NEW
Font size
WorksheetsFORMATIF PENDIDIKAN PANCASILA BAB 3 PART 2
Total questions: 16
Worksheet time: 48mins
Selama kurang lebih 32 tahun masa orde baru, sistem yang diterapkan
adalah sentralisasi. Pemerintahan pusat sangat dominan, sementara
pemerintahan daerah perannya terpinggirkan. Ketika reformasi bergulir,
momentum tersebut diimanfaatkan daerah untuk menuntut hak-haknya.Merespons tuntutan tersebut, Presiden BJ. Habibie segera menyusun dan
mengeluarkan rancangan undang-undang (RUU) tentang pemerintah daerah. RUU ini kemudian dibahas dan disahkan oleh DPR menjadi UU yaitu ...
Nomor 32 Tahun 2004
Nomor 22 Tahun 1999
Nomor 11 Tahun 2011
Nomor 3 Tahun 203
Berikut ini yang bukan merupakan ruang lingkup Urusan Pemerintahaan adalah …
Pembangunan daerah
Konkuren
Absolut
Umum
1. Berikut ini yang merupakan daerah istimera yang terdapat di Indonesia adalah …
Papua dan Jakarta
DIY dan NAD
NAD dan Papua
Jakarta dan NAD
1. Penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sisten NKRI disebut …
Dekonsentrasi
Sentralistik
Sentralistik
Desentralisasi
UU Nomor 22 Tahun 1999 disempurnakan
dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004. Berikut ini yang bukan merupakan Prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
Otonomi daerah diterapkan dalam asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan
tugas pembantuan;
Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dilaksanakan di ranah
kabupaten dan kota;
Asas tugas pembantuan dilaksanakan di daerah provinsi, daerah
kabupaten, daerah kota, dan desa;
Pemerintahan berdasarkan asas terpusat pada pemeirntahan pusat
Pengertia urusan pemerintahan absolut adalah....
urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
urusan pemerintahan yang dibagi
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/
kota. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan.
urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua daerah.
Urusan yang hanya dilakukan Pemerintah Daerah
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat
dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip yaitu ....
eksternal, internal, dan liquitas
elektabilitas, kampanye, dan pemilu
akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.
Kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan
Berikut ini yang bukan merupakan Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:
Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau
lintas negara;
Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau
lintas negara;
Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas
daerah provinsi atau lintas negara;
Urusan pemerintahan yang penggunanya wilayah Kabupaten saja;
Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah provinsi adalah sebagai berikut:
Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/
kota;
Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya
dalam daerah kabupaten/kota;
Yang Bukan merupakan Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikutI: ...
Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/
kota;
Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya
dalam daerah kabupaten/kota;
Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
Berikut ini yang bukan merupakan Ruang lingkup
urusan pemerintahan umum berdasarkan pasal 25 ayat 1 adalah sebagai
berikut:...
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.
Perhatikan gambar di samping Contoh tertib berlalu lintas yang sesuai dengan ilustrasi gambar di samping adalah ......
Menyebrang di jembatan penyebrangan atau di zebra cross.
Tidak menyalip kendaraan dari sebelah kiri jalan.
Menggunakan helm bagi pengendara motor.
Tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi.
Dari video yang kalian amati dan konsep dasar daerah istimewa yang kamu pelajari, mengapa Surakarta tidak termasuk daerah istimewa? Padahal Surakarta merupakan daerah yang awal mulanya berbentuk kerajaan/kesultanan (Swapraja).Pilihlah alasan di bawah ini yang tepat terhadap persoalan di atas.
Karena adanya gerakan anti swapraja.
Karena mendukung gerakan swaparja
Sebab, pemerintahan masih dipegang langsung oleh Sultan dan Adipati.
Karena sudah memiliki pemerintahan sendiri sejak 1755, sebelum Indonesia merdeka dan dipimpin oleh kepala daerah yang merupakan penguasa monarki.
Apa yang dimaksud dengan UU Nomor 23 Tahun 2005?
UU yang mengatur tentang pemerintahan daerah
UU yang mengatur tentang pemerintahan pusat
UU yang mengatur tentang pemerintahan desa
UU yang mengatur tentang pemerintahan provinsi
Bagaimana pengaruh UU Nomor 25 Tahun 2009 terhadap pemerintahan daerah?
Memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah pusat
Memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah
Tidak memberikan dampak signifikan
Menghapus kewenangan pemerintah daerah
Apa yang menjadi fokus utama dalam UU Nomor 30 Tahun 2014?
Pemberdayaan masyarakat desa
Pemberdayaan pemerintah pusat
Pemberdayaan pemerintah provinsi
Pemberdayaan pemerintah kabupaten/kota
