wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

POLRI NEW

Total questions: 50

Worksheet time: 2hrs 40mins

Name
Class
Date
1.

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang....

a)

A. POLRI

b)

B. Pemisahan TNI dan POLRI

c)

C. TNI

d)

D. Peran TNI dan POLRI

e)

E. Pertahanan dan Keamanan Negara

2.

TAP MPR yang mengatur tentang Pemisahan TNI dan POLRI adalah.....

a)

A. TAP MPR No. IV Tahun 2000

b)

B. TAP MPR No. V Tahun 2000

c)

C. TAP MPR No. VI Tahun 2000

d)

D. TAP MPR No. VII Tahun 2000

e)

E. TAP MPR No. VIII Tahun 2000

3.

Kapolri pertama kali di Indonesia adalah....

a)

A. Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo

b)

B. Komisaris Jenderal Polisi Soekarno Djojonegoro

c)

C. Mayor Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo

d)

D. Letnan Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo

e)

E. Letnan Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso

4.

Pejabat POLRI yg diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan

a)

Penyelidik

b)

Penyidik

c)

PPNS

d)

Hakim

e)

Anggota POLRI

5.

Pejabat POLRI yg diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan

a)

Penyidik

b)

penyelidik

c)

POLSUS

d)

PAM SWAKARSA

e)

Pejabat POLRI

6.

Yang dimaksud dengan Pejabat Kepolisian adalah.....

a)

Pejabat POLRI yg diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan

b)

Pejabat POLRI yg diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan

c)

Pejabat PNS tertentu yg berdasarkan peraturan peruuan ditunjuk selaku penyidik & mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dlm lingkup UU yg menjadi dasar hukumnya masing-masing

d)

Pejabat POLRI yg diangkat oleh Kapolri brdsarkan syarat kepangkatan & diberi wewenang tertentu dlm melakukan tugas penyidikan yg diatur dlm UU

e)

Anggota POLRI yg berdasarkan UU memiliki wewenang umum Kepolisian

7.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yg berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik & mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dlm lingkup UU yg menjadi dasar hukumnya masing-masing

a)

Hakim

b)

Jaksa

c)

Penyelidik Pegawai Negeri Sipil

d)

Pejabat POLRI

e)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

8.

Yang dimaksud dengan Pembantu adalah.....

a)

Pejabat POLRI yg diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan penyelidik

b)

Pejabat POLRI yg diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan PPNS

c)

Pejabat PNS tertentu yg berdasarkan peraturan peruuan ditunjuk selaku penyidik & mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dlm lingkup UU yg menjadi dasar hukumnya masing-masing

d)

Pejabat POLRI yg diangkat oleh Kapolri brdsarkan syarat kepangkatan & diberi wewenang tertentu dlm melakukan tugas penyidikan yg diatur dlm UU

e)

Anggota POLRI yg berdasarkan UU memiliki wewenang umum Kepolisian

9.

Pegawai Negeri pada polri terdiri dari…

a)

A. Anggota POLRI dan PNS

b)

B. Anggota polri dan pejabat negara

c)

C. Pegawai Polri dan PNS

d)

D. Anggota polri dan ASN

e)

E. Pejabat kepolisian dan ASN

10.

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, disebut ......

a)

A. Penyelidikan

b)

B. Penyidikan

c)

C. Penuntutan

d)

D. Penahanan

e)

E. Penggeledahan

11.

Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh, kecuali.....

a)

A. Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska)

b)

B. Penyidik pegawai negeri sipil

c)

C. Satpam

d)

D. Polisi khusus Imigrasi

e)

E. Hakim

12.

Sesuai dengan amanah Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tujuan dari kepolisian Negara RI adalah untuk, kecuali...

a)

Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat

b)

Tertib dan tegaknya hukum

c)

Terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

d)

Terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM

e)

Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

13.

Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara RI diatur lebih lanjut dengan...

a)

Keputusan Presiden

b)

Keputusan POLRI

c)

Keputusan Pemerintah

d)

Keputusan Kapolri

e)

Keputusan Menteri

14.

Sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 yang menjadi tugas pokok kepolisian Negara RI adalah kecuali....

a)

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b)

Menegakkan hukum

c)

Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat

d)

Memberikan pelayanan kepada masyarakat

e)

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

15.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14 UU POLRI, Kepolisian Negara RI berwenang, kecuali....

a)

Menerima laporan dan/ atau pengaduan

b)

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum

c)

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

d)

Melakukan putusan dan sanksi tidak pidana umum dalam pengadilan

e)

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

16.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14 UU POLRI, Kepolisian Negara RI berwenang, kecuali....

a)

Mencari keterangan dan barang bukti

b)

Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional

c)

Mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

d)

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

e)

Menerima dan menyimpan barang temuan untuk waktu yang tetapMenerima dan menyimpan barang temuan untuk waktu yang tetap

17.

Menurut pasal 8 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 kepolisian berada dibawah..

a)

A. Presiden

b)

B. Menteri Pertahanan

c)

C. Menteri dalam Negeri

d)

D. DPR

e)

E. Menkopolhukam

18.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan tugas kepolisian Negara RI di bidang proses pidana kepolisian Negara RI berwenang untuk....

a)

Memberikan surat izin mengemudi dan kendaraan bermotor

b)

Memberikan izin dan mengawasi kegiata keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya

c)

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

d)

Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan

e)

Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi lain

19.

Perisai pada lambang Polri memiliki makna....

a)

Pelindung rakyat dan Negara

b)

Penegasan tugas Polri

c)

Menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur

d)

Tri Brata adalah pedoman hidup Polri

e)

Lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun; tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan

20.

Pancaran obor memiliki makna....

a)

Pelindung rakyat dan Negara

b)

Penegasan tugas Polri

c)

Menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur

d)

Tri Brata adalah pedoman hidup Polri

e)

Lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun; tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan

21.

Tangkai padi dan kapas dalam lambang POLRI memiliki makna....

a)

Pelindung rakyat dan Negara

b)

Penegasan tugas Polri

c)

Menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur

d)

Tri Brata adalah pedoman hidup Polri

e)

Lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun; tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan

22.

3 Bintang di atas logo dalam lambang POLRI memiliki makna....

a)

Pelindung rakyat dan Negara

b)

Penegasan tugas Polri

c)

Menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur

d)

Tri Brata adalah pedoman hidup Polri

e)

Lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun; tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan

23.

Warna hitam dalam lambang POLRI memiliki makna....

a)

Pelindung rakyat dan Negara

b)

Penegasan tugas Polri

c)

Menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur

d)

Tri Brata adalah pedoman hidup Polri

e)

Lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun; tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan

24.

Berikut ini merupakan isi dari catur prasetya kecuali......

a)

Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan

b)

Menjaga keselamatan jiwa raga harta benda dan hak asasi manusia

c)

Menjamin kepastian berdasarkan hukum

d)

Memelihara perasaan tenteram dan damai

e)

Melindungi mengayomi dan melayani masyarakat

25.

Menurut Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2002 Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan.....

a)

Mahkamah Agung

b)

Presiden

c)

DPR

d)

Kompolnas

e)

Kapolri

26.

Anggota Polri tunduk pada kekuasaan.......

a)

Peradilan umum

b)

Peradilan khusus

c)

Peradilan militer

d)

Peradilan Tata usaha Negara

e)

Peradilan agama

27.

Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan.....

a)

A. 58

b)

B. 60

c)

C. 63

d)

D. 64

e)

E. 65

28.

Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Kompolnas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada ....

a)

Presiden

b)

MA

c)

DPR

d)

Menteri Pertahanan

e)

Menko Polhukam

29.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan memasuki masa usia pensiun maksimum, diberi kesempatan menjalani masa persiapan pensiun paling lama....

a)

1 Bulan

b)

3 bulan

c)

6 bulan

d)

1 tahun

e)

2 Tahun

30.

Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas...

a)

Ketua, wakil ketua, sekretaris dan 6 anggota

b)

Ketua, sekretaris, bendahara dan 6 anggota

c)

Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara serta 6 anggota

d)

Ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara dan 6 anggota

e)

Ketua, wakil ketua, sekretaris

31.

Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional berasal dari....

a)

Unsur-unsur Pemerintah, akademisi, pakar kepolisian.....

b)

Tokoh masyarakat, pakar kepolisian, dan pakar hukum

c)

Unsur-unsur pmerintah, pakar kepolisian, akademisi, pakar hukum dan tokoh masyarakat

d)

Unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat

e)

Pakar kepolisian dan pakar hukum, dan tokoh masyarakat

32.

Pengangkatan Kapolri Pertama kali pada tanggal...

a)

A. 29 September 1945

b)

B. 29 September 1946

c)

C. 29 September 1947

d)

D. 29 September 1948

e)

E. 29 September 1949

33.

Motto Kepolisian RI adalah...

a)

Senyata Sumasana Wira

b)

Sidik Dakti Indera Waspada

c)

Rastra sewakottama

d)

Dharma Kerta Marga Raksyaka

e)

Samapta Bhayangkara

34.

Hari Bhayangkara diperingati pada tanggal...

a)

A. 1 Juni

b)

B. 1 Juli

c)

C. 19 Agustus

d)

D. 29 September

e)

E. 19 Oktober

35.

Sebelum berlakunya UU No. 2 Tahun 2002, UU Kepolisian yang berlaku adalah...

a)

A. UU No. 38 Tahun 1996

b)

B. UU No. 38 Tahun 1997

c)

C. UU No. 28 Tahun 1996

d)

D. UU No. 28 Tahun 1997

e)

E. UU No. 28 Tahun 1998

36.

“Anggota Kepolisian Negara RI adalah.......pada Kepolisian Negara RI”. Kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah...

a)

Pegawai negeri

b)

Pejabat kepolisian

c)

Pegawai kepolisian

d)

Anggota kepolisian

e)

ASN

37.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat kepolisian Negara RI senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Kepolisian negara RI mengutamakan...

a)

A. Tindakan penindakan hukum

b)

B. Tindakan preventif maupun represif

c)

C. Tindakan pencegahan

d)

D. Tindakan represif

e)

E. Tindakan penyelidikan

38.

Dalam keadaan sangat perlu, kepolisian negara RI untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut...

a)

A. Undang-Undang Kepolisian

b)

B. Penilaiannya sendiri

c)

C. Peraturan perundang-undangan

d)

D. Kode Etik Profesi

e)

E. Keinginan masyarakat

39.

Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka...

a)

Terpeliharanya keamanan dalam masyarakat

b)

Terwujudnya masyarakat adil dan makmur

c)

Terciptanya kondisi tentram dan dinamis dalam masyarakat

d)

Terpeliharanya keamanan dalam negeri

e)

Terwujudnya penegak hukum yang adil

40.

Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan...

a)

A. DPR

b)

B. MPR

c)

C. Menteri Pertahanan

d)

D. Mahkamah Agung

e)

E. Mahkamah Konstitusi

41.

Calon Kapolri adalah..... yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir.

Kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang kosong adalah....

a)

Brigadir Jendral Polisi

b)

Inspektur jendral Polisi

c)

Perwira Tinggi Kepolisian Negara RI

d)

Perwira Menengah Kepolisian Negara RI

e)

Komisaris Besar Polisi

42.

Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI dalam rangka....

a)

Memelihara dan menjamin keamanan umum serta kedaulatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b)

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan fungsi dan peranan POLRI

c)

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

d)

Memelihara dan menjamin keamanan umum serta kedaulatan sesuai dengan Pancasila dan UUD

43.

Hubungan & kerja sama di dlm negeri dilakukan terutama dg unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dg mengembangkan asas....

a)

Loyalitas dan legalitas


b)

Legalitas dan partisipasi

c)

Partisipasi dan subsidaritas

d)

Legalitas dan preventif

e)

Legalitas dan represif

44.

Pemberhentian anggota POLRI yang berpangkat Brigadir Jenderal Polisi dilakukan oleh....

a)

A. Presiden

b)

B. Kapolri

c)

C. Menteri Koordinator politik hukum dan keamanan

d)

D. Menteri pertahanan

e)

E. Presiden dengan pertimbangan DPR

45.

Pemberhentian anggota POLRI yang berpangkat Ajun Komisaris Brigadir Polisi dilakukan oleh...

a)

A. Presiden

b)

B. Kapolri

c)

C. Menteri Koordinator politik hukum dan keamanan

d)

D. Menteri pertahanan

e)

E. Presiden dengan pertimbangan DPR

46.

Berikut ini merupakan syarat-syarat seorang calon anggota POLRI dapat diangkat sebagai jabatan penyidik, kecuali...

a)

Berpangkat paling rendah Inspektur dua polisi dan

b)

berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum/sederajat

c)

Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal

d)

Sehat jasmani dan rohani

e)

Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

47.

Berikut ini merupakan syarat-syarat seorang calon anggota POLRI dapat diangkat sebagai jabatan penyidik pembantu, kecuali..

a)

Berpangkat paling rendah Brigadir dua polisi dan

b)

Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 1 tahun

c)

Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal

d)

Sehat jasmani dan rohani

e)

Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

48.

Nama Kapolri saat Ini

a)

Idham Aziz

b)

Listyo Sigit Prabowo

c)

Ari Dhono Sukmanto

d)

Tito Karnavian

49.

Peraturan yang mengatur tentang TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIKDI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA yaitu

a)

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010

b)

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011

c)

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 2016