wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SOAL UAS HUKUM C

Total questions: 76

Worksheet time: 13mins

Name
Class
Date
1.

Apa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan?

a)
Kegentingan yang memaksa adalah situasi di mana keputusan atau tindakan harus diambil tanpa alasan yang jelas
b)
Kegentingan yang memaksa adalah situasi di mana keputusan atau tindakan harus segera diambil tanpa menunggu proses yang panjang karena adanya ancaman atau bahaya yang mendesak.
c)
Kegentingan yang memaksa adalah situasi di mana keputusan atau tindakan harus diambil tanpa pertimbangan yang matang
d)
Kegentingan yang memaksa adalah situasi di mana keputusan atau tindakan harus diambil setelah proses yang panjang
2.

Apa yang harus dimuat dalam Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang?

a)
Penjelasan mengenai cakupan hukum yang diatur, arah kebijakan yang diinginkan, serta ruang lingkup materi yang diatur dalam undang-undang tersebut.
b)
Daftar nama pejabat yang terlibat dalam pembuatan undang-undang
c)
Penjelasan mengenai sejarah undang-undang
d)
Gambar ilustrasi tentang pelaksanaan undang-undang
3.

Apa yang harus dimuat dalam Bab VI Penutup?

a)
Daftar pustaka
b)
Ringkasan isi Bab I
c)
Grafik data penelitian
d)
Kesimpulan, rekomendasi, dan saran untuk tindakan selanjutnya.
4.

Apa yang harus dicantumkan dalam judul peraturan perundang-undangan?

a)
Nomor dan Tanggal
b)
Nomor dan Tahun
c)
Nomor dan Minggu
d)
Nomor dan Bulan
5.

Apa yang harus dicantumkan dalam pembukaan peraturan perundang-undangan?

a)
Warna bendera negara
b)
Jumlah penduduk kota terbesar di negara tersebut
c)
Judul, nomor, dan tahun berlakunya peraturan
d)
Nama lengkap presiden saat itu
6.

Apa yang dimaksud dengan hierarki peraturan perundang-undangan?

a)
Tingkatan peraturan hukum berdasarkan abjadnya.
b)
Urutan peraturan hukum berdasarkan jumlah pasalnya.
c)
Hierarki peraturan hukum berdasarkan warna kertasnya.
d)
Tingkatan atau urutan peraturan hukum berdasarkan kekuasaan pembuatnya.
7.

Mengapa penting untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia?

a)
Agar terjadi pelanggaran hukum secara massal
b)
Untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
c)
Karena aturan hanya berlaku untuk sebagian masyarakat saja
d)
Untuk menimbulkan kekacauan dan ketidakadilan dalam masyarakat
8.

Apa yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia?

a)
Undang-Undang Dasar 1945
b)
Instruksi Presiden
c)
Keputusan Presiden
d)
Peraturan Pemerintah
9.

Apa yang dimaksud dengan Norma Hukum Abstrak?

a)
Norma Hukum Abstrak adalah norma yang mengatur perilaku manusia secara langsung
b)
Norma Hukum Abstrak adalah norma yang bersifat konkret
c)
Norma Hukum Abstrak adalah norma yang tidak memiliki pedoman umum
d)
Norma Hukum Abstrak adalah norma yang tidak mengatur perilaku manusia secara langsung, tetapi memberikan pedoman umum yang bersifat abstrak.
10.

Norma Hukum Umum-Konkret ditujukan untuk?

a)
mengatur hubungan hukum dalam masyarakat
b)
mengatur hubungan hukum khusus dalam masyarakat
c)
mengatur hubungan hukum secara umum
d)
mengatur hubungan hukum secara umum dan khusus dalam masyarakat
11.

Apa yang dimaksud dengan Norma Kewenangan?

a)
Norma Kewenangan adalah aturan yang mengatur kewenangan atau wewenang yang dimiliki oleh suatu lembaga atau individu dalam suatu sistem hukum atau organisasi.
b)
Norma Kewenangan adalah istilah dalam bidang musik
c)
Norma Kewenangan adalah aturan yang mengatur tata cara memasak makanan
d)
Norma Kewenangan adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat
12.

Bagaimana pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui modifikasi?

a)
Dengan menghapus seluruh isi peraturan tanpa proses yang jelas.
b)
Dengan mengubah pasal-pasal yang ada tanpa persetujuan pihak terkait.
c)
Dengan mengubah, menambah, atau menghapus pasal-pasal yang sudah ada dalam peraturan tersebut.
d)
Dengan menambahkan pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan tersebut.
13.

Apa yang dimaksud dengan Kekuatan Hukum Berlakunya Peraturan Perundang-undangan secara sosilogis?

a)
Kemampuan suatu peraturan perundang-undangan untuk diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat berdasarkan keinginan individu
b)
Kemampuan suatu peraturan perundang-undangan untuk diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat berdasarkan keyakinan dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.
c)
Kemampuan suatu peraturan perundang-undangan untuk diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat berdasarkan kekuasaan pemerintah
d)
Ketidakmampuan suatu peraturan perundang-undangan untuk diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat karena ketidaksadaran hukum masyarakat
14.

Apa yang dimaksud dengan daya ikat dalam pengundangan Peraturan Perundang-undangan?

a)
Kekuatan hukum yang dimiliki oleh peraturan untuk mengikat individu atau entitas di wilayah hukum yang bersangkutan.
b)
Kewajiban individu atau entitas untuk mematuhi peraturan tanpa konsekuensi hukum.
c)
Kemampuan peraturan untuk berubah sesuai keinginan individu atau entitas yang terpengaruh.
d)
Kekuatan hukum yang dimiliki oleh peraturan untuk mengikat individu di luar wilayah hukum yang bersangkutan.
15.

Apa yang menjadi hakekat materi muatan Peraturan Perundang-undangan?

a)

Norma hukum yang mengikat secara umum

b)

Panduan non-hukum

c)

Norma hukum yang bersifat sementara

d)

Petunjuk kebijakan

16.

Bagaimana Hans Kelsen memandang hukum?

a)

Sebagai kumpulan norma sosial dan Sebagai interpretasi filosofis

b)

Hanya sebagai undang-undang dan Sebagai kumpulan norma sosial

c)

Sebagai kumpulan peraturan moral dan Sebagai interpretasi filosofis

d)

Hanya sebagai undang-undang dan Sebagai kumpulan peraturan moral

17.

Apa yang harus disertakan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang?

a)

Rancangan Peraturan Daerah

b)

Hasil evaluasi PUU

c)

Penjelasan atau keterangan

d)

Pemantauan dan peninjauan PUU

18.

Apa fungsi Staatsfundamentalnorm dalam penyelenggaraan negara?

a)

Sebagai dasar hukum yang tidak dan Sebagai dokumen sejarah penting

b)

Sebagai dasar hukum yang tidak dan Sebagai referensi budaya

c)

Sebagai dokumen sejarah penting dan Sebagai landasan filosofis untuk pengaturan lebih lanjut

d)

Sebagai referensi budaya dan Sebagai landasan filosofis untuk pengaturan lebih lanjut

19.

Apa yang dimaksud dengan kajian teoretis dalam Naskah Akademik?

a)

Kajian yang berdasarkan pada teori-teori hukum

b)

Kajian yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat

c)

Kajian yang berdasarkan pada asas dan prinsip

d)

Kajian yang berdasarkan pada fakta empiris

20.

Apa yang menjadi urgensi pemahaman terhadap jenis peraturan perundang-undangan?

a)

Menciptakan ketertiban dan keharmonisan

b)

Memperoleh keuntungan finansial

c)

Mendapatkan penghargaan dari pemerintah

d)

Menjadi terkenal di kalangan hukum

21.

Apa yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

a)

Keputusan Presiden

b)

Peraturan Daerah

c)

UUD

d)

Surat Edaran

22.

Bagaimana cara berlakunya norma hukum Peraturan Perundang-undangan secara umum?

a)

Disimpan di perpustakaan nasional

b)

Harus disetujui oleh Presiden

c)

Diumumkan di media sosial

d)

Ditempatkan dalam lembaran resmi tempat pengundangan

23.

Apa yang dimaksud dengan Memorandum of Understanding dalam konteks Hukum Internasional?

a)

Nota kesepahaman

b)

Deklarasi akhir

c)

Perjanjian formal

d)

Perjanjian teknis

24.

Norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak dan tidak tertentu disebut sebagai?

a)

Norma Hukum Umum

b)

Norma Hukum Abstrak

c)

Norma Hukum Individual

d)

Norma Hukum Konkret

25.

Apa yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan?

a)

Keputusan Presiden

b)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

c)

Peraturan Daerah

d)

Surat Edaran

26.

Bagaimana proses pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang?

a)

Ditetapkan oleh Presiden tanpa persetujuan DPR

b)

Harus melalui voting di DPR

c)

Memerlukan persetujuan dari Mahkamah Konstitusi

d)

Harus disetujui oleh DPD

27.

Apa yang menjadi perbedaan utama antara materi muatan UU dan materi muatan Peraturan Pemerintah?

a)

Materi muatan UU hanya berlaku di tingkat nasional, sedangkan materi muatan Peraturan Pemerintah berlaku di tingkat lokal

b)

Materi muatan UU ditetapkan oleh DPR, sedangkan materi muatan Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden

c)

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya

d)

Materi muatan UU lebih bersifat umum, sedangkan materi muatan Peraturan Pemerintah lebih spesifik

28.

Berdasarkan urutan hierarki, peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat kekuasaan tertinggi adalah:

a)

Peraturan Daerah

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan internasional

d)

Peraturan Menteri

29.

Bagaimana suatu norma dapat dikatakan sebagai norma tertinggi dalam hierarki yang dijelaskan?

a)

Dapat ditelusuri lebih lanjut ke norma dan Tidak memerlukan dasar atau sumber lain dari norma lain

b)

Dapat ditelusuri lebih lanjut ke norma dan Berlaku berdasarkan kesepakatan disebut sebagai Grundnorm umum

c)

Tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan Tidak memerlukan dasar atau sumber lain dari norma lain

d)

Tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan Berlaku berdasarkan kesepakatan disebut sebagai Grundnorm umum

30.

Apa yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969?

a)

Perjanjian trilateral

b)

Perjanjian unilateral

c)

Perjanjian multilateral

d)

Perjanjian bilateral

31.

Staatsfundamentalnorm dianggap sebagai norma apa dalam susunan norma hukum negara?

a)

Norma menengah dan Norma terendah

b)

Norma tertinggi dan Norma terendah

c)

Norma tertinggi dan Norma dasar

d)

Norma terendah dan Nor

32.

Apa yang dimaksud dengan Treaty dalam konteks Hukum Internasional?

a)

Deklarasi

b)

Perjanjian

c)

Protokol

d)

Piagam

33.

Apa yang menjadi dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR?

a)

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b)

Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c)

Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

d)

Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

34.

Apa yang dimaksud dengan Protocol dalam konteks Hukum Internasional?

a)

Perjanjian formal

b)

Perjanjian teknis

c)

Perjanjian penting

d)

Perjanjian sementara

35.

Norma hukum yang berisi aturan tentang bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat disebut sebagai?

a)

Norma Hukum Einmahlig

b)

Norma Hukum Sekunder

c)

Norma Hukum Dauerhaftig

d)

Norma Hukum Primer

36.

Bagaimana cara berlakunya norma hukum Peraturan Perundang-undangan secara umum?

a)

Ditempatkan dalam lembaran resmi tempat pengundangan

b)

Disimpan di perpustakaan nasional

c)

Diumumkan di media sosial

d)

Harus disetujui oleh Presiden

37.

