wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ULANGAN HARIAN PKN KELAS 8 SEMESTER GANJIL

Total questions: 55

Worksheet time: 29mins

Name
Class
Date
1.

Berikut ini contoh upaya penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang sesuai dengan sila pertama pancasila adalah

a)

menegakkan ajaran agama dengan segala cara

b)

melestarikan gotong royong dan kerja sama

c)

membantun teman -teman di sekolah

d)

memupuk diri dengan akhlak yang baik

2.

Rumusan Pancasila yang sah dan resmi terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 khususnya ...

a)

Alenia Kesatu

b)

Alenia Kedua

c)

Alenia Ketiga

d)

Alenia keempat

3.

Isi dari UUD 1945 ayat 3 adalah

a)

Indonesia menganut prinsio pembagian kekuasaan

b)

negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia

c)

negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika

d)

negara Indonesia adalah negara hukum

4.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan ...

a)

Penjabaran dari pola perilaku manusia Indonesia

b)

Kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia

c)

Cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan

d)

Norma dasar yang menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia

5.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, hal itu mengandung konsekwensi ....

a)

Semua peraturan yang sebelum ada UUD a945 batal berlakunya

b)

Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan bersama

c)

Pencasila mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum

d)

Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

6.

Sejarah bangsa Indonesia sangan terrkait erat dengan sejarah lahirnya Pancasila, kecuali ...

a)

Pancasila diusulkan oleh founding fathers Indonesia

b)

Pancasila dapat dijadikan alat sebagai pemersatu bangsa

c)

Nilai yang ada dalam Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia

d)

Pancasilaa untuk kepentingan masyarakat elit saja

7.

Pancasila menjadi sarana penting untuk mempersatukan bangsa Indonesia, karena kedudukannya sebagai...

a)

Falsafah hidup bangsa

b)

Jiwa dan Kepribadian bangsa

c)

Format ketahanan bangsa

d)

Perjanjian luhur bangsa

8.

Mengembangkan sikap adil terhadap sesama merupakan butir pengamalan Pancasila pada ...

a)

Sila kelima

b)

sila keempat

c)

Sila ketiga

d)

Sila kedua

9.

Makna dari suatu negara memiliki kedaulatan antara lain ...

a)

Menjadi negara merdeka sejajar dengan negara lainnya

b)

menjadi negara yang maju dan sejahtera

c)

memiliki kekayanaan yang melimpah

d)

Memiliki kewenangan untuk mempengaruhi negara lain

10.

Suatu perubahan dengan tujuan memperkuat kedudukan dan fungsi UUD 1945 dengan mengakomodasi berbagai aspirasi politik yang berkembang agar tercapat tujuan negara disebut ...

a)

Dinamika

b)

Mobilitas

c)

Amandemen

d)

Globalisasi

11.

Lembaga yang menyusun undang-undang adalah......

a)

BPK

b)

Yudikatif

c)

Presiden

d)

DPR

12.

Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia secara terperinci termuat dalam ....

a)

Program pembangunan nasional

b)

Sila-sila Pancasila

c)

Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV

d)

Pasal-pasal UUD 1945

13.

Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah ...

a)

Cita-cita dan tujuan hidup bangsa

b)

Dasar negara mengatur pemerintahan negara

c)

gambaran sikap dan perilaku manusia Indonesia

d)

Pegangan dan pedoman hidup bangsa

14.

BPUPK mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. sidang resmi yang pertama dilaksanakan pada tanggal ...

a)

1 Maret 1945

b)

29 Mei - 1 Juni 1945

c)

10-17 Juli 1945

d)

18 Agustus 1945

15.

Pada akhir masa sidang pertama, ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang bertugas

a)

Membuat rancangan dasar negara Pancasila

b)

mengesahkan rancangan dasar negara Pancasila

c)

Mengumpulkan usulan anggota BPUPKI yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya

d)

menekan pemerintah Jepang agar menarik mundur pasukannnya dari wilayah Indonesia

16.

Isi dari UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 adalah

a)

Indonesia menganut prisnsip pembagian kekuasaan

b)

negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia

c)

Negara Indonesia adalah negara kepualauan dengan semboyan Bhineka Tunggal ika

d)

Negara Indonesia adalah negara hukum

17.

Yang bukan merupakan ciri-ciri negara hukum

a)

Supermacy of low , semua permasalahan yang terjadi dalam bernegara diselesaikan dengam hukum

b)

Equality before the law , setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum

c)

Edication for law, setiap warga negara memiliki pendidikan

d)

Duw process of law, semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan peraturan perundang-undaangan

18.

Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan dilingkungam keluarga adalah ....

a)

Berpakaian tidak sesuai dengan tata tertib

b)

Main game sampai larut malam

c)

Bolos mengikuti pelajaran

d)

Tidak mengikuti kerja

19.

UU No .1 2 tahun 2011 berisi tentang ....

a)

Pembentukan peraturan perundang-undangan

b)

Komisi pemberantasan Tindak Korupsi

c)

Pemilu Presiden dan wakil presiden

d)

Penyelenggaraan pelayanan publik

20.

Berikut adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam penyusunan tata urutan peraturan dalam penyusunan tata urutan peraturan perundang-undnagnan , kecuali....

a)

Asas pengayoman

b)

Asasa kekeluargaan

c)

Asasa Bhineka Tunggal Ika

d)

Asasa keadilan

21.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) ”Negara Indonesia adalah negara ....................”.

a)

hukum

b)

Pancasila

c)

Republik

d)

Merdeka

22.

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum ..............................

a)

regional

b)

bilateral

c)

nasional

d)

internasional

23.

Sistem hukum nasional merupakan hukum berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan .........

a)

bersama

b)

berkumpul

c)

bersatu

d)

bernegara

24.

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan .....................................”

a)

kebiasaan

b)

himbauan

c)

undang-undang

d)

perintah

25.

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang ........................

a)

berwenang

b)

berpangkat

c)

terpilih

d)

terpengaruh

26.

Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki ........................................................................ bagi kepastian hukum.

a)

keunggulan

b)

kedudukan yang sangat penting

c)

kepastian

d)

kedudukan

27.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa per aturan perundang-undangan yang berlaku memiliki ....................... atau tingkatan.

a)

pengaruh

b)

kewenangan

c)

hierarki

d)

aturan

28.

Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan ................................

a)

perwilayahan

b)

pejabat

c)

penguasa

d)

perundang-undangan

29.

Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan .........................

a)

ekonomis

b)

yuridis

c)

perintis

d)

moralis

30.

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang .........................

a)

sederajat atau lebih tinggi.

b)

lebih rendah

c)

lebih lama

d)

sesuai yang berwenang

31.

Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan ...................................

a)

yang masih berlaku

b)

yang tak disetujui

c)

yang baru dibuat

d)

yang lama

32.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ................................

a)

lebih tinggi

b)

lebih rendah.

c)

lebih kurang sama

d)

sama sama

33.

Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ................

a)

khusus juga

b)

bermutu

c)

berlaku

d)

bersifat umum

34.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki .........................yang berbeda.

a)

makna

b)

masalah

c)

materi

d)

tema

35.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai ......................................Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a)

pasla 6

b)

pasal 7 UU

c)

pasal 8

d)

pasal 9

36.

Tata urutan perundangan-undangan terendah adalah :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah (PP) e. Peraturan Presiden (Perpres) f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) g. Peraturan Daerah ..................................

a)

pedalaman

b)

pedesaan

c)

karesidenan

d)

Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

37.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu satu diantaranya sebagai berikut .........

a)

Kejelasan tujuan

b)

kejelasan objek

c)

perilaku manusia

d)

keterbatasan

38.

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai ................................... yang hendak dicapai.

a)

perincian

b)

tujuan yang jelas

c)

uraian

d)

penjelasan

39.

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang .................................

a)

memiliki jabatan

b)

bertitel

c)

senior

d)

berwenang.

40.

Setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosois, sosiologis, maupun yuridis dan harus ...........

a)

berlaku

b)

dapat dijelaskan

c)

dapat dilaksanakan

d)

tidak memberatkan

41.

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum ..............................

a)

regional

b)

bilateral

c)

nasional

d)

internasional

42.

Sistem hukum nasional merupakan hukum berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan .........

a)

bersama

b)

berkumpul

c)

bersatu

d)

bernegara

43.

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan .....................................”

a)

kebiasaan

b)

himbauan

c)

undang-undang

d)

perintah

44.

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang ........................

a)

berwenang

b)

berpangkat

c)

terpilih

d)

terpengaruh

45.

Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki ........................................................................ bagi kepastian hukum.

a)

keunggulan

b)

kedudukan yang sangat penting

c)

kepastian

d)

kedudukan

46.

Tata urutan perundangan-undangan terendah adalah :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah (PP) e. Peraturan Presiden (Perpres) f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) g. Peraturan Daerah ..................................

a)

pedalaman

b)

pedesaan

c)

karesidenan

d)

Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

47.

Lembaga yang berenang membentuk perundang-undangan adalah ....

a)

MPR dan DPR

b)

MPR dan MK

c)

DPR dan BPK

d)

Presiden dan DPR

48.

Hirarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-undang no ....

a)

No. 10 tahun 2011

b)

No, 11 tahun 2011

c)

No. 12 tahun 2011

d)

No. 13 tahun 2011

49.

Berikut merupakan salah satu fungsi dan peranan Pancasila adalah, kecuali ...

a)

Jiwa bangsa Indonesia

b)

Sumber dari segala sumber hukum

c)

Dasar negara

d)

Moral Pembangunan

50.

Seluruh peraturan perundangan yang di buat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai ....

a)

sumber dari segala sumber hukum

b)

dasar hukum tertulis

c)

falsafah bangsa Indonesia

d)

nilai-nilai luhur bangsa

51.

Alasan bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai Ideologi negara ialah ...

a)

sebagai ideologi terbaik di dunia

b)

paling sempurna

c)

disusun oleh tokoh pediri negara yang handal

d)

cocok sesuai dengan karakteristik dan kepribadian bangsa Indonesia

52.

Pancasila disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia dalam suatu sidang lembaga di bawah pimpinan….

a)

ketua dari Konstituante, Wilopo

b)

ketua dari PPKI, Ir. Soekarno

c)

ketua dari BPUPKI, Radjiman Widiodiningrat

d)

D.ketua dari MPRS, Jenderal A. Nasution

53.

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila selalu dipertahankan sampai sekarang, hal tersebut karena Pancasila hasil....

a)

Kristalisasi dari sistem nilai/budaya bangsa

b)

Konsensus nasional para pemimpin bangsa

c)

Peninggalan budaya asli nenek moyang bangsa

d)

Kristalisasi dari sistem ideologi barat dan timur

54.

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara bangsa Indonesia termaktub jelas dalam….

a)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 1

b)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 2

c)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 3

d)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 4

55.

Pancasila memberikan gambaran kehidupan bangsa Indonesia yang diharapkan oleh pemerintah beserta seluruh warga negara yaitu kehidupan yang ....

a)

Didukung kemajuan ekonomi yang pesat

b)

Dilengkapi dengan sistem dan teknologi modern

c)

Adil dan makmur dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila

d)

Penuh kemewahann, kebebasan, dan kenikmatan