Font size
WorksheetsQuiz Peraturan Perundang-undangan
Total questions: 79
Worksheet time: 26mins
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...
Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah
setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR
Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang
Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah
Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...
untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite
untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas
untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin
untuk diketahui oleh masyarakat umum
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...
Perpres
UU
PP
Perrpu
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...
DPR
Presiden
Panitia Ad Hoc
MPR
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
kaidah negara yang fundamental
sumber hukum tertinggi
sumber dari perundang-undangan
norma dasar dan pertama
Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...
UU dan Perpu
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pemerintah
Kepala pemerintahan di daerah Provinsi adalah...
Gubernur
DPRD
Walikota
Bupati
Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...
UUD 1945
Ketetapan MPR
Undang Undang
Peraturan pemerintah
Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...
Legislatif
Eksekutif
Federatif
Yudikatif
Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan...
Norma
Ketetapan
Keputusan
Peraturan
Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negaa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas ...
Ketuhanan yang maha esa
Kekuasaan belaka
Hukum
Kedaulatan rakyat
Negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang . . . .
Berdasarkan kedaulatan rakyat
Berdasarkan atas kekuasaan pemerintah
Berdasarkan hukum yang ditetapkan pemerintah
Berdasarkan perintah penguasa
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah . . . .
undang-undang
Perda
Perpu
UUD 1945
Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....
Keputusan Presiden
Pancasila
Ketetapan MPR
UUD 1945
Sistem hukum di Indonesia dibuat secara Hirearkis, yang artinya... .
berulang-ulang
bertingkat
sepadan
sederajat
Salah satu ciri dari hukum tertulis adalah, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Di bawah ini yang merupakan pihak berwenang dalam membuat aturan undang-undang di Indonesia adalah... .
lembaga legislatif, dan rakyat
presiden, dan lembaga legislatif
rakyat, dan presiden
lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif
Landasan sosiologis dalam penyusunan aturan undang-undang di Indonesia artinya... .
pembuatan hukum harus mengacu pada nilai-nilai dasar atau yaitu Pancasila
pembuatan hukum harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup masyarakat
undang-undang di Indonesia artinya... .
pembuatan hukum harus mengacu pada nilai-nilai dasar atau yaitu Pancasila
pembuatan hukum harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup masyarakat
pembuatan hukum harus sesuai dengan tata cara hukum yang sudah ditentukan
pembuatan hukum harus berlaku bagi semua orang (Equality Before The Law)
Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam Lembaga Legislatif negara adalah :
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Undang-Undang dibuat oleh... .
Presiden dan Wakil Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden
Pemerintah Daerah
PERPU (Peraturan Pengganti Undang-Undang) hanya dikeluarkan oleh Presiden apabila... .
diperlukan untuk menggantikan sementara
Presiden ingin membuat aturan baru
dalam keadaan baik
negara dalam keadaan genting
Siapa yang memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang di Indonesia?
Pengadilan
Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia memerlukan persetujuan dari... .
Presiden
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah . . . .
Perpu
undang-undang
UUD 1945
Perda
Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .
Perpres
UU
Perpu
Perda
Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau bersama dengan . . . .
Anggota DPR
Menteri yang ditugasi mewakili Presiden
Anggota KPK yang ditugasi Presiden
Mahkamah Konstitusi
Sebuah Peraturan Daerah (Perda) berlaku di . . . .
Seluruh negara
daerah tertentu saja
semua kabupaten
semua provinsi
Hirarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-undang no ....
No. 10 tahun 2011
No. 12 tahun 2011
No. 13 tahun 2011
No, 11 tahun 2011
Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR menempati posisi setelah....
Undang-undang
UUD 1945
Peraturan Pemerintah
Pancasila
Peraturan Pemerintah (PP) disahkan oleh . . . .
Presiden
Menteri
DPR
MPR
Apabila perpu yang dibuat oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut ....
harus dicabut
akan diundangkan
segera disahkan
harus direvisi
Apabila Perpu tidak disetujui dalam sidang untuk dijadikan UU, maka tindakan selanjutnya adalah ....
diabaikan saja
dipertahankan
tidak berlaku lagi
tetap berlaku
Hukum pada hakikatnya adalah kumpulan peraturan yang memuat ...
perintah dan larangan
perintah untuk melaksanakan
pasal-pasal dan ayat-ayat
instruksi dasar tertulis
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan peraturan berikut!
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditunjukkan oleh angka....
2), 1), 5), 7), 3), 6), dan 4)
7), 2), 5), 3), 1), 4), dan 6)
5), 2), 3), 1), 7), 6), dan 4)
2), 5), 1), 3), 7), 6), dan 4)
1), 2), 5), 3), 6), 4), dan 7)
Tata urutan peraturan perundangan undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang undangan memiliki hierarki/ tingkatan, yang dimaksud Hierarki adalah ...
Peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya
Peraturan dibawah harus sejalan dan tidak boleh melanggar peraturan diatasnya
Peraturan dibawah mendasari peraturan diatasnya
Peraturan dibawah hanya mematuhi peraturan menguntungkan
Norma yang paling tinggi di dalam piramida hukum disebut ....
grundnorm
grundgezets
grondwet
grondrecht
Lembaga yang berhak menguji Undang-undang apakah bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak bertentangan adalah ... .
Mahkamah Agung
Pengadilan Tinggi Negeri
Pengadilan Agama
Pengadilan Negeri
Mahkamah Konstitusi
Peraturan yang dibentuk untuk menjalankan UUD adalah..
Peraturan Presiden
Peraturan pemerintah
Peraturan menteri
Undang-undang
Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..
Peraturan Presiden
Peraturan pemerintah
UUD 1945
Undang-undang/PERPU
TAP MPR
Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah...
Peraturan daerah
Keputusan presiden
Undang-undang
Peraturan pemerintah
Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...
Peraturan Pemerintah
pembukaan UUD 1945
Kepres
perundang-undangan
Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...
1, 2, 3
2, 3, 4
3, 4, 5
1, 3, 5
Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....
Pancasila
Ketetapan MPR
UUD 1945
Keputusan Presiden
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...
enam kali
tiga kali
empat kali
lima kali
K E T E T A P A N M P R ditetapkan oleh
DPRD
Gubernur
MPR
Presiden
P E R A T U R A N P E M E R I N T A H P E N G G A N T I U N D A N G - U N D A N G dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan
MPR
Presiden
Gubernur
DPRD
Peraturan perundang-undangan bersifat sosiologis, mengandung pengertian bahwa peraturan tersebut memiliki...
Landasan yang sesuai dengan keyakinan umum dan kesadaran masyarakat
adanya landasan hukum
peraturan dapat dikaji ulang
bersifat mengikat
Fungsi perundang-undangan adalah ...
sebagai tatanan hukum paling dasar
sebagai pengganti UUD 1945
sebagai sumber segala sumber hukum
menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945
Penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada landasan ...
yuridis, konstituan, historis
sosiologis dan humanis
filosofis, fundamental
yuridis, sosiologis, filosofis
UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang ....
wilayah NKRI
tata urutan perundang-undangan
pembagian kekuasaan pemerintahan
pengangkatan anggota majelis hakim
Alur pembuatan Undang-Undang mencakup tahapan ....
penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan
perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pengundangan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan
Menurut Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011, Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal berikut, kecuali ....
pengesahan perjanjian internasional tertentu
perintah dari Presiden
pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat
Waktu pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang adalah ....
40 hari
100 hari
60 hari
80 hari
Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai materi yang sama, maka ....
Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Presiden dibahas dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan
Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Presiden dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dibahas bersama-sama
Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dibahas dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan
Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Presiden dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR langsung disahkan
Pengambilan keputusan tentang suatu Rancangan Undang-Undang dilakukan ....
Dalam pembicaraan tingkat II berupa rapat paripurna
Dalam pembicaraan tingkat I berupa rapat paripurna
Dalam pembicaraan tingkat I berupa rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus
Dalam pembicaraan tingkat II berupa rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus
Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam ....
Program Legislasi Nasional
Program DPR
Program Presiden
Program Pembangunan Nasional
Langkah pertama dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia adalah:
C. Penetapan oleh Mahkamah Konstitusi
A. Pengesahan oleh Presiden
D. Pengajuan RUU oleh Presiden atau DPR
B. Pembahasan di DPR
Undang di Indonesia adalah:
C. Penetapan oleh Mahkamah Konstitusi
A. Pengesahan oleh Presiden
D. Pengajuan RUU oleh Presiden atau DPR
B. Pembahasan di DPR
Setelah rancangan undang-undang disetujui oleh DPR dan Presiden, tahap selanjutnya adalah:
C. Pengesahan oleh Presiden
B. Penetapan oleh Mahkamah Agung
D. Penyusunan oleh kementerian terkait
A. Uji publik
Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD harus berkaitan dengan:
D. Pendidikan nasional
C. Otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam
A. Perdagangan internasional
B. Hubungan luar negeri
Apabila Presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang dalam jangka waktu 30 hari, maka:
RUU tersebut dianggap batal
RUU tersebut diserahkan ke Mahkamah Konstitusi
RUU tersebut otomatis menjadi undang-undang
RUU tersebut harus dibahas ulang
Jika terjadi perbedaan pandangan antara DPR dan Presiden mengenai RUU, langkah selanjutnya adalah:
C. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk menyelesaikan perbedaan
D. Pengajuan ke Mahkamah Konstitusi
A. Pengajuan ke Mahkamah Agung
B. Pengembalian RUU kepada DPR
Sebutkan tahapan pertama dalam pembuatan undang-undang!
Pembahasan RUU di DPR
Penyusunan Naskah Akademik
Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Pengundangan Undang-Undang
Apa itu RUU dan bagaimana prosesnya?
RUU adalah usulan peraturan yang diajukan untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.
RUU adalah undang-undang yang sudah disahkan.
RUU hanya berlaku di tingkat daerah.
RUU adalah dokumen yang tidak perlu dibahas.
Sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU!
Hanya DPR saja
Pemerintah, DPR, masyarakat, dan ahli.
DPR dan media
Pemerintah dan swasta
Apa yang dimaksud dengan pengesahan undang-undang?
Proses untuk menghapus undang-undang yang sudah ada.
Proses formal untuk menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang sah.
Kegiatan untuk merancang undang-undang baru tanpa persetujuan.
Sebuah acara publik untuk membahas undang-undang yang tidak resmi.
Sebutkan langkah-langkah setelah undang-undang disahkan!
Pengundian suara
Penyusunan rancangan undang-undang
1. Pengundangan, 2. Penyampaian publik, 3. Implementasi, 4. Sosialisasi, 5. Pengawasan.
Pengesahan oleh presiden
Apa pentingnya sosialisasi undang-undang kepada masyarakat?
Untuk mengurangi jumlah undang-undang yang ada.
Supaya masyarakat bisa mengabaikan peraturan yang ada.
Penting untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kepatuhan masyarakat.
Agar masyarakat tidak perlu mematuhi hukum.
Apa perbedaan antara undang-undang dan peraturan pemerintah?
Perbedaannya terletak pada bahasa yang digunakan
Perbedaannya terletak pada pembuatannya dan kekuatan hukumnya.
Perbedaannya terletak pada warna yang digunakan
Perbedaannya terletak pada panjangnya
Apa yang dimaksud dengan peraturan pemerintah?
Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh swasta untuk mengatur pelaksanaan undang-undang
Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengatur kebijakan pemerintah
Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang
Bagaimana proses pembuatan undang-undang di Indonesia?
Melalui proses pemilihan umum yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia.
Melalui proses legislasi yang melibatkan DPR dan disetujui oleh Presiden.
Melalui proses negosiasi antara partai politik di DPR.
Melalui proses pengesahan oleh Mahkamah Konstitusi.
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi ...
Bab 1 pasal 2 ayat 2
Bab 3 pasal 5 ayat 1
Pasal 28 A - 28 J
Bab 2 pasal 3 ayat 1
Landasan Yuridis dalam penyusunan aturan undang-undang merupakan landasan dari sisi.. .
sosiologi
filosofi
hukum
peraturan
Landasan sosiologis dalam penyusunan aturan undang-undang di Indonesia artinya... .
pembuatan hukum harus berlaku bagi semua orang (Equality Before The Law)
pembuatan hukum harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup masyarakat
pembuatan hukum harus mengacu pada nilai-nilai dasar atau yaitu Pancasila
pembuatan hukum harus sesuai dengan tata cara hukum yang sudah ditentukan
Di bawah ini yang termasuk ke landasan-landasan dalam penyusunan undang-undang di Indonesia adalah... .
landasan UUDKM 2015
landasan kesatuan
landasan filosofis
landasan negara
Apa perbedaan antara peraturan daerah dan peraturan nasional?
Peraturan daerah mengatur urusan lokal, sedangkan peraturan nasional mengatur seluruh wilayah negara.
Peraturan daerah berlaku di seluruh negara, sedangkan peraturan nasional hanya untuk daerah tertentu.
Peraturan daerah dan peraturan nasional memiliki kekuatan hukum yang sama.
Peraturan daerah hanya mengatur masalah ekonomi, sedangkan peraturan nasional mengatur semua aspek kehidupan.
Sebutkan contoh peraturan daerah yang ada di Indonesia!
Perda tentang Pembangunan Infrastruktur
Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
Contoh peraturan daerah: Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perda tentang Pengelolaan Sampah, Perda tentang Penanggulangan Bencana.
Perda tentang Pendidikan Dasar
Apa peran serta masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah?
Masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan dan aspirasi dalam pembuatan peraturan daerah.
Peraturan daerah dibuat tanpa melibatkan masyarakat.
Masyarakat tidak memiliki hak untuk memberikan masukan.
Masyarakat hanya dapat mengajukan protes setelah peraturan dibuat.
