Sejumlah Manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki merupakan pendapat dari…

Kebijakan Publik menurut R.S. Parker adalah…

Policy as outcome adalah kebijakan sebagai…

Kebijakan sebagai keputusan-keputusan pemerintah…

Tujuan pokok melakukan analisis kebijakan publik (public policy analysis) adalah untuk meramu secara sistematik beragam gagasan yang berasal dari berbagai macam disiplin ilmu (sosialogi, politik, ekonomi, administrasi publik, psikologi sosial, dan antropologi) kemudian digunakan untuk menginteprestasikan sebab-sebab dan akibat-akibat dari tindakan pemerintah adalah pengertian dari…

1.      Kemacetan di Ibukota DKI Jakarta tidak dapat dihindari. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk mengatasi masalah ini. Mulai dari diberlakukannya program three in one, pembangungan jalan layang. Namun, hasil ini diharpakan tidak dapat terlaksana. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan salah satu solusi yaitu dengan menyediakan sarana transportasi umum yang lebih efisien baik secara waktu maupun biaya. Sarana transfortasi umum yang dibuat oleh pemerintah adalah penyediaan Bus Trans Jakarta atau Busway. Berdasarkan dari pemaparan tersebut termasuk dalam proses kebijakan….

Terdapat nilai yang membantu dalam mengarahkan perilaku para pembuat kebijakan dalam kebijakan busway dikeluarkan dengan pertimbangan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Nilai tersebut yakni…

1.      Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan Ibukota Indonesia. Rencana

pemindahan Ibukota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Menurut Presiden Joko Widodo, pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa dapat mendorong pembangunan, ekonomi, dan pendidikan yang lebih merata, sesuai dengan visi yang beliau bawa, yaitu Indonesia-Sentris. Dari sisi hukum ketatanegaraan, tindakan hukum pemindahan ibu kota merupakan kebijakan hukum yang sangat futuristik bagi masa depan Republik Indonesia. Berdasarkan dari pemaparan tersebut termasuk dalam proses kebijakan :

kebijakan dalam mengalokasikan pelayanan atau manfaat terhadap segmen tertentu dari masyarakat, yaitu individu, kelompok, perusahaan/lembaga atau masyarakat. melibatkan penggunaan dana publik untuk membantu kelompok, masyarakat atau lembaga tertentu. Contohnya adalah kebijakan terkait program Raskin. Berdasarkan pemaparan diatas merupakan kebijakan?

Data merupakan komponen penting dalam analisis kebijakan. Berbagai data yang dibutuhkan dalam pekerjaan melakukan analisis kebijakan diperoleh melalui riset kebijakan. Data yang dikumpulkan dalam riset dapat berupa data primer maupun sekunder, maka para pakar kemudian mengembangkan sebuah gagasan yang disebut sebagai

Dunn (2003:247) menyebut beberapa teknik yang dapat dipakai seorang analis kebijakan untuk membantu melakukan penyederhanaan masalah kebijakan tersebut, yaitu: 1. Analisis pembatasan masalah; 2. Analisis klasifikasi; 3. Analisis hierarkis; 4. Sinektika; 5. Brainstorming; 6. Analisis perspektif berganda; 7. Analisis asumsi; 8. Pemetaan argumentasi. menyederhanakan masalah kebijakan sebagaimana disebutkan di atas membutuhkan data, data yang digunakan bersifat?

Dengan teknik analisis pembatasan masalah, seorang analis akan dapat merumuskan dengan jelas apa masalah kebijakan yang harus dipecahkan. Setelah di dapat informasi yang jelas bahwa apa masalah yang harus dipecahkan sebagai analis kebijakan diharapkan dapat lebih mudah dalam menguraikan masalah yang muncul. Dibawah ini yang tidak termasuk dalam uraian adalah

Teknik-teknik untuk penyederhanaan masalah kebijakan William N Dunn, kecuali…

model tentang tingkat optimal kapasitas pelayanan publik (mis. dalam bidang penerbangan, GIA menetapkan tingkat ketepatan jam terbang 85%, target peningkatan sebesar PAD 10% adalah model kebijakan public yang bersifat…

Dibawah ini contoh model deskriptif sering digunakan untuk memonitoroutcomes dari tindakan-tindakan kebijakan adalah…

