Panitia Lelang

Panitia Pengadaan Langsung

Panitia Penerimaan Barang dan Jasa

Panitia Seleksi Calon Rekanan

Deputi Direksi Wilayah

Asisten Deputi Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik

Kepala Cabang

Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunkasi Publik

Usulan Pengadaan – Persetujuan Pengadaan – Survey sederhana - SPPH – SPH dari rekanan – Negosiasi Teknis dan Harga – SPK

Usulan Pengadaan – Persetujuan Pengadaan – SPPH – SPH dari rekanan – Negosiasi Teknis dan Harga – Penunjukan Pemenang – SPK

Usulan Pengadaan – Persetujuan Pengadaan – Survey sederhana - SPPH – SPH dari rekanan – SPK

Persetujuan Pengadaan – Surat Tugas Survey harga Pasar – Survey sederhana - SPPH – SPH dari rekanan – Negosiasi Teknis dan Harga – SPK

Sampai dengan Rp. 50.000.000,-

> Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000,-

> Rp. 250.000.000,- s.d. Rp.1.000.000.000,-

Diatas Rp. 1.000.000.000,-

Perubahan kelas rawat bagi PPU penyelenggara negara mengikuti perubahan pangkat/golongan dan hak kelas rawatnya berlaku pada saat dilakukan perubahan pangkat/golongan

PPU selain penyelenggara negara yang melakukan perubahan gaji/upah pada bulan berjalan maka hak kelas perawatannya berlaku mulai bulan berikutnya.

Perubahan kelas rawat PPU Swasta mengikuti perubahan gaji/upah.

Perubahan kelas rawat bagi PPU PN mengikuti perubahan pangkat/golongan dan hak kelas rawatnya berlaku pada bulan berikutnya.

Perubahan kelas perawatan dapat dilakukan setelah 1 tahun, perubahan kelas perawatan harus diikuti oleh seluruh anggota keluarga, perubahan kelas perawatan dapat dilakukan dengan syarat mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang terdapat dalam KK.

Perubahan hak kelas rawat mengacu pada hak kelas rawat kepala keluarga. Apabila salah satu anggota keluarga hak kelas rawatnya belum 1 tahun, maka untuk perubahan hak kelas rawat satu keluarga tersebut tidak dapat dilakukan karena satu keluarga tersebut harus telah terdaftar dengan hak kelas rawat yang sebelumnya minimal 1 tahun.

Peserta PBPU yang belum pernah membayar iuran pertama kali dan sedang dalam masa tunggu 14 hari dapat mengajukan perubahan kelas rawat dan terkena masa tunggu 14 hari sejak dilakukan perubahan hak kelas rawat.

Perubahan kelas rawat Peserta PBPU pada bulan berjalan, maka akan berlaku pada bulan berikutnya.

Pasangan suami istri yang bekerja dan didaftarkan oleh pemberi kerja pada segmen PPU, maka keduanya didaftarkan dan dihubunkan (link) pada aplikasi kepesertaan. Masing-masing suami istri tetap memiliki hak sebagai anggota keluarga tertanggung dari pasangannya.

Pasangan suami istri yang salah satunya pekerja dan didaftarkan sebagai segmen PPU dan salah satunya lagi adalah PBPU, dapat dihubungkan (link) melalui aplikasi kepesertaan.

Peserta A (laki-laki) PPU PN dihubungkan (link) dengan Peserta B (laki-laki) PPU BU.

Fitur “Hubungan dengan Peserta Lain” dapat digunakan dari satu peserta dengan banyak peserta P lainnya.

Apabila terjadi kesalahan penonaktifan peserta PBI JK meninggal di FKRTL maka peserta tersebut tidak dapat diaktifkan kembali.

Peserta yang meninggal di Fasilitas Kesehatan akan dilakukan penonaktifan secara otomatis oleh sistem pada aplikasi BOA dan PCare yang dilaporkan oleh Faskes.

Apabila terjadi kesalahan penonaktifan Peserta melalui Aplikasi PCare dan BOA dapat diaktifkan kembali dengan melampirkan berkas sesuai ketentuan.

Peserta PBI JK yang salah penonaktifan meninggal di FKRTL dapat diaktivasi kembali oleh BPJS Kesehatan.

Kartu rusak: melapor ke Kantor Cabang atau Kakab/Kota dengan persyaratan membawa kartu yang rusak, dan menunjukkan KTP/KK.

Kartu rusak: melapor ke Kantor Cabang atau Kakab/Kota dengan persyaratan membawa kartu yang rusak, dan menunjukkan KTP/KK, membawa surat keterangan bermaterai 6000 yang ditandatangai oleh peserta.

Kartu hilang: melapor ke Kantor Cabang atau Kakab/Kota dengan persyaratan menunjukkan KTP/KK, surat pernyataan kehilangan yan ditandatangani oleh peserta bermaterai 6000 atau surat keