wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Satpol PP Pemula

Total questions: 62

Worksheet time: 31mins

Name
Class
Date
1.

Siapa yg berhak memberikan penghargaan kepada anggota SATPOL PP

a)

Kasatpol PP

b)

Kepala pemerintah

c)

Komandan korps satrpol

d)

Kadis

2.

Sebelum melakukan penertiban, satpol PP dan satlinmas wajib memberikan peringatan. Berapa lama peringatan pertama harus diberikan?

a)

3

b)

7

c)

10

d)

14

3.

Dalam proses penegakan perda nonyustisial, setelah pelanggar menandatangani surat pernyataan namun tetap melanggar, maka tahapan selanjutnya adalah...?

a)

Surat peringatan pertama dengan tenggat waktu 5 hari

b)

Surat peringatan pertama dengan tenggat waktu 3 hari

c)

Surat peringatan pertama dengan tenggat waktu 7 hari

d)

Langsung pemberian sanksi administratif

e)

Pelimpahan ke PPNS untuk proses yustisial

4.

Dalam proses penyidikan pelanggaran perda, yang berwenang menandatangani surat panggilan terhadap tersangka adalah...?

a)

Kepala satpol PP

b)

Kepala bidang penegakan perda

c)

PPNS satpol PP

d)

Sekretaris Satpol PP

e)

Penyidik Kepolisian

5.

Dalam hal penegakan perda tentang ketertiban umum, setelah diberika surat peringatan ke 3, namun pelanggar tetap mengabaikannya maka tahap selanjutnya adalah...?

a)

Memberi surat peringatan ke 4

b)

Melakukan proses hukum pidana

c)

Melakukan mediasi ulang

d)

Memberikan sanksi administratif

e)

Menghentikan proses penegakan

6.

Patroli dengan berjalan kaki disebut...?

a)

Patroli kota

b)

Patroli kawasan

c)

Patroli khusus

d)

Patroli blok

e)

Patroli lalu lintas

7.

Warna pada lampu rotator kendaraan patroli satpol pp adalah...?

a)

Merah

b)

Biru

c)

Kuning

d)

Pink

e)

Hijau

8.

Dibawah ini tindakan PPNS yang membutuhkan izin dari pengadilan setempat adalah...?

a)

Penyidikan

b)

Pemanggilan

c)

Pemeriksaan

d)

Penangkapan

e)

Penggeledahan

9.

Siapakah yg berhak menunjuk PPNS ntk melakukan penyidikan pada pelanggar Perda

a)

Kepala daerah

b)

Kapolri

c)

Sekretaris daerah

d)

Kepala bidang penegakan perda satpol PP

e)

Kasatpol PP

10.

Dalam menegakkan kode etik pol pp kasatpol PP dibantu oleh

a)

PTI dan MKE

b)

PPNS

c)

Sekretaris daerah

d)

Kepala bagian penegak Perda

e)

Kepala bagian ketertiban dan ketentraman masyarakat

11.

Segala usaha atau kegiatan operasi yang di lakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset, dan dokumen agar aman dan kondusif merupakan pengertian dari...

a)

Pengamanan

b)

Kondusifitas

c)

Penertiban

d)

Penegakan kamtibmas

e)

Kegiatan Operasi

12.

Dalam pembentukan MKE pol PP, berapakah anggota maksimal MKE

a)

3 orang

b)

5 orang

c)

7 orang

d)

9 orang

e)

12 orang

13.

Dalam hal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat tinggi pratama, siapakah yang berwenang menjadi ketua MKE

a)

Sekretaris daerah

b)

Kasatpol PP

c)

Sekretaris satpol PP

d)

PTI

e)

Jaksa

14.

Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota satpol PP, siapakah yang berwenang menjadi ketua MKE..?

a)

Sekretaris daerah

b)

Kasatpol PP

c)

Sekretaris Satpol PP

d)

Polisi

e)

Jaksa

15.

MKE pol PP harus membuat keputusan paling lambat .... Hari kerja sejak dimulai persidangan

a)

3

b)

5

c)

7

d)

9

e)

15

16.

Dalam PERMENDAGRI No 16 th 2023, PTI dan MKE di atur pada BAB...?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

17.

Dalam Permendagri no 16 th 2023, kode etik pol pp diatur pada BAB..?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

18.

Berikut ini adalah contoh tindak kegiatan yg tidak menyalahi aturan dan termasuk melanggar Perda

a)

Membuang sampah sembarangan

b)

Mencoret fasilitas umum

c)

Merokok di rumah sakit

d)

Berjualan diatas trotoar

e)

Pemalakan terhadap pedagang

19.

Dibawah ini yang tidak termasuk SOP penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah...?

a)

SOP Patroli

b)

SOP Pengawalan

c)

SOP Pengamanan

d)

SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini

e)

SOP Kode Etik

20.

Tahun Berapakah satpol PP di bentuk pertama kali..?

a)

1965

b)

1945

c)

1970

d)

1950

e)

2003

21.

Di dalam menegakkan perda sesuai UU no 23 tahun 2014,sanksi pidana hanya bisa ditegakkan oleh?

a)

Kasatpol PP

b)

Kepala daerah

c)

Penyidik/ PPNS

d)

Satpol PP

e)

Pengadilan Negeri

22.

Salah satu penyebab diberhentikannya/dibebastugaskan PNS dalam status Penyidik Pegawai Negri Sipil adalah…

a)

Sebagai PPNS melakukan tindakan penertiban kepada masyarakat dengan tindakan represif

b)

PNS yang bersangkutan memiliki kualifikasi PPNS pendidikan bukan sarjana hukum

c)

Diajukan oleh pimpinan kementrian/ lembaga instansi pemerintah non kementrian yang membawahi PNS

d)

Bertugas tidak pada bidang teknis operasional penegakan

e)

Surat keputusan mentri tentang pemberhentian pejabat PPNS dalam kurun waktu 2 bulan sejak pengusulan

23.

Anggota satpol PP berkewajiban utk melaksanakan penangananan dlm kegiatan demonstrasi,mimbar besar,dan kerusuhan massa.Adapunkegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yg dilakukan secara bebas & terbuka

a)

Demonstrasi

b)

Pawai

c)

Rapat umum

d)

Mimbar bebas

e)

Kerusuhan massa

24.

Membantu kepala Satpol PP dalam pengawasan, pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP merupakan

a)

Wewenang

b)

Fungsi

c)

Tugas

d)

Tujuan

25.

MKE POL PP dibentuk oleh

a)

Mentri

b)

Presiden

c)

Sekda

d)

Gubernur/ Bupati/ Walikota

26.

MKE POL PP dibentuk oleh

a)

SPM provinsi

b)

SPM kabupaten/ kota

c)

SPM pusat

27.

PPNS dalam menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum juga melakukan koordinasi dengan

a)

Pejabat penyidik

b)

Penyidik kepolisian setempat

c)

Kepala Satpol PP

d)

PPNS perangkat daerah lainnya

e)

Pengadilan Negeri

28.

Dalam SPM kesehatan, pelayanan kesehatan pada usia produktif diberikan untuk kelompok usia:

a)

18-40 tahun

b)

16-18 tahun

c)

25-50 tahun

d)

15-59 tahun

29.

Apa fungsi dari administrasi penyidikan?

a)

Sebagai dokumen penegakan hukum untuk keperluan litigasi

b)

Untuk memastikan ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan

c)

Sebagai pelengkap dokumen untuk rapat tahunan

d)

Untuk menjaga kerahasiaan data hukum

30.

Apa saja kegiatan dalam proses penyidikan PPNS?

a)

Pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemanggilan, penahanan

b)

Pengadaan barang bukti, pengadaan sanksi ahli, dan pemeriksaan singkat

c)

Penangkapan tersangka, mediasi, pelaporan internal

d)

Penyusunan peraturan, pengawasan internal, dan pemberian rekomendasi

31.

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yg mnjd kewenangan pemerintah pusat kpd gubernur sbg wakil pemerintah pusat,kpd intansi vertikal di wilayah tertentu/kpd kepala daerah sbg PJ urusan pemerintahan umum adalah...

a)

Asas otonomi

b)

Sentralisasi

c)

Dekonsentrasi

d)

Desentralisasi

e)

Tugas pembantuan

32.

Pidana yg dimuat dlm perda adalah...

a)

Pidana penjara maksimal 2 tahun

b)

Pidana kurungan maksimal 1 tahun

c)

Pidana penjara maksimal 1 tahun

d)

Pidana kurungan maksimal 6 bulan

e)

Pidana kurungan maksimal 3 bulan

33.

Dalam tenggang waktu brp hari setelah dilakukan penggeledahan,dibuat berita acaranya yg turunannya disampaikan kpd tersangka atau pemilik rumah yg bersangkutan?

a)

2 hari

b)

3 hari

c)

5 hari

d)

7 hari

e)

10 hari

34.

Hak anggota DPRD mengajukan rancangan peraturan daerah...

a)

Angket

b)

Inisiatif

c)

Kontrol

d)

Interpelasi

e)

Legislasi

35.

Kepala daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat tercantum dlm UU nomor 23 tahun 2014 pasal dan ayat....

a)

Pasal 57 ayat 1

b)

Pasal 27 ayat 1

c)

Pasal 65 ayat 1

d)

Pasal 23 ayat 1

e)

Pasal 10 ayat 1

36.

Sesuai UU no 23/2014, dalam penegakan perda. Pol pp perlu memahami bahwa hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas..?

a)

Subordinasi

b)

Koordinasi

c)

Kemitraan yang sejajar

d)

Sinkronisasi

e)

Integrasi

37.

Satpol pp menemukan pelanggaran perda yang diduga terkait dgn kejahatan terhadap keamanan negara, berdasarkan uu no 23/2014, urusan keamanan merupakan urusan pemerintahan..?

a)

Absolut

b)

Konkuren

c)

Umum

d)

Wajib

e)

Semua benar

38.

Saat melakukan penertiban Satpol PP kota Z menemukan pelanggaran yang berkaitan dengan urusan pertanahan Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 urusan pertanahan termasuk urusan pemerintahan..?

a)

Absolut

b)

Konkuren wajib pelayanan dasar

c)

Konkuren wajib non pelayanan dasar

d)

Konkuren pilihan

e)

Umum

39.

Lembaga negara yang memiliki wewenang mengawasi Raperda dan mengevaluasi PERDA adalah

a)

DPRD

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

DPR RI

d)

Mahkamah Agung

e)

DPD

40.

Siapa yang bertugas menyampaikan laporan Linmas dari Camat ke tingkat Kabupaten/Kota?

a)

Kepala Satpol PP

b)

Kepala desa

c)

Gubernur

d)

Kepala Satlinmas

41.

Apa tujuan utama pakaian dinas khusus pariwisata di lingkungan Satpol PP?

a)

Untuk kegiatan patroli di lokasi wisata

b)

Menyesuaikan dengan karakteristik adat istiadat daerah

c)

Sebagai pakaian seragam untuk acara sosial

d)

Untuk menunjang kegiatan promoso pariwisata

42.

Urusan pemerintahan yg bersifat wajib dan berkaitan dgn pelayanan dasar mencakup bidang berikut, kecuali?

a)

Pendidikan

b)

Kesehatan

c)

Pekerjaan umum dan penataan ruang

d)

Pertahanan dan keamanan

e)

Lingkungan hidup

43.

Dalam hal otonomi daerah, pemerintah pusat dapat memberikan intervensi apabila...

a)

Daerah tidak mematuhi instruksi presiden

b)

Terdapat ancaman terhadap kedaulatan negara atau keutuhan NKRI

c)

Kepala daerah tidak melaporkan kegiatan rutin

d)

Daerah tidak memenuhi target anggaran

44.

Apa yang membedakan prinsip keterjangkauan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dengan prinsip pembangunan berkelanjutan?

a)

Keterjangkauan lebih fokus pada kemudahan akses layanan dasar

b)

Pembangunan berkelanjutan lebih mengutamakan teknologi

c)

Prinsip keterjangkauan tidak mempertimbangkan jangka panjang

d)

Pembangunan berkelanjutan hanya berlaku di perkotaan

e)

Keterjangkauan tidak memerlukan pembiayaan tambahan

45.

Dalam konteks pengelolaan kesehatan, apa perbedaan antara SPM pada PP Nomor 2 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Kesehatan?

a)

SPM menetapkan prinsip umum, sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan mengatur teknis

b)

SPM hanya mengatur anggaran, sedangkan Peraturan Menteri mengatur layanan

c)

SPM hanya mencakup semua bidang kesehatan, sedangkan Peraturan Menteri bersifat khusus

d)

Peraturan Menteri lebih mengutamakan otonomi daerah

e)

SPM memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan teknis kesehatan

46.

Anggota PTI sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) permendagri 16/2023, merupakan JFU/JFT paling banyak..... dari jumlah Pol PP

a)

3%

b)

5%

c)

10%

d)

20%

e)

25%

47.

Syarat menjadi PTI adalah kecuali...

a)

PNS pada Satpol PP

b)

Disiplin

c)

Beretika

d)

Sehat jasmani dan rohani

e)

Usia minimal 25 tahun

48.

Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP, yang menjadi pembina untuk di kabupaten/kota adalah..?

a)

Kasatpol PP

b)

Jaksa

c)

Polisi

d)

Bupati/ Walikota

e)

Hakim

49.

Di struktur Organisasi sekretariat PPNS, kasatpol PP adalah selaku...?

a)

Pembina

b)

Ketua

c)

Pengarah

d)

Sekretaris

e)

Semua benar

50.

Dalam pelaksanaan tugasnya,anggota satlinmas wajib mematuhi kode etik yg telah ditetapkan. Salah satu prinsip kode etik tsb adalah…

a)

Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum

b)

Menjaga kerhasiaan informasi yang bersifat pribadi

c)

Mengedepankan tindakan represif terhadap pelanggar

d)

Menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi

e)

Mengabaikan aduan masyarakat jika tidak berhubungan langsung dengan tugas

51.

Peran satlinmas dalam situasi darurat meliputi…

a)

Mengganti tugas pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan

b)

Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah

c)

Mengawasi penggunaan anggaran bencana secara langsung

d)

Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum

e)

Menjadi anggota dalam semua badan legislatif daerah

52.

Dalam upaya mendukung tugas operasional Satlinmas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Kerjasama ini terutama dilakukan dengan

a)

Lembaga pendidikan tinggi

b)

Kementerian keuangan

c)

Badan PEnanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

d)

Kementerian perhubungan

e)

Perusahaan swasta lokal

53.

Penghargaan terhadap anggota Satlinmas yang berprestasi dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bentuk penghargaan yang dapat diberikan adalah

a)

Kenaikan gaji tahunan secara otomatis

b)

Penghargaan berbentuk tunjangan kerja

c)

Pengakuan dalam bentuk piagam atau sertifikat

d)

Hadiah berupa kendaraan operasional pribadi

e)

Pembebasan dari tugas operasional

54.

Sarana dan prasarana yang disediakan untuk Satlinmas harus memenuhi standar tertentu. Standar ini ditetapkan oleh…

a)

Kementerian keuangan

b)

Menteri Dalam Negeri

c)

Pemerintah Daerah Masing-Masing

d)

BAdan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

e)

Kementerian Pertahanan

55.

Jenis penghargaan yang di berikan kepada Satpol PP dan Pol PP yang sangat berhasil, kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya disebut?

a)

Karya Bhakti Peduli Satpol PP

b)

Karya Bhakti Ilmiah Satpol PP

c)

Karya Bhakti Satpol PP

d)

Karya Bhakti Pengabdian Pol PP

56.

Ada warga yg telah melakukan pelanggaran PERDA dan sudah diberikan surat pernyataan untuk mntaati PERDA. Dengan ketentuan 15 hari surat pernyataan di ttd. Apabila warga tersebut mngingkari persyaratan, maka akan diberikan.....

a)

Penindakan paksa

b)

Surat teguran pertama dalam masa tenggang 3 hari

c)

Surat peringatan pertama dalam masa 3 hari

d)

Surat teguran pertama dalam masa tenggang 7 hari

e)

Surat peringatan pertama dalam masa 7 hari

57.

Satpol PP ikut serta dalam penyusunan perda dan perkada?

a)

Ikut

b)

Tidak

58.

Sesuai PP no 2 th 2018, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar oleh pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan cara..?

a)

Hanya melalui penyediaan barang dan jasa

b)

Hanya melalui kerja sama daerah

c)

Penyediaan barang/ jasa dan kerja sama daerah

d)

Melalui pihak ketiga

e)

BUMD

59.

Sesuai permendagri no 17 th 2019 pada pasal 24, bagi anggota satpol pp yang cacat permanen atau meninggal dunia dalam tugas akan mendapat penghargaan berupa

a)

Bintang jasa

b)

Bintang anumerta

c)

Karya Bhakti Peduli Pol PP

d)

Karya Bhakti Pol PP

e)

Karya Bhakti Pengabdian Pol PP

60.

Sesuai permendagri no 17/2019 pasal 24 ayat 1, penghargaan karya bakti peduli di berikan kepada.?

a)

Satpol PP

b)

Kasatpol PP

c)

PTI

d)

MKE

e)

Gubernur dan Bupati/ Walikota

61.

Syarat khusus mendapatkan Penghargaan karya bakti satpol pp salah satu nya adalah sudah memiliki masa kerja minimal yaitu..?

a)

10 Tahun

b)

7 Tahun

c)

5 Tahun

d)

1 Tahun dan 6 Bulan

62.

Dalam penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan maka dapat di bentuk unit khusus, yaitu

a)

Unit pelaksana teknis dan satpol PP Kab/ Kota

b)

Unit trantibum kecamatan

c)

Unit pelaksana keamanan dan ketentraman masyarakat

d)

Unit khusus ketertiban umum

Similar Resources on Wayground

Arunika Event Competency Test (AECT)

58 questions

Arunika Event Competency Test (AECT)

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern III

61 questions

Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern III

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Risk enterpreuner

62 questions

Risk enterpreuner

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Latian PSAJ Dasar Program Keahlian TITL

60 questions

Latian PSAJ Dasar Program Keahlian TITL

quiz

Worksheet

•

Professional Development

TRY OUT PPPK

65 questions

TRY OUT PPPK

quiz

Worksheet

•

Professional Development

OSI Layer

65 questions

OSI Layer

quiz

Worksheet

•

University - Professi...

PRE POST TEST BASS MARET 2023

60 questions

PRE POST TEST BASS MARET 2023

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Maintenance Mercedez Benz

60 questions

Maintenance Mercedez Benz

quiz

Worksheet

•

Professional Development