NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsNTM Pengel UP
Total questions: 45
Worksheet time: 2hrs 30mins
Name
Class
Date
1.
Pejabat yang bertugas mengusulkan kebutuhan UP pada satuan kerja K/L adalah….
a)
Kuasa Pengguna ANggaran
b)
Bendahara Rutin
c)
Bendahara Pengeluaran
d)
Pejabat Pembuat Komitmen
2.
Akun untuk mengajukan SPP Uang Persediaan yang dananya bersumber dari Rupiah Murni adalah....
a)
825113
b)
825114
c)
825111
d)
825115
3.
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan untuk pertama kali dilakukan oleh….
a)
Pejabat Pembuat Komitmen
b)
Kuasa Pengguna Anggaran
c)
Bendahara Pengeluaran
d)
Penerbit SPM
4.
Dibawah ini kelengkapan SPP-UP yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM, adalah….
a)
Surat Persetujuan dari KPPN
b)
Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran
c)
SPTB
d)
Rekening Koran bendahara pengeluaran
5.
Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp1,2 Milyar, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah....
a)
UP maksimal sebesar Rp100 juta
b)
TUP maksimal sebesar Rp20 juta
c)
UP maksimal sebesar Rp50 juta
d)
seluruh dana harus habis dalam waktu satu tahun anggaran
6.
Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp240 juta, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah....
a)
UP maksimal sebesar Rp20 juta
b)
TUP maksimal sebesar Rp20 juta
c)
UP maksimal sebesar Rp50 juta
d)
seluruh dana harus habis dalam waktu satu tahun anggaran
7.
Diketahui pagu Belanja Barang suatu satker sebesar Rp3,4 Milyar, maka UP maksimal yang dapat ditarik adalah
a)
1/12 dari pagu tersebut
b)
1/18 dari pagu
c)
Rp200.000.000,00
d)
Rp100.000.000,00
8.
Pejabat yang menandatangani SPP-UP adalah....
a)
KPA
b)
Bendahara Pengeluaran
c)
PPK
d)
Kepala Kantor
9.
Perubahan UP dapat diajukan permintaan pembayarannya oleh satuan kerja K/L dalam hal....
a)
UP Normal tidak mencukupi untuk bulan-bulan tertentu
b)
TUP masih belum cukup
c)
untuk belanja modal
d)
UP Normal tidak mencukupi sepanjang tahun anggaran
10.
Di bawah ini kelengkapan Perubahan UP yang harus dilampirkan sebelum SPP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM, adalah….
a)
Surat Pernyataan PPK
b)
Surat Pernyataan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran
c)
Surat Persetujuan Kepala Kanwil DJPB
d)
Rekening Koran bendahara pengeluaran
11.
Proporsi Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah adalah….
a)
Maksimal 40%
b)
Minimal 40%
c)
Maksimal 60%
d)
Minimal 60%
12.
KPA dapat mengajukan Perubahan proporsi besaran UP tunai yang lebih besar kepada….
a)
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
b)
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
c)
Direktur Jenderal Anggaran
d)
Direktur Jenderal Perbendaharaan
13.
KPA dapat mengajukan Perubahan UP melampaui besaran UP yang lebih besar kepada….
a)
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
b)
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
c)
Direktur Jenderal Anggaran
d)
Direktur Jenderal Perbendaharaan
14.
Persetujuan Perubahan UP melampaui besaran UP diberikan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
a)
frekuensi penggantian UP tahun berjalan dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan yang melampaui besaran UP.
b)
frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan yang melampaui besaran UP.
c)
frekuensi penggantian UP tahun berjalan dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) triwulan yang melampaui besaran UP.
d)
frekuensi penggantian UP tahun yang lalu dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) triwulan yang melampaui besaran UP
15.
KPA mengajukan UP dalam bentuk UP tunai sebesar 100% (seratus persen), dalam hal Satker memenuhi kriteria sebagai berikut:
a)
tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit melalui mesin EDC yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA; dan memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah),
b)
tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit melalui mesin EDC yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA; dan memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp6,000.000.000 (enam miliar rupiah),
c)
tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit melalui mesin EDC yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala KPPN ; dan memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp6,000.000.000 (enam miliar rupiah),
d)
tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit melalui mesin EDC yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala KPPN; dan memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP sampai dengan
16.
Pengajuan SPP Penggantian Uang Persediaan yang dikelola oleh BPP dapat di lakukan apabila....
a)
realisasi dari semua BPP telah 75%
b)
realisasi salah satu BPP telah 50% untuk SPP GUP BPP tersebut
c)
realisasi dari semua BPP telah 50%
d)
salah satu BPP telah merealisasikan 50%
17.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GUP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM untuk permintaan pembayaran....
a)
semua pembayaran di atas Rp200 000.000,00
b)
semua pembayaran untuk keperluan belanja pegawai
c)
pembayaran belanja barang yang jumlahnya diatas Rp200 000.000,00
d)
pembayaran belanja barang sampai dengan Rp200 000.000,00
18.
Di bawah ini kelengkapan SPP-GUP Tunai yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM adalah....
a)
rincian penggunaan dana selama satu bulan
b)
surat pernyataan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran
c)
Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
d)
rekening koran Bendahara Pengeluaran
19.
SPM-GUP yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika….
a)
penggunaan dananya sudah mencapai 50%.
b)
dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani KPA
c)
dilampiri SPTB untuk pembayaran sampai dengan Rp5 juta
d)
dilampiri Surat Pernyataan GUP dari KPA
20.
Diketahui UP suatu kantor/satker berjumlah Rp100 juta maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah....
a)
SPP-GUP minimal sebesar Rp50 000.000,00
b)
SPP-GUP minimal sebesar Rp75 000.000,00
c)
SPP-GUP maksimal sebesar Rp50 000.000,00
d)
SPP-GUP maksimal sebesar Rp75 000.000,00
21.
Dokumen/lampiran di bawah ini harus disiapkan pada saat mengajukan SPP-GUP kepada Penerbit SPM, kecuali….
a)
SPTB
b)
Daftar Rincian Penggunaan Dana
c)
Berita acara serah terima pekerjaan
d)
Surat Setoran Pajak (SSP)
22.
Di bawah ini adalah klasifikasi belanja yang dapat dibayarkan dalam SPP-GUP Tunai, kecuali….
a)
Klasifikasi Belanja Barang Operasional
b)
Klasifikasi Belanja Pemeliharaan
c)
Klasifikasi Belanja Perjalanan
d)
Klasifikasi Belanja Pegawai
23.
Pejabat yang menandatangani SPP-GUP Tunai adalah....
a)
Kuasa Pengguna Anggaran
b)
Bendahara Pengeluaran
c)
BPP
d)
Pejabat Pembuat Komitmen
24.
Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan pembayaran belanja bulan Desember dengan mengajukan SPP….
a)
GUP Tunai
b)
GUP Nihil
c)
PTUP
d)
GUP Pengesahan
25.
Dokumen/lampiran di bawah ini harus disiapkan saat mengajukan SPP- GUP Nihil kepada Penerbit SPM, kecuali….
a)
Surat Permintaan Pembayaran
b)
Rekening koran terakhir
c)
Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
d)
Kuitansi
26.
Penggantian uang persediaan dengan mengisi kembali rekening bendahara pengeluaran sebesar nilai yang telah dipergunakan adalah….
a)
GUP KKP
b)
PTUP
c)
GUP Tunai
d)
GUP Nihil
27.
Pengajuan GUP Tunai yang lebih lambat dari satu bulan, hanya memungkinkan untuk alasan-alasan tertentu dengan persetujuan
a)
Direktur Jenderal Perbendaharaan
b)
Kepala Kanwil Perbendaharaan
c)
Kuasa Pengguna Anggaran
d)
Kepala KPPN
28.
Jenis GUP Nihil digunakan dalam kondisi….
a)
Awal tahun anggaran
b)
pada saat bendahara tidak bermaksud mengisi ulang karena saldo DIPA minus.
c)
pada saat bendahara tidak bermaksud mengisi ulang semuanya.
d)
Sewaktu-waktu BP ingin menihilkan.
29.
Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan Kartu Kredit Pemerintah dibuat oleh….
a)
Pejabat Pembuat Komitmen
b)
Kuasa Pengguna Anggaran
c)
Bendahara Pengeluaran
d)
Pemegang Kartu Kredit Pemerintah
30.
Permintaan pembayaran penggantian UP (GUP) disampaikan kepada PPSPM paling lambat
a)
2 (dua) hari kerja
b)
4 (empat) hari kerja
c)
5 (lima) hari kerja
d)
6 (enam) hari kerja
31.
Permintaan Tambahan Uang Persediaan oleh satuan kerja K/L, dimungkinkan untuk hal-hal tersebut dibawah ini, kecuali....
a)
belanja barang yang tidak mencukupi dengan UP Normal
b)
belanja modal tanah
c)
belanja barang bulan tertentu diatas UP Normal
d)
belanja pegawai
32.
Mata Anggaran untuk mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan yang dananya bersumber dari Rupiah Murni adalah....
a)
825113
b)
825114
c)
825111
d)
825115
33.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM untuk permintaan pembayaran....
a)
semua pembayaran di atas Rp200 000.000,00
b)
semua pembayaran untuk keperluan belanja pegawai
c)
pembayaran belanja barang yang jumlahnya diatas Rp200 000.000,00
d)
pembayaran belanja barang sampai dengan Rp200 000.000,00
34.
Di bawah ini kelengkapan SPP-TUP yang harus dilampirkan bendahara pengeluaran sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM, kecuali....
a)
Rincian Penggunaan Dana selama satu bulan
b)
Surat Pernyataan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran
c)
SPTB
d)
rekening koran Bendahara Pengeluaran
35.
SPM-PTUP akan disahkan oleh KPPN jika….
a)
penggunaan dananya sudah mencapai 50%
b)
dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani KPA
c)
dilampiri SPTB untuk pembayaran sampai dengan Rp5.000.000,00
d)
dilampiri SSBP atas TUP yang tidak terpakai
36.
Di bawah ini adalah jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan TUP, kecuali….
a)
belanja barang
b)
belanja modal
c)
belanja lain-lain
d)
belanja operasional
37.
Pertanggungjwaban dana TUP dibatasi dalam waktu....
a)
satu bulan sejak tanggal SPP
b)
satu bulan sejak tanggal SPM
c)
satu bulan sejak tanggal SP2D
d)
tidak dibatasi waktu
38.
Pengajuan Tambahan Uang Persediaan harus mendapatkan persetujuan dari….
a)
Kuasa Pengguna Anggaran
b)
Kepala KPPN
c)
Kanwil DJPBN
d)
Pengguna Anggaran
39.
Surat permintaan pembayaran untuk pertanggungjawab TUP adalah….
a)
SPP GUP Isi
b)
SPP GUP Nihil
c)
SPP Pengesahan
d)
SPP PTUP
40.
Pejabat yang menandatangani SPP-TUP adalah....
a)
Kuasa Pengguna Anggaran
b)
Bendahara Pengeluaran
c)
BPP
d)
PPK
41.
uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan adalah….
a)
UP
b)
TUP
c)
GUP
d)
PTUP
42.
Atas dasar permintaan Tambahan UP dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala KPPN melakukan penilaian terhadap:
a)
Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP dapat digunakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS;
b)
Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP tidak tersedia dananya dalam DIPA;
c)
TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya;
d)
TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara.
43.
Dalam keadaan tertentu, jika KPA belum mempertanggungjawabkan seluruhnya TUP periode sebelumnya dan/atau sisa TUP belum disetor KPPN dapat menyetujui permintaan TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan....
a)
Direktur Jenderal Anggaran
b)
Direktur Jenderal Perbendaharaan
c)
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
d)
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
44.
Salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam mengajukan Tambahan Uang Persediaan adalah
a)
Rincian Rencana Penggunaan Dana
b)
Rencana Kerja Anggaran
c)
Petunjuk Operasional Kegiatan
d)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
45.
Pengajuan TUP Kartu Kredit Pemerintah dilakukan dengan menyampaikan permohonan persetujuan TUP Kartu Kredit Pemerintah kepada Kepala KPPN, salah satu syarat pengajuan adalah....
a)
rencana nilai batasan belanja (limit) TUP Kartu Kredit Pemerintah
b)
Rincian rencana pengeluaran yang akan dibiayai dengan TUP Kartu Kredit Pemerintah yang ditandatangani oleh PPK dan BP/BPP
c)
rencana periode penggunaan batasan belanja (limit) UP Kartu Kredit Pemerintah (mulai-berakhir)
d)
Rincian Rencana Penggunaan Dana
Reset