Data yang dapat digunakan oleh seorang analis kebijakan melakukan pekerjaannya dapat terdiri dari berbagai jenis. Dibawah ini yang merupakan data statistik menurut sumbernya adalah

Riset merupakan kegiatan penerapkan metode scientific (ilmiah) untuk memahami suatu fenomena alam maupun sosial. Metode ilmiah sendiri merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat menjelaskan suatu fenomena. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai riset dapat dibedakan menjadi

Metode penelitian positivistik juga sering kali disebut deteministik karena asumsi yang dipakai bahwa setiap kejadian (akibat) pasti ada faktor yang menjadi penyebabnya. asumsi para ahli yang mendasari metode penelitian yang bersifat positivistik adalah kecuali

Penelitian naturalistik atau kualitatif tidak memiliki bentuk design penelitian yang baku. Analisis cerita partisipan penelitian dan menceritakan kembali dalam framework yang dirancang peneliti sehingga cerita tersebut menjadi masuk akal. Hal tersebut termasuk dalam langkah-langkah kualitatif ?

Dalam metode analisis versi Dunn terdapat lima prosedur yang harus di lewati dalam sebuah proses analisis kebijakan kecuali….

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya terutama finansial dan manusia disebut…

Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah meliputi….

bagaimana isu-isu dan persoalan publik disusun (constructed) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik adalah pendapat dari…

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analis dapat menggunakan berbagai bentuk kriteria untuk mengevaluasi kebijakan. Informasi yang berkaitan dengan kebijakan yakni berupa masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Analis retrospektif dapat memberikan penekanan utama pada hasil-hasil aksi dan tidak berisi informasi mengenai tujuan-tujuan serta sasaran kebijakan. Analisis retrospektif bertransformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Kelompok yang mencakup dalam analis kebijakan retrospektif dapat dinilai sebagai...

Teknik untuk menilai kebijakan program pemerintah “wajib belajar 9 tahun” dapat dinilai dengan cara...

Pada kebijakan fundamental pemberantasan korupsi nasional perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tubuh organisasi publik Pemerintah Indonesia dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional, maka diperlukan model analisis yang memperjuangakan kesempurnaan dalam perumusan kebijakan dengan melihat masalah yang diteliti dipermukaan masalah sehingga dapat memberikan hasil kebijakan yang baik selain itu perlu analisis sederhana dalam melihat masalah. Maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan publik dapat dipilih model...

Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi bahan bakar minyak dapat terkena pada masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan bermotor, dengan adanya kenaikan harga bahan pangan dan sandang. Dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak...

Presiden mengintruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Piminan Lapindo untuk

segera menyelesaikan masalah ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur

sekitar proyek Lapindo, instruksi tersebut menggambarkan...

Perkembangan kasus harian Covid-19 terus mengalami peningkatan, banyak warga yang tepapar dan menyebabkan pasien rawat jalan dan rawat inap di sejumlah pusat kesehatan mengalami peningkatan. Untuk menekan peningkatan laju kasus harian Covid-19, pemerintah melakukan beberapa kebijakan yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya yakni kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan menerapkan kebijakan tersebut tentunya adanya dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk

dalam jenis kebijakan....

Tujuan utama dari saran atau rekomendasi kebijakan ditujukan untuk membantu para pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik. Lingkungan sosio-politik-kultural dan kemauan pembuat kebijakan sendiri akan sangat menentukan diimplementasikan atau tidaknya saran atau rekomendasi kebijakan dari para analis kebijakan. Untuk menjamin rekomendasi kebijakan merefleksikan dimensi sosial, politik, kultural maka rekomendasi harus didasarkan pada  

Untuk membentuk evidence-based policy diperlukan beberapa aspek dan langkah cukup panjang. Yang termasuk dalam bagiannya adalah

Analis kebijakan diharapkan mampu mendokumentasikan hasil analisis kebijakan (policy works) yang dinilai dari kemampuan peserta kecuali…

Dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan, yang memaparkan alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan…

Menurut Dwiyanto beberapa keuntungan dari policy brief adalah…

Tiap bentuk saran kebijakan memiliki karakter yang berbeda, dilihat dari perbedaan pada aspek pembaca, fokus masalah, konteks penggunaan dan meto-dologi. Komponan Audiens / kelompok sasaran dari Beragam stakeholders merupakan bentuk makalah kebijakan?

  1. Ringkasan (Eksekutif)

2. Pendahuluan

3. Deskripsi masalah

4. Rekomendasi kebijakan

5. Kesimpulan

6. Apendiks atau lampiran (bila harus ada)

7. Daftar Pustaka

Bila Policy Brief disusun lebih ringkas, maka urutan isinya adalah…

Value-driven merupakan Rekomendasi umum dan analisis isu-isu kebijakan yang digunakan sebagai bagian fokus masalah dalam komponen bentuk saran kebijakan ?

Makalah kebijakan terbagi menjadi tiga bentuk kecuali…

Sebuah kertas kebijakan didefinisikan sebagai instrumen komunikasi yang didorong oleh nilai, berorientasi pada masalah, yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan….

  konsultasi publik merupakan proses komunikasi dua arah dengan tujuan mencari kesepakatan makna (bersama). Konsultasi publik diarahkan untuk memberikan peluang kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan. Dalam hal ini berbagai pihak yang dimaksud adalah

Kompetensi analis kebijakan meliputi kemampuan analisis dan kemampuan…?

Berapakah angka kredit yang didapat apabila seorang analis kebijakan membuat “TELAAHAN STAF”?

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan merupakan pendapat dari…

Konsultasi publik sebagai proses dan strategi yang sangat bermanfaat dan mempengaruhi kualitas kebijakan, harus dilakukan dengan baik dan memperhatikan kriteria ideal dalam pelaksanaan proses konsultasi publik. Dibawah ini yang bukan merupakan dimensi kriteria konsultasi publik adalah

Dalam upaya merancang konsultasi publik perlu dipahami secara mendalam cara merancang proses konsultasi publik dan juga pemetaan faktor. Kerangka Kerja Konsultasi Publik teridiri dari Pemetaan Aktor dan Merancang Proses Kp. Yang termasuk pengertian dari Pemetaan Aktor adalah

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik menurut UUD…

Fasilitator Konsultasi Publik adalah peran yang diperoleh seseorang atau kelompok (analisis kebijakan) dari sebuah lembaga penyelenggara karena dianggap mampu menjembatani posisinya selaku lembaga penyusun kebijakan dan peraturan, dengan warga masyarakat. Berikut yang tidak termasuk peran sebagai fasilitator Konsultasi publik adalah

Ketrampilan teknis yang harus dikuasai dalam pengelolaan konsultasi publik antara lain meliputi

Konsep demokrasi yang mendasarkan diri pada mekanisme musyawarah secara mendalam serta mengutamakan pengunaan cara-cara dialogis merupakan pengertian dari…

  Kebijakan publik (sistem hukum) sebagai sasaran advokasi. Proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (legal drafting) sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku, mulai dari pengajuan gagasan, atau tuntutan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam kabinet dan parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal (academic draft), penyajian naskah awal kepada pemerintah, pengajuan kembali ke-parlemen sampai pada akhirnya disetujui atau disepakati dalam pemungutan suara di parlemen. Pernyataan diatas termasuk dalam

Berikut yang benar meliputi Aspek hukum dalam kebijakan publik yaitu

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan atau yang disingkat JFAK adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan dalam instansi pusat dan daerah. Peraturan yang terkait tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya adalah

Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan termasuk dalam peraturan…

Analis Kebijakan memiliki standar kompetensi dengan maksud untuk dapat diketahui jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan dalam posisinya sebagai Analis Kebijakan. Tujuan dilakukan penetapan standar kompetensi jabatan fungsional analis kebijakan adalah

  Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, pada Bab IV pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa seorang Analis Kebijakan memiliki standar kompetensi sebagai berikut

Tugas dalam kedudukan analis kebijakan ini merupakan sistem analis kebijakan

terbuka 4 sektor yaitu kecuali

Unsur utama kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan terdiri atas sub unsur kecuali

  Dalam Publikasi hasil Analis Kebijakan melakukan Kajian Kebijakan Hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk kecuali…

Regulasi terkait yang mengatur Jabatan Fungsional Analis Kebijakan terkait tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah