NEW
Font size
WorksheetsIHT 2025
Total questions: 65
Worksheet time: 33mins
Apa tujuan utama strategi publikasi BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan di media sosial?
Menyimpan informasi secara internal tanpa publikasi.
Menyediakan informasi hanya untuk kalangan internal BBPMP.
Mengurangi penggunaan media sosial untuk komunikasi eksternal.
Mengoptimalkan penyampaian informasi ke seluruh lapisan masyarakat.
Mengapa BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan pendekatan paralel dalam publikasi media sosial?
Agar informasi hanya dapat diakses di satu platform
Mengurangi ketergantungan pada satu jenis media sosial.
Membatasi informasi hanya pada media cetak.
Untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui berbagai platform.
Apa fungsi utama dari sistem SATUDIK yang dikembangkan BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan?
Menyediakan data hanya untuk kebutuhan internal BBPMP.
Mengarsipkan informasi tanpa akses public.
Mengintegrasikan data mutu pendidikan untuk advokasi dan evaluasi.
Menghapus kebutuhan pengumpulan data manual.
Strategi apa yang diterapkan BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan jumlah viewers di Podcast?
Membuat konten yang menarik dan melibatkan narasumber utama dari berbagai stakeholder yang bekerja sama dengan BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan.
Mengandalkan promosi dari mulut ke mulut.
Membatasi peserta webinar hanya pada kalangan internal
Menghindari promosi melalui grup WhatsApp dan media sosial.
Apa manfaat dari pendekatan advokasi dengan pemerintah daerah yang dilakukan BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan?
Mengurangi keterlibatan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan.
Membangun hubungan yang lebih akrab untuk kelancaran program.
Mempercepat proses kerja tanpa perlu kolaborasi.
Menghindari komunikasi dengan pejabat daerah.
Untuk mengatasi kekurangan SDM pada BBGP Sulawesi Selatan, maka pihak Balai melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan layanan proses penyelesaian program dengan melakukan :
Melakukan pelelangan program kepada Dinas terkait
Mempekerjakan para guru
Berkoordinasi dengan dunia usaha
Memberikan kesempatan kepada lulusan PT sebagai tenaga Volentir
Keunggulan atau Inovasi pada unit BBGP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut, Kecuali:
BBGP Sulsel mengandalkan para Dosen dari PT untuk menuntaskan program kerja selama tahun anggaran berlangsung.
BBGP Sulsel selalu melibatkan PT untuk mendampingi Satuan Pendidikan dan para guru secara individu atas permintaan Sekolah ataupun Kombel;
Tagihan bulanan Kombel dilakukan bekerjasama dengan PT melalui Sosialisasi Jambore Kombel
BBGP Sulsel bergiat bersama Guru-guru dari sekolah yang dipusatkan di BBGP
Apa yang dimaksud dengan Pembelajaran Kelas Rangkap di BBGP Sulawesi Selatan adalah :
Model pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek mutu
Model pembelajaran dimana seorang guru mengajar lebih dari satu kelas pada waktu bersamaan
Model pembelajaran dimana seorang guru dapat mengajar lebih dari satu sekolah
Model pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien
Dalam layanan pendataan baik jumlah guru maupun tahapan program kerja, BBGP Sulawesi Selatan memiliki master Data sebagai berikut, kecuali:
SIM Program Kegiatan
SIM Kombel
Sim Data Guru dari jenjang PAUD s.d. SMA
SIM Data Keuangan
Upaya penempatan ASN pada unit pendukung, BBGP Sulawesi Selatan melaksanakan TNA yang bekerja sama dengan :
Satuan Pendidikan terpilih
Pemerintah Pusat
Mitra BBPMP Sulawesi Selatan
Perguruan Tinggi
Apa tujuan utama dari BPPMPV KPTK?
Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan
Melakukan penelitian di bidang kelautan, perikanan, dan teknologi informasi
Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan vokasi di bidang kelautan, perikanan, dan teknologi informasi
Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pendidikan
Beberapa kelompok Kerja yang mengemban tugas pokok Balai Vokasi Kelautan, Perikanan dan Teknologi Komunikasi adalah Kecuali…
Kelompok Kerja Kewirausahaan
Kelompok Kerja Perikanan dan Kelautan
Kelompok Kerja Teknologi Informatika dan Komunikasi
Kelompok Kerja Inovasi dan Kerjasama
Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan vokasi di bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi melalui pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi, dan konsultansi merupakan…
Visi Balai
Program Kerja
Misi Balai
Tujuan Balai
Pembinaan kepala sekolah dan pengelola lembaga pendidikan dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan mutu layanan Pendidikan dikerjakan sesuai Tupoksi Juga fokus pada Upskill-Reskill dan menjadi SMK Unggul menjadi BLU (Balai Layanan Umum) dan Teaching Factory hal tersebut merupakan…
Penguatan Kapasitas Manajerial Program
Pendekatan Kemitraan
Pengembangan Kurikulum Perikanan dan Kelautan Kompetensi Lokal
Pelatihan Guru Berbasis Praktik
Program pelatihan apa yang sering diselenggarakan oleh BPPMPV KPTK untuk guru SMK?
Pelatihan bahasa asing.
Pelatihan kepemimpinan sekolah SMK.
Pelatihan kewirausahaan.
Pelatihan pengembangan modul ajar berbasis kompetensi.
Pemohon dapat melakukan peminjaman fasilitas BPMP Provinsi DKI Jakarta dengan memenuhi persyaratan berikut yaitu….
menyerahkan fotokopi KTP/kartu identitas lain yang masih berlaku atau mengisi formulir permohonan layanan fasilitas
mengisi formulir permohonan layanan fasilitas dan menelepon Kasubag Umum
menyerahkan fotokopi KTP/kartu identitas lain yang masih berlaku dan mengisi formulir permohonan layanan fasilitas
menyerahkan fotokopi KTP/kartu identitas lain yang masih berlaku dan menelepon Kasubag Umum
Informasi ketersediaan fasilitas BPMP Provinsi DKI Jakarta disampaikan kepada pemohon paling lama….
5 hari kalender
5 hari kerja
4 hari kalender
4 hari kerja
BPMP Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan peminjaman fasilitas kepada pemohon secara gratis apabila….
kegiatan yang akan dilakukan sangat penting dan pemohon tidak memiliki anggaran (diverifikasi oleh Kasubag Umum)
permohonan disampaikan melalui surat yang dikirimkan kepada BPMP Provinsi DKI Jakarta dan hanya akan digunakan 1 hari
kegiatan berkaitan dengan bidang pendidikan dan pemohon tidak memiliki anggaran (diverifikasi oleh Kasubag Umum)
pemohon sering menggunakan fasilitas BPMP DKI Jakarta dan peminjaman hanya dilakukan untuk beberapa hari
Kompensasi yang diterima oleh BPMP DKI Jakarta jika pemohon diberikan peminjaman fasilitas untuk kegiatan secara gratis adalah….
konsumsi kegiatan dikelola bersama oleh BPMP Provinsi DKI Jakarta dan pemohon
konsumsi kegiatan dikelola oleh BPMP Provinsi DKI Jakarta melalui koperasi
pemohon memberikan sejumlah uang kepada pejabat BPMP DKI Jakarta
pemohon memberikan uang kebersihan kepada pengelola fasilitas
Pengaduan pengguna layanan di BPMP Provinsi DKI Jakarta dapat dilakukan secara….
tertulis yang ditujukan kepada Kasubag Umum BPMP Provinsi DKI Jakarta
lisan kepada pengelola fasilitas BPMP Provinsi DKI Jakarta
tertulis yang ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta
lisan atau tertulis yang ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta
Salah satu program prioritas Kemendikdasmen tahun 2025 adalah….
makan Bersama Gratis
makan Bergizi Gratis
makan Sehat Gratis
makan Sehat Bergizi
Pengembangan Inovasi Model Pembelajaran Link dan Match, kecuali…
Peningkatan Kapasitas GTK
Inovasi Pembelajaran
Kesepakatan Bersama
Kemitraan
Aplikasi untuk peserta diklat di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah….
SimPedik (Sistem Informasi Pengeloaan Diklat)
SimPeLdik (Sistem Informasi Pelaksanaan Dilat
SimGuru (Sistem Informasi Manajemen Guru)
SimTendik (Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik)
Tahapan untuk Tenaga Alih Daya atau Outsourcing meliputi….
Pelaporan
Pembuatan Paket
Kontrak dengan Penyedia
Penunjukan langsung
Berapa luas lahan Kantor BPMP Provinsi NTT?
23.500 M2
24.101 M2
23.500 M2
24.100 M2
Apakah penambahan biaya sewa kamar di luar tarif PNBP boleh dilakukan oleh BPMP?
Boleh, bila dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai MoU antara BPMP dan Pihak Ke 3 sebagai pengelola
Tidak boleh, sewa kamar harus mengikuti tarif PNBP
Boleh, bila ada ijin pimpinan
Boleh, sesuai kesepakatan dengan penyewa
Apakah ASN boleh menjabat sebagai Manajer koperasi?
Boleh, bila memiliki sertifikat koperasi
Tidak boleh, karena tidak diperbolehkan
Boleh, karena memiliki pengetahuan yang cukup
Tidak boleh, karena melanggar azas pengelolaan Koperasi
Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi diatur dalam :
Permenpan RB no. 40 tahun 2018
Permenpan RB no. 41 tahun 2018
Permenpan RB no. 42 tahun 2018
Permenpan RB no. 43 tahun 2018
Salah satu cara yang dilakukan BBPMP Jawa Tengah dalam mengupayakan keberhasilan capaian program PDM mereka adalah dengan melakukan pemantauan , diskusi , evaluasi , capaian program PDM . Untuk melaksanakan hal tersebut , manajemen BBPMP Jateng melakukan:
Pemanfaatan momentum pengiriman laporan berkala dwi mingguan ke PDM Pusat
In House Training per bulan
Presentasi tiap Ketua Tim Kerja per minggu
Evaluasi kegiatan mengundang Dinas Kabupaten per tri wulan
Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru tentang Pengelolaan PNBP adalah:
PMK 58 tahun 2023
PMK 58 tahun 2024
PMK 48 tahun 2023
PMK 48 tahun 2024
Terbentuknya BBGP dan BGP sebagai UPT Kemendikbudristek didasarkan pada Permendikbudristek nomor.../tahun...
14/2022
14/2023
11/2023
11/2022
Berdasarkan OTK, Kepala BBGP termasuk struktur UPT dalam eselon...
IV
III
II
I
Timker Kemitraan di BBGP Jawa Tengah diperkuat dengan Tusi Kemitraan, Pemberdayaan Komunitas, Hubungan Masyarakat dan Publikasi. Peran yang sangat berhasil dilakukan adalah mengelola media sosial BBGP hingga mendapatnya penghargaan karena pengikutnya menembus angkat 100.000 followers. Media sosial yang dimaksud adalah...
Twitters
Facebook/Fb
Instagram/IG
YouTube
Berikut adalah kiat-kiat atau strategi yang digunakan Timker Kemitraan BBGP Jawa Tengah dalam mendapatkan followers media social yang dikelola, kecuali...
Pengelolaan laman dengan Responsif
Peningkatan kompetensi pegawai
Pengembangan panduan dokumentasi bagi Panitia
Kerjasama dengan mitra
Selain inovasi strategi komunikasi dan publikasi yang dimiliki, BBGP Jawa Tengah telah mengembangkan dan memiliki inovasi tata kelola kepegawai yang salah satu diantaranya adalah...
Siputri
Siantar
SIM Giat
EduTrans
Bagaimana proses bisnis pengelolaan BMN di BPMP DIY?
Pemanfaatan BMN, ada sewa Sarpras yang nilai tarif sewanya ditetapkan oleh KPKNL sesuai aturan yang berlaku dan satuan kerja dapat menetapkan tarif sewa Sarpras berdasarkan SK Kepala BPMP DIY Yogyakarta
Terkait pemanfaat BMN, ada sewa Sarpras yang nilai tarif sewanya ditentukan oleh KPKNL sesuai aturan yang berlaku dengan satuan kerja tidak menetapkan tarif tampa persetujuan KPKNL
Pemanfaatan BMN ada dan dipercayakan pengelolaannya oleh penanggungjawab rumah tangga dan PPK yang setiap bulan dilaporkan ke Kabag Umum BPMP DIY Yogyakarta
Pemanfaatan BMN hanya mengikuti tarif yang ditetapkan oleh KPKNL setelah ada pelaporan oleh Kabag Umum dan PPK BPMP DIY Yogyakarta
Inovasi Pengelolaan BMN apa saja yang diterapkan di BPMP DIY Yogyakarta
Penggunaan QR kode/barcode hanya pada inventaris tertentu
Penggunaan QR kode/barcode tidak merupakan hal yang prioritas ada cara lain yang digunakan misalnya kode/sandi
Penggunaan QR kode/barcode hanya daftar inventaris pimpinan
Penggunaan QR kode/barcode untuk setiap daftar inventoris keuangan atau DIR
Apa Strategi penentuan dan penetapan pengelolaan BMN?
Strategi yang dipakai adalah secara bersama melalui alokasi anggaran yang ada DIPA lembaga
Strategi yang dipakai adalah melalui asistensi anggaran terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh lembaga
Strategi yang dipakai adalah selalu berkoordinasi dengan bagian perlengkapan, perencanaan dan keuangan, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengendalian, pengawasan dan pemeliharaaan
Strategi yang dipakai adalah harus seijin pimpinan dan Kabag umum dalam perencanaan, pengadaan dan penghapusan
Bagaimana Strategi tata kelola kepegawaian dalam distribusi pertanggungjawaban program prioritas?
Pegawai yang tidak aktif diberikan peringatan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggungjawab
Semua pegawai dipersilahkan untuk memilih program prioritas yang diminati tetapi diwajibkan untuk bertanggungjawab
Dalam pelaksanaan program prioritas dibagi peran pegawai sebagai koordinator wilayah, Timker,Wali Wilayah juga PMO di Kabag umum untuk memudahkan koordinasi dan pertanggungjawaban
Dalam pelaksanaan program prioritas yang bertanggungjawab adalah Kabag umum, timker dan wali wilayah
Hal baik Inovasi apa yang dilakukan oleh BPMP DIY Yogyakarta
PDM 1 -14 di BPMP DIY telah mencapai goals yang sesuai target seperti transformasi digital, PSP, ANBK pengelolaan BOSP, transisi Paud-SD yang menyenangkan, Pendidikan inklusif , Raport pendidikan pemda dan satpem, terkelola dengan regulasi, dashboard masing-masing PDM 100%
PDM 1 – 14 di BPMP DIY telah mencapai target goals yang sesuai dengan target seperti transformasi Paud-SD yang menyenangkan, pendidikan inklusif, raport pendidikan
PDM 1 – 14 di BPMP DIY telah mencapai target goals yang sesuai dengan target seperti transformasi PSP dan ANBK, dan pengelolaan BOSP dan implementasi IKM
PDM 1 – 14 di BPMP DIY telah mencapai target goals yang sesuai dengan target seperti Transformasi Digital ANBK inklusif, Raport Pendidikan dan IKM 100%
Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari BBPPMPV Seni dan Budaya, manakah yang menjadi dasar utama dalam tata kelola kepegawaian?
Regulasi yang berlaku
Kemampuan pegawai mencapai tujuan instansi
Kompetensi pegawai
Analisis peta kebutuhan pegawai
Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam merencanakan kebutuhan pegawai?
Regulasi kepegawaian
Kompetensi pegawai yang ada
Analisis peta kebutuhan
Tujuan instansi
Berdasarkan informasi di atas, manakah yang menjadi indikator utama dalam asesmen pegawai di BBPPMPV Seni Budaya?
Kedisiplinan dan inovasi
Kolaborasi antar pegawai
Pengalaman kerja
Keterampilan teknis
Siapa yang berwenang melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai di BBPPMPV Seni Budaya?
Pegawai senior
Tim evaluasi eksternal
Semua pegawai
Pimpinan dan sub pimpinan
Mengapa penilaian antar pegawai tidak diterapkan di BBPPMPV Seni Budaya?
Karena dikhawatirkan adanya unsur subjektivitas
Karena tidak efektif
Karena biayanya mahal
Karena memakan waktu yang lama
Berikut adalah program Inovasi BBGP DIY tahun 2024 kecuali:
PelatihanComputational Thinking (CT)
Pelatihan Literasi dan Numerasi
Pelatihan Pembelajaran Berdiferensiasi
Pelatihan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
Untuk membekali pengawas sekolah agar siap melaksanakan peran baru sebagai pendamping satuan pendidikan, BBGP DIY melaksanakan kegiatan:
Pelatihan Peran Baru Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
Seminar Nasional Pendidikan Matematika (SeNdiMat) untuk pengawas
Pelatihan Computational Thinking (CT) untuk pengawas
Pelatihan Pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran bagi pengawas
Kegiatan rutin yang dilaksanakan BBGP DIY untuk memberikan layanan dalam penguatan IKM melalui media online adalah:
Webinar Kamisan
Webinar IKM
Sendimat
Sendiparu
Kegiatan kompetisi tentang inovasi pembelajaran untuk guru-guru di wilayah Yogyakarta, BBGP DIY melaksanakan kegiatan:
Webinar Kamisan
Sendiparu
Gebrak Kombel IKM
Kagumi Jogja
Area Komunitas Belajar Daring, melalui Radio Edukasi BBGP DIY yang disiarkan setiap Rabu pada pukul 15.00-16.00 WIB adalah:
Kobar Semangat
Sisi Cermat
Kobar Semangat
Gerbang guru penggerak
Dasar Hukum pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 tahun 2022 tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 tahun 2022 tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah.
Berikut ini adalah fasilitas di Unit Layanan Teknis BBPM Jawa Timur, kecuali:
fasilitas disabilitas.
tempat bermain anak, ruang laktasi, ruang konsultasi.
mesin antrian, komputer SKM, dan komputer informasi publik.
Mesin sensor wajah bagi pengunjung.
Dua Tujuan utama pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah:
terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang unggul.
terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
meningkatkan kualitas pelayanan staf dan publik.
mencegah korupsi dan nepotisme.
Kewajiban mengikuti apel pagi dan seirama bagi ASN di BPMP Provinsi NTT ditetapkan melalui:
Keputusan Kepala BPMP Provinsi NTT Nomor 0337/C7.20/KP.04.04/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang disiplin dan sanksi bagi pegawai aparatur sipil negara di BPMP Provinsi NTT
Keputusan Kepala BPMP Provinsi NTT Nomor 0337/C7.20/KP.04.04/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang peraturan yang harus ditaati pegawai aparatur sipil negara di BPMP Provinsi NTT
Keputusan Kepala BPMP Provinsi NTT Nomor 0327/C7.20/KP.04.04/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang disiplin dan sanksi bagi pegawai aparatur sipil negara di BPMP Provinsi NTT.
Keputusan Kepala BPMP Provinsi NTT Nomor 0337/C7.20/KP.04.04/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang kewajiban pegawai aparatur sipil negara di BPMP Provinsi NTT
Berikut ini adalah strategi yang digunakan di BBPMP Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi projek carter PDM, kecuali:
Mengeluarkan edaran Kepala BBPMP Provinsi Jawa Timur tentang pemenuhan projek carter PDM
Sinau bareng BPMP Provinsi Jawa Timur yakni belajar bersama stakeholder dengan menayangkan informasi terbaru dan Sinau bareng Cak Rye yakni pemaparan informasi dari agen perubahan.
Pertemuan rutin dengan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota sebulan sekali
Memaksimalkan peran pengawas satuan pendidikan dalam penyelesaian program-program prioritas Kemendikbudristek.
Apa kepanjangan dari BBPPMPV-BOE?
Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika;
Balai Big Pengembangan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika;
Balai Besar Pengembang Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika.
Badan Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika;
Ada berapa inovasi yang telah dilakukan oleh BBPPMPV-BOE Malang?
6
5
4
3
Ada berapa provinsi binaan BBPPMPV-BOE Malang?
8
9
10
11
BBPPMPV-BOE Malang telah melakukan 5 inovasi layanan, Fast Respond adalah inovasi yang ke….
4
3
2
1
Apa kepanjangan dari SIPP?
Sekilas Informasi Pengendalian & Pengawasan
Sekitar Informasi Pengendalian & Pengawasan
Solutif-Informatif-Pengawasan-Pengendalian
Sistem Integrasi Pengendalian dan Pengawasan
BBGP Provinsi Jawa Timur merupakan penggabungan dari 3 UPT Kemendikbudristek yang ditetapkan dengan Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 yaitu:
BBPMP Jawa Timur, PPPMTK PKn dan IPS Malang, dan BPMTPK Sidoarjo.
PPPMTK PKn dan IPS Malang, BPMP Jawa Timur, BP Paud dan Dikmas Jawa Timur;
PPPMTK PKn dan IPS Malang, BP Paud dan Dikmas Jawa Timur, dan BOE Malang;
PPPMTK PKn dan IPS Malang, BP Paud dan Dikmas Jawa Timur, dan BPMTPK Sidoarjo;
Berikut Tiga Program Prioritas BBGP Jawa Timur kecuali:
Penggerak Merdeka Belajar (PENDEKAR);
Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
Program Sekolah Penggerak (PSP)
Program Guru Penggerak (PGP);
Salah satu Program Inovasi dari BBGP Jawa Timur adalah PENDEKAR mencakup 3 jenis kegiatan utama yaitu, kecuali:
SIDIA (Asesment Digital Berbasis Android).
Si PENDEKAR;
Joglo PENDEKAR;
Widya Krida PENDEKAR;
Dalam menjalankan program Inovasi PENDEKAR. BBGP Jawa Timur menggunakan beberapa strategi implementsi dikenal dengan nama JURUS PENDEKAR. Jumlah JURUS PENDEKAR yang ditetapkan oleh BBGP yaitu:
22 Jurus Pendekar.
21 Jurus Pendekar;
20 Jurus Pendekar;
19 Jurus Pendekar;
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Lembaga, BBGP Jawa Timur bermitra dengan beberapa Lembaga Kemitraan. Salah satu lembaga kemitraan yang berfokus pada teknologi yaitu:
International Non Government ( LSM Internasional) Korea Selatan yaitu ARASO. fokus pengembangan Multimedia;
Cakrawala Nusantara
ANTARA
ILO (International Labour Organization);
