To sell weapons to the Indonesian military

To exploit the country's resources

To establish a new government

To liberate the country from Japanese occupation

Masyarakat pribumi sangat senang dan antusias menyambut kedatangan Sekutu

Reaksi masyarakat pribumi terhadap kedatangan Sekutu di Indonesia bervariasi, ada yang menyambut baik sebagai pembebas dari pendudukan Jepang, namun ada pula yang curiga terhadap niat mereka dan melihat mereka sebagai kolonialis baru potensial.

Masyarakat pribumi merasa terancam dan langsung memberontak melawan Sekutu

Masyarakat pribumi tidak peduli dengan kedatangan Sekutu

Kedatangan Sekutu tidak memiliki dampak ekonomi di Indonesia

Kedatangan Sekutu mengakhiri pendudukan Jepang dan memulihkan pemerintahan kolonial Belanda, yang berdampak pada perdagangan, pertanian, dan infrastruktur.

Kedatangan Sekutu menyebabkan penurunan perdagangan dan investasi di Indonesia

Kedatangan Sekutu menyebabkan peningkatan produksi pertanian dan industri di Indonesia

Ya, perlawanan terhadap kedatangan Sekutu di Indonesia dipimpin oleh pasukan Belanda

Ya, ada perlawanan terhadap kedatangan Sekutu di Indonesia. Perlawanan tersebut dipimpin oleh berbagai kelompok, termasuk Nasionalis Indonesia dan pasukan Jepang.

Tidak, perlawanan terhadap kedatangan Sekutu di Indonesia dipimpin oleh pasukan Inggris

Tidak, tidak ada perlawanan terhadap kedatangan Sekutu di Indonesia

Insiden dipicu oleh tindakan Belanda yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai warga.

Menimbulkan konflik dengan negara-negara tetangga

Pasukan NICA yang membonceng pasukan Sekutu mempersenjatai para tawanan perang Jepang.

Membuat Indonesia semakin terisolasi di dunia internasional

melakukan serangan secara terbuka

Membawa masalah Indonesia ke Dewan PBB

melucuti semua tentara sekutu yang ada di Indonesia

merampas semua senajata sekutu

sikap AFNEI yang sewenang-wenang terhadap rakyat

tentara sekutu yang sering mengadakan provokasi dan NICA yang ingin kembali menjajah Indonesia

NICA membantu AFNEI untuk melucuti tentara Jepang

adanya pidato Ratu Wilhelmina tentang konsepsi kenegaraan Belanda

NICA dan Sekutu ingin kembali menjajah Indonesia

Perjuangan fisik

Peningkatan taraf hidup rakyat

Memecah belah kekuatan musuh

Pembentukan angkatan perang yang kuat

Perjuangan bersenjata dan diplomasi

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pertempuran Surabaya

Konferensi Meja Bundar

Penandatanganan Perjanjian Linggarjati

Karena kemerdekaan dan integritas NKRI tidak penting bagi bangsa Indonesia

Karena kemerdekaan dan integritas NKRI merupakan landasan bagi keberlangsungan bangsa Indonesia, melindungi kedaulatan negara dari ancaman eksternal dan internal serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Karena kemerdekaan dan integritas NKRI hanya penting bagi sebagian kecil masyarakat Indonesia

Karena kemerdekaan dan integritas NKRI tidak berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia

mengobarkan semangat cinta tanah air untuk melawan Sekutu

menanamkan nilai-nilai cinta damai dalam perjuangannya

mengajarkan sikap rela berkorban demi kemerdekaan bangsa

menerapkan sikap saling menghargai dalam perjuangan

Semua jawaban benar

Penguatan identitas nasional Indonesia

Terjadinya ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat

Peningkatan kerjasama antara rakyat dan Sekutu

Dengan melakukan perlawanan bersenjata

Semua jawaban benar

Melalui diplomasi dan negosiasi

Dengan membentuk aliansi dengan negara lain

Maklumat Wakil Presiden Nomor X 16 Oktober 1945

Maklumat Pemerintah 3 November 1945

Maklumat Pemerintah 14 November 1945

operubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi pemerintahan parlementer

mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli

situasi keamanan di Jakarta yang semakin memburuk

adanya ancaman aksi teror yang mengancam keselamatan pimpinan negara

penguasaan tempat - tempat strategis oleh Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia

ancaman dari tentara Jepang terhadap keselamatan pimpinan negara

adanya teror dari bekas tawanan Jepang yang mengancam keselamatan masyarakat

Republik Indonesia Serikat

Pemerintah Darurat Republik Indonesia

Republik Perwakilan Sumatera Barat

Pemerintah Sementara RI

Pemerintahan Syafryddin Prawiranegara

menggunakan UUDS 1950

Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara

kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen

terjadi jatuh bangun 7 kabinet dalam kurun waktu 9 tahun

dibentuk DPAS untuk membantu tugas Presiden

adanya sistem Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional

menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia

Indonesia masuk PBB tanggal 28 September 1950

Berlangsung perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

melakanakan Konferensi Asia Afrika

bantuan kredit yang diberikan kepada pengusaha diselewengkan dan tidak tepat sasaran

terbiasa mendapatkan dukungan finansial sehingga mereka tidak memiliki kesadaran untuk mengembangkan usahanya

kecurangan dari pengusaha nonbumiputera hanya memanfaatkan pengusaha bumi putera untuk mendapatkan bantuan modal kredit

terjadi guncangan ekonomi di beberapa negara asing

pengusaha pasar oleh beberapa perusahaan asing yang menyulitkan perkembangan dari penguasaha bumiputera

Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran

Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat

terjadi peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara (Deli).

Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Hal ini disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang

Natsir

Sukiman

Wilopo

Ali Sastroamidjojo I

Burhanuddin

Kerjasama tersebut bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif

Kabinet Sukiman tidak sependapat dengan partai yang lain

Kerjasama tersebut menunjukkan Indonesia condong ke Blok Timur

Kerjasama tersebut banyak menguntungkan pihak Amerika Serikat

kerjasama tersebut hanya untuk kepentingan partai pendukung Sukiman

konflik antara militer dan pemerintahan

konflik perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara

perdebatan tentang hasil perjanjian Renville

pemerintahan tandingan yang dibuat di luar Jawa

masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan

Burhanuddin Harahap

Mohammad Hatta

Amir Syarifuddin

Ali Sastroamidjojo

Natsir

DI/TII

APRA

Andi Aziz

RMS

PRRI/Permest

Natsir

Sukiman

Burhanuddin Harahap

Djuanda

Ali Sastroamidjojo II

DPAS

DPR

Konstituante

KNIP

Badan Legislatif

mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru

masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi

politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif

Normalisasi keadaan Republik Indonesia

Ali Sastroamidjojo I

Ali Sastroamidjojo II

Burhanuddin

Djuanda

Wilopo

pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota- anggota DPRD.

mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat

pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif

melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika

menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika

banyaknya kelompok Cina yang mengambil alih perusahaan - perusahaan asing Belanda saat dinasionalisasi

kecemburuan terhadap kebijakan pemerintah yang mengistimewakan pengusaha - pengusaha Cina

sejak masa pergerakan nasioanl, hubungan antara pengusaha pribumi Tionghoa selalu tidak harmonis karena persaingan

orang - orang Cina melakukan provokasi dalam kegiatan perdagangan

orang - orang Cina mengambil keuntungan besar dari hasil penjualan

Berasal dari kalangan sipil dan militer

Merupakan hasil koalisi dari berbagai partai politik

Didukung oleh para menteri yang dianggap ahli di bidangnya

Perdana menterinya berasal dari partai politik

Anggota kabinet berasal dari penunjukan formatur

Para pemimpin dapat berindak sewenang-wenang

Masyarakat tidak mempunyai jaminan untuk hidup sejahtera

Sistem Demokrasi Pancasila dapat berjalan dengan baik

Kepentingan golongan lebih diutamakan daripada nasional

Hak kebebasan berpendapat sangat dibatasi pemerintah

Demokrasi Parlementer

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Terbuka

Demokrasi Presidensial

Demokrasi Terpimpin

Program kerja kabinet kurang sesuai dengan keadaan Indonesia pada waktu itu

Program yang dicanangkan setiap kabinet sering mendapat penolakan rakyat

Adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak lain

adanya perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang tidak pernah terselesaikan dengan baik

Rakyat tidak percaya dengan kabinet tersebut

membentuk Dewan Nasional

normalisasi keadaan Republik Indonesia

melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB

mempergiat / mempercepat proses pembangunan

berhasil mengembalikan Irian Barat

dianggap selesai menjalankan tugasnya

dikeluarkannya Dekrit Presiden

mossi tidak percaya dari masyarakat

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden pada tanggal 14 Maret 1957.

sistem ekonomi Gunting Syafruddin

Nasionalisasi De javashe Bank

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem Ekonomi Ali-Baba

Persaingan Finansial ekonomi (Finek)

Bank Sentral

Bank Indonesia

Bank Internasional

Bank Tabungan Negara

Bank Rakyat Indonesia

Syafruddin Prawiranegara

Sumitro Joyohadikusumo

Iskaq Cokrohadisuryo

Burhanuddin harahap

Ir. Juanda

gunting Syafruddin

nasionalisasi de Javasche Bank

gerakan benteng

Munaf

Ali Baba

meningkatkan ekspor agar pendapatan pemerintah meningkat

memajukan pengusaha nonpribumi

menekan sedikit mengkir impor

meningkatkan kerja sama antara pengusaha pribumi dan nonpribumi untuk emajukan ekonomi Indonesia

memberikan bantuan ekonomi kepada Ali (pengusaha pribumi) dari Baba (non pribumi)

demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

demokrasi yang segala keputusan berada di tangan pemimpin

demokrasi yang dipimpin oleh rakyat

demokrasi yang dijiwai nilai - nilai Pancasila

demokrasi kekuasaan ditangan rakyat

OLDEFO

USDEK

NEFO

MANIKEBU

NASAKOM

Penolakan DPR atas Rencana Anggaran Belanja Negara yang diajukan pemerintah

Anggota DPR terindikasi sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia

Pembentukan DPR-GR

Penolakan DPR untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum

Terbentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementar

upaya Soekarno mendekatkan diri pada blok Barat

langkah bangsa Indonesia menyamai kekuatan Blok Barat dan Blok Timur

respon atas terjadinya Perang dingin yang dianggap mengganggu bangsa Indonesia

cara bangsa Indonesia menjauhkan diri dari pengaruh komunisme

unsur menerangi jalan negara-negara Nefo

Terbentuknya Poros Jakarta–Peking menunjukkan Indonesia memihak blok Timur

Menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan KAA di Bandung, Jawa Barat

Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian di daerah konflik

Membantu Timor-Timur meraih kemerdekaan

Melakukan konfrontasi dengan Malaysia

Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Pembentukan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Pembangunan Proyek Mercusuar

Proyek Poros Jakarta Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang

Politik Mercusuar

Nasionalisasi ekonomi

Dekrasi Ekonomi

Sistem Ekonomi Etatisme

Ekonomi Terpimpin