Font size
WorksheetsReview Knowledge Asesor Akreditasi LPK
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Apa yang dimaksud dengan akreditasi lembaga pelatihan kerja?
Pengakuan formal bahwa lembaga pelatihan kerja telah memenuhi standar internasional.
Pengakuan formal bahwa lembaga pelatihan kerja telah memiliki ijin dan Gedung sendiri.
Pengakuan formal bahwa lembaga pelatihan kerja telah memenuhi persyaratan melakukan pelatihan kerja
Pengakuan formal bahwa lembaga pelatihan kerja telah memenuhi standar ISO.
Apa tujuan utama dari akreditasi lembaga pelatihan kerja oleh LA-LPK?
Meningkatkan jumlah peserta pelatihan.
Memaksimalkan keuntungan Lembaga.
Memperluas jaringan kerja Lembaga.
Menjamin mutu dan kualitas pelatihan
Apa tugas utama seorang asesor akreditasi?
Melakukan Penilaian terhadap Lembaga yang diakreditasi.
Memberikan bimbingan dan pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja.
Membantu Lembaga Pelatihan Kerja memperoleh Akreditasi.
Mencari Kesalahan LPK dalam memenuhi Standar
Tanggung jawab utama seorang asesor akreditasi adalah:
Melakukan visitasi dan bimbingan kepada Lembaga Pelatihan Kerja dan melaporkan hasil penilaian kepada KA-LPK
Melakukan Desk Asesmen, Visitasi dan Laporan hasil penilaian kepada KA-LPK.
Memberikan bimbingan teknis kepada Lembaga Pelatihan Kerja sampai mendapatkan predikat Akreditasi dan melaporkan hasil penilaian kepada KA-LPK.
Melakukan Bimbingan, Desk Asesmen, dan Visitasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja.
Salah satu kode etik yang harus dipatuhi oleh asesor akreditasi adalah:
Menjaga kerahasiaan, membantu LPK agar terakreditasi.
Memberikan rekomendasi akreditasi berdasarkan kedekatan pribadi.
Menjaga kerahasiaan, bersikap objektif dan tidak memihak.
Menggunakan informasi yang diperoleh untuk membantu LPK lain agar dipelajari.
Apa yang harus dilakukan asesor akreditasi jika menghadapi konflik kepentingan misalnya ditugaskan ke LPK milik sendiri, LPK milik saudara, LPK milik sahabat/orang dekat atau LPK yang dibimbing secara mandiri oleh asesor selama proses akreditasi?
Melaporkannya kepada KA-LPK dan menarik diri dari proses akreditasi terhadap LPK tersebut.
Merupakan keuntungan dan melanjutkan proses evaluasi.
Menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi.
Menyelesaikan konflik secara internal dengan lembaga yang diakreditasi.
Asesor akreditasi harus menjaga integritas selama proses akreditasi dengan cara:
Menyusun laporan evaluasi berdasarkan asumsi pribadi
Fleksibel pada standar penilaian untuk membantu lembaga mendapatkan akreditasi
Menyampaikan kekurangan data dari LPK yang diakreditasi kepada LPK lain agar tidak diulangi
Memberikan penilaian yang adil dan berdasarkan fakta
Mengapa kemampuan mendengarkan aktif penting bagi seorang asesor akreditasi?
Untuk menghemat waktu dalam proses akreditasi
Untuk meningkatkan kemampuan menulis laporan
Untuk memastikan setiap detail dan informasi dipahami dengan benar
Untuk mengurangi biaya akreditasi
Bagaimana seorang asesor akreditasi menunjukkan performa yang baik saat melakukan evaluasi?
Memberikan penilaian yang tidak memberatkan LPK.
Bersikap profesional dan objektif sesuai standar selama proses evaluasi.
Memberikan contoh jawaban dan dokumen dari LPK lain agar dipelajari.
Dengan mempercepat proses evaluasi tanpa memeriksa detail
Mengapa penampilan profesional penting bagi seorang asesor akreditasi LPK?
Agar LPK hormat dan tidak meremehkan asesor.
Untuk menunjukkan otoritas dan profesionalisme
Untuk menyamarkan identitas.
Untuk mengikuti tren mode terkini.
Dress code apa yang sebaiknya dikenakan oleh seorang asesor akreditasi LPK saat melakukan visitasi Akreditasi ?
Pakaian kasual seperti jeans dan kaos.
Pakaian formal atau semi-formal seperti kemeja dan celana bahan, batik.
Pakaian Kemeja, jas dan berdasi.
Pakaian tradisional.
Apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh asesor akreditasi LPK dalam hal penampilan?
Mengenakan aksesoris mencolok dan berlebihan
Mengenakan pakaian yang sopan dan profesional
Menjaga kebersihan dan kerapihan diri
Memastikan pakaian sesuai dengan budaya kerja setempat
Apa prinsip dasar yang harus dipegang oleh asesor akreditasi lembaga pelatihan kerja?
Objektivitas dan tidak memihak.
Bentuk fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh LPK.
Hubungan pribadi dan kedekatan dengan LPK.
Karena se organisasi dengan LPK.
Apa yang dimaksud dengan imparsialitas dalam konteks tugas seorang asesor akreditasi lembaga pelatihan kerja?
Memberikan penilaian yang tidak memihak dan adil.
Menjaga kerahasiaan informasi lembaga.
Mempercepat proses evaluasi lembaga.
Menjalin hubungan baik dengan peserta pelatihan.
Mengapa imparsialitas penting bagi seorang asesor akreditasi lembaga pelatihan kerja?
Untuk meningkatkan jumlah peserta pelatihan
Untuk mempromosikan lembaga pelatihan kerja
Untuk mengurangi biaya operasional
Untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap proses akreditasi
18. Apa yang harus dilakukan seorang asesor akreditasi jika merasa tidak dapat bersikap imparsial selama proses akreditasi?
Melanjutkan evaluasi seperti biasa.
Melaporkan kepada pihak KA-LPK dan menarik diri dari proses akreditasi.
Menyarakan kepada LPK untuk merahasiakan dan menjaga nama baik asesor.
Menyelesaikan evaluasi dengan cepat tanpa memeriksa detail
Bagaimana seorang asesor dapat memastikan bahwa evaluasinya tetap imparsial?
Dengan menghindari semua interaksi dengan staf lembaga
Dengan menyelesaikan evaluasi secepat mungkin
Dengan memberikan penilaian hanya berdasarkan opini pribadi
Dengan mematuhi etika dan kode etik asesor
Apa yang dimaksud dengan standar dalam konteks akreditasi lembaga pelatihan kerja?
Serangkaian pedoman yang harus diikuti Lembaga Pelatihan Kerja.
Peraturan pemerintah mengenai ijin operasional Lembaga.
Standar Gedung dan sarpras untuk mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja
Standar internal Lembaga Pelatihan Kerja.
Mengapa standar penting dalam proses akreditasi lembaga pelatihan kerja?
Untuk menjamin bahwa lembaga menawarkan pelatihan berkualitas tinggi
Untuk memastikan lembaga mematuhi peraturan keuangan
Untuk mengurangi biaya operasional lembaga
Untuk meningkatkan jumlah peserta pelatihan
Bagaimana lembaga pelatihan kerja dapat memastikan bahwa mereka memenuhi standar akreditasi?
Dengan menghindari evaluasi berkala
Dengan melakukan audit internal dan ISO
Dengan membuktikan diri mengajukan Akreditasi
Dengan meningkatkan jumlah peserta tanpa memperhatikan kualitas
Apa yang dimaksud Pelatihan berbasis Kompetensi?
Pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
Pendekatan pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan spesifik yang diperlukan untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu dengan kompeten yang tujuan utamanya untuk memastikan bahwa peserta pelatihan memperoleh dan dapat menunjukkan kompetensi yang diharapkan dalam konteks pekerjaan mereka.
Pelatihan yang didasarkan pada standar kompetensi yang jelas dan spesifik yang menjelaskan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dalam suatu pekerjaan.
Semua Jawaban benar.
Salah satu karakteristik dari pelatihan berbasis kompetensi adalah:
Semua peserta harus menyelesaikan pelatihan dalam waktu yang sama
Pembelajaran yang lebih terfokus pada kebutuhan individu peserta
Hanya dilakukan di ruang kelas
Tidak ada penilaian selama pelatihan
Bagaimana pelatihan berbasis kompetensi memastikan relevansi dengan konteks kerja nyata?
Dengan menggunakan buku teks akademis sebagai materi utama
Dengan melibatkan instruktur dari akademisi
Menyusun program dan materi pelatihan melibatkan industri
Dengan mengikuti tren pelatihan terbaru.
Apa tujuan utama dari Training Need Analysis (TNA)?
Menentukan anggaran pelatihan
Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi peserta pelatihan dan kebutuhan industri.
Menyusun jadwal pelatihan
Menilai kinerja pelatih
Langkah pertama dalam melakukan Training Need Analysis adalah:
Mengembangkan materi pelatihan
Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan.
Menilai efektivitas pelatihan
Menentukan metode pelatihan
Peraturan tentang pelatihan Berbasis Kompetensi adalah :
PP No. 31 tahun 2006
Perpres No. 8 tahun 2012
Permenaker No. 5 Tahun 2022
Permenaker No. 8 Tahun 2014
Sistem Pelatihan Kerja Nasional atau Sislatkernas terdapat pada :
PP No. 31 tahun 2006
Perpres No. 8 tahun 2012
Permenaker No. 5 Tahun 2022
Permenaker No. 8 Tahun 2014
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI terdapat pada :
PP No. 31 tahun 2006
Perpres No. 8 tahun 2012
Permenaker No. 5 Tahun 2022
Permenaker No. 8 Tahun 2014
Apa yang dimaksud dengan KKNI.
Peraturan yang mengatur tentang standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Peraturan yang mengatur Pelatihan Berbasis Kompetensi
Kerangka penjenjangan kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja.
Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI adalah :
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Peraturan yang mengatur Pelatihan Berbasis Kompetensi
Kerangka penjenjangan kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja.
Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kep.Dirjen Binalavotas No. 771 tahun 2023 adalah tentang :
Perubahan Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
Pedoman Penyusunan Program dan Materi Pelatihan Berbasis Kompetens
Pedoman Kompetensi Instruktur Pelatihan Berbasis Kompetensi
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tentang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi di atur dalm SKKNI No.
SKKNI No. 333 Tahun 2022
SKKNI No. 333 Tahun 2020
SKKNI No. 333 Tahun 2023
SKKNI No. 333 Tahun 2018
Peraturan Tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja terbaru adalah :
UU No. 5 Tahun 2022
PP No. 5 Tahun 2022
Perpres No. 5 Tahun 2022
Permenaker No. 5 Tahun 2022
Apa yang dimaksud dengan KMPI?
Kerangka Manajemen Pelatihan Industri
Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia
Kerangka Modul Pelatihan Internasional
Kerangka Metode Pelatihan Inklusif
Salah satu tujuan utama KMPI adalah:
Menjamin pelatihan mengikuti kebutuhan kekinian
Menjamin bahwa program pelatihan memenuhi standar kualitas tertentu
Meningkatkan kualitas instruktur pelatihan
Menstandarkan kurikulum
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di atur dalam :
UU No. 68 Tahun 2022
PP No. 68 Tahun 2022
Perpres No. 68 Tahun 2022
Kepres No. 68 Tahun 2022
Apa yang dimaksud dengan kode etik bagi seorang asesor LPK?
Panduan teknis pelaksanaan pelatihan kerja
Standar penilaian akreditasi LPK
Prinsip dan Norma yang harus diikuti oleh asesor dalam menjalankan tugasnya
Prosedur operasional standar dalam pengelolaan LPK
Seorang asesor LPK harus menghindari konflik kepentingan dengan cara:
Menyimpan informasi tentang LPK yang diaudit
Menerima hadiah dari LPK yang diaudit
Menolak penugasan jika memiliki hubungan pribadi dengan pihak LPK yang diaudit
Mengikuti semua arahan dari LPK yang diaudit
. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh seorang asesor jika menemukan pelanggaran serius di LPK yang diaudit?
Mengabaikan pelanggaran tersebut
Melaporkan pelanggaran tersebut kepada KA-LPK.
Mendiskusikan dengan pihak LPK secara pribadi
Menyelesaikan masalah secara informal
Prinsip objektivitas dalam kode etik asesor LPK mengharuskan asesor untuk:
Menggunakan standar penilaian yang sama untuk semua LPK
Mempertimbangkan hubungan personal dalam penilaian
Memberikan hasil penilaian yang menguntungkan bagi LPK
Mempercepat proses akreditasi tanpa verifikasi
Apa yang harus dilakukan asesor LPK jika ada tekanan dari pihak luar untuk memanipulasi hasil akreditasi?
Mengikuti tekanan untuk menjaga hubungan baik
Melaporkan tekanan tersebut kepada KA-LPK
Mengabaikan tekanan dan tetap melakukan akreditasi seperti biasa
Membicarakan tekanan tersebut dengan pihak LPK
Asesor LPK harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses akreditasi dengan cara:
Membagikan informasi hanya dengan teman dekat
Menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi
Tidak mengungkapkan informasi kepada pihak yang tidak berwenang
Mengunggah informasi ke media sosial untuk transparansi
Apa yang menjadi dasar seorang asesor untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada LPK?
Intuisi pribadi
Permintaan dari LPK
Temuan berdasarkan standar akreditasi yang telah ditetapkan
Saran dari pihak ketiga
Kode etik asesor LPK menuntut asesor untuk:
Bertindak berdasarkan kepentingan pribadi
Melibatkan diri dalam aktivitas politik LPK
Menjaga profesionalisme dan etika kerja tinggi
Menentukan standar akreditasi secara fleksibel
Apa yang seharusnya dikenakan oleh seorang asesor akreditasi LPK saat melakukan kunjungan lapangan?
Pakaian kasual seperti kaos dan celana jeans
Pakaian formal atau semi-formal yang rapi dan sopan
Pakaian formal, jas dan berdasi
Pakaian santai dan bebas
Asesor harus menghindari penggunaan ponsel selama proses akreditasi kecuali untuk:
Bermain game saat jeda waktu
Mengecek media sosial
Mengirim pesan pribadi
Keperluan penting dan mendesak terkait tugas akreditasi
Apa yang dimaksud dengan bukti dalam akreditasi LPK?
Dokumen yang disiapkan untuk promosi LPK
Publikasi media tentang LPK
Catatan keuangan LPK untuk keperluan internal
Data dan informasi yang menunjukkan kepatuhan LPK terhadap standar akreditasi
Apa tujuan utama dari pengumpulan bukti dalam akreditasi LPK?
Mengurangi biaya operasional
Menarik perhatian sponsor
Memastikan bahwa LPK memenuhi standar kualitas yang ditetapkan
Meningkatkan jumlah siswa
Apa yang dimaksud dengan bukti tidak langsung dalam konteks akreditasi LPK?
Informasi yang mendukung penilaian tetapi tidak secara langsung terkait dengan kegiatan pelatihan, seperti testimoni dari perusahaan yang mempekerjakan lulusan
Bukti yang didapatkan dari laporan keuangan
Sertifikat penghargaan
Data absensi peserta
Bukti yang valid dalam proses akreditasi harus memenuhi kriteria:
Relevan, dapat dipercaya, sesuai kondisi di lapangan
Menarik dan inovatif
Mahal dan eksklusif
Populer di media sosial
Apa yang dimaksud dengan bukti “must have" dalam akreditasi LPK?
Bukti yang diinginkan tetapi tidak wajib
Bukti yang tidak relevan dengan proses akreditasi
Bukti yang wajib ada dan sangat penting untuk memenuhi standar akreditasi
Bukti tambahan yang bisa meningkatkan nilai akreditasi
Apa yang dimaksud dengan bukti "should have" dalam akreditasi LPK?
Bukti yang tidak diperlukan sama sekali
Bukti yang wajib ada dan sangat penting
Bukti yang diharapkan (sebaiknya) ada untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, namun tidak wajib
Bukti tambahan yang tidak terlalu penting
Apa yang dimaksud dengan bukti "nice to have" dalam akreditasi LPK?
Bukti yang wajib dan sangat penting
Bukti yang tidak relevan dengan akreditasi
Bukti yang tidak diterima dalam proses akreditasi
Bukti tambahan (akan lebih baik jika ada) yang dapat memperkuat penilaian namun tidak esensial
Mengapa penting untuk membedakan antara bukti "must have", "should have", dan "nice to have" dalam akreditasi LPK?
Untuk memudahkan pengumpulan bukti
Untuk memastikan semua bukti tersedia dalam urutan yang benar
Untuk membantu fokus pada bukti yang paling penting dan relevan
Untuk membuat laporan akreditasi lebih menarik
Bukti "must have" biasanya digunakan untuk:
Menghias laporan akreditasi
Memenuhi persyaratan dasar akreditasi
Menarik perhatian media
Meningkatkan moral karyawan
Bukti "should have" dapat membantu dalam:
Memenuhi persyaratan dasar yang tidak wajib
Menghilangkan kebutuhan untuk bukti "must have"
Menyediakan informasi tambahan yang mendukung akreditasi
Mengurangi beban administrasi
Bukti "nice to have" paling efektif digunakan untuk:
Menambah kedalaman dan konteks pada penilaian akreditasi
Memenuhi persyaratan utama akreditasi
Menggantikan bukti utama yang tidak tersedia
Meningkatkan biaya proses akreditasi
Untuk menunjukkan bahwa program pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri, lembaga pelatihan harus menyediakan:
Jadwal pelatihan
Hasil survei dan analisis kebutuhan pelatihan
Foto-foto kegiatan pelatihan
Profil instruktur pelatihan
Apa yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa program pelatihan disusun sesuai dengan standar kompetensi kerja?
Program pelatihan telah disusun dengan model kekinian
Program pelatihan telah disusun berdasarkan Analisa pasar.
Program pelatihan disusun sesuai standar luar negeri
Program pelatihan disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan pelatihan dan mengacu pada standar.
Untuk membuktikan bahwa program pelatihan sesuai dengan standar kompetensi kerja, lembaga pelatihan harus memiliki:
Daftar peralatan dan fasilitas pelatihan
Laporan hasil uji kompetensi peserta
Sertifikat keikutsertaan dalam pameran pendidikan
Rencana pelaksanaan pelatihan yang merujuk pada standar kompetensi kerja
Apa yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa elemen dan unjuk kerja telah dipetakan dalam kurikulum dan silabus?
Modul pelatihan yang mencantumkan elemen dan unjuk kerja
Brosur promosi pelatihan
Daftar absensi peserta pelatihan
Laporan tahunan lembaga pelatihan
Bukti apa yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa kurikulum dan silabus dipetakan sesuai standar kompetensi kerja yang menggambarkan unit kompetensi?
Evaluasi dari peserta pelatihan sebelumnya
Notulen rapat internal lembaga pelatihan
Dokumen pemetaan kompetensi terhadap kurikulum dan silabus
Iklan pelatihan di media sosial
Bukti apa yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa waktu pelatihan disesuaikan dengan standar kompetensi kerja?
Notulen rapat evaluasi internal
Dokumen pemetaan waktu pelatihan
Brosur promosi pelatihan
Surat pernyataan keberhasilan
Apa bukti yang menunjukkan bahwa kurikulum dan silabus dipantau secara berkala di LPK?
Laporan keuangan tahunan
Dokumen evaluasi kurikulum dan silabus yang dilakukan secara berkala
Daftar kehadiran siswa
Sertifikat penghargaan lembaga
Bukti apa yang menunjukkan bahwa tinjauan kurikulum dan silabus melibatkan masukan dari industri terkait?
Kontrak kerjasama dengan pihak ketiga
Foto bersama dengan industri.
Umpan balik atau masukan dari industri dan pemangku kepentingan terhadap materi dan kutikulum pelatihan.
Daftar siswa yang lulus
Bagaimana LPK dapat membuktikan bahwa perubahan dalam kurikulum dan silabus telah diterapkan?
Foto-foto kegiatan pelatihan
Catatan revisi kurikulum dan silabus yang disetujui
Daftar hadiah dan penghargaan yang diterima lembaga
Daftar peserta pelatihan
Apa indikator yang menunjukkan efektivitas pemantauan dan peninjauan kurikulum dan silabus di LPK?
Tingkat kepuasan siswa terhadap pelatihan.
Umpan balik dari peserta pelatihan dan instruktur
Umpan balik dari industri dan instruktur
Umpan balik dari Instruktur dan pimpinan LPK
Bukti apa yang harus disiapkan oleh LPK untuk menunjukkan bahwa pemantauan dan peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala?
Jadwal dan SOP Tinjau ulang kurikulum serta laporan pelaksanaan tinjau ulang.
LPK memiliki daftar hadir penyusunan kurikulum.
LPK memiliki Notulen dan daftar hadir penyusunan kurikulum.
LPK memiliki Notulen dan daftar hadir serta keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum.
Apa bukti utama yang menunjukkan bahwa kurikulum dan silabus LPK disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan?
Jadwal pelatihan tahunan
Notulen rapat atau pertemuan dengan pemangku kepentingan
Daftar kehadiran siswa
Sertifikat penghargaan lembaga
Bagaimana LPK dapat menunjukkan bahwa mereka menerima masukan dari industri terkait dalam menyusun kurikulum dan silabus?
Laporan keuangan lembaga
Daftar siswa yang lulus
Surat atau dokumen umpan balik dari perusahaan mitra
Foto-foto kegiatan pelatihan
Bagaimana LPK dapat menunjukkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam peninjauan berkala kurikulum dan silabus?
Daftar instruktur yang dipekerjakan
Tingkat kepuasan siswa terhadap pelatihan
Laporan pelatihan internal
Notulen rapat tinjauan kurikulum yang mencantumkan nama-nama pemangku kepentingan yang hadir
Bukti apa yang harus ada untuk menunjukkan bahwa masukan dari pemangku kepentingan telah diintegrasikan ke dalam kurikulum dan silabus?
Adanya daftar hadir dan notulen rapat penyusunan kurikulum
Adanya keterlibatan atau masukan dari stakeholder dalam penyusunan kurikulum
Laporan hasil evaluasi pelatihan yang mencantumkan perubahan.
LPK memiliki SOP dan jadwal evaluasi kurikulum.
Apa bukti utama yang menunjukkan bahwa materi pelatihan disusun sesuai dengan kurikulum di LPK?
Foto-foto kegiatan pelatihan
Dokumen kurikulum dan materi pelatihan yang saling berkaitan
Daftar kehadiran siswa
Laporan keuangan tahunan
Bagaimana LPK dapat menunjukkan bahwa semua materi pelatihan telah diadaptasi dari kurikulum yang telah disetujui?
Notulen rapat internal
Daftar siswa yang terdaftar setiap tahun
Dokumen materi pelatihan dengan referensi ke kurikulum yang relevan
Daftar instruktur yang dipekerjakan
Apa bukti yang menunjukkan bahwa materi pelatihan telah ditinjau dan disesuaikan untuk mencerminkan kurikulum yang diperbarui?
Sertifikat penghargaan lembaga
Laporan hasil evaluasi dan revisi materi pelatihan
Daftar hadiah dan penghargaan yang diterima lembaga
Daftar peserta pelatihan
Bukti apa yang menunjukkan bahwa instruktur menggunakan materi pelatihan yang sesuai dengan kurikulum selama sesi pelatihan?
Daftar siswa yang lulus
Catatan pengajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran (lesson plan dan session plan/RPP) yang mengacu pada kurikulum
Daftar instruktur yang dipekerjakan
Laporan pelatihan internal
Apa bukti utama yang menunjukkan bahwa pengembangan materi pelatihan dilakukan pemantauan di LPK?
Foto-foto kegiatan pelatihan
Daftar kehadiran siswa
Laporan keuangan tahunan
Laporan hasil pemantauan dan peninjauan materi pelatihan secara berkala
Bagaimana LPK dapat menunjukkan bahwa penggunaan materi pelatihan telah dievaluasi secara berkala?
Sertifikat penghargaan lembaga
Daftar siswa yang terdaftar setiap tahun
Dokumen evaluasi dan revisi materi pelatihan berdasarkan umpan balik
Daftar instruktur yang dipekerjakan
Apa bukti yang menunjukkan bahwa materi pelatihan telah ditinjau untuk memastikan relevansi dan keefektifannya
Notulen rapat tinjauan materi pelatihan yang mencantumkan hasil peninjauan
Jadwal pelatihan tahunan
Daftar hadiah dan penghargaan yang diterima lembaga
Daftar peserta pelatihan
Bagaimana LPK dapat membuktikan bahwa pemantauan dan peninjauan materi pelatihan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait?
Foto-foto kegiatan pelatihan
Daftar kehadiran rapat evaluasi yang mencantumkan pihak-pihak terkait
Tingkat kepuasan siswa terhadap pelatihan
Laporan keuangan tahunan
Bukti apa yang menunjukkan bahwa ada mekanisme formal untuk pemantauan dan peninjauan materi pelatihan di LPK?
Laporan hasil evaluasi dan prosedur pemantauan yang terdokumentasi
Daftar siswa yang lulus
Daftar instruktur yang dipekerjakan
Laporan pelatihan internal
Apa bukti utama yang menunjukkan bahwa perangkat dan instrumen asesmen yang dimiliki oleh LPK valid dan dapat diandalkan?
Sertifikat penghargaan lembaga
Daftar kehadiran siswa
Dokumentasi uji validitas dan reliabilitas instrumen asesmen
Laporan keuangan tahunan
Apa yang dimaksud dengan "mekanisme penjaminan atas biaya yang telah dibayarkan oleh peserta Pelatihan Kerja"?
Pemberian bantuan keuangan kepada peserta pelatihan
Pengembalian uang pendaftaran jika peserta tidak hadir
Penjaminan keberhasilan lulusan dalam mendapatkan pekerjaan
Jaminan bahwa biaya pelatihan akan dikelola dengan baik
Bukti apa yang menunjukkan bahwa asesmen yang dilakukan oleh LPK dapat diandalkan dan hasilnya konsisten?
Instrumen asesmen yang digunakan mudah dipahami.
Instrumen asesmen yang digunakan mengacu pada standar luar negeri.
Instrumen asesmen yang digunakan harus sesulit mungkin agar hasilnya berkualitas.
Instrumen asesmen yang digunakan telah melalui proses validasi untuk memastikan bahwa perangkat asesmen mengukur kompetensi sesuai standar.
Apa bukti utama yang menunjukkan bahwa LPK memiliki sistem untuk melakukan asesmen?
LPK memiliki Manual prosedur untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan asesmen yang terdokumentasi.
LPK memiliki bank soal yang komplit
LPK memiliki form banding
LPK memiliki berita acara hasil asesmen
Apa yang dimaksud dengan Moderasi hasil pelatihan?
Dokumentasi hasil asesmen yang telah disampaikan kepada peserta pelatihan
Proses menangani Banding hasil Asesmen
Proses Menjelaskan tata tertib, aturan dan penjelasan perangkat asesmen.
Rapat Pleno untuk menentukan hasil Asesmen.
Bukti apa yang menunjukkan bahwa LPK memiliki sistem yang adil dan transparan dalam pelaporan hasil asesmen?
Laporan hasil asesmen yang ditandatangani oleh pengawas independen
Daftar siswa yang terdaftar setiap tahun
Dokumentasi prosedur keberatan dan banding terkait hasil asesmen
Daftar instruktur yang dipekerjakan
Apa bukti utama yang menunjukkan bahwa instruktur di LPK memiliki kompetensi teknis yang memadai?
Instruktur memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP
Instruktur memiliki Sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dari BNSP.
Instruktur memiliki Sertifikat Metodologi Pelatihan dari BNSP
Sertifikat TOT dari BNSP
Bagaimana LPK dapat membuktikan bahwa instruktur memiliki kompetensi metodologis yang sesuai?
Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP
Sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dari BNSP.
Sertifikat TOT atau Metodologi Pelatihan dari BNSP
SK pengangkatan sebagai Instruktur.
Apa bukti yang menunjukkan bahwa instruktur diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Kerja?
SK dan Surat tugas dan deskripsi pekerjaan instruktur
Nama Instruktur terpampang dalam struktur organisasi
Instruktur telah memiliki sertifikat kompetensi teknis dan metodologi.
Tingkat kepuasan siswa terhadap pelatihan
Apa bukti utama yang menunjukkan bahwa LPK memiliki sarana yang merupakan fasilitas utama untuk pelatihan kerja?
Foto gedung dan kelas
Inventarisasi fasilitas dan peralatan pelatihan yang sesuai dengan program pelatihan
Foto-foto kegiatan pelatihan
Laporan tahunan
Bukti apa yang menunjukkan bahwa fasilitas utama pelatihan kerja mencakup semua kebutuhan program pelatihan?
Daftar Inventaris Sarpras.
Jadwal Perawatan Rutin.
Dokumen evaluasi kebutuhan fasilitas berdasarkan program dan kurikulum pelatihan
Dokumentasi hasil evaluasi fasilitas oleh peserta pelatihan
Bagaimana LPK dapat memastikan bahwa prasarana pendukung selalu dalam kondisi yang baik dan siap digunakan?
Laporan pemeliharaan rutin dan perbaikan prasarana pendukung
Daftar Inventaris Sarpras
Adanya gedung yang megah.
Adanya peralatan di ruang kelas
Apa bukti utama yang menunjukkan bahwa LPK memiliki sistem tata kelola yang mendukung penyelenggaraan pelatihan kerja yang bermutu?
Program dan modul pelatihan yang lengkap
Daftar investaris sarpras yang lengkap
Foto-foto kegiatan pelatihan
Struktur organisasi yang jelas dan dokumen kebijakan tata kelola
Bagaimana LPK dapat membuktikan bahwa sistem tata kelola berjalan sesiai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan kerja yang bermutu?
Dokumentasi rapat penyusunan manajemen dan evaluasi berkala
Audit Internal LPK
Adanya Struktur Organisasi
Adanya Job Deskripsi
Apa bukti yang menunjukkan bahwa sistem tata kelola Pelatihan di LPK sesuai dengan standar KMPI ?
Laporan kepuasan peserta pelatihan
Laporan Audit Internal
Sertifikat ISO
Sertifikat akreditasi oleh badan akreditasi
Apa yang dimaksud dengan "sistem pemantauan dan peninjauan" dalam konteks LPK?
Memonitor kehadiran peserta pelatihan
Mengikuti tren pasar tenaga kerja
Evaluasi berkala terhadap program pelatihan
Menyediakan ruang kelas yang sesuai
Apa yang dimaksud dengan "sumber pendanaan" dalam konteks LPK?
Biaya pendaftaran peserta pelatihan
Sumbangan masyarakat
Dana bantuan dari pemerintah (APBD/APBN)
Semua jawaban di atas
Manakah di bawah ini yang merupakan aspek dari kemampuan mengelola dana penyelenggaraan Pelatihan Kerja?
Penyusunan laporan keuangan tahunan
Pemantauan dan peninjauan program pelatihan
Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Perprogram/Bulanan/Tahunan
Membuat rencana anggaran tahunan
Apa yang dimaksud dengan mekanisme penjaminan atas biaya yang telah dibayarkan oleh peserta Pelatihan Kerja?
Jaminan Pengembalian uang pendaftaran jika peserta tidak hadir
Jaminan Pengembalian uang jika LPK tidak menuntaskan proses pelatihan
Jaminan keberhasilan lulusan dalam mendapatkan pekerjaan
Jaminan bahwa biaya pelatihan akan dikelola dengan baik
