WorksheetsKD3 Masa Awal Kemerdekaan dan Demokrasi Liberal
Total questions: 88
Worksheet time: 44mins
Name
Class
Date
1.
Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum stabil. Mengingat ada berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa itu. Ketidakstabilan itu disebabkan oleh faktor faktor. Faktor Internal (dari dalam), antara lain :
a)
Adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia.
b)
Gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa
c)
Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi
d)
perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi Parlementer.
2.
Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum stabil. Mengingat ada berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa itu. Ketidakstabilan itu disebabkan oleh faktor faktor. Faktor Eksternal, antara lain :
a)
Kedatangan Sekutu (Inggris) yang di boncengi NICA (Belanda) yang ingin kembali menjajah Indonesia,menimbulkan pertempuran di berbagai daerah.
b)
Jepang memiliki status masih mempertahankan status quo pada wilayah Indonesia sampai Sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang.
3.
Terbentuknya Negara Indonesia Pada tanggal 18 Agustus 1945 Ir. Soekarno memimpin Sidang PPKI untuk pertamakalinya yang menghasilkan 3 keputusan penting yaitu
a)
mengesahkan UUD 1945
b)
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
c)
Membentuk Komite Nasional Indonesia
d)
Indonesia telah memenuhi syarat untuk menjadi suatu negara
4.
Pembentukan Alat Kelengkapan Negara dan pemerintahan antara lain:
a)
Pembentukan Lembaga Kementrian (Departemen)
b)
Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah
c)
Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
d)
Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah
5.
Pada awalnya wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi dan mengangkat Gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur-gubenrur yang diangkat antara lain
a)
Provinsi Sumatra, Provinsi Jawa Barat
b)
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah
c)
Provinsi Sunda Kecil ( Nusa Tenggara), Provinsi Maluku
d)
Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan
6.
Dalam Persidangan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Jakarta tanggal 16 Oktober 1945, Sutan Sjahrir diminta duduk sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP. Sebagian besar anggota KNIP mengusulkan perubahan fungsi KNIP dari hanya sebagai pembantu presiden menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung Moh. Hatta yang menerbitkan Maklumat Presiden tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada KNIP. Bersama Presiden, KNIP juga ditetapkan ikut menetapkan Garis Garis Besar Hakuan Negara.
a)
Benar-
b)
Salah-
7.
Salah satu keputusan sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah dibentuknya ...
a)
PNI
b)
PDI
c)
PKI
d)
PSI
e)
PMI
8.
Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek) Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:
a)
Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
b)
Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
c)
Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.
d)
Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.
9.
Perhatikan data berikut ini! 1) Kabinet bersifat presidensial 2) Kabinet bersifat parlementer 3) Persaingan antarpartai politik yang saling menjatuhkan 4) Koalisi partai politik yang dibangun gampang pecah 5) Pemerintah membangun partai tunggal Berdasarkan pernyataan di atas, penyebab jatuh bangunnya kabinet selama masa Demokrasi Liberal (1950-1959) berada pada pernyataan nomor...
a)
1, 2, dan 3
b)
2, 3, dan 4
c)
3, 4, dan 5
d)
1, 3, dan 5
e)
1, 2, dan 4
10.
Pada masa demokrasi liberal keadaan pemerintahan tidak stabil. Hal ini disebabkan karena ...
a)
Kabinet yang berkuasa sangat lemah
b)
Para menteri yang diangkat banyak melakukan korupsi
c)
Sering terjadi pergantian Kabinet
d)
Kabinet pada waktu itu tidak mendapat dukungan dari rakyat
e)
Tidak adanya Partai mayoritas
11.
Setiap cabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal mempunyai program. Masalah yang selalu menjadi program setiap Kabinet pada masa Demokrasi Liberal adalah ...
a)
Penyelesaian Konflik Angkatan darat
b)
Pembangunan Lima Tahun
c)
Pelaksanaan Pemilihan Umum
d)
Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia
e)
Pembentukan Partai Politik
12.
Pada masa demokrasi liberal terjadi gangguan keamanan yang mengancam disintegrasi bangsa. Contoh gangguan keamanan yang terjadi di Indonesia pada awal pelaksanaan demokrasi liberal adalah ...
a)
Pemberontakan PRRI atau PERMESTA
b)
Pemberontakan di Irian Barat
c)
Krisis keuangan di berbagai daerah
d)
Munculnya gerakan separatisme diberbagai daerah
e)
Intervensi Parlemen terhadap TNI
13.
Sistim Multipartai yang merupakan dampak Maklumat Pemerintah 3 November 1945 mendorong bangsa Indonesia menerapkan sistim Demokrasi ...
a)
Komunis
b)
Pancasila
c)
Sosialis
d)
Terpimpin
e)
Liberal.
14.
Kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi liberal sering jatuh bangun karena cabinet bersandar pada kekuatan dan perimbangan partai politik. Kabinet yang bersandar pada perimbangan kekuatan partai-partai politik disebut cabinet ....
a)
Parlementer
b)
Zaken Kbinet
c)
Koalisi
d)
Karya
e)
Partai
15.
Perhatikan pernyataan dibawah ini : 1). Menggiatkan usaha keamanan dan Ketentraman 2). Mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan 3). Mempercepat persiapan Pemilihan Umum 4). Menjalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif 5). Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar ( KMB ) 6). Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Pernyataan diatas yang merupakan Program kerja Kabinet Sukiman adalah nomor ...
a)
1) 3) dan 4)
b)
1) 2) dan 5)
c)
1) 2) dan 6)
d)
2) 3) dan 4)
e)
3) 4) dan 5)
16.
Setelah kabinet Sukiman Jatuh digantikan oleh kabinet Wilopo. Masalah yang cukup berat yang dihadapi oleh Wilopo adalah ....
a)
Pertikaian antara presiden dan perdana menteri
b)
Konflik Indonesia – Malaysia
c)
Terjadinya DI/ TII Jawa Barat
d)
Peristiwa 17 Oktober 1952
e)
Penandatanganan MSA
17.
Pada 26 April 1951 secara resmi Kabinet Soekiman diumumkan. Salah satu program kerjanya yaitu mempercepat persiapan pemilu dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memasukan Irian barat kedalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini hanya bertahan selama sepuluh bulan. Kabinet Sukiman jatuh dikarenakan kasus penandatanganan MSA (Mutual Security Act). Hubungan antara penandatanganan MSA dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah...
a)
Penandatanganan MSA merupakan wujud dari penerapan politik bebas aktif
b)
Dengan penandatanganan tersebut Indonesia dianggap condong ke blok timur
c)
Politik bebas aktif Indonesia tidak dapat sejalan dengan bantuan ekonomi MSA
d)
Penandatanganan MSA dipandang telah melanggar politik bebas aktif Indonesia
e)
Sukiman dianggap kurang tegas dalam menerapkan politik bebas aktif dengan penandatanganan MSA
18.
Kabinet yang jatuh berkaitan dengan peristiwa Tanjung Morawa terjadi pada masa pemerintahan Kabinet ...
a)
Ir Djuanda
b)
Ali sastroamijoyo
c)
Sukiman
d)
Natsir
e)
Wilopo
19.
Pada tanggal 13 Desember 1957, P.M. Djuanda menyatakan deklarasi yang dikenal “Deklarasi Djuanda”. Isi pokok deklarasi tersebut adalah...
a)
Persatuan partai-partai politik
b)
Deklarasi partai pemenang pemilu
c)
Deklarasi keamanan Indonesia
d)
Deklarasi Berdikari
e)
Pernyataan bahwa laut antara pulau-pulau di seluruh perairan Indonesia merupakan wilayah integral RI
20.
Salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda adalh melalui meja perundingan KMB. Beberapa hasil KMB yang tidak dapat direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan adalah....
a)
masalah penarikan pasukan dari wilayah RIS termasuk di dalamnya KNIL
b)
pembayaran hutang dan biaya perang Belanda- Indonesia
c)
penyelesaian status wilayah Irian Barat
d)
penarikan kapal Belanda ukuran kecil (korfet) dari wilayah perairan RIS
e)
pembentukan Uni Indonesia Belanda
21.
Pemilu I Tahun 1955 dilaksanakan dengan tujuan memilih anggota Konstituante. Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955 bertugas untuk ...
a)
Menyusun Garis-garis Besar haluan Negara ( GBHN )
b)
Menyusun Undang-Undang Baru
c)
Mengkoreksi peraturan yang dikeluarkan pemerintah
d)
Menyelamatkan sistim Demokrasi Indonesia
e)
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
22.
Pelaksanaan Pemilu 1 Tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Empat partai pemenang dalam pelaksanaan pemilu pertama 1955 adalah...
a)
PSH, PNI, NU, dan PKI
b)
PPTI, NU, PKI, dan Partai Buruh
c)
Masyumi, PNI, NU, dan PKI
d)
PNI, PBSI, Parkindo, dan PSII
e)
NU, Masyumi, PSI, dan Partai Buruh
23.
Benar-
a)
Keamanan dalam negeri tidak menguntungkan, terjadinya pemberontakan, dan separatisme daerah
b)
Belum berpengalaman dalam menata ekonomi yang baik, belum memiliki tenaga ahli
c)
Dana bantuan dari luar negeri melalui IMF bunganya sangat besar
d)
Kabinet terlalu sering berganti, programnya belum trelaksana, program baru mulai dirancang
e)
Diandalkannya satu jenis impor terutama pertanian dan perkebunan
24.
Sistem ekonomi Ali Baba adalah sistem ekonomi yang pernah diterapkan pada masa Demokrasi Liberal. Salah satu faktor penyebab kegagalan Program Ali Baba adalah
a)
Adanya Sabotase dari kaki tangan Belanda
b)
Penyuluhan pemerintah kurang efektif
c)
Subsidi pemerintah sangat kurang
d)
Golongan Pribumi merasa rendah diri
e)
Golongan Pribumi belum berpengalaman
25.
Gerakan Benteng adalah sistem perekonomian yang dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo. Pembangunan Ekonomi baru berdasarkan gagasan Gerakan Benteng dilakukan dengan cara ...
a)
Menasionalisasi Bank-bank milik pemerintah Belanda
b)
Mengubah struktur ekonomi Kolonial menjadi Ekonomi Nasional
c)
Menasionalisasi perusahaan – perusahaan Asing
d)
Mendirikan perusahaan – Perusahaan Negara
e)
Meningkatkan eksport nonmigas
26.
Karena kesulitan ekonomi, Indonesia tidak meneruskan membayar utang kepada pemerintah Belanda sesuai dengan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar. Indonesiapun membatalkan seluruh Isi Keputusan Konferensi Meja Bundar secara sepihak. Pembatalan segala Keputusan Konferensi Meja Bundar terjadi pada masa Kerja Kabinet ...
a)
Burhanudin Harahap
b)
Moh. Hatta
c)
Ali Sastroamijoyo II
d)
Wilopo
e)
Moh. Natsir
27.
Salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda adalh melalui meja perundingan KMB. Beberapa hasil KMB yang tidak dapat direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan adalah....
a)
masalah penarikan pasukan dari wilayah RIS termasuk di dalamnya KNIL
b)
pembayaran hutang dan biaya perang Belanda- Indonesia
c)
penyelesaian status wilayah Irian Barat
d)
penarikan kapal Belanda ukuran kecil (korfet) dari wilayah perairan RIS
e)
pembentukan Uni Indonesia Belanda
28.
Setelah Kabinet Ali Sastriamidjojo 1 dinyatakan Domisioner dan selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanudin Harahap. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain...
a)
Pembatalan utang Indonesia kepada Belanda
b)
Indonesia diterima sebagai anggota PBB
c)
Mengadakan pemilihan umum
d)
Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika
e)
Deklarasi Djuanda
29.
Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut membawa Indonesia mengakhir masa demokrasi parlementer dan memasuki Demokrasi ...
a)
Terpimpin
b)
Demokrasi
c)
Liberalisme
d)
Komuniter
e)
Agama
30.
Mengapa sering kali terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang ada. Perbedaan diantara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet. mulai Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951; Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952; Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953; Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955; Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956; Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957 dan Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.
a)
Benar-
b)
Salah-
31.
Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai perdana menteri.
a)
Be
b)
Salah-
32.
Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:
a)
Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
b)
Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
c)
Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang
d)
Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
e)
Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
33.
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kabinet Natsir mendapatkan tugas utama yaitu proses integrasi Irian Barat. Akan tetapi, Kabinet Natsir kemudian mendapatkan kendala yaitu pada masa kabinet ini terjadi banyak pemberontakan seperti:
a)
Gerakan DI/TII,
b)
Gerakan Andi Azis
c)
Gerakan APRA
d)
Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)
e)
GAM
34.
Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo
a)
Benar-
b)
Salah-
35.
Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah:
a)
Menjamin keamanan dan ketentraman
b)
Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
c)
Mempercepat persiapan pemilihan umum.
d)
Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya
e)
Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
36.
Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.
a)
Benar-
b)
Salah-
37.
Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah: Program dalam negeri:
a)
Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD
b)
Meningkatkan kemakmuran rakyat,
c)
Meningkatkan pendidikan rakyat, dan
d)
Pemulihan stabilitas keamanan negara
38.
Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah: Program dalam Luar negeri:
a)
Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
b)
Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta
c)
Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif
39.
Dalam menjalankan tugasnya Kabinet Wilopo menghadapi ....
a)
krisis ekonomi
b)
defisit kas negara
c)
meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan gerakan sparatis yang progresif
d)
perang
40.
Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli), Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang di dukung PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
a)
Benar-
b)
Salah-
41.
Kabinet Ali Sastroamidjojo yang terbentuk pada 31 Juli 1953 merupakan kabinet ke- empat yang dibentuk selama Masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak partai di Parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama (NU). Kabinet ini diketuai oleh PM. Ali Sastroamijoyo dan Wakil PM. Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR).
a)
Benar-
b)
Salah-
42.
Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I:
a)
Meningkatkan keamanan dan kemakmuran
b)
Menyelenggarakan Pemilu dengan segera
c)
Pembebasan Irian Barat secepatnya
d)
Pelaksanaan politik bebas-aktif
e)
Peninjauan kembali persetujuan KMB. Penyelesaian pertikaian politik.
43.
Dalam menjalankan fungsinya, kabinet Kabinet Ali Sastroamijoyo I ini berhasil melakukan suatu prestasi yaitu:
a)
Merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955
b)
Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955
44.
Kabinet Ali ini juga sama seperti kabinet terdahulu mengalami permasalahan mengatasi pemberontakan di daerah seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955, yaitu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD memperburuk usaha peningkatan keamanan negara. Pada masa kabinet ini keadaan ekonomi masih belum teratasi karena maraknya korupsi dan peningkatan inflasi.
a)
Benar-
b)
Salah-
45.
Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi.
a)
Benar-
b)
Salah-
46.
Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:
a)
Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
b)
Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
c)
Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
d)
Perjuangan pengembalian Irian Barat
e)
Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
47.
Kabinet Burhanuddin Harap ini mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam menjalankan fungsinya, seperti:
a)
Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante
b)
Membubarkan Uni Indonesia-Belanda
c)
Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat
d)
Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi
48.
Pada tanggal 20 Maret 1956, didukung oleh tiga partai besar di Parlemen: PNI, NU, dan Masyumi. Ali Sastroamijoyo mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet.
a)
Benar-
b)
Salah-
49.
Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut:
a)
Perjuangan pengembalian Irian Barat, Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota- anggota DPRD
b)
Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
c)
Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat, Pembatalan KMB
d)
Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, Melaksanakan keputusan KAA.
50.
Kabinet baru kemudian dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah Zaket Kabinet karena harus berisi unsur ahli dan golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya.
a)
Benar-
b)
Salah-
51.
Program pokok dari Kabinet Djuanda dikenal sebagai Panca Karya yaitu:
a)
Membentuk Dewan Nasional
b)
Normalisasi keadaan RI
c)
Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
d)
Perjuangan pengembalian Irian Jaya
e)
Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan
52.
Pada masa kabinet Juanda, terjadi pergolakan-pergolakan di daerah-daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Untuk mengatasinya diadakanlah Musyawarah Nasional atau Munas di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56 tanggal 14 September 1957. Munas tersebut membahas beberapa hal, yaitu ...
a)
masalah pembangunan nasional dan daerah
b)
pembangunan angkatan perang
c)
pembagian wilayah Republik Indonesia
53.
Pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial kelautan nusantara yang berbunyi: Segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari pada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal- kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/ menganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. (Sumber: Hasjim Djalal, 2006)
a)
Benar-
b)
Salah-
54.
Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap.
a)
Benar-
b)
Salah-
55.
Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante (badan pembuat Undang-undang Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember 1955.
a)
Benar-
b)
Salah-
56.
Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Soemitro Djojohadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Soemitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Gagasan Soemitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang sering disebut juga dengan Plan Soemitro. Wujud dari RUP tersebut kemudian dicanangkan Program Benteng. Program ini antara lain ...
a)
mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi
b)
membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah
c)
menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya
57.
Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui “Gerakan Asaat”. Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturuan Cina pada khususnya
a)
Benar-
b)
Salah-
58.
Untuk itu pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah ...
a)
Gunting Syafrudin
b)
Gunting Uang
c)
Potong Uang
d)
Setengah Nilai
59.
Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali...
a)
Pertentangan antar partai
b)
Terjadinya bentrokan antar etnis
c)
Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali
d)
Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan
e)
Munculnya gangguan keamanan dalam negeri
60.
Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu...
a)
Masyumi
b)
PNI
c)
PSI
d)
PKI
e)
NU
61.
Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan...
a)
Parlementer
b)
Presidensial
c)
Liberalisme
d)
Terpimpin
e)
Aristokrasi
62.
Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan...
a)
agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat
b)
sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia
c)
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
d)
mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang
e)
permintaan dari Presiden Soekarno
63.
Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah...
a)
Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia
b)
Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis
c)
Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan
d)
Mempermudah perundingan dengan Belanda
e)
Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar
64.
Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk...
a)
menghadapi terror Belanda
b)
menjalankan roda pemerintahan dari pusat
c)
mengadakan hubungan dengan luar negeri
d)
menghimpun kekuatan menghadapi Belanda
e)
menciptakan pemerintahan tandingan
65.
Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain...
a)
Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian .
b)
Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia
c)
Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda
d)
Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian
e)
Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia
66.
Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi.Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh...
a)
Indonesia belum memiliki mata uang yang sah
b)
Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali
c)
Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi
d)
Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah.
e)
Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda
67.
Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ...
a)
Menaikkan pajak dan bea Cukai
b)
Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor
c)
Mengisi kas pemerintah yang kosong
d)
Mengedarkan uang secara besar besaran.
e)
Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI)
68.
Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ...
a)
Menyelenggarakan pinjaman Nasional
b)
Menasionalisasi De Javasche Bank
c)
Membuat kebijakan Gunting Syafruddin
d)
Mendevaluasi mata uang rupiah
e)
Sistim ekonomi Gerakan Benteng
69.
periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem Demokrasi Palementer. Periode ini disebut oleh Wilopo, salah seorang Perdana Menteri di era tersebut (1952-1953) sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Banyaknya partai-partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet/ pemerintahan tidak berusia panjang dan silih berganti.
a)
Benar-
b)
Salah-
70.
Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu ...... merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia.
a)
1955
b)
1965
c)
1950
d)
1960
e)
1956
71.
Sjahrir kemudian mengajukan ......... yang isinya pembentukan kabinet yang bekerja kolektif yang dipimpin perdana menteri . Perdana Menteri ditunjuk oleh kepala negara. Format itu disetujui oleh Presiden Soekarno. Akhirnya pada tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet RI dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menter. Dari sinilah Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari Presidensial ke Parlementer yang diawali dengan Kabinet Syahrir.
a)
Maklumat KNIP No. 5 tanggal 11 November 1945
b)
Maklumat KNIP No. 5 tanggal 10 November 1945
c)
Maklumat KNIP No. 6 tanggal 11 November 1945
d)
Maklumat KNIP No. 6 tanggal 10 November 1945
72.
Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibukota negara sudah semakin kacau, pemerintah terus didesak dan diteror oleh kekuasaan asing. Oleh karena itu pemerintah merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta. Akhirnya Ibu Kota pindah ke ........ pada tanggal 14 Januari 1946.
a)
Yogyakarta
b)
Sumatera
c)
Kalimantan
d)
Surabaya
e)
Bandung
73.
Pemilihan kota Yogyakarta sebagai ibu kota dengan beberapa alasan sebagai berikut:
a)
Terdapat markas besar tentara
b)
Di Yogyakarta tidak dijumpai kekuatan sekutu sehingga siapapun leluasa menunjukkan dan menyebarluaskan pernyataan kemerdekaan.
c)
Terdapat lascar Hisbullah Sabilillah dan Laskar Mataram Pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
d)
Yogyakarta mampu menjamin pelaksanaan perjuangan, baik secara diplomasi maupun dengan bersenjata.
e)
Letak Yogyakarta dekat dengan Semarang dan Surakarta. Jika ada suatu ancaman, kekuatan kedua kota tersebut dapat digerakkan.
