wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ujikom 1

Total questions: 50

Worksheet time: 26mins

Name
Class
Date
1.

  1. Objek peraturan daerah sebagai lingkup pelaksanaan operasi yustisi dalam kasus tersebut di atas, mencakup hal sebagai berikut, kecuali:

a)

a. Pedagang kaki lima dilokasi yang ditentukan Satpol PP


b)


b. Pedagang kaki lima di kawasan jalur hijau

c)

c. Pedagang kaki lima di badan jalan

d)

d. Pedagang kaki lima di area fasilitas umum

e)

e. Pedagang kaki lima yang mengalihfungsikan fasilitas umum

2.

  1. 2. Petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka melaksanakan tindakan Yustisi merupakan ………..




a)

  1. a. Tindakan yang harus dipatuhi oleh Satpol PP

b)

  1. b. Tindakan yang harus disesuaikan Satpol dengan kondisi lapangan

c)

  1. c. Tindakan yang harus dilakukan Satpol PP sesuai perintah dari Komandan Operasi

d)

  1. d. Tindakan yang harus dipatuhi Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

e)

  1. e. Tindakan yang harus dikuasai Satpol PP dalam Penegakan Perda/Perkada.

3.

  1. Setiap tindakan yustisi penegakan Perda, Satpol PP selain harus didukung dengan standar dan prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan tugas juga harus mengedepankan:



a)

  1. a. Asas kode etik professi.

b)

  1. b. Kepentingan masyarakat

c)

  1. c. Mengindahkan norma yang berlaku di masyarakat

d)

  1. d. Kerja sama yang baik dengan ang gota Satpol PP lainnya

e)

  1. e. Arahan/perintah dari pimpinan Satpol PP

4.

  1. Pelanggar yang terjaring pada operasi yustisi harus mengikuti sidang:


a)

  1. a. Setelah dilakukan proses pengadministrasian berkas perkara dan barang bukti

b)

  1. b. Setelah penyidik menandatangani Berita Acara

c)

  1. c. Setelah dilakukan proses penyelidikan

d)


  1. d. Setelah PPNS membuat laporan kejadian

e)


  1. e. Setelah pelapor dan PPNS menandatangani Berita Acara.

5.

  1. Yang berwenang menandatangani surat panggilan tersangka adalah:




a)

  1. a. Kejaksaan setempat

b)

  1. b. Kepolisian setempat

c)

  1. c. PPNS Satpol PP setempat

d)

  1. d. PPNS bersertifikat

e)

  1. e. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

6.

  1. Dalam hal kepala Satpol PP bukan PPNS, maka surat panggilan harus ditandatangani oleh:





a)

  1. a. PPNS Satpol PP dan diketahui oleh kepala Satpol PP

b)

  1. b. Kepolisian selaku penyakit dan diketahui oleh kepala Satpol PP

c)

  1. c. Kejaksaan selaku penuntut umum

d)

  1. d. Ketua pengadilan selaku pejabat berwenang

e)

  1. e. Hakim pengadilan selaku pelayan hukum.

7.

  1. Penindakan yustisial sebagaimana kasus di atas dilakukan apabila pedagang kaki lima:


a)

  1. a. mengingkari surat pernyataan – peringatan Satpol PP

b)

  1. b. melanggar Perda/Perkada tentang Trantibum

c)


  1. c. mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya

d)

  1. d. Satpol PP telah melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses selanjutnya

e)


  1. e. Tidak mengakui perbuatannya dalam pelanggaran Perda.

8.

  1. Dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota Satpol PP dan PPNS dapat melakukan tindakan pertama:


a)

  1. a. Di tempat kejadian perkara

b)

  1. b. Penyidikan secara langsung

c)

  1. c. Menetapkan tersangka.

d)


  1. d. Mengamankan barang bukti

e)


  1. e. Melakukan proses pemeriksaan

9.

  1. Tahap pertama dalam pelaksanaan penindakan yustisi pada kasus di atas adalah:




a)

  1. a. Pemanggilan saksi

b)

  1. b. Penyidikan

c)

  1. c. Pemeriksaan

d)

  1. d. Pemanggilan

e)

  1. e. Penyelidikan

10.

  1. PPNS Satpol PP dalam rangka penyelidikan pelanggaran Perda (Trantibum) dapat:

a)

  1. a. Menggunakan kewenangan pengamatan atau pengawasan untuk menemukan pelanggaran pidana

b)

  1. b. Melakukan pemanggilan /interogasi untuk memperoleh bukti pelanggaran pidana

c)

  1. c. Menerima laporan dari setiap orang maupun petugas

d)

  1. d. Menunjukkan bukti, karena tertangkap tangan langsung oleh PPNS

e)




  1. e. Mengamankan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan.

11.

Persidangan dalam tindakan Yustisi harus dilakukan di......


a)

a. Kantor pengadilan setempat sesuai jadwal yang ditentukan

b)


b. Kantor Satpol PP setempat sesuai jadwal yang ditentukan

c)

c. Kantor Pengadilan terdekat sesuai jadwal yang ditentukan

d)


d. Tempat umum

e)

e. Tempat khusus.

12.

  1. Apabila tersangka telah mengakui perbuatan pelanggaran Perda serta bersedia menaati ketentuan Perda tersebut, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan yang bersangkutan diharuskan:




a)

  1. a. Membuat Surat Pernyataan

b)

  1. b. Membayar denda sebagaimana diatur dalam Perda

c)

  1. c. Membuat Surat Perjanjian untuk tidak melakukan pelanggaran

d)

  1. d. Menandatangani Berita Acara

e)

  1. e. Mengikuti persidangan.

13.

  1. Perbuatan seseorang menginap di kamar penginapan dengan pasangan yang bukan pasangan sah menurut hukum merupakan pelanggaran norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Pelanggaran dimaksud termasuk acara pemeriksaan Tipiring, karena ...



a)

  1. a. Perkara yang dapat diperiksa dengan prosedur yang sederhana

b)

  1. b. Perkara berat yang melanggara norma kesusilaan

c)

  1. c. Perkaran berat yang melanggar norma kesopanan

d)

  1. d. Perkara berat yang melanggar norma hukum

e)


  1. e. Perkara ringan sebagai bentuk pelanggaran Perkada.

14.

  1. Tindak pidana yang termasuk ke dalam Tipiring selain kasus di atas, kecuali:




a)

  1. a. Pelanggaran lalu lintas

b)

  1. b. Penghinaan ringan

c)

  1. c. Pencurian ringan

d)

  1. d. Penadahan ringan

e)

  1. e. Pengrusakan ringan.

15.

  1. Operasi yustisi penegakan Perda dan Perkada dilakukan setelah memenuhi unsur-unsur sebagai persyaratan pelaksanaan operasi, yaitu:




a)

  1. a. Telah ditemukan pelanggaran Perda

b)

  1. b. Telah ditemukan pelanggaran Perkada

c)

  1. c. Telah dilakukan teguran I

d)

  1. d. Telah dilakukan teguran II

e)

  1. e. Semua jawaban a, b, c, dan d, adalah benar.

16.

  1. Dalam acara pemeriksaan Tipiring yang berfungsi sebagai penuntut adalah:




a)

  1. a. Penyidik atas kuasa penuntut umum

b)

  1. b. Jaksa selaku penuntut umum

c)

  1. c. Polisi sebagai penuntut umum

d)

  1. d. Satpol PP atas kuasa penuntut umum

e)

  1. e. Semua jawaban a, b, c, dan d, benar.

17.

  1. Dalam acara Tipiring, catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan digunakan sebagai dasar:




a)

  1. a. Pemeriksaan

b)

  1. b. Pemberkasan

c)

  1. c. Penyelidikan

d)

  1. d. Penyidikan

e)

  1. e. Semua jawaban a, b, c, dan d, benar

18.

  1. Dalam Pasal 207 ayat (1) KUHAP huruf a, acara pemeriksaan Tipiring yang diterima harus segera disidangkan:



a)

  1. a. Pada hari sidang itu juga.

b)

  1. b. Pada hari lain yang ditentukan penyidik

c)


  1. c. Pada jadwal lain yang ditentukan penyidik

d)

  1. d. Pada besok hari setelah Tipiring diterima

e)

  1. e. Pada saat Tipiring diterima pengadilan.

19.

  1. Dalam Pasal 207 ayat (1) KUHAP huruf b, penyidik memberikan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim kepada:




a)

  1. a. Pengadilan

b)

  1. b. Terdakwa

c)

  1. c. Panitera

d)

  1. d. Hakim

e)

  1. e. Kepolisian

20.

  1. Dalam Pasal 209 ayat (1) KUHAP, Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam:




a)

  1. a. Buku register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.

b)

  1. b. Buku register serta ditanda tangani oleh panitera yang bersangkutan dan hakim.

c)

  1. c. Buku register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan

d)

  1. d. Buku register serta ditanda tangani oleh panitera yang bersangkutan

e)

  1. e. Semua jawaban a, b, c, dan d, benar

21.

  1. Simak pernyataan berikut ini:
    (1) Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan diterapkan
    (2) Melakukan perencanan oprasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat
    (3) Melakukan kegiatan pemantauan/kegiatan intelijen
    (4) Membacakan/menyampalkan Surat Perintah Penertiban
    (5) Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan penertiban.
    Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang merupakan SOP pra penertiban paksa?




a)

  1. a. 1, 2, 4

b)

  1. b. 1, 2, 4, 5

c)

  1. c. 1, 2, 3

d)

  1. d. 1,2,3,4,5

e)

  1. e. 1,2,3,5

22.

  1. Posisi Satpol PP sebagai saksi dalam acara Tipiring adalah:
    .



a)

  1. a. Saksi tidak mengucapkan sampai atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu

b)

  1. b. Saksi harus mengucapkan sampai dengan sejujur-jujurnya

c)

  1. c. Saksi harus memberikan keterangan yang benar

d)

  1. d. Saksi harus menurut hai nuraninya untuk memberikan keterangan yang benar

e)

  1. e. Saksi harus bersumpah dibawah Kitab Suci sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

23.

  1. Keterangan yang diberikan saksi dalam pengadilan, harus sesuai dengan:




a)

  1. a. Keterangan kesaksian dan disampalkan secara jelas, dan jujur

b)

  1. b. Fakta yang terjadi dan alat bukti yang disampalkan dalam sidang

c)

  1. c. Alat bukti secara fisik yang dapat diuji keabsahannya

d)

  1. d. Alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan

e)

  1. e. Alat bukti yang disita pada saat tertangkap tangan.

24.

  1. Etika pemberian jawaban atas keterangan saksi di dalam persidangan Tipiring, harus bersikap:




a)

  1. a. bersikap jujur, humanis, adil, disiplin, berani, dan tanggung jawab

b)

  1. b. bekerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

c)

  1. c. tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan

d)

  1. d. tidak mencari kesalahan masyarakat saat menjadi saksi

e)

  1. e. Baik dan sopan dan mengungkapkan fakta yang dilinatnya.

25.

  1. Esensi sebagai saksi dalam persidangan adalah...




a)

  1. a. Memberikan kesaksian berdasarkan sumpah

b)

  1. b. Memberikan keterangan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan

c)

  1. c. Menjunjung tinggi kehormatan hakim

d)

  1. d. Menghargai pendapat tersangka

e)

  1. e. Mengamankan barang bukti

26.

  1. Berita Acara dalam konteks tindakan Yustisi, ditandatangani oleh ...



a)

  1. a. Kepala Satpol PP sebagai Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

b)

  1. b. Satpol PP yang telah bersertifikat

c)

  1. c. PPNS bersertifikat dan diketahui oleh Kepala Satpol PP

d)

  1. d. PPNS lain apabila tidak terdapat PPNS dalam OPD Satpol PP

e)


  1. e. Tim Penyidik dan diketahui Kepala Satpol PP

27.

  1. Berita Acara (BA) merupakan dasar yang dipergunakan dalam proses sidang, sehingga ...


a)

  1. a. Keterangan yang tertuang dalam BA harus sesuai dengan keterangan tersangka

b)

  1. b. Keterangan yang tertuang dalam BA bisa diubah sesuai dengan keterangan pelapor

c)

  1. c. Keterangan yang tertuang dalam BA harus selaras dengan keterangan tersangka pada saat diwawancara

d)

  1. d. Keterangan yang tertuang dalam BA menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sidang

e)



  1. e. Keterangan yang tertuang dalam BA dapat diubah tersangkat apabila diperlukan.

28.

  1. Apa yang anda lakukan jika diminta menjadi saksi dalam pengadilan?



a)

  1. a. Menyampalkan informasi sesuai dengan fakta yang diilhat, didengar, dialami, dan diketahui

b)

  1. b. Memberikan kesaksian berdasarkan sumpah

c)

  1. c. Menjunjung tinggi kehormatan hakim

d)

  1. d. Menghargai pendapat tersangka

e)

  1. e. Mengamankan barang bukti

29.

  1. Jika anda diminta menjadi saksi, yang harus dipersiapkan di pengadilan adalah sebagai berikut, kecuali ...




a)

  1. a. Mengamankan barang bukti

b)

  1. b. Memahami peraturan yang dilanggar

c)

  1. c. Memahami kronologi kejadian perkara

d)

  1. d. Mengetahui identitas yang terlibat perkara

e)

  1. e. Menyiapkan bukti yang terkait dengan peran sebagai saksi

30.

  1. Berdasarkan studi kasus tersebut, operasi yang dilakukan oleh Sat Pol PP Kabupaten A, termasuk dalam...



a)

  1. a. Penindakan yustisial

b)

  1. b. Penindakan preventif nonyustisial

c)

  1. c. Operasi gagak

d)


  1. d. Operasi situasional

e)

  1. e. Operasi kondisional nonpreventif.

31.

  1. Mengapa kasus di atas tidak termasuk dalam kategori tindakan Yustisi?



a)

  1. a. Karena tidak terdapat pelanggaran

b)

  1. b. Karena pelanggaran yang ditemukan tidak sesuai dengan obyek operasi

c)

  1. c. Karena tidak ditemukan indikasi adanya usaha sampingan salon plus-plus

d)

  1. d. Karena Pimpinan Operasi memberikan penjelasan kepada pemilik salon untuk mengurus ijin gangguan...

e)


  1. e. Karena diberikan batas waktu untuk mengurus ijin gangguan.

32.

  1. Tahapan pelaksanaan tindakan nonyustisi yang dilakukan oleh Satpol PP dimulai dari pengarahan, pembinaan dan/atau sosialisasi serta penindakan nonyustisial. Esensi penindakan nonyustisial dilakukan untuk....




a)

  1. a. Pencegahan preventif agar masyarakat, kelompok dan badan hukum mematuhi ketentuan Perda.

b)

  1. b. Pengawasan secara dini agar mematuhi ketentuan Perda

c)

  1. c. Pengendalian secara dini agar agar masyarakat, kelompok dan badan hukum melaksanakan Perda secara efektif

d)

  1. d. Pembinaan agar masyarakat, kelompok dan badan hukum mematuhi ketentuan Perda

e)

  1. e. Penyuluhan agar masyarakat, kelompok dan badan hukum menyadari betapa pentingnya mematuhi Peraturan Daerah.

33.

  1. Dalam konteks tindakan nonyustisi, apabila Satpol PP sudah memberikan surat peringatan sesuai dengan prosedur kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum namun mengingkari Surat Peringatan yang diberikan oleh Satpol PP, bagaimana tindakan Satpol selanjutnya?


a)

  1. a. menerapkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b)

  1. b. melaporkan kepada PPNS Satpol PP untuk melakukan penyidikan

c)

  1. c. melaporkan kepada Kepala Satpol PP untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

d)

  1. d. melakukan pemeriksaan sesuai dengan fakta yang ditemukan Satpol PP di lokasi kejadian

e)



  1. e. memanggil saksi yang memberikan keterangan faktual sebagaimana kejadian di lapangan.

34.

  1. Apa yang dilakukan Satpol PP sebelum menerapkan sanksi terhadap pelanggar Perda/Perkada?


a)

  1. a. melakukan koordinasi dengan Biro/Bagian Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b)


  1. b. melakukan koordinasi dengan Biro/Bagian Hukum Pemeraintah Daerah setempat

c)

  1. c. melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

d)


  1. d. melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Provinsi setempat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

e)

  1. e. melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

35.

  1. Kegiatan razia dan penampungan sementara para pengemis, gelandangan, maupun wanita tuna susila, termasuk dalam kategori pembinaan tertib sosial yang bersifat...




a)

  1. a. Preventif

b)

  1. b. Rehabilitasi

c)

  1. c. Represif

d)

  1. d. Persuasif

e)

  1. e. Regulatif.

36.

  1. Dalam penindakan preventif nonyustisial, para pelanggar Perkada terlebih dahulu harus menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati, mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam 7 (tujuh) hari terhitung sejak penandatangan surat pernyataan tersebut. Apabila masyarakat dan badan hukum tidak melaksanakan dan atau mengingkari Surat Pernyataan, maka Satpol PP akan:




a)

  1. a. Dilaporkan kepada PPNS

b)

  1. b. Diberikan surat peringatan pertama tenggat waktu 7 (tujuh) hari

c)

  1. c. Diberikan Surat Peringatan Pertama, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari

d)

  1. d. Surat Teguran Kedua, dengan tenggang waktu 2 (dua) hari.

e)

  1. e. Surat Teguran Ketiga, dengan tenggang waktu 1 (satu) hari.

37.

  1. Hal rutin yang selalu dilakukan Pimpinan Pasukan ketika memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan Penertiban yaitu, kecuali...



a)

  1. a. Bertindak tegas

b)

  1. b. Tidak bersikap arogan.

c)

  1. c. Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (body contact).

d)

  1. d. Menjunjung tinggi HAM.

e)


  1. e. Dapat tidak mematuhi perihtah pimpinan, jika diperlukan.

38.

  1. Berikut ini merupakan kegiatan polisi pamong praja yang berkaitan dengan sub unsur penegakan Perda, kecuali:



a)

  1. a. Melakukan patroli

b)

  1. b. Menjadi saksi dalam persidangan

c)

  1. c. Melakukan tindakan nonyustisi

d)

  1. d. Melakukan tindakan yustisi

e)


  1. e. Mengikuti sosialisasi Perda.

39.

  1. Ketika Satpol PP melaksanakan tugas menegakkan Perda/Perkada, harus memperhatikan ketentuan umum berikut, kecuali...



a)

  1. a. Tidak melanggar HAM

b)

  1. b. Penindakan mempunyai landasan hukum

c)


  1. c. Dilaksanakan sesuai prosedur

d)

  1. d. Tidak menimbalkan korban/kerugian pada pinak mana pun

e)

  1. e. Pelaksanaan penindakan dengan seijin masyarakat/badan hukum setempat.

40.

  1. Laporan pelaksanaan tindakan nonyustisi harus ditandatangani kepala Satpol PP dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui:



a)

  1. a. Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol PP

b)

  1. b. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

c)

  1. c. Gubernur/Bupati Wallkota

d)


  1. d. Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat

e)

  1. e. Gubernur selaku Kepala Daerah

41.

  1. Perda/Perkada selalu merujuk kepada Pemerintah yang lebih tinggi, artinya suatu Perda tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Permendagri. Yang dimaksud bahwa suatu Perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu, kecuali?



a)

  1. a. Bertentangan dengan kepentingan nasional

b)

  1. b. Bertentangan dengan kepentingan pemerintah

c)

  1. c. Bertentangan dengan kepentingan umum

d)

  1. d. Bertentangan dengan norma kesusilaan

e)


  1. e. Bertentangan dengan norma hukum

42.

  1. Bagaimana seharusnya Satpol PP menganalisis aspek sanksi dalam suatu Perda/Perkada?




a)

  1. a. Mengidentifikasi Pasal dan Ayat secara komprehensif serta membahas/menelaah aspek mana saja yang mengatur sanksi

b)

  1. b. mencermat situasi lapangan (TKP) dengan membandingkan aspek norma dalam batang tubuh, pasal dan ayat dalam Perda dengan aspek teknis (sumberdaya yg serba terbatas dilapangan) serta mencari alternatif penyelesaian (dengan mempertimbangkan ketersedian sumberdaya).

c)

  1. c. Mengundang Biro/Bagian Hukum untuk menjelaskan secara terinci bagian-bagian mana saja dalam Perda tersebut yang memiliki aspek sanksi

d)

  1. d. Melakukan konsultasi dengan atasan untuk memperoleh penjelasan yang konkrit

e)

  1. e. Membaca seluruh Pasal dan Ayat secara komprehensif dan mencatat aspek mana saja yang mengatur sanksi.

43.

  1. Sebagai ang gota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten X, Anda ditugaskan menggelar razia tempat hiburan yang telah terbukti habis masa ijin operasionalnya. Namun dalam razia tersebut pimpinan operasi anda memberikan sejumlah arahan dan penjelasan kepada pemillik hiburan agar segera mengurus ijin operasionalnya dalam batas waktu tertentu.
    Berdasarkan kasus di atas, maka razia yang dilaksanakan termasuk dalam kategori ...



a)

  1. a. Operasi rencana non yustisi

b)

  1. b. Operasi situasional non yustisi

c)

  1. c. Penindakan kondisional non yustisi

d)

  1. d. Penindakan preventif non yustisi

e)

  1. e. Penindakan kondisional non preventif.

44.

  1. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan mengakui telah melakukan pelanggaran Perda serta bersedia dan menaati untuk melaksanakan ketentuan Perda tersebut sesuai dengan jenis usaha/keqiatan yang dilakukan dalam waktu ...




a)

  1. a. 7 hari sejak razia dilaksanakan

b)

  1. b. 7 hari terhitung H+1 razia dilaksanakan

c)

  1. c. 7 hari sejak surat pernyataan ditandatangani

d)

  1. d. 7 hari setelah penyegelan

e)

  1. e. 7 hari setelah berita acara dibuatkan.

45.

  1. Di bawah ini adalah ketentuan umum dalam tugas penegakkan Perda oleh Satpol PP, kecuali:



a)

  1. a. Razia dilakukan setelah mendapat ijin badan hukum setempat

b)

  1. b. Setiap penindakan dilakukan dengan tidak melanggar HAM

c)

  1. c. Setiap penindakan mempunyai landasan hukum

d)

  1. d. Setiap penindakan tidak menimbulkan korban kerugian pada pihak mana pun

e)


  1. e. Setiap penindakan dilakukan sesuai dengan SOP.

46.

  1. Apabila terjadi pelanggaran Perda baik melalui laporan, tertangkan tangan atau diketahui langsung oleh PPNS, maka dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh:



a)

  1. a. Pelapor dan PPNS yang bersangkutan

b)

  1. b. PPNS dan tersangka

c)

  1. c. Pelapor dengan Satpol PP

d)

  1. d. Pelapor dengan pihak penerima laporan

e)


  1. e. Pelapor dengan penyidik kepolisian

47.

  1. Proses pembinaan ketentraman umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan Permendagri 16 tahun 2023 dapat dilakukan dengan cara …….




a)

  1. a. Represif dan regulatif

b)

  1. b. Formal dan informal

c)

  1. c. Formal dan nonformal

d)

  1. d. Preventif dan kuratif

e)

  1. e. Normatif dan regulatif

48.

  1. Perhatikan pernyataan berikut ini!
    (1) Pemberitahuan kepada masyarakat dan badan hukum
    (2) Perencanaan operasi pemetiban dan berkoordinasi dengan pihak terkait
    (3) Pemantauan
    (4) Membacakan/menyampalkan Surat Perintah Penertiban
    (5) Menentukan waktu kegiatan pemetiban
    Pemyataan di atas yang merupakan SOP pemetiban paksa ditunjukkan oleh nomor…




a)

  1. a. 1, 2, 4

b)

  1. b. 1, 2, 4, 5

c)

  1. c. 1, 2, 3

d)

  1. d. 1, 2, 3, 4, 5

e)

  1. e. 1, 2, 3, 5

49.

  1. Suatu situasi dan kondisi yang apabila tidak dilakukan operasi yustisi dikhawatirkan akan menimbukan gangguaan nyata terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini merupakan definisi dari…




a)

  1. a. Ambang gangguan

b)

  1. b. Gangguan nyata

c)

  1. c. Target operasi

d)

  1. d. Potensi gangguan

e)

  1. e. Sasaran operasi..

50.

50. Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah....

a)

a.Satpol PP

b)

b.PPNS

c)

c.Sekda

d)

d.BKD

e)

e.Pengawas PNS

Similar Resources on Wayground

POLRI NEW

50 questions

POLRI NEW

quiz

Worksheet

•

Professional Development

TWK

50 questions

TWK

quiz

Worksheet

•

Professional Development

lembaga negara

50 questions

lembaga negara

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Ekobis - 3.Bab 3

50 questions

Ekobis - 3.Bab 3

quiz

Worksheet

•

1st Grade - Professio...

Factores Humanos en la Aviación

55 questions

Factores Humanos en la Aviación

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Kuis Manajemen Kinerja Agenda 3 - PKA

50 questions

Kuis Manajemen Kinerja Agenda 3 - PKA

quiz

Worksheet

•

Professional Development

pola ungkap teroris dan radikalisme

45 questions

pola ungkap teroris dan radikalisme

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Manajerial_10

50 questions

Manajerial_10

quiz

Worksheet

•

Professional Development