WorksheetsTryout PTP J5
Total questions: 60
Worksheet time: 30mins
Name
Class
Date
1.
Kegiatan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel industri oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), serta penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah:
a)
Pemrosesan transaksi pembayaran
b)
Pemrosesan KliringF
c)
Pengelolaan pembayaran di publik area
d)
Credit Card
2.
. . . . merupakan salah satu dokumen yang wajib dilengkapi untuk memproses permohonan calon pengguna sistem pembayaran ritel industri:
a)
Bukti kepemilikan kendaraan bermotor
b)
Kartu BPJS kesehatan
c)
KTP/Paspor/KITAS/KITAP (WNA)
d)
Akte Kelahiran
3.
EDC biasanya digunakan untuk melakukan suatu transaksi dengan menggunakan. . .
a)
Kartu debet atau kartu kredit
b)
Kartu alumni
c)
Coupon
d)
eChannel
4.
QRIS yang digunakan untuk sarana transportasi massal, misalnya MRT dan LRT menggunakan
a)
Metode Merchant Prented Mode (MPM)
b)
Metode Customer Presented Mode (CPM)
c)
QRIS statis dan CPM
d)
QRIS dinamis dan MPM
5.
Terkait dengan definisi risiko, pernyataan di bawah ini yang benar adalah:
a)
Risiko adalah kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu.
b)
Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events).
c)
Risiko adalah peluang yang hilang akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu
d)
Risiko adalah keuntungan yang hilang akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu
6.
Berikut di bawah ini beberapa cara/keadaan dalam menggunakan telepon seluler/internet yang dapat menimbulkan masalah, kecuali:
a)
Menggunakan WIFI Umum
b)
Menggunakan VPN Gratis
c)
Menggunakan Jaringan dan device pribadi.
d)
Pinjam Hand Phone mertua
7.
Pihak yang menyelenggarakan infrastruktur sebagai sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan dana bagi kepentingan anggotanya, adalah.
a)
Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)
b)
Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP)
c)
Penyelenggara Penunjang (PP)
d)
Pengguna sistem pembayaran ritel industri
8.
Dokumen minimum yang di persyaratkan bagi calon pengguna yaitu :
a)
KTP/Pasport yang masih berlaku bagi calon pengguna sistem pembayaran;
b)
NPWP istri/suami calon pengguna sistem pembayaran;
c)
Dokumen pendukung seperti dokumen finansial calon pengguna sistem pembayaran (Rekening Koran, Tabungan 3 bulan terakhir);
d)
KTP/Pasport yang masih berlaku bagi calon pengguna dan dokumen pendukungnya.
9.
Yang tidak termasuk dalam tindak lanjut dari persetujuan calon pengguan SP ritel antara lain :
a)
Bank atau LSB akan mengeluarkan kartu kredit /debit yang akan digunakan untuk bertransaksi.
b)
Pencetakan PIN kartu kredit/debit dilakukan bersamaan dengan proses cetak kartu kredit/debit dgn menggunakan mesin yang berbeda yakni mesin pencetak PIN
c)
Proses pengiriman kartu kredit/debit secara umum memerlukan waktu antara 3 s.d 14 hari kerja menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga.
d)
Diproses sesuai dokumen kelengkapan
10.
Yang dimaksud dengan kanal pembayaran adalah :
a)
ATM, EDC, QRIS.
b)
ATM dan kartu debit
c)
EDC dan Kartu Kredit
d)
QRIS dan QR Code
11.
Verifikasi kelayakan calon pengguna dilakukan antara lain :
a)
Verifikasi identitas nasabah berdasarkan KTP ke data Kecamatan.
b)
Verifikasi data via telepon atau video call serta pemeriksaan fisik / lapangan seperti pemeriksaan alamat rumah dan lainnya.
c)
Lolos verifikasi persyaratan pendapatan minimum yang disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia terkait minimum penghasilan.
d)
Verifikasi data via telepon tanpa perlu peninjauan lokasi.
12.
Berikut adalah hal yang dilakukan untuk memberikan rekomendasi atau kondisi tertentu bagi calon pengguna system pembayaran ritel antara lain :
a)
NPWP menggunakan (NPWP istri/suami)
b)
Adanya tunggakan (OJK/SLIK) dibuktikan dengan surat keterangan lunas.
c)
Kondisi scoring di bawah batas batas scoring yang diharuskan atau berada di borderline.
d)
Diproses sesuai kelengkapan dokumen.
13.
Yang tidak termasuk penyebab perubahan fasilitas data pengguna :
a)
Peningkatan keamanan teknologi spt pengenalan wajah atau sidik jari untuk otentikasi pengguna.
b)
integrasi dengan sistem lain (missal sistem kliring atau sistem antar bank).
c)
Perubahan regulasi atau kebijakan (capping nominal)
d)
Adanya tunggakan berdasarkan data (OJK/SLIK).
14.
Tata cara menganalisis perubahan fasilitas pengguna kecuali :
a)
Pengelolaan dan analisa fraud yang dapat mendeteksi fraud pada tingkat akun, aktivitas jaringan dan transaksi.
b)
Mengidentifikasi rekomendasi dari pihak terkait, penyelenggara sistem pembayaran atau regulator.
c)
Menyetujui rekomendasi perubahan yang diajukan,
d)
Menganalisis dampak dari perubahan tersebut..
15.
Tata cara menganalisa data historis dilakukan dengan cara :
a)
Mengidentifikasi data historis penyalahgunaan fasilitas yang telah tercatat dalam sistem.
b)
Mengumpulkan seluruh data historis penyalahgunaan fasilitas.
c)
Melakukan pengolahan data untuk menganalisis pola yang muncul dari data historis penyalahgunaan fasilitas.
d)
Mengidentifikasi data historis dan melakukan pengolahan data.
16.
Modus operansi kejahatan yang dilakukan melalui mesin ATM, antara lain :
a)
Skimming.
b)
Phising
c)
Meminta OTP
d)
Memberi pengumunan ATM Rusak
17.
Modus operandi kejahatan yang dilakukan melalui QRIS, antara lain :
a)
QRIS asli tapi palsu (aspal)
b)
Skimming
c)
Phising
d)
Meminta OTP
18.
Mitigasi risiko dari modus operandi kejahatan, antara lain :
a)
Edukasi Nasabah
b)
Memasang pengumunan mengenai Fraud
c)
Menggunakan iklan
d)
Survey nasabah
19.
Perubahan fasilitas pengguna, wajib dilakukan :
a)
Dokumentasi
b)
Analisa historis
c)
Diputuskan oleh pemegang kewenangan
d)
Disampaikan kepada pengguna apabila ditolak
20.
Aspek kritis dalam mencegah penyalahgunaan fasilitas pengguna :
a)
Ketepatan dalam menganalisis rekomendasi perubahan fasilitas pengguna
b)
Ketelitian dalam membuat rekomendasi.
c)
Disiplin sesuai peraturan
d)
Banyaknya data yang akan diolah.
21.
Yang dimaksud dengan kliring adalah :
a)
Penyelesaian hak dan kewajiban,
b)
Penyelesaian hak dan kewajiban antar penyelenggara dengan peserta,
c)
Penyelesaian hak dan kewajiban antar penyelenggara
d)
Perhitungan hak dan kewajiban antar peserta
22.
Tata cara memverifikasi data transaksi adalah kecuali :
a)
Penyiapan laporan,
b)
Identifikasi kelengkapan dan kebenaran,
c)
Pengecekan format laporan
d)
Verifikasi data pembayaran.
23.
Tata cara memproses batch kliring adalah :
a)
Mempersiapkan data hasil transaksi,
b)
Melakukan verifikasi,
c)
Melakukan penyelesaian akhir
d)
Mempersiapkan data hasil transaksi dan melakukan verifikasi.
24.
Operasional kliring adalah proses yang dilakukan setelah terjadinya :
a)
Transaksi pembayaran,
b)
Rekonsiliasi,
c)
Perhitungan hak dan kewajiban
d)
Penyelesaian akhir (setelmen)
25.
Kliring dalam ritel industri merupakan perhitungan hak dan kewajiban
a)
Antara anggota PJP
b)
Antara anggota PIP
c)
Antara anggota PJP dan PIP
d)
Antara anggota PP
26.
Proses kliring terjadi karena :
a)
Transaksi off-us
b)
Transaksi of-us
c)
Transaksi on-us
d)
Transaksi out of-us
27.
PIP akan mendebit/menagih bank anggotanya apabila :
a)
Kewajiban < hak
b)
Hak > kewajiban
c)
Hak < kewajiban
d)
Hak = Kewajiban
28.
Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) adalah :
a)
Bank / LSB yang menyediakan jasa transaksi pembayaran
b)
Penyelenggara infrastruktur pembayaran
c)
Bank / LSB yang bekerjasama dengan PJP lain dan PIP
d)
Pemegang instrument pembayaran ritel industri
29.
Aktivitas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dalam payment initiation :
a)
Menyediakan informasi sumber dana
b)
Meneruskan informasi atas persetujuan pengguna
c)
Penerusan transaksi pembayaran
d)
Penatausahaan akun sumber dana
30.
Proses otorisasi adalah proses :
a)
Otentikasi, verifikasi, validasi, ketersediaan dana.
b)
Otentikasi, validasi, verifikasi, ketersediaan dana.
c)
Validasi, verifikasi, otentikasi, ketersediaan dana.
d)
Validasi, otentikasi, verifikasi, ketersediaan dana.
31.
Yang dimaksud dengan setelmen adalah :
a)
perhitungan hak dan kewajiban,
b)
perhitungan hak dan kewajiban antar penyelenggara dengan peserta,
c)
perhitungan hak dan kewajiban antar penyelenggara
d)
penyelesaian hak dan kewajiban antar peserta
32.
Berikut adalah hal yang dilakukan dalam memverifikasi layanan setelmen, kecuali :
a)
Memeriksa laporan harian,
b)
Verifikasi terhadap data transaksi,
c)
Pengecekan format laporan dan menindaklanjuti,
d)
Melakukan pembatalan transaksi setelmen.
33.
Tanggal Valuta pembayaran setelmen transaksi ritel diantara para pihak (Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, Merchant, E-Commerce) wajib dilakukan pada :
a)
Same Day value
b)
(satu) hari kerja kemudian
c)
2 (dua) hari kerja kemudian
d)
Sesuai kesepakatan para pihak
34.
Langkah langkah dalam melakukan otorisasi pembukuan transaksi parta pihak :
a)
Memantau aktivitas transaksi, Identifikasi, Otorisasi Transaksi, Pembukuan transaksi.
b)
Identifikasi, Memantau aktivitas transaksi, otorisasi Transaksi, Pembukuan transaksi.
c)
Identifikasi, Otorisasi transaksi, Memantau aktivitas transaksi, Pembukuan transaksi.
d)
Pembukuan transaksi, Memantau aktivitas transaksi, otorisasi Transaksi, Pembukuan transaksi.
35.
Bila terjadi perbedaan pada Setelmen langkah yang harus dilakukan adalah ?
a)
Membuat laporan ke Kepolisian
b)
Memtusukan hubungan kerjasama
c)
Mencari solusi bersama
d)
Diabaikan saja nanti akan selesai sendiri
36.
Tatacara memeriksa kecukupan saldo rekening setelmen ….
a)
Petugas memverifikasi data terkait dengan kecukupan dana saldo rekening setelmen
b)
Memeriksa keakuratan data transaksi Pembayaran
c)
Memastikan kecukupan saldo rekening setelmen atas dasar perintah supervisor
d)
Memastikan kecukupan dana rek setelmen atas dasar instruksi nasabah
37.
Yang tidak termasuk proses Setelmen meliputi :
a)
Pengiriman instruksi pembayaran
b)
Pemrosesan instruksi pembayaran
c)
Penyelesaian pembayaran antara bank yang terlibat
d)
Rekonsiliasi instruksi pembayaran
38.
Proses pendebetan dan pengkreditan rekening para pihak yang terkait dengan transaksi ritel Industri dilakukan di PIP Prima berdasarkan :
a)
Hasil Perhitungan Netto batch kliring
b)
Laporan Penyelenggaran Sytem Pembayaran
c)
Laporan dari Penyedia Jasa
d)
Laporan dari Merchant/E-Commerce
39.
Prinsip melakukan Setelmen transaksi Ritel Industri :
a)
Pada hari yang telah ditentukan
b)
Bersifat Final dan tidak dapat dibatalkan
c)
Merchant wajib memenuhi spesifikasi tertentu
d)
Setelmen diselenggarakan oleh Penyedia Jasa Pembayaran
40.
Tatacara memeriksa kecukupan saldo rekening setelmen ….
a)
Petugas memverifikasi data terkait dengan kecukupan dana saldo rekening setelmen
b)
Memeriksa keakuratan data transaksi Pembayaran
c)
Memastikan kecukupan saldo rekening setelmen atas dasar perintah supervisor
d)
Memastikan kecukupan dana rek setelmen atas dasar instruksi nasabah
41.
Yang bukan termasuk kategori saluran komunikasi resmi penyampaian Pengaduan Nasabah adalah:
a)
You tube
b)
WA Officials
c)
Contact Center
d)
Email
42.
Yang dimaksud dengan pengaduan dan klaim adalah :
a)
Proses dimana pengguna melaporkan keluhan terkait penggunaan instrument
b)
Proses dimana pengguna melaporkan keluhan terkait penggunaan kanal pembayaran
c)
Proses dimana pengguna melaporkan keluhan terkait penggunaan instrument dan kanal pembayaran
d)
Proses dimana pengguna melaporkan keluhan terkait penggunaan instrument, kanal maupun layanan Sistem Pembayaran.
43.
Yang tidak termasuk ke dalam prinsip perlindungan konsumen :
a)
Kesadaran penyelenggara mengenai perilaku bisnis bertanggungjawab,
b)
Meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen,
c)
Melakukan edukasi dan meningkatkan literasi
d)
Memperoleh keuntungan dari kesalahan penyelenggaran
44.
Tidak termasuk pengaduan dan klaim yang dilaporkan ke BI:
a)
Ketidakpahaman pengguna,
b)
Indikasi adanya pelanggaran thdp peraturan BI oleh pelaku SKSP,
c)
Potensi kerugian yg tidak signifikan,
d)
Terjadi Fraud.
45.
Tahapan dalam melakukan identifikasi pengaduan dan klaim meliputi :
a)
Identifikasi pengaduan dan klaim yang masuk dari pengguna,
b)
Melakukan verifikasi pengaduan dan klaim terhadap kebenaran pengaduan,
c)
Melakukan penanganan pengaduan dan klaim dengan segera,
d)
Identifikasi, verifikasi dan penanganan pengaduan dan klaim dengan segera.
46.
Mekanisme penyampaian pengaduan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, dapat disampaikan kepada :
a)
BI, LAPS, Kejaksaan
b)
BI, LAPS, Pengadilan
c)
BI, PPATK, Kejaksaan
d)
BI, PPATK, LBH
47.
Pengaduan yang disampaikan ke BI dilakukan dengan ketentuan :
a)
Pengguna telah menyampaikan kepada pelaku SKSP
b)
Pengguna telah menyampaikan kepada pelaku SKSP dan tidak sepakat
c)
Pengguna telah menyampaikan kepada PPATK dan tidak ditanggapi
d)
Pengguna mengalami kerugian finansial
48.
Pengaduan karena adanya ketidakpahaman pengguna, dapat disampaikan kepada :
a)
Bank Indonesia
b)
OJK
c)
LPS
d)
PPATK
49.
Contoh transaksi yang tidak dapat di klaim :
a)
Transaksi pembayaran gagal
b)
Transaksi ganda
c)
Transaksi terbeban biaya tambahan yang tidak dikenal
d)
Transaksi batal
50.
Mengukur responsivitas seberapa cepat tim Penanganan Pengaduan, merespon adalah :
a)
Menghitung jumlah penyelesaian pengaduan / klaim yang masuk
b)
Menghitung rata-rata waktu tanggapan terhadap pengaduan / klaim yang masuk
c)
Menghitung jumlah pengaduan / klaim terhadap petugas yang membantu menyelesaikan
d)
Menghitung jumlah penyelesaian pengaduan/klaim selama 1 tahun
51.
Tahapan dalam Menyusun manual operation meliputi :
a)
Mengidentifikasi sistem operasional sesuai prosedur yang berlaku
b)
Merumuskan aspek teknis dan operasional,
c)
Menyusun konsep manual operational.
d)
Identifikasi, merumuskan aspek teknis operasional, Menyusun konsep manual operasional.
52.
SOP merupakan penjabaran dari
a)
Keputusan Direksi
b)
Surat Edaran Direksi
c)
Kebijakan Perusahaan
d)
Manual Operasional
53.
Tata cara dalam merumuskan aspek pengaturan SOP adalah:
a)
Penelusuran regulasi dan pedoman,
b)
Analisis kebutuhan dan proses operasional,
c)
Identifikasi langkah-Langkah yang akan diatur,
d)
Penelusuran regulasi, analisis kebutuhan dan identifikasi Langkah yang akan diatur
54.
Berikut adalah tata cara identifikasi SOP, kecuali:
a)
Penelusuran regulasi dan peraturan,
b)
Memeriksa dokumen terkait penyelenggaraan SP
c)
Memeriksa kegiatan setelmen antar bank.
d)
Berkonsultasi dengan penyelenggara SP lainnya.
55.
Sistem operasional harus memiliki kriteria, kecuali :
a)
Kemampuan memproses transaksi secara real time,
b)
Memiliki langkah keamanan yang lemah,
c)
Dapat mendeteksi transaksi mencurigakan,
d)
Memiliki langkah untuk mendeteksi transaksi yang anomali.
56.
Sikap kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional SIstem Pembayaran Ritel Industri :
a)
Teliti, bertanggungjawab, disiplin, berpikir analistis, kepemimpinan
b)
Teliti, bertanggungjawab, disiplin, berpikir analistis
c)
Teliti, bertanggungjawab, disiplin, kepemimpinan
d)
Teliti, bertanggungjawab, disiplin, dinamis, kepemimpinan
57.
Proses penyusunan setelah langkah persiapan adalah :
a)
Penilaian kebutuhan
b)
Pengembangan
c)
Intergrasi Sistim Manjemen
d)
Monitoring dan evaluasi
58.
Yang tidak termasuk ke dalam prinsip penyusunan SOP :
a)
Statis
b)
Efisiensi & Efektifitas
c)
Keselarasan
d)
Kepastian Hukum
59.
Tatacara penyusunan SOP, antara lain :
a)
Menentukan ruang lingkup yang jelas dan terinci
b)
Mengidentifikasi langka-langkah dalam SOP
c)
Memastikan SOP telah sesuai dengan tujuan organisasi
d)
Edukasi SOP kepada pengguna untuk menghindari dispute
60.
Prinsip pelaksanaan SOP, antara lain :
a)
Konsisten, komitmen, mengikat
b)
Konsisten, statis, mengikat
c)
Konsisten, komitmem, kaku
d)
Komitmen, statis, mengikat
100 %
