Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran KPK Nomor 19 Tahun 2021 Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan

Undang Undang RI nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi

4

3

2

1

Membuat vendor organisasi

Memasukkan klausul anti penyuapan pada kontrak atau perjanjian kerja sama

Melibatkan fungsi kepatuhan anti penyuapan dalam pengadaan

Menerapkan audit independen

Bertujuan mengambil hati pejabat publik, sehingga diharapkan memperoleh perlakuan khusus di kemudian hari

Adanya tindakan timbal balik dari penerima kepada pemberi

Apresiasi atau ungkapan terima kasih atas layanan yang diberikan kepada pejabat publik

Penerimaan faslitas wisata dalam kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsim dan jabatan yang tidak relevan

Manajemen Risiko Anti Penyuapan

Konteks Organisasi

Uji Kelayakan Pegawai, Rekan Bisnis dan Transaksi

Penandatanganan Pakta Integritas

Surat Edaran Manajemen No. 012: "Pedoman Pengendalian Gratifikasi"

Surat Edaran Operasi No. 046: "Pengaduan Nasabah"

Surat Edaran Manajemen No. 009: "Pedoman Strategi Anti Fraud"

Surat Edaran Kepatuhan No. 004: "Pelindungan Konsumen"

Boleh melapor tanpa nama

Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat dan pihak ketiga

Dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun ke pegawai

Semua jawaban benar

Meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi kecelakaan kerja

Mempromosikan Budaya Anti Penyuapan

Mencegah, mendeteksi dan merespon risiko/isu penyuapan

Mencegah Konflik Kepentingan

Larangan Pemberian Hadiah dan Donasi Sosial

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan anti penyuapan

Komitmen Pemenuhan Persyaratan SMAP

Konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan