NEW
Font size
WorksheetsAwareness SMK3 Based on PP. 50 Tahun 2012
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
Undang Undang No. 1 Tahun 1970 mengatur tentang ?
Keselamatan Kerja
Kesehatan Lingkungan
Ketenagakerjaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Permenaker No. 26 Tahun 2014 mengatur tentang ?
Penilaian dan Pelaksanaan SMK3
Penyelengaraan Penilaian Penerapan SMK3
Ketenagakerjaan
Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah
Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
Pedoman penerapan K3 dan cara implementasi untuk menunjang pelaksanaan K3 didalam perusahaan.
Siapa yang wajib melaksanakan PP. 50 Tahun 2012 ?
Perusahaan / tempat kerja yang memiliki jumlah tenaga 100.
Perusahaan/ tempat kerja yang mempunyai tingkat potensi bahaya menengah dan memiliki jumlah kurang dari 100.
Perusahaan/ tempat kerja yang memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 100.
Perusahaan/ tempat kerja yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
5 Prinsip Dasar Penerapan SMK3 yaitu
Penetapan kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3.
Penetapan kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, Audit SMK3.
Mengidentifikasi kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3.
Mengidentifikasi kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, Menilai Hasil SMK3.
Melakukan tinjauan awal kondisi K3, memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus, dan mempehatikan masukan dari pekerja/ buruh, serikat pekerja adalah penetapan dari ?
Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3.
Kebijakan K3.
Pelaksanaan Rencana K3.
Perencanaan K3.
Temuan yang mengakibatkan fatality / kematian termasuk ?
Temuan Kritikal
Temuan Major
Temuan Minor
Temuan Kritikal dan Temuan Major
Jika perusahaan telah dilakukan Audit SMK3 dengan score 61% maka termasuk tingkat penilaian ?
Penerapan Cukup
Penerapan Baik
Penerapan Memuaskan
Penerapan Kurang
Jika perusahaan mengajukan Audit SMK3 dengan kriteria awal maka yang dilakukan penilian berapa kriteria ?
62 kriteria
64 kriteria
60 kriteria
68 kriteria
Dalam pelaksanaan audit SMK3 melakukan observe dilapangan, dan ditemukan tenaga kerja melakukan pergantian atap dengan tidak menggunakan safety full body harness maka termasuk temua ?
Kategori Mayor
Kategori Minor
Kategori High Risk
Kategori Kritikal
Jika dalam audit SMK3 ditemukan 1 kategori mayor maka perusahaan dinilai ?
Kurang Memenuhi Audit SMK3
Belum Berhasil Menerapkan SMK3
Tidak konsisten dalam penerapan SMK3
TIdak direkomendasikan untuk ketingkatan selanjutnya
Tingkat pencapaian penerapan 60 - 85% maka termasuk tingkat penilaian ?
Penerapan Memuaskan Mendapatkan Sertifikat dan Bendera Emas
Penerapan Baik Mendapatkan Sertifikat dan Bendera Emas
Penerapan Baik Mendapatkan Sertifikat dan Bendera Perak
Penerapan Memuaskan Mendapaykan Sertifikat dan Bendera Perak
Berdasarkan perjianjian, PT. Jaya Abadi menyerahkan pekerjaan pengelasan kepada PT. Selalu Jadi, durasi pekerjaan sampai desember 2025.
Pada saat audit berlangsung ditemukan bahwa pekerjaan pengelasan yang dilakukan oleh PT. Selalu Jadi belum dilakukan analisa risiko dan tersedia dokumen yang menjelaskan bahwa Ahli K3 dari PT. Jaya Abadi telah mendata seluruh persyaratan K3 yang belum dipenuhi oleh PT. Selalu Jadi berdasarkan perijinan kerja.
Kondisi diatas tidak sesuai dengan kriteria?
3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang kompeten.
3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi mempertibangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pemgendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi.
2.1.2 Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten.
6.1.1 Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.
Terdapat instruksi kerja sebagai pedoman untuk melakukan pengelasan dan bekerja di ketinggian. pada instruksi kerja dengan jelas memuat judul, status, dan pengesahan pejabat berwenang.
Kondisi diatas tidak sesuai dengan kriteria ?
4.1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.
4.1.3 DOkumen K3 edisi terbaru disimpan sevata sistematis pada tempat yang ditentukan.
4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usangyang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.
4.1.2 Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.
Manual SMK3 PT. Jasa Abadi memuat tujuan, sasaran, dan program K3, daftar prosedur dan instruksi kerja yang dijadikan panduan, daftar formulir yang digunakan, uraian tanggung jawab dan wewenang dari level pengawas hingga pelaksana lapangan, manual SMK3 juga memuat tata cara penanganan penyakit menular, penggunaan sejata api dan NAPZA sebagai pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk implementasi pada lampirannya.
Pada saat audit diketahui bahwa yang bisa mendistribusikan Manual SMK3 hanya sekretaris P2K3.
Maka kondisi diatas sesuai dengan kriteria ?
6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendaliakan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang diperusahaan.
2.2.3 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3.
2.1.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan rencana, prosedur K3, instruksi kerjam formulir catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan.
2.2.2 terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempar kerja tertentu.
PT. Jaya Abadi memiliki panduan untuk melakukan identifikasi, memutakhirkan, mensosialisasikan setiap peraturan perundang undangan dan persyaratan K3 lainnya yang relevan dengan proses bisnis di perusahaan, identifikasi dan pemutakhiran penangung jawabnya adalah departmen legal sedangkan yang mensosialisasikannnya adalah P2K3.
Kondisi diatas sesuai dengan kriteria ?
2.3.2 Penangung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standard, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan.
2.3.3 Persyaratan pada peraturan perundang undangan, standard, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 dimasukkan pada prosedur prosedur dan petunjuk petunjuk kerja.
2.3.4 Perubahan pada peraturan perundang- undanan, standard, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur prosedur dan petunjuk petunjuk kerja
2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang undangan, standard, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja diperusahaan.
PT. Jaya Abadi telah membentuk P2K3 dengan susunan:
penasehat = pimpinan puncak,
ketua = kepada departmen K3,
wakil ketua = Kepala departemen operasi
sekretaris = ahli K3 kimia
anggota P2K3 = minimal 1 pekerja mewakili masing masing departemen
organisasi P2K3 telah ditetapkan oleh pimpinan puncak PT. Jaya Abadi dan disebarluaskan kepada tenaga kerja melalui email, WA group, dan majalah dinding, serta telah dilaporkan kepada disnakertrans provinsi setempat walaupun belum mendapaykan surat keputusan.
Kondisi diatas sesuai dengan kriteria ?
1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengedalikan risiko.
1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang undangan.
1.4.7. Sususan pengurus P2K3 didkomentasikan dan diinformasukan kepada tenaga kerja.
1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang undangan.
PT. Jaya Abadi melaporkan setiap kegiatan P2K3 yang dilaksanakan kepada Disnakertrans Provinsi setempat, dengan mengirimkan 4 laporan pertahunnya yang diserakan kepada disnaker setempat.
Kondisi datas tidak sesuai dengan kriteria?
1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengedalikan risiko.
1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan ditempat kerja.
1.4.7 Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.
1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PT. Jaya Abadi menetapkan bahwa setiap hari senin dan kamis, pukul 09.00 - 11.00 waktu setempat sebagai waktu konsultasi tenaga kerja dan mengkomunikasikan jadwal tersebut melalui WA group, email dan majalan dinding agar diketahui oleh seluruh tenaga kerja dibawah tanggung jawab PT. Jaya Abadi.
Kondisi diatas sesuai dengan kriteria ?
1.4.1 Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.
1.4.2 Terdapat prosedur yang memudahkan konsulasi mengenai perubahan perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3.
1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 sesyai dengan peraturan perundang - undangan.
1.4.4 Ketua P2K3 adalahh pimpinan puncak atau pengurus.
PT. Jaya Abadi menyusun Anual Report yang memuat jumlah tenaga kerja, jumlah peralatan, jumlah pekerjaan, pendapatan dan keuntungan yang didapat kepada pemegang saham dan diapaprkan setiap awal tahun.
Kondisi diatas tidak sesuai dengan kriteria ?
1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.
1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat.
1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan.
1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran saran dari para ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam dan/ atau luar perusahaan.
PT. Jaya Abadi telah membentuk P2K3 dengan susunan:
Penasehat = Direktur Utama
Ketua = Kepala Departemen K3
Wakil Ketua = Kepala Departemen Operasi
Sekretaris = Ahli K3 Umum
Anggota P2K3 = Minimal 1 pekerja mewakili masing masing departemen.
Organisasi P2K3 telah ditetapkan oleh pimpinan puncak PT. Jaya Abadi dan disebarluaskan kepada tenaga kerja melalui email, WA Group, dan majalan dinding, serta telah dilaporkan kepada DIsnakertrans Provinsi setempat walaupun belum mendapatkan surat keputusan.
Kondisi diatas sesuai dengan kriteria?
1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus.
1.4.5 Sekrektaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
1.4.2 Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3.
1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dnegan peraturan perundang - undangan.
Kebijakan perusahaan PT. Jaya Abadi juga memuat penanganan penyakit menular, penggunaan sejata tajam dan NAPZA dilingkungan kerja yang dibawah kendali perusahaan sejak tahun 2015. Dan setiap tahunnya dilakukan tinjauan manajemen untuk memastikan kebijakan tersebut masih relevan dengan kondisi yang saat ini.
Kondisi diatas sesuai dengan kriteria ?
1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berakala untuk menjamin bahwa kebiakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang - undangan.
1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus.
1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/ atau pengurus setelah memalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja.
1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat.
Perusahaan Jaya Abadi telah melalui proses konsultasi dengan setiap kepala departemen menentapkan kebijakan K3 yang menyatakan tujuan dan sasaran K3 secara tertulis, bertanggal dan ditandatangi oleh kepala departemen operasi.
Kondisi diatas sesuai dengan kriteria ?
1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/ atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja.
1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat.
1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, dan ditandatangani oleh pengusahan atau pengurus, secara jelass menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.
1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus.
Kebijakan perusahaan PT. Jaya Abadi telah memuat tentang Mutu, K3L, dan Keamanan serta dikomunikasikan kepada seluruh internal perusahaan dan pihak perusahaan melalui email, safety induction, melalui video dan menempel pada mading.
pada saat audit banyak rekanan dan kontrator yang tidak mengetahui kebijakan PT. Jaya Abadi walaupun telah diberikan saat safety induction.
Kondisi diatas tidak sesuai dengan kriteria?
1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerjam tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat.
1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusahan atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.
1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusahan dan/ atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja.
1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus.
Dalam hal melaksanakan tugas Ahli K3 spesialis penanggulangan kabakran mempunyai wewenang ?
Menulis laporan kebakaran.
Membuat analisa penyebab kebakaran
Membuat berita acara perkara
Menghentikan pekerjaan berbahaya