74.
Perjuangan bangsa Indonesai setelah Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan ternyata belum selesai. Bangsa Indonesia harus berhadapan dengan bangsa Belanda yang berusaha untuk kembali ke Wilayah RI. Kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi NICA (Belanda) menimbulkan perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama kurang lebih satu tahun Inggris sebagai bagian dari tentara Sekutu telah berhasil menduduki beberapa kota dan daerah kemudian diserahkan kepada Belanda berdasakan kesepakatan dalam Civil Affair Agreement. Untuk mendapatkan kembali daerah daerah yang diduduki, Bangsa Indonesia menempuh jalan peperangan dan perundingan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui :
a)
Perundingan Linggajati
b)
Menghadapi Agresi Miter Belanda 1 dan 2
c)
Perundingan Renville
d)
Perundingan Room Roijen
e)
Melaksanakan Konferensi Inter Indonesia sebelum mengikuti KMB, Mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB)
75.
Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di ....
a)
Den Haag (Belanda)
b)
New York (Amerika)
c)
London (Inggris)
d)
Jakarta
e)
Yogyakarta
76.
Pada akhir Desember 1949, Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) , Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Naskah pengakuan kedaulatan ditanda tangani di dua tempat yaitu di negeri Belanda dan di Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949, diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AM . J.A Sassen. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota AH.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.
a)
Benar-
b)
Salah-
77.
Republik Indonesia (RIS) lahir atas hasil konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Pada saat itu Republik Indonesia Serikat (RIS) terbagi kedalam ....
a)
7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan yang kemudian memisahkan masing-masing kekuasaan daerah
b)
6 negara bagian dan 8 satuan kenegaraan yang kemudian memisahkan masing-masing kekuasaan daerah
c)
6 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan yang kemudian memisahkan masing-masing kekuasaan daerah
d)
7 negara bagian dan 8 satuan kenegaraan yang kemudian memisahkan masing-masing kekuasaan daerah
78.
Pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) berlanjut diawalinya konferensi bersama antara pemerintah Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia dan Negara Indonesia Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1950 untuk pertama kalinya.
a)
Benar-
b)
Salah-
79.
Kemudian konferensi kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1950 yang menyetujui bahwa pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.
a)
Benar-
b)
Salah-
80.
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena :
a)
Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.
b)
Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap. ▪ Kehidupan ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.
c)
Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.
d)
Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional
e)
Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.
81.
Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut . 1. Terjadi Inflasi yang sangat tinggi Inflasi tersebut dapat terjadi disebabkan karena :
a)
Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).
b)
Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh jumlahnya mencapai 2,3 milyar.
c)
Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.
82.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:
a)
Mata uang De Javasche Bank
b)
Mata uang pemerintah Hindia Belanda
c)
Mata uang pendudukan Jepang
83.
Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar- masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :
a)
Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
b)
Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
c)
Mencegah / melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.
84.
Dengan adanya blokade tersebut menyebabkan:
a)
Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.
b)
Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.
c)
Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.
d)
Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.
85.
Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah:
a)
Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan
b)
Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.
c)
Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda
86.
Mengatasi Blokade Ekonomi Belanda (Nica) Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai berikut
a)
Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India
b)
Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri
c)
Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.).
d)
Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff)
e)
Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro.
87.
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan sejak Februari 1946, adalah sebagai berikut.
a)
Konferensi Ekonomi Februari 1946
b)
Pinjaman Nasional
c)
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
d)
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, Oeang Republik Indonesia (ORI)
e)
Rencana Kasimo (Kasimo Plan). Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
88.
Tanggal 25 Oktober selanjutnya dijadikan sebagai hari keuangan. Adapun kebijakan penyetaraan mata uang adalah sebagai berikut.
a)
Di Jawa, Lima puluh rupiah (Rp. 50,00) uang Jepang disamakan dengan satu rupiah (Rp. 100,00) ORI dengan perbandingan 1:5.
b)
Di Luar Jawa dan Madura, Seratus rupiah (Rp. 100,00) uang Jepang sama dengan satu rupiah(Rp. 1,00) ORI dengan perbandingan 1:10.
c)
Setiap sepuluh rupiah (Rp. 10,00) ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram.
100 %
