WorksheetsReady to Kompre
Total questions: 97
Worksheet time: 49mins
Apa perbedaan antara common law dan civil law dalam konteks yurisprudensi?
common law berfokus pada hukum tertulis sementara sivil law berfokus pada keputusan pengadilan.
civil law berfokus pada hukum tertulis sementara common law berfokus pada keputusan pengadilan.
common law tidak mengakui yurisprudensi sementara civil law mengakui.
civil law tidak mengakui yurisprudensi sementara common law mengakui.
Apa tujuan pengumpulan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung berdasarkan SEMA 2/1972?
Untuk menjaga kesatuan hukum.
Untuk menggantikan peraturan.
Untuk menciptakan hukum baru.
Untuk mengurangi jumlah kasus di pengadilan.
Apa kebijakan Mahkamah Agung mengenai landmark decision untuk menjaga konsistensi hukum dan mengisi celah hukum?
Negosiasi.
Memerlukan hakim untuk menerapkan.
Publikasi
Membuat buku.
Apakah persyaratan untuk dianggap sebagai yurisprudensi, kecuali?
Keputusan memiliki kekuatan hukum yang permanen.
Keputusan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Keputusan tentang peristiwa hukum yang tidak diatur dengan jelas.
Keputusan yang menarik perhatian masyarakat
Manakah pernyataan yang salah?
Dalam common law , tidak dikenal judge made law
Inti dari preseden dalam sistem hukum umum adalah bahwa ketentuan hukum dikembangkan dalam proses penerapan.
Yurisprudensi (hukum kasus) mengacu pada penciptaan dan penyempurnaan hukum dalam merumuskan keputusan pengadilan.
Yurisprudensi tidak akan membatasi independensi hakim.
SEMA 2/1972 tentang pengumpulan yurisprudensi adalah kebijakan Mahkamah Agung mengenai yurisprudensi. Aspek mana yang tidak termasuk dalam substansi sema tersebut?
Tujuan dari kewenangan dan tanggung jawab konstitusi adalah keseragaman dalam peradilan.
Keputusan baru memiliki sifat necht-ijn (pedoman yang harus diikuti oleh hakim dalam memutuskan kasus).
Hakim diwajibkan untuk mengikuti keputusan yang telah menjadi yurisprudensi untuk mencapai kepastian hukum.
Kewenangan dan tanggung jawab untuk mengumpulkan yurisprudensi hanya terletak pada Mahkamah Agung.
Wewenang pengadilan administratif mengenai masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang pengadilan administratif untuk memeriksa dan memutuskan, melainkan wewenang pengadilan umum yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan adalah prinsip hukum dalam yurisprudensi, yaitu?
Keputusan No. 16/K/TUN/2000.
Keputusan No. 140/K/TUN/2000.
Keputusan No. 22/K/TUN/2000.
Keputusan No. 283/K/TUN/2000.
Apa arti dari ratio decidendi dalam sebuah keputusan?
Dasar hukum yang digunakan oleh legislatif.
Doktrin hukum yang dikembangkan oleh akademisi.
Motivasi filosofis, logis, dan jelas dalam keputusan hakim.
Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
KTUN in litis dalam ilmu pengetahuan dan dilihat dari substansi akademik mengenai kemampuan ilmiah seseorang tidak dapat dinilai/dikendalikan di luar otoritas Perguruan Tinggi, sehingga tidak dapat dinilai oleh hakim atau pengadilan adalah prinsip keputusan dalam bentuk?
Yurisprudensi.
Keputusan akhir.
Putusan penting.
Prinsip keputusan.
Prof Paulus E Latulung berpendapat bahwa jurisprudensi memiliki peran penting dalam pengadilan administratif karena...
Jurisprudensi menggantikan peraturan tertulis.
Jurisprudensi membantu mengembangkan hukum administratif melalui keputusan pengadilan.
Jurisprudensi menghilangkan kebutuhan akan pengadilan.
Jurisprudensi menciptakan hukum yang sederhana.
Tidak semua putusan hakim dapat menjadi yurisprudensi. Penerimaan yurisprudensi sebagai hukum disebabkan oleh alasan...
Salah satu fungsi pengadilan dalam pembaruan dan pengembangan hukum adalah sebagai sumber hukum baru.
Ada interpretasi oleh hakim terhadap ketentuan perundang-undangan, dalam mencari, mewujudkan, dan menegakkan keadilan.
Ada kewajiban bagi hakim untuk memutuskan dan mengadili kasus yang diajukan meskipun tidak ada peraturan yang mengaturnya.
Semua jawaban benar.
Jimly Ashidiqie merumuskan berbagai sumber hukum konstitusi, kecuali...
Yurisprudensi peradilan.
Konvensi ketatanegaraan.
Pancasila.
Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis.
Yurisprudensi dianggap tidak mengikat secara hukum di Indonesia karena...
Sistem hukum Indonesia tidak menerapkan sistem preseden.
Yurisprudensi tidak diakui oleh Mahkamah Agung.
Yurisprudensi tidak berdasarkan pada hukum positif.
yurisprudensi tanya berlaku untuk kasus tertentu
Tujuan dari jurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia adalah...
Untuk menggantikan peran UU
Untuk mengisi celah hukum dan menciptakan kepastian hukum.
Untuk menyusun hukum tertulis.
Untuk menyederhanakan proses peradilan.
Dalam literatur hukum administrasi di Belanda dan Indonesia, beberapa istilah perizinan ditemukan, kecuali:
İzin (Vergunning).
Persetujuan (toestemming).
Pembatasan dan kewajiban (verlog).
Pembatasan dan hak.
Dasar hukum untuk menerbitkan izin di Indonesia untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan agar tidak mengurangi hak anggota masyarakat dan menjaga ketertiban berbangsa dab bernegara adalah:
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pasal 28J UUD 1945.
Pasal 39 Undang-Undang No. 30/2014.
Pasal 28 Undang-Undang No. 30/2014.
Keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai manifestasi persetujuan dari kesepakatan antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah lainnya dalam pengelolaan fasilitas publik dan/atau sumber daya alam serta pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan disebut...
izin
Persetujuan.
Kesepakatan.
konsesi
Kegiatan usaha berisiko rendah dapat berupa:
NIB dan sertipikat Standar.
NIB.
NIB dan sertipikat Standar usaha.
NIB dan izin
Kegiatan usaha berisiko tinggi dapat berupa:
NIB dan sertipikat Standar.
NIB.
NIB dan sertipikat Standar usaha.
NIB dan izin
Jenis perizinan berusaha menurut Pasal 5 PP Perizinan Elektronik adalah:
izin berusaha dan izin Komersial/Operasional.
izin berusaha dan izin Penggunaan Operasional.
izin berusaha dan izin Pemanfaatan Kegiatan.
Semua jawaban benar.
Instrumen penegakan hukum dari hukum administrasi menurut Philipus M Hadjon adalah:
Monitoring dan Evaluasi.
Pengawasan dan Penerapan Sanksi.
Sanksi Kumulatif.
Instrumen Hukum.
Maksud sifat reparatoir dalam sanksi administrasi adalah:
Tujuan pelaksanaan sanksi.
Prosedur pelaksanaan sanksi.
Mekanisme dan tolk ukur sanksi.
Memulihkan keadaan semula
Manakah di antara berikut ini yang tidak termasuk dalam jenis sanksi dalam hukum administrasi?
Paksaan pemerintah.
Pencabutan keputusan yang menguntungkan.
Pengenaan uang Administratif.
Pengenaan Uang paksa
Sebagai subsidair dan dianggap sebagai sanksi reparatoir, merupakan pengertian macam sanki?
Paksaan pemerintah.
Pencabutan keputusan yang menguntungkan.
Pengenaan Denda Administratif.
Pengenaan Uang paksa.
Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari OSS?
Menyediakan kemudahan dalam mengelola berbagai izin usaha sebagai syarat untuk berbisnis.
Menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan mendapatkan izin dengan aman, cepat, dan secara real-time.
Menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha untuk membuat data izin dalam nomor induk berusaha (NIB).
Menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha dalam melaporkan dan menyelesaikan masalah izin di satu tempat.
Surat izin yang wajib harus diberikan paling lambat .... hari setelah permohonan diterima.
10
7
30
8
Keputusan dari Pejabat atau Lembaga Pemerintah yang berwenang yang diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai manifestasi persetujuan untuk pemenuhan semua persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah definisi dari?
izin
Dispensasi.
Standar.
Konsesi
Keputusan Pejabat Pemerintah yang berwenang sebagai manifestasi persetujuan untuk permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dikeluarkan sebelum kegiatan dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan?
Izin.
Dispensasi.
Standar.
Konsesi
Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha didasarkan pada?
Hasil analisis pendapatan.
Hasil analisis risiko.
Hasil analisis risiko dan beban kerugian.
Hasil analisis risiko dan pendapatan.
Apa yang dapat direalisasikan melalui penerapan hukum kepegawaian?
Kekacauan dalam birokrasi.
Birokrasi yang tidak efektif.
Birokrasi yang efektif, efisien, dan profesional.
Semua jawaban benar.
Apa yang menjadi objek hukum ketenagakerjaan?
Pegawai Negeri Sipil (ASN).
Pekerja.
Karyawan Swasta.
Semua jawaban benar.
Apa yang harus dilakukan jika PPK tidak merespons Banding Administratif dalam waktu 21 hari kerja?
Langsung mengajukan ke Pengadilan PTUN.
Menyelesaikan masalah secara damai.
Melaporkan ke polisi.
Semua jawaban benar.
Apa yang dimaksud dengan ASN menurut Undang-Undang ASN?
Hanya PNS.
Hanya PPPK.
PNS dan PPPK.
Karyawan Swasta.
Apa tujuan meningkatkan tata kelola dan manajemen ASN berdasarkan perubahan dalam Undang-Undang ASN?
Meningkatkan birokrasi yang tidak efektif.
Mengakomodir kepentingan negara dan ASN.
Menutup peluang karir bagi ASN.
Semua jawaban benar.
Kapan penghentian ASN dapat dilakukan?
Setelah periode kontrak berakhir (untuk PPPK).
Pensiun.
Dipecat secara tidak terhormat.
Semua jawaban benar.
Apa yang diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN terkait dengan Komisi ASN (KASN)?
Pembubaran KASN.
KASN terus melaksanakan tugas dan fungsinya.
Penggantian KASN dengan Kementerian PAN dan RB.
KASN digabung dengan BKN.
Berapa batas waktu untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan PPK?
7 hari kerja.
14 hari kerja.
30 hari kerja.
10 hari kerja
Apa yang termasuk dalam sengketa pemecatan sebagai pegawai negeri dan pemecatan sebagai PPPK?
Sengketa tentang promosi
Sengketa tentang cuti
Sengketa tentang hak pensiun
Semua jawaban benar
Apa konsekuensi jika hukum kepegawaian tidak mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara dan pegawai ASN?
Peningkatan kualitas hidup pegawai ASN
Kekacauan dalam birokrasi
Pemberian bonus besar
Semua jawaban benar
Apa yang termasuk dalam poin utama hukum kepegawaian?
Regulasi gaji dan tunjangan
Penetapan kebutuhan dan pengadaan
Proses pemilihan presiden
Semua jawaban benar
Apa yang dimaksud dengan HTN dalam arti luas?
Hukum yang mengatur negara dalam kondisi bergerak
Hukum yang menggambarkan negara dalam kondisi tidak bergerak
Hukum yang mengatur hubungan antar negara
Hukum yang mengatur hukuman pidana
Mengapa kedudukan Tergugat dalam eksekusi di PTUN sangat kuat?
Karena tergugat membiayai eksekusi
Karena tergugat adalah pelaksana keputusan
Karena kekuasaan ada pada tergugat
Karena tergugat selalu merupakan pejabat administrasi negara
Apa istilah untuk pembayaran sejumlah uang kepada seseorang atas nama badan tata usaha negara akibat keputusan PTUN di bidang kepegawaian yang tidak dapat atau tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Badan Tata Usama Negara disebut
ganti rugii
ganti untung
Kompensasi
Rehabilitasi
Penetapan ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Peratun diajukan kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali harus diajukan oleh..
Pengadilan yang memutuskan
Penggugat maupun Tergugat
Penggugat tidak dapat menjadi Tergugat
Tergugat tidak dapat menjadi Penggugat
Berapa jumlah ganti rugi menurut PP No. 43 tahun 1991 tentang kompensasi dan prosedur pelaksanaannya di PTUN?
Setidaknya 10 juta dan paling banyak 20 juta
Setidaknya 150.000 dan paling banyak 100 juta
Paling sedikit 250.000 dan paling banyak 5 juta
Jawaban a, b, dan c benar
Pasal 117 ayat (2) menyatakan, 'Dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang telah mengirimkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membebankan tergugat dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkan.' Apakah pernyataan ini benar?
Pernyataan ini salah
Pernyataan ini Sudan tepat dan benar
Pernyataan ini harus dikonsultasikan
Pernyataan ini keliru
Sehubungan dengan rehabilitasi, berapa lama pejabat TUN harus memberitahukan kepada PTUN yang memutuskan di tingkat pertama?
Dalam waktu 30 hari sejak diterimanya putusan pengadilan
Dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan pengadilan
Dalam waktu 21 hari sejak diterimanya putusan pengadilan
Dalam waktu 60 hari sejak diterimanya putusan pengadilan
Putusan pengadilan yang mengandung kewajiban rehabilitasi terdapat pada
Sengketa tanah
Sengketa administratif di bidang kepegawaian
Sengketa perizinan
Sengketa tindakan faktual pemerintah
Siapa yang menjadi pelaksana putusan dalam perkara TUN?
Tergugat itu sendiri
Penggugat itu sendiri
Hakim
Juru Sita
Apakah biaya perkara dapat dimohonkan eksekusi?
Ya, karena putusan mengenai biaya perkara termasuk dalam putusan yang bersifat condemnatoir atau menghukum
Tidak, jika klaim utama telah dikabulkan dan dieksekusi
Relatif, tergantung pada keputusan
Semua salah
Hanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (BHT) yang dapat dilaksanakan. Ini diatur dalam?
Pasal 115 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN
Pasal 116 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN
Pasal 119 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN
A, B, dan C benar
Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (DEVAW) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB menyatakan bahwa yang tidak termasuk sebagai elemen kekerasan terhadap perempuan adalah?
Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis
Terjadi di ruang publik dan pribadi
Bentuk kekerasan psikologis, fisik, ekonomi, dan sosial
Adanya paksaan atau pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang
Keterlibatan perempuan dalam legislatif sebagai pengambil keputusan kedua setelah laki-laki adalah bentuk ketidakadilan gender yang mana?
Kekerasan terhadap perempuan
Marginalisasi
Peraturan
Subordinasi
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk?
Kebebasan pribadi
Perlakuan hukum yang adil
Hak asasi manusia tanpa diskriminasi
Semua jawaban benar
Penyebab interpretasi atau konstruksi yang membedakan posisi, peran, dan nilai pria dan wanita adalah?
Keyakinan budaya bahwa wanita adalah pendamping di dapur
Perbedaan biologis antara pria dan wanita
Pria memiliki tanggung jawab yang lebih besar, sehingga lebih dominan daripada wanita
Semua jawaban adalah benar
Hakim dalam mengadili perkara PBDH harus mengambil beberapa sikap, kecuali?
Menafsirkan undang-undang dan/atau undang-undang yang tidak tertulis yang dapat memastikan kesetaraan gender
Menjelajahi nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan dalam masyarakat untuk memastikan kesetaraan gender
Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi
Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender
Apa yang dimaksud dengan konsep gender?
Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.
Konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat.
Perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan.
Kriteria biologis untuk menentukan gender.
Sebuah perspektif yang melihat perbedaan atau pemisahan bahwa peran domestik adalah untuk wanita dan peran publik untuk pria, di mana kondisi ini menyebabkan pria memiliki posisi yang lebih unggul dibandingkan wanita disebut?
Keunggulan.
Marginalisasi.
Ordinansi.
Subordinasi.
Dalam konteks PTUN, wanita dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke PTUN yang secara mencolok diterapkan pada tahap persidangan, yaitu?
Proses pemecatan.
Mengajukan gugatan.
Pemeriksaan persiapan.
Membaca gugatan.
Pernyataan yang tidak benar adalah?
Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan terpeliharanya mitos dan diskriminasi terhadap perempuan.
Konsep gender adalah konstruksi sosial, yang merupakan konsep yang berkembang dalam masyarakat.
Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah terciptanya pola relasi kuasa yang seimbang dan timbal balik.
Kekerasan berbasis gender, yang merupakan kekerasan yang secara khusus dialami oleh perempuan akibat hubungan gender yang tidak setara.
Perlindungan dan kepastian hukum yang merupakan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum adalah salah satu hal yang dijamin sebagaimana diatur dalam?
Pasal 27 huruf A UUD 1945.
Pasal 28 huruf A ayat (1) UUD 1945.
Pasal 28 huruf B ayat (1) UUD 1945.
Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945.
Perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan konkret dalam rangka penyeelenggaraan pemerintahan disebut?
Tindakan Konkret.
Tindakan Administratif.
Tindakan Pemerintahan.
Tindakan Pemerintah yang Tidak Sah.
Regulasi pertama dari tindakan pemerintah ditetapkan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor?
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Terkait dengan kewenangan untuk mengadili tindakan pemerintah, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang pedoman penyelesaian sengketa atas tindakan pemerintah dan kewenangan untuk mengadili perbuatan melawan hukum oleh lembaga dan/atau pejabat pemerintah (sering disingkat sebagai OOD) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?
Perma Nomor 2 Tahun 2019.
Perma Nomor 2 Tahun 2020.
Perma Nomor 2 Tahun 2021.
Perma Nomor 2 Tahun 2022.
Terjemahan yang benar dari 'onrechtmatige daad' adalah tindakan melawan hukum, sementara 'onrechtmatige overheidsdaad' adalah tindakan melawan hukum pemerintah/penguasa. Pendapat ini diungkapkan oleh?
Utrecht.
Sudikno Mertokusomo.
Indroharto.
Jimly Assidhiqie.
Apakah ukuran pertanggungjawaban hukum dalam gugatan tindakan pemerintah menurut Perma No. 2 tahun 2019?
Kesalahan Prosedural.
Adanya kerugian bagi warga negara.
Kewenangan Absolut.
Minat Politik.
bagaimana prosedur eksekusi putusan dalam sengketa tindakan pemerintah menurut Pasal 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019?
Tergugat harus segera membayar kompensasi
Panitera mengirimkan keputusan kepada semua pihak
Jika tergugat tidak memenuhi kewajiban, penggugat mengajukan permohonan eksekusi
Keputusan harus dilaksanakan dalam waktu 30 hari
Menurut Rosa Agustin, apa saja syarat agar suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hukum?
Menentang kewajiban hukum pelaku
Menentang hak subjektif orang lain
Menentang moralitas
Semua jawaban benar.
Apa dasar hukum untuk kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa tindakan pemerintah menurut Perma No. 2 tahun 2019?
Pasal 2
Pasal 1 Nomor 9
Pasal 8
Semua jawaban benar
Apa objek dari gugatan dalam sengketa tindakan pemerintah di PTUN?
Tindakan dan Keputusan Pejabat TUN
Tindakan Pasif (ommision)
Keputusan Pejabat Administratif Negara
Semua jawaban benar
Perbuatan melanggar hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, unsur-unsur perbuatan melanggar hukum adalah?
Ada perbuatan melanggar hukum
Ada kesalahan.
Ada kerugian dan ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan
Semua jawaban benar
Warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut. Hal ini dinyatakan dalam?
Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Administrasi Pemerintahan
Pasal 1 nomor 16 Undang-Undang Administrasi Administrasi Pemerintahan
Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Administrasi Pemerintahan
Penerbitan kewenangan PTUN untuk mengadili sengketa atas tindakan administratif pemerintah berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2019 bertujuan untuk, kecuali?
Menerapkan ketentuan yang mengatur tindakan pemerintah dalam Hukum Administratif
Mengisi kekosongan hukum dalam penyelesaian formal sengketa atas tindakan administratif pemerintah
Memberikan kepastian transisi sengketa tindakan pemerintah yang sebelumnya diselesaikan di Pengadilan Umum
Mengisi kekosongan hukum materiil dalam penyelesaian sengketa atas tindakan administrasi pemerintah
Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa pemerintah aktif (commision) di Pengadilan TUN diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019, yaitu?
60 Hari
30 Hari
90 Hari
120 Hari
Jika gugatan diterima, pengadilan dapat meminta Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk, kecuali?
melaksanakan tindakan pemerintah
membatalkan tindakan pemerintah
tidak melaksanakan tindakan pemerintah
menghentikan tindakan pemerintah
Penerapan keputusan dalam sengketa tindakan pemerintah diatur dalam Pasal 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang pada dasarnya mengatur bahwa salinan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dikirim kepada para pihak melalui surat tercatat oleh panitera atas perintah Ketua Majelis yang mengadilinya di tingkat pertama paling lambat ... hari?
21 Hari
7 Hari
14 Hari
30 Hari
Apakah metode e-tendering dan e-purchasing termasuk dalam e-procurement?
Ya, keduanya termasuk dalam e-procurement
Hanya e-tendering yang termasuk
Hanya e-purchasing yang termasuk
Tidak, keduanya tidak termasuk dalam e-procurement
Siapa yang memiliki wewenang untuk menggunakan anggaran di Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah?
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pengadaan (PP)
Pengguna Anggaran (PA)
Wakil Pengguna Anggaran (KPA)
Apakah nilai maksimum untuk Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Layanan Lainnya?
Rp100.000.000
Rp150.000.000
Rp200.000.000
Rp250.000.000
Apa tindakan yang dapat diambil oleh peserta tender yang tidak puas dengan hasil pemilihan Penyedia?
Sanggah
Sanggah Banding
Gugatan ke PTUN
Semua jawaban benar
Kapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi?
3 bulan setelah upaya administrasi
5 bulan setelah upaya administrasi
7 bulan setelah upaya administratif
9 bulan setelah upaya administratif
Apa perbedaan antara sanggah dan sanggah banding dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah?
sanggah untuk pemilihan penyedia. sanggah banding untuk pelaksanaan kontrak
sanggah banding untuk pemilihan penyedia. sanggah untuk pelaksanaan kontrak
sanggah dan sanggah banding hanya untuk pemilihan penyedia
Tidak ada perbedaan antara sanggah dan sanggah banding
Apa tugas Agen Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah?
Menetapkan hasil Pra-Kualifikasi
Melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan
Menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak
Melakukan Banding Keberatan
Apa yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dalam pengadaan barang/jasa?
Melakukan e-purchasing
Menetapkan hasil Pra-Kualifikasi
Mengorganisir kegiatan secara Mandiri
Melakukan Banding Keberatan
Berapa banyak tahapan yang ada dalam metode pemilihan Penyedia untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Layanan Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021?
3
4
5
6
Apa yang dimaksud dengan sistem satu sampul, dua sampul, dan dua tahapan dalam pengadaan barang/jasa konvensional?
Metode tahap dalam e-procurement
Metode pembukaan dokumen konvensional
Sistem pembukaan dokumen dalam e-purchasing
Metode evaluasi untuk dokumen tawaran konvensional
Apa tujuan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah menurut Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021?
Mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, tidak untuk meningkatkan biaya secara tidak wajar
Memenuhi kebutuhan umum dan melayani kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kelompok tertentu
Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia
Mewujudkan kepentingan publik dan bukan untuk keuntungan pribadi
Apa yang tidak termasuk dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah Swakelola?
Pengadaan skala kecil.
Renovasi kecil.
Penanaman rumput.
Sewa mesin genset.
Pengadilan manakah yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang sudah dalam bentuk kontrak?
Pengadilan Administratif.
Pengadilan Negeri.
Pengadilan Niaga.
Pengadilan Hubungan Industrial.
Apa titik singgung antara PN dan PTUN dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah?
Peradilan umum menangani sengketa atas kontrak pengadaan, sementara PTUN menangani sengketa administratif terkait pengadaan.
Peradilan umum hanya menangani kasus pidana terkait pengadaan barang dan jasa, sementara PTUN tidak memiliki wewenang dalam pengadaan.
Peradilan umum dan peradilan administratif memiliki wewenang yang sama dalam menangani semua jenis sengketa pengadaan.
Peradilan umum menangani sengketa administratif terkait pengadaan barang dan jasa, sementara peradilan administratif hanya menangani sengketa kontrak pengadaan.
Apa yang perlu dipertimbangkan terkait periode penyelesaian untuk sengketa atas pengadaan barang dan jasa oleh PTUN?
Durasi maksimum untuk penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dan tidak melebihi tahun anggaran di lembaga terkait.
Dampak dari jumlah biaya yang dikeluarkan selama proses penyelesaian sengketa terhadap durasi pengadaan.
Jenis barang dan jasa yang sedang diadakan akan mempengaruhi lamanya waktu pengadaan.
Lokasi di mana pengadaan barang dan jasa dilakukan mempengaruhi waktu.
Kepada lembaga atau badan mana wewenang untuk memeriksa unsur penyalahgunaan wewenang diberikan?
Polisi.
Pengadilan Administratif (PTUN).
Dewan Perwakilan Rakyat.
Mahkamah Agung.
Manakah di antara berikut ini yang merupakan salah satu dampak penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah, kecuali?
Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Terhambatnya pembangunan nasional.
Terjadinya kesetaraan sosial.
Semua jawaban benar.
Apa konsekuensi hukum dari keputusan atau tindakan yang melebihi wewenang menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?
Dapat dibatalkan jika diuji dan ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Tidak sah jika diuji dan ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Harus diajukan banding ke Mahkamah Agung.
Tidak ada konsekuensi hukum.
Berapa lama PTTUN memiliki waktu untuk memutuskan permohonan banding dalam PUPW?
10 hari kerja.
15 hari kerja.
21 hari kerja.
30 hari kerja.
Apa yang harus dilakukan jika hasil pengawasan menemukan kesalahan administratif sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014?
Dibebankan kepada Badan Pemerintah.
Dibebankan kepada Pejabat Pemerintah.
Diperbaiki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Semua jawaban benar.
Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, definisi wewenang adalah?
Hak dan kekuasaan untuk bertindak.
Kekuasaan untuk membuat keputusan.
hak untuk bertindak dalam ranah hukum publik
kekuasaan untuk membuat keputusan dan atau tindakan penyelenggaraan pemerintahan
