WorksheetsPos Tes Hukum Kontrak Kerja Konstruksi
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Dalam kontrak kerja konstruksi, prinsip “kontrak menjadi undang-undang bagi para pihak” merujuk pada asas.........
Itikad Baik
Konsensualisme
Kepastian Hukum
Kebebasan Berkontrak
Dokumen kontrak yang berisi ketentuan tentang jangka waktu pelaksanaan, denda keterlambatan, dan mekanisme pembayaran adalah:
Spesifikasi Teknis
Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Gambar Rencana
Daftar Kuantitas dan Harga
Salah satu akibat hukum dari tidak adanya gambar rencana dalam kontrak konstruksi adalah:
Penyedia dapat langsung mengganti jenis pekerjaan
Kontrak menjadi batal demi hukum
Kontrak tetap sah tapi sulit dipertanggungjawabkan secara teknis
Kontrak harus dinegosiasi ulang
Kontrak dapat dikategorikan sebagai cacat substansi apabila......
Penyedia belum memiliki pengalaman
Kontrak tidak ditandatangani kepala daerah
Dokumen pendukung tidak sesuai hasil tender
Dokumen kontrak terlalu panjang
Dalam pengendalian pelaksanaan kontrak, alat utama yang digunakan untuk memantau progres fisik proyek adalah...............
Berita acara pembayaran
Daftar kuantitas dan harga
Kurva-S dan laporan mingguan
Jadwal audit internal
Kontrak kerja konstruksi yang penyedia bertanggung jawab dari desain hingga siap digunakan disebut........
Kontrak Harga Satuan
Design and Build
Lumsum
Turnkey
Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa secara musyawarah, mediasi, atau arbitrase diatur dalam..........
UU 2 Tahun 2017
Perpres 46 Tahun 2025
Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021
Semua benar
Jenis kontrak yang pembayarannya didasarkan pada hasil atau performa disebut......
Kontrak Gabungan
Kontrak Berbasis Kinerja
Kontrak Tahun Jamak
Kontrak Payung
Salah satu alasan pengadaan konstruksi harus dilakukan melalui mekanisme tender adalah...........
Agar cepat selesai
Untuk memilih penyedia dari luar negeri
Untuk menjamin prinsip persaingan sehat dan akuntabilitas
Agar mudah diawasi oleh kepala daerah
Kewajiban penyedia menyusun Rencana Mutu Pelaksanaan Konstruksi (RMPK) dan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) diatur dalam.........
Permen PUPR No. 10 Tahun 2021
Permen PUPR No. 14 Tahun 2020
UU 2 Tahun 2017
Perpres 16 Tahun 2018
Sertifikat kompetensi PPK diperlukan untuk.....
Meningkatkan tunjangan jabatan
Mengikuti pelatihan teknis
Menjamin pelaksanaan pengadaan sesuai aturan dan kompleksitas pekerjaan
Mewakili kepala daerah menandatangani kontrak
Salah satu syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata adalah.........
Disetujui oleh BPK
Harga harus pasti
Objek yang jelas
Pengesahan dari DPRD
Dalam pengadaan jasa konstruksi, siapa yang paling bertanggung jawab atas isi dan kelengkapan dokumen kontrak?
PA/KPA
PPTK
Pokja Pemilihan
PPK
Suatu proyek dimulai tanpa adanya RMPK dan RKK, dan setelah 2 bulan, terjadi kecelakaan kerja ringan. Apa pelanggaran utama yang terjadi?
Penyedia tidak menggunakan alat berat
PPK tidak memantau cuaca
Tidak adanya rencana keselamatan yang seharusnya dilampirkan sejak awal pelaksanaan
Gambar rencana tidak tersedia
Dalam pelaksanaan proyek irigasi, penyedia melakukan pekerjaan 20% di bawah standar kualitas. Namun, kontrak tidak mencantumkan metode pengujian mutu. Apa akibatnya?
Penyedia dapat dikenai denda langsung
PPK dapat menyuruh ulang pekerjaan tanpa dasar
PPK kesulitan membuktikan wanprestasi
Pokja harus mengganti kontrak
Sebuah proyek tahun jamak gagal selesai karena keterlambatan pembebasan lahan. Namun, denda dijatuhkan ke penyedia. Apa kesalahan dari pengguna jasa?
Tidak memberikan SPK tepat waktu
Tidak mencantumkan ketentuan force majeure atau deviasi lahan dalam kontrak
Tidak menunjuk Pokja profesional
Tidak melakukan audit BPKP
Penyedia proyek gedung menggunakan material di luar spesifikasi. Ia berdalih karena spesifikasi di dokumen tidak detail. Apa akar masalahnya?
Kesalahan tender ulang
Tidak adanya gambar kerja dan detail teknis dalam dokumen kontrak
Kesalahan perencanaan anggaran
Tidak dibuat berita acara kemajuan
Kontrak mencantumkan 180 hari kerja, tetapi PPK tidak pernah mengeluarkan teguran meskipun progres tertinggal. Siapa yang berisiko dalam audit?
Penyedia
PPK
Pokja
Kepala Daerah
Dalam review BPK ditemukan bahwa tidak ada perjanjian kontrak tahun jamak yang disetujui Menteri PU. Apa implikasinya?
Tidak ada
Kontrak tetap sah
Potensi temuan dan pelanggaran Perpres 16/2018 Pasal 27
Hanya administrasi
Dalam proses pengadaan, terjadi perubahan total nilai kontrak setelah evaluasi penawaran, tanpa pemberitahuan ke penyedia. Apa bentuk pelanggarannya?
Koreksi aritmatik
Manipulasi teknis
Perubahan hasil evaluasi tanpa persetujuan
Pelanggaran etika pengadaan dan transparansi
