghayatan Pancasila
Pengamalan Pancasila
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang ............ Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia
Pengadaan
Pembentukan
Penetapan
Pengesahan
Secara harfiah, ideologi berarti ... .
ilmu tentang pengetahuan
pengetahuan tentang ilmu
ide tentang ilmu
ilmu tentang ide
Pancasila disebut way of life, maksudnya adalah Pancasila sebagai ............. hidup bangsa Indonesia
dasar negara
ilmu pengetahuan
pandangan hidup
cara pandang
M Yamin menyampaikan usulan dalam Sidang BPUPKI pertama pada tanggal ... .
29 Mei 1945
30 Mei 1945
31 Mei 1945
1 Juni 1945
Pancasila dipakai sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai ... .
dasar negara
pandangan hidup bangsa
kepribadian bangsa
cita-cita bangsa
Pancasila berfungsi sebagai dasar negara maksudnya adalah Pancasila dipakai sebagai ... .
pedoman bertingkah laku bangsa
dasar penyelenggaraan negara ;
untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur
dijadikan kerangka acuan dari pembangunan
Saling melandasi dalam sila keempat Pancasila adalah ... .
dilandasi sila 1 2 dan melandasi sila 3 5
dilandasi sila 5 dan melandasi sila 1 2 3
melandasi sila 1 2 dan dilandasi sila 2 5
melandasi sila 5 dan dilandasi sila 1 2 3
Pancasila merupakan ligatur dalam perikehidupan Indonesia. Ligatur maksudnya adalah ... .
dasar
pemersatu
cita-cita
memaksa
Pancasila mempunya sifat imperatif, maksudnya adalah ... .
memaksa
mengatur
fleksibel
luwes
Memelihara ketertiban dunia termasuk pengamalan Pancasila sila ... .
satu
dua
tiga
lima
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat manusia termasuk pengamalan Pancasila sila ... .
satu
dua
tiga
lima
Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar termasuk pengamalan Pancasila sila ... .
dua
tiga
empat
lima
Menghormati hak asasi manusia lain termasuk pengamalan Pancasila sila ... .
dua
tiga
empat
lima
Hidup hemat termasuk pengamalan Pancasila sila ... .
dua
tiga
empat
lima
Bekerja sama dengan negara lain termasuk pengamalan Pancasila sila ... .
satu
dua
tiga
lima
Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan termasuk pengamalan Pancasila sila ... .
dua
tiga
empat
lima
Hasil keputusan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan termasuk pengamalan Pancasila sila ... .
satu
dua
tiga
lima
Suka bekerja keras termasuk pengamalan Pancasila sila ... .
dua
tiga
empat
lima
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mempunyai nilai lestari maksudnya ... .
Mampu menampung dinamika masyarakat
Mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman
Dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di dunia
Disukai oleh negara-negara lain di dunia
Yang dimaksud dengan Konstitusi dalam arti sempit adalah ... .
Keseluruhan hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis yang memuat tentang kehidupan kenegaraan suatu negara
Keseluruhan hukum dasar yang tertulis yang memuat tentang kehidupan kenegaraan suatu negara
Keseluruhan hukum dasar yang tidak tertulis yang memuat tentang kehidupan kenegaraan suatu negara
Keseluruhan hukum dasar yang memuat tentang kehidupan kenegaraan suatu negara
Yang dimaksud dengan Konstitusi dalam arti luas adalah ... .
Keseluruhan hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis yang memuat tentang kehidupan kenegaraan suatu negara
Keseluruhan hukum dasar yang tertulis yang memuat tentang kehidupan kenegaraan suatu negara
Keseluruhan hukum dasar yang tidak tertulis yang memuat tentang kehidupan kenegaraan suatu negara
Keseluruhan hukum dasar yang memuat tentang kehidupan kenegaraan suatu negara
Yang dimaksud dengan Konvensi adalah ... .
Keseluruhan hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis yang memuat tentang kehidupan kenegaraan suatu negara
Keseluruhan hukum dasar yang tertulis yang memuat tentang kehidupan kenegaraan suatu negara
Keseluruhan hukum dasar yang t tidak tertulis yang memuat tentang kehidupan kenegaraan suatu negara
Keseluruhan hukum dasar yang memuat tentang kehidupan kenegaraan suatu negara
Perbedaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah diamandemen dalam hal Pembukaan adalah ... .
Sebelumnya ada 4 alinea, setelahnya ada 3 alinea
Sebelumnya ada 3 alinea, setelahnya ada 4 alinea
Sebelumnya ada 4 alinea, setelahnya tetap 4 alinea
Sebelumnya tidk dalam bentuk alinea, setelahnya dalam bentuk alinea
Perbedaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah diamandemen dalam hal jumlah Bab adalah ...
Sebelumnya ada 15, setelahnya ada 18
Sebelumnya ada 16, setelahnya ada 17
Sebelumnya ada 15, setelahnya ada 20
Sebelunnya ada 16, setelahnya ada 21
Perbedaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah diamandemen dalam hal jumlah Pasal adalah ...