Apa yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?

a)

Pasal 20 UUD 1945

b)

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945

c)

Pasal 21 UUD 1945

d)

Pasal 22A UUD 1945

38.

Apa yang menjadi urgensi pemahaman terhadap jenis peraturan perundang-undangan?

a)

Menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam pembentukan peraturan

b)

Menciptakan ketidakpastian hukum

c)

Membuat proses pembentukan peraturan lebih rumit

d)

Menyulitkan akses masyarakat terhadap hukum

39.

Bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

a)

Penyusunan rancangan oleh lembaga yudikatif

b)

Pengesahan oleh lembaga eksekutif

c)

Penetapan oleh masyarakat umum

d)

Inisiatif pembentukan, penyusunan rancangan, pembahasan di tingkat lembaga legislatif, pengesahan, penetapan menjadi undang-undang oleh presiden

40.

Apa yang menjadi landasan filosofis dalam penyusunan Naskah Akademik?

a)

Memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945

b)

Mengikuti keinginan pemerintah

c)

Mengabaikan nilai-nilai Pancasila

d)

Mengikuti tren terkini

41.

Apa yang dimaksud dengan sumber-sumber Hukum Internasional menurut Pasal 38 Statuta MI?

a)

National Law

b)

International Conventions

c)

General Principles of Law

d)

Local Customs

42.

Apa manfaat dari pengundangan Peraturan Perundang-undangan secara online/daring?

a)

Mempercepat proses pengundangan

b)

Mengurangi kerjasama antar kementerian

c)

Membuat proses pengundangan lebih rumit

d)

Meningkatkan biaya penyebarluasan produk legislasi

43.

Apa yang dimaksud dengan hukum adat menurut teks?

a)

Hukum yang tertulis dan resmi diakui dan Hukum yang tidak tertulis namun

b)

Hukum internasional yang diterapkan di Indonesia belum diakui secara luas

c)

Hukum yang tidak tertulis namun oleh pemerintah memiliki ciri khas kepribadian Indonesia

d)

Hukum yang baru diperkenalkan dan oleh pemerintah memiliki ciri khas kepribadian Indonesia

44.

Siapa yang melakukan penandatanganan pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia?

a)

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

b)

Sekretaris Daerah

c)

Menteri Hukum dan HAM

d)

Presiden

45.

Apa yang dimaksud dengan Declaration dalam konteks Hukum Internasional?

a)

Perjanjian formal

b)

Perjanjian teknis

c)

Perjanjian penting

d)

Himbauan tanpa ikatan hukum

46.

Apa arti dari 'presupposed' dalam konteks Grundnorm?

a)

Diterima tanpa perlu dipertanyakan atau dan Memerlukan validasi dari otoritas yang bersifat aksiomatis lebih tinggi

b)

Dapat diubah atau disesuaikan sesuai kebutuhan dalam setiap aplikasi norma

c)

Harus secara eksplisit dinyatakan dan Memerlukan validasi dari otoritas yang bersifat aksiomatis lebih tinggi

d)

Dapat diubah atau disesuaikan sesuai kebutuhan dalam setiap aplikasi norma

47.

Apa yang dimaksud dengan Modus Vivendi dalam konteks Hukum Internasional?

a)

Deklarasi akhir

b)

Perjanjian teknis

c)

Kesepakatan sementara

d)

Perjanjian formal

48.

Apa yang dimaksud dengan konsiderans dalam penyusunan peraturan perundang-undangan?

a)

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan

b)

Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan

c)

Ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan

d)

Uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang pembuatan peraturan

49.

Siapa yang membahas Raperda Provinsi untuk mendapatkan persetujuan bersama?

a)

DPRD Kabupaten/Kota

b)

Presiden

c)

Gubernur

d)

DPRD Provinsi

50.

Apa yang dimaksud dengan treaty dalam konteks hukum internasional?

a)

Deklarasi tanpa ikatan hukum

b)

Perjanjian formal yang penting dan memerlukan pengesahan

c)

Perjanjian teknis operasional

d)

Pernyataan kebijaksanaan tertentu

51.

Apa yang dimaksud dengan Declaration dalam konteks perjanjian internasional?

a)

Perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional

b)

Dokumen yang berisi himbauan tanpa ikatan hukum

c)

Perjanjian formal yang memerlukan pengesahan

d)

Dokumen ringkasan laporan sidang

52.

Apa yang menjadi tanggung jawab DPR dalam pembentukan Undang-Undang?

a)

Membentuk Peraturan Pemerintah

b)

Menyusun peraturan tanpa pertimbangan yang jelas

c)

Menetapkan kegentingan yang memaksa

d)

Membahas dan menetapkan RUU

53.

Apa yang menjadi bagian akhir dari format peraturan perundang-undangan?

a)

Ketentuan Penuntup dan Penutup

b)

Penandatanganan Pengesahan atau Penetapan

c)

Penjelasan Peraturan Perundang-angan

d)

Penandatanganan Pengundangan

54.

Apa yang terjadi jika Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden?

a)

Dapat diabaikan dan tidak dibahas lagi

b)

Dapat langsung disahkan oleh Presiden

c)

Dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama

d)

Dapat diajukan kembali dalam persidangan DPR berikutnya

55.

Apa yang dimaksud dengan Protocol of Signature dalam pembuatan perjanjian internasional?

a)

Protokol untuk mengubah beberapa PI

b)

Protokol opsional

c)

Protokol pelengkap PI

d)

Protokol yang menandai penandatanganan perjanjian

56.

Apa yang menjadi landasan hukum bagi pembuatan perjanjian internasional di Indonesia?

a)

Pasal 11 UUD 1945

b)

Pasal 2 Konvensi Wina 1969

c)

Pasal 38 Statuta MI

d)

UU No. 37/1999 tentang Hubungan LN

57.

Apa yang dimaksud dengan Reservasi dalam konteks perjanjian internasional?

a)

Perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional

b)

Perjanjian yang bersifat sementara

c)

Persyaratan yang dinyatakan oleh negara terhadap pasal-pasal tertentu

d)

Persetujuan parapihak melalui prosedur yang telah ditetapkan

58.

Fungsi Undang-Undang adalah untuk:

a)

Semua jawaban benar

b)

Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD

c)

Mengatur tata hubungan antara negara dan warga negara

d)

Mengatur secara umum aturan dasar lainnya dalam UUD

59.

Apa yang dilakukan dalam Rapat Gabungan Tingkat I?

a)

Pengambilan Keputusan

b)

Pendapat Akhir Kepala Daerah

c)

Penjelasan Kepala Daerah/DPRD

d)

Rapat Gabungan

60.

Apa yang menjadi tahap terakhir dalam proses pembuatan perjanjian internasional menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000?

a)

Pengesahan dengan UU

b)

Berakhirnya PI

c)

Pemberlakuan PI yang tidak dengan UU atau Keppres

d)

Penjajagan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan

61.

Apa yang menjadi tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000?

a)

Pengesahan dengan UU

b)

Penandatanganan

c)

Pemberlakuan PI yang tidak dengan UU atau Keppres

d)

Pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik

62.

Bagaimana proses pengundangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dalam Berita Negara Republik Indonesia?

a)

Dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah

b)

Dilaksanakan oleh Presiden

c)

Dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

d)

Dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM

63.

Apa yang dimaksud dengan norma hukum?

a)

Aturan yang berasal dari Tuhan

b)

Aturan yang bersifat umum dan universal

c)

Aturan yang mengatur perilaku seseorang

d)

Aturan yang timbul dari pergaulan manusia

64.

Siapakah yang berhak membuat peraturan perundang-undangan di tingkat pusat?

a)

Presiden dan Mahkamah Agung

b)

Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

c)

Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d)

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

65.

Norma hukum yang berlaku terus-menerus disebut sebagai?

a)

Norma Hukum Einmahlig

b)

Norma Hukum Konkret

c)

Norma Hukum Abstrak

d)

Norma Hukum Dauerhaftig

66.

Apa yang menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan di Indonesia?

a)

Undang-Undang Dasar 1945

b)

Pancasila

c)

Ketetapan MPR

d)

UUD 1945

67.

Siapa yang melakukan penandatanganan penetapan Peraturan Perundang-undangan?

a)

Presiden

b)

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

c)

Menteri Hukum dan HAM

d)

Sekretaris Daerah

68.

Apa yang merupakan lapisan teratas dari norma hukum menurut Hans Nawiasky?

a)

Verordnung & Autonome Satzung dan Staatsfundamentalnorm

b)

Staatsgrundgesetz dan Formell Gesetz

c)

Formell Gesetz dan Staatsgrundgesetz

d)

Staatsfundamentalnorm dan Verordnung & Autonome Satzung

69.

Apa sifat dari Staatsfundamentalnorm menurut materi yang diberikan?

a)

Bersifat sementara dan dapat diubah dan Bersifat presuppoused dan aksiomatis

b)

Bersifat presuppoused dan aksiomatis dan Bersifat tetap dan tidak berubah

c)

Bersifat umum dan tidak spesifik dan Bersifat sementara dan dapat diubah

d)

Bersifat tetap dan tidak berubah dan Bersifat umum dan tidak spesifik

70.

Menurut teks, apa yang harus diperhatikan jika ingin menemukan hukum yang dirasakan adil?

a)

Memperhatikan hukum adat dan Mengabaikan hukum adat

b)

Mengikuti hukum internasional dan Memperhatikan hukum adat

c)

Mengikuti hukum internasional dan Memperhatikan hukum yang tertulis (UU)

d)

Mengabaikan hukum adat dan Memperhatikan hukum yang tertulis (UU)

71.

Apa yang dimaksud dengan Exchange of Notes dalam konteks Hukum Internasional?

a)

Perjanjian teknis

b)

Deklarasi akhir

c)

Perjanjian formal

d)

Pertukaran catatan

72.

Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan?

a)

Peraturan perundang-undangan adalah aturan yang dibuat oleh masyarakat umum

b)

Peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum

c)

Peraturan perundang-undangan adalah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan mengikat seluruh warga negara dalam suatu negara.

d)

Peraturan perundang-undangan hanya mengikat sebagian warga negara

73.

Norma hukum yang berlaku sekali-selesai dan tidak terus-menerus disebut sebagai?

a)

Norma Hukum Abstrak

b)

Norma Hukum Einmahlig

c)

Norma Hukum Dauerhaftig

d)

Norma Hukum Konkret

74.

Manakah dari berikut ini yang TIDAK termasuk dalam empat lapis norma hukum menurut Hans Nawiasky?

a)

Staatsfundamentalnorm dan Formell Gesetz

b)

Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm

c)

Staatsgrundgesetz dan Grundnorm

d)

Formell Gesetz dan Staatsgrundgesetz

75.

Apa yang dimaksud dengan evaluasi dan analisis PUU terkait dalam Naskah Akademik?

a)

Kajian terhadap asas dan prinsip hukum

b)

Kajian terhadap kebutuhan masyarakat

c)

Kajian terhadap fakta empiris masyarakat

d)

Kajian terhadap PUU yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau PUU yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur

76.

Apa yang menjadi akibat batalnya suatu perjanjian internasional?

a)

Perjanjian dianggap batal saat terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional

b)

Perjanjian dianggap batal saat penerimaan pemberitahuan pembatalan

c)

Negara-negara harus mengembalikan pada kondisi semula

d)

Perjanjian dianggap batal saat terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian