NEW
Font size
WorksheetsKonsolidasi Pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Badung
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Apakah dasar hukum pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu?
Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018
Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022
Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022
Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018
Darimanakah penanganan pelanggaran Pemilu bersumber?
Laporan dan Temuan
Aduan dan Temuan
Laporan dan Investigasi
Aduan dan Investigasi
Berikut merupakan pihak-pihak yang dapat menjadi Pelapor dalam dugaan pelanggaran Pemilu, kecuali...
Pemantau Pemilu
Peserta Pemilu
Pengawas Pemilu
WNI yang mempunyai hak pilih
Sebutkan jajaran Pengawas Pemilu secara hierarkis menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS
Bawaslu Pusat RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS
Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS
Berikut merupakan divisi-divisi yang terdapat dalam Bawaslu, kecuali...
Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data, dan Informasi
Hukum, Data dan Informasi, serta Hubungan Antar Lembaga
Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, apakah yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu?
Bawaslu, KPU, dan DKPP
Panwaslu, KPU, dan DKKP
Bawaslu, KPU, dan KPI
Bawaslu, KPU, dan DKKP
Kapan pengawas Pemilu pertama kali dibentuk?
tahun 1981
tahun 1982
tahun 1983
Tahun 1984
Berikut merupakan jenis-jenis pelanggaran Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yaitu...
Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Tindak Pidana Pemilu
Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik, dan Tindak Pidana Pemilu
Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Pelanggaran Pidana Pemilu
Semua Jawaban Benar
Kepada siapakah Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab?
Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia
Bawaslu Provinsi
Bawaslu Kabupaten/Kota
Diri sendiri
Apakah yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022?
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Pemilihan Umum
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini, kecuali...
Menjadi Pemantau Pemilu
Penghitungan Cepat Hasil Pemilu
Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif
Pemutakhiran Data Pemilh
Berapakah batas waktu diketahuinya penanganan pelanggaran untuk dapat dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran?
3 hari kalender
3 hari kerja
7 hari
14 hari
Berikut merupakan salah satu objek dari penyelesaian sengketa acara cepat, yaitu...
Surat Keputusan Bawaslu
Berita Acara Rapat Pleno
Surat Keputusan KPU
Hasil Penghitungan Suara
Apakah yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa acara cepat sebagai salah satu kewenangan Panwaslu Kecamatan?
Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstituso
Sengketa Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu
Sengketa Proses dan Tata Cara Administrasi di Bawaslu
Sengketa Antar Sesama Peserta Pemilu
Apabila terdapat suatu hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, siapakah yang berhak melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara?
Menunggu hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota
Diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
Dilimpahkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa
Diberikan kewenangannya kepada Panwaslu Kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota
Dimanakah hasil pengawasan oleh pengawas Pemilu dituangkan?
Formulir C1. penerimaan berkas pengawasan
Formulir B. Laporan Hasil Pengawasan
Formulir Model A.
Formulir PPID Bawaslu
Berapa persenkah keterwakilan perempuan dalam kepemiluan?
20%
25%
30%
35%
Berikut merupakan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, yaitu?
Proporsional
Jujur
Tertib
Kepentingan Umum
Kapan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia?
tahun 1945
tahun 1955
tahun 1965
tahun 2004
Berapa batas waktu penanganan pelanggaran Pemilu dilaksanakan?
7 + 7 hari
3 + 2 hari
10 hari
7 + 3 hari