Sebelumnya ada 42, setelahnya ada 37
Sebelumnya asa 37, setelahnya ada 73
Sebelumnya ada 49, setelahnya ada 170
Sebelumnya ada 42, setelahnya ada 73
Perbedaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah diamandemen dalam hal jumlah ayat adalah ... .
Sebelumnya ada 37, setelahnya ada 73
Sebelumnya ada 49, setelahnya ada 170
Sebelumnya ada 37, setelahnya ada 49
Sebelumnya ada 49, setelahnya ada 73
Perbedaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah diamandemen dalam hal Aturan Peralihan adalah ... .
Sebelumnya ada 4 Pasal, setelahnya ada 3 Pasal
Sebelumnya ada 4 Pasal, setelahnya ada 4 Ayat
Sebelumnya ada 4 Pasal, setelahnya ada 2 Pasal
Sebelumnya ada 3 Pasal, setelahnya ada 3 Ayat
Perbedaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah diamandemen dalam hal Aturan Tambahan adalah ... .
Sebelumnya ada 4 Pasal, setelahnya ada 4 Ayat
Sebelumnya ada 2 Ayat, setelahnya ada 2 Pasal
Sebelumnya ada 3 Pasal, setelahnya ada 2 Pasal
Sebelumnya ada 3 Ayat, setelahnya ada 2 Ayat
Perbedaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah diamandemen dalam hal Batang Tubuh adalah ... .
Sebelumnya disebut Batang Tubuh, setelahnya tetap Batang Tubuh
Sebelumnya disebut Batang Tubuh, setelahnya disebut Penjelasan
Sebelumnya disebut Batang Tubuh, setelahnya disebut Pasal-Pasal
Sebelumnya disebut Batang Tubuh, setelahnya dihapus
Perbedaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah diamandemen dalam hal Penjelasan adalah ... .
Sebelumnya disebut Penjelasan, setelahnya tetap Penjelasan
Sebelumnya disebut Penjelasan, setelahnya disebut Penjelasan Umum
Sebelumnya disebut Penjelasan, setelahnya disebut Penjelasan Pasal demi Pasal
Sebelumnya ada Penjelasan, setelahnya tidak ada
Teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri atas ... alinea
satu
dua
tiga
empat
Dalam teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia alinea dua memuat ... .
Tindakan yang harus segera dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah menyatakan kemerdekaannya, termuat dalam teks Proklamasi Kemerdekaan
Pernyataan Kemerdekaan
Pernyataan Indonesia ada dalam kekuasaan Sekutu
Pernyataan Jepang telah menyerah kepada Sekutu
Dalam teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia alinea satu memuat ... .
Tindakan yang harus segera dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah menyatakan kemerdekaannya, termuat dalam teks Proklamasi Kemerdekaan
Pernyataan Kemerdekaan
Pernyataan Indonesia ada dalam kekuasaan Sekutu
Pernyataan Jepang telah menyerah kepada Sekutu
Di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, penegasan kembali tentang kemerdekaan Indonesia tercantum dalam alinea ke ... .
satu
dua
tiga
empat
Pernyataan tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tercantum dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan alinea ... .
satu
dua
tiga
empat
Yang tercantum dalam alinea empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 antara lain adalah ... .
Pernyataan sudah sampai pada saat untuk merdeka
Kemerdekaan adalah hak segala bangsa
Penjajahan harus dihapuskan
Indonesia perlu adanya UUD
Yang tercantum dalam alinea empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 antara lain adalah ... .
Penegasan pernyataan Kemerdekaan Indonesia
Cita-cita Naional
Tujuan nasional
Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan
Yang tercantum dalam alinea empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 antara lain adalah ... .
Kemerdekaan adalah hak segala bangsa
Bentuk Negara Republik Indonesia
Indonesia menganut Kedaulatan Hukum
Cita-cita Nasional
Yang tercantum dalam alinea empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 antara lain adalah ... .
Pernyataan Indonesia sudah sampai saat merdeka
Indonesia menganut Kedaulatan Rakyat
Penegasan Kemerdekaan Indonesia
Penjajahan harus dihapuskan
Yang tercantum dalam alinea empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 antara lain adalah ... .
Rumusan dasar negara
Rumusan cita-cita nasional
Rumusan kemerdekaan
Rumusan hukum dasar
Yang tercantum dalam alinea satu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 antara lain adalah ... .
Pernyataan Indonesia sudah sampai saat merdeka
Indonesia menganut Kedaulatan Rakyat
Penegasan Kemerdekaan Indonesia
Penjajahan harus dihapuskan
Yang tercantum dalam alinea satu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 antara lain adalah ... .
Kemerdekaan adalah hak segala bangsa
Bentuk Negara Republik Indonesia
Indonesia menganut Kedaulatan Hukum
Cita-cita Nasional
Yang tercantum dalam alinea dua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 antara lain adalah ... .
Penegasan pernyataan Kemerdekaan Indonesia
Cita-cita Naional
Tujuan Nasional
Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan
