NEW
Font size
WorksheetsEVALUASI AKADEMIK LATSAR 2019
Total questions: 51
Worksheet time: 26mins
Akuntabilitas adalah kata yang sering kali kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami, ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas adalah sesuatu yang penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. dari sudut pandang tersebut, maka akuntabiltas merujuk pada:
Kewajiban untuk bertanggung jawab
Pertanggung jawaban yang harus dijalani
Kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya
Semua benar
Amanah seorang ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain:
Terbangunnya komunitas stakeholders baik secara internal dan eksternal
Terjaminnya dan kerukunan dan harmonisasi antar pelaku pelayanan publik
Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi
Adanya sikap keterbukaan dan menghargai kepentingan publik
Ada beberapa variable hubungan yang terkait dengan aspek-aspek akuntabilitas, aspek-aspek tersebut antara lain:
Akuntabilitas adalah sebuah hubungan
Akuntabilitas adalah berorientasi pada hasil
Akuntabilitas adalah membutuhkan sebuah laporan
Akuntabilitas memerlukan konsekuwensi
Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama ( Bovens, 2007 ) yaitu :
Kontrol publik, kontrol konsumen, dan pencegahan penyimpangan kewenangan
Pengawasan anggaran, penegakan hukum dan pengawasan aset
Menyediakan kontrol demokrasi (peran demokrasi), mencegah korupsi dan penyimpangan kewenangan (peran institusi), dan untuk meningkatkan efisiensi dan elektivitas (peran belajar)
Salah semua
Untuk memenuhi terwujudnya organisasi publik yang akuntabel, maka seharusnya mekanisme akuntabilitas mengandung dimensi :
Akuntabilitas nilai-nilai, kabalkan dan keterbukaan
Akuntabilitas kejujuran, kesamaan derajat, peduli dan profesional
Akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan
A, B, C benar
Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi :
Akuntabilitas kejujuran dan hukum
Akuntabilitas proses
Akuntabilitas program
A, B, C benar
Alat akuntabilitas adalah :
Perencanaa strategis (Renstra), RPJP, RPJM, SKPD
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
A dan C benar
Nasionalisme yang berlebihan sehingga tidak menghargai bangsa lain, disebut:
Politisme
Chauvinisme
Patriotisme
Sekularisme
Ciri-ciri nasionalisme yang berdasarkan pancasila adalah :
Menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan
Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara
bangga sebagai bangsa indonesia dan bertanah air indonesia serta tidak merasa rendah diri
a, b, dan c benar
berikut beberapa fase yang dilalui indonesia untuk menemukan nilai persatuan indonesia dalam kebinekaan, kecuali...
masa purba
masa kerajaan
masa pra sejarah nusantara
masa sejarah nusantara
Secara yuridis, pancasila terletak dalam...
Penjelasan Undang Undang Dasar 1945
Pembukaan Undang Undang Dasar 1945
Proklamasi
Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945
Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat...
Fleksibel
Normatif
Rigid
Imperatif
Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai nilai kepublikan dan berorientasi pada...
Kepentingan publik
Beban tugas yang diembannya
Kebijakan publik
Pelayanan publik
Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, hendaknya kita harus selalu bersikap :
Netral
Membela yang lemah
Jujur, adil dan bijaksana
a, b, c benar
Berikut ini adalah dimensi etika publik kecuali :
Nasionalisme yang harus menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia
Tujuan Etika Publik adalah Pelayanan yang berkualitas dan relevan
Modalkan Etika Publik adalah Akuntabilitas, Transparansi dan Netralitas
Tindakan Integritas Pejabat Publik
b dan d Benar
Etika Publik adalah :
Nilai-nilai Perilaku yang baik yang ditunjukkan oleh Seseorang Pejabat Publik dalam mengarahkan kebijakan publik Interaksinya dengan lingkungan
Nilai-nilai Moral yang Baik yang ditunjukan oleh Seseorang atau Organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan
Aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam suatu kelompok tertentu yang hanya ditunjukan pada hal-hal perinsip dalam bentuk ketentuan tertulis
Aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam suatu kelompok tertentu yang hanya ditunjukan pada hal-hal perinsip dalam bentuk ketentuan baik tertulis maupun tidak
Etika Publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
Baik buruknya perilaku seseorang dapat dilihat dari beraspek berikut ini, kecuali :
Sikap pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada publik
Tutur kata pejabat publik dalam berinteraksi dengan masyarakat
Penampilan Pejabat Publik (cara berpakaian, potongan rambut, penggunaan kacamata, dll) dalam berinteraksi dengan masyarakat
Tindakan Pejabat Publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merumuskan kebijakan publik dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sebagai pejabat publik
Pola pikir pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merumuskan kebijakan publik dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sebagai pejabat publik
Berikut ini adalah wujud pelaksanaan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, kecuali :
Tidak mengabsenkan temannya atau siapa pun pada waktu pelaksanaan apel maupun kehadiran dalam ruangan
Tidak mencari-cari pembenaran kalau sesuatu itu diyakini salah walaupun memiliki konsekwensi buruk terhadap dirinya
Kita harus mengajak dan mempengaruhi orang-orang terdekat kita terlebih dahulu terutama bawahan sebelum kita laksanakan sendiri
Perilaku yang baik harus ditunjukkan terlebih dahulu oleh diri sendiri sebelum menyuruh orang lain sekalipun itu adalah bawahan kita
Menerima apa adanya segala konsekwensi sebagai akibat kelalaiyan dalam pelaksanaan tugasnya
Pelaksanaan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggug jawab, efektif dan efisien kecuali :
Memelihara barang kekayaan dan barang milik negara/daerah sebagaimana memperlakukan barang milik pribadinya
Memperlakukan barang kekayaan dan barang milik negara/daerah sebagaimana memperlakukan barang milik pribadinya
Tidak Menggunakan barang kekayaan milik negara/daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan
Tidak menggunakan mobil dinas atau kendaraan dinas saat pulang kampung atau acara pesta pernikahan anggota keluarga
Tidak main game pada saat jam kantor dan menggunakan fasilitas kantor
Lemahnya perwujudan kode etik dan kode perilaku ASN nampak pada perilaku ASN sebagai berikut, kecuali :
Sering bocornya soal ujian nasional
Arogan pada masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Para pejabat publik cenderung menggerogoti hak-hak rakyta misalnya dengan penggunaan plat gantung bagi kendaraan dinas pada waktu melakukan pengisian BBM di SPBU
Masih seringnya terparkir kendaraan dinas ditempat-tempat hiburan, pasar-pasar, pada acara-acara keluarga dan lain-lain
Melayani masyarakat dengan sikap hormat, sopan, santu, ramah tanpa membeda-bedakan suku agama dan ras dan lain-lain
Berikut ini adalah nilai-nilai etika publik yang harus dijunjung tinggi oleh pejabat publik termasuk ASN, kecuali :
Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah
Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi
Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak
Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun
Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan diskriminatif
Suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen/pengguna atau masyarakat adalah penegertian dari
Inovasi
Mutu
Efektivitas
Efisiensi
"Sejauhmana organisasi dapat mencapai tujuan yang diterapkan, atau berhasil mencapai apapun yang mencoba dikerjakan" adalah pengertian dari konsep ?
Inovasi
Orientasi Mutu
Efektivitas
Efisiensi
"Ketepatan dari realisasi penggunaan sumber daya yang dimanfaatkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya" adalah pengertian dari konsep ?
Inovasi
Orientasi Mutu
Efektivitas
Efisiensi
Bila ungkapan "doing the right things" berarti tindakan yang efektif, maka tindakan efisien adalah ?
Thinking new thing
Doing new thing
Doing the things right
Thinking old thing
Diawal perkembangannya, konsep mutu mengemukakan bahwa usaha/pelayanan itu berorientasi kepada hasil (product oriented), namun sekarang yang utama harus berorientasi pada ?
Proses
Sumber daya
Organisasi/lembaga
Pelanggan/Masyarakat
Suatu upaya untuk memikirkan/merencanakan sesuatu yang baru adalah tindakan ?
Inovatif
Kreatif
Efektif
Efiensi
Terdapat 8 (delapan) dimensi mutu yang terdapat dalam konsep TQM, kecuali :
Performa
Kesesuaian dengan standar
Estetika
Harga
Dalam pasal 2 khususnya ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diatur tentang perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang tindak pidana kerugian negara disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat :
4 (empat) Tahun
2 (dua) Tahun
3 (tiga) Tahun
1 (satu) Tahun
Dalam pasal 2 khususnya ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diatur tentang perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang tindak pidana kerugian negara disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama :
Seumur atau 20 Tahun
2 (dua) Tahun
3 (tiga) Tahun
1 (satu) Tahun
Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang paling tepat tepat penyelarasan nilai organisasi dan nilai dasar anti korupsi :
Organisasi yang telah mempunyai nilai-nilai organisasi tidak perlu melakukan penyelarasan lagi dengan nilai-nilai anti korupsi
Organisasi yang telah mempunyai nilai-nilai organisasi masih perlu melakukan penyelarasan lagi dengan nilai-nilai anti korupsi
Bagi organisasi yang berintegritas, menerapkan nilai-nilai organisasi lebih penting dibanding menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi
Bagi organisasi yang berintegritas, menerapkan nilai-nilai organisasi tidak lebih penting dibanding menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi
Dari model perubahan sikap dan perilaku dibawah ini, manakah yang memiliki tingkat permanensi perubahan yang lebih tinggi:
Berintegritas dikarenakan integritas sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya
Kesediaan seseorang untuk menerima pengaruh dari orang lain untuk berintegritas
Meniru integritas seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan
Bersedia berintegritas sebagai cara untuk memperoleh reaksi positif seperti pujian, dukungan dan simpati.
Seseorang berintegritas sesuai dengan harapan kelompok dan peranan dalam hubungan sosial dengan kelompok tersebut, contohnya seorang pegawai akan berintegritas sebagaimana layaknya integritas pegawai lainnya yang ada di organisasi tersebut, model perubahan tersebut termasuk model :
Identifikasi
Internalisasi
Kesediaan
Pencitraan
Faktor penyebab timbulnya korupsi adalah :
Erosi Moral
Gaya hidup hedonis
Tidak adanya keteladanan pemimpin
a, b, c benar
Pernyataan manakah yang bukan merupakan bagian dalam pemetaan sistem integritas :
Identifikasi sistem integritas yang telah ada
Usulan sistem integritas yang diperlukan
Identifikasi stake holder
Usulan kontribusi pegawai baru
Undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Undang-undang No
UU No. 5 tahun 2014
UU No. 43 tahun 1999
UU No. 2 tahun 2002
UU No. 20 tahun 2003
Keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, dan derajad profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi : perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian adalah :
Manajemen ASN
Manajemen PHL
Manajemen Kepegawaian
Manajemen Pelayanan
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sah menurut undang-undang ASN terdiri dari :
PNS dan PHL
PHL dan PPPK
PNS dan PPPK
PNS dan TNI
Manakah pernyataan berikut ini, yang merupakan pengertian dari Pegawai Negeri SIpil :
Unsur aparatur pemerintah yang mengabdi kepada pemerintah dengan melaksanakan tugas untuk melayani kepentingan negara
Unsur aparatur pemerintah yang mengabdi kepada pemerintah dengan melaksanakan tugas untuk melayani kepentingan masyarakat
Unsur aparatur pemerintah yang mengabdi kepada negara dengan melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai kepentingan negara
Unsur aparatur pemerintah yang mengabdi kepada negara dengan melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai kepentingan masyarakat
Berikut ini adalah pegawai negeri republik indonesia yang sah....
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, anggota TNI
Anggota POLRI, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI
Anggota TNI, pegawai BUMN, anggota kepolisian
Unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Pernyataan itu merupakan
Pengertian Pegawai Republik Indonesia
Hakekat dari Pegawai Negeri Sipil
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil
Prinsip Kepegawaian Republik Indonesia
Menurut peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 pegawai dapat diberhentikan dari tugas jika masuk selama 46 hari. Kesalahan pegawai akibat tidak masuk kerja dihitung secara komulatif selama selama satu tahun. Kedua pernyataan tersebut adalah...
Tidak ada hubungannya satu dengan yang lain
Berhubungan sebab akibat satu dengan yang lainnya
Berhubungan dalam satu peraturan kepegawaian
Berhubungan timbal balik tanpa dasar yang kuat
WoG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah antara lain karena, kecuali...
Dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan yang lebih baik
Situasi dan dinamika perkembangan kebijkan yang menuntut penyatuan beberapa sektor dalam pembangunan
Adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antarsektor dalam pembangunan
keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya
Siloisasi, prinsip single-purpose organizations, dengan banyak spesialisasi serta peran dan fungsi non-overlapping dapat mendorong ...
Fragmentasi
Kewenangan terpusat di sektor tertentu
Kurangnya kerjasama dan koordinasi, yang menyebabkan efektivitas dan efisiensi berkurang
Penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah dapat berlebihan
a, b, c benar
Penataan kelembangaan menjadi sebuah keharusan keika menerapkan pendekatan WoG, Katagori hubungan kelembagaan dalam sebuah kontinum adalah ...
Koordinasi, kolaborasi, dan inegrasi
Kolaborasi, integrasi, dan penyertaan
Koordinasi, intergrasi, dan kedekatan dan pelibatan
Kolaborasi, kedekatan dan pelibatan, dan merger
Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WoG di tataran praktek adalah ...
Kapasitas SDM dan intitusi, nilai dan budaya organisasi, dan kepemimpinan
Koordinasi antarlembaga, budaya dan filosofi, dan kepemimpinan
Penerapan kebijakan publik, kepemimpinan, dan kapasitas SDM dan institusi
Pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya adalah ...
Pola Pelayanan Teknis Fungsional
Pola Pelayanan Satu Atap
Pola Pelayanan Satu Pintu
Pola Pelayanan Terpusat
Service Delivery adalah...
Pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam merespon satu isu tertentu
Pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi
Pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam mengaksesnya
Proses penyatuan pemberian layanan kepada publik
Agar pendekatan WoG dapat diterapkan, berikut antara lain prasyarat penerapan WoG yang baik, kecuali ...
Budaya dan filosofi
Penataan kelembangaan baru
Akuntabilitas dan insentif
Cara baru pengembangan kebijakan
Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-undang no. 25 Tahun 2009 adalah ...
kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanankan oleh Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarkat untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksaan ketentuan peraturan perundang-undangan
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh indifidu untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksaan ketentuan peraturan perundang-undangan
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Berikut ini adalah unsur-unsur pelayanan Publik, kecuali
Institusi Penyelenggara layanan, Penerima Manfaat dan Kepuasaan pelanggan
Institusi Penyelenggara layanan, Penerima subsidi dan Kepuasaan pelanggan
Institusi Penyelenggara layanan, Penerima layanan dan Kepuasaan pelanggan
Institusi Penyelenggara layanan, Penerima layanan dan Kepuasaan pelayanan
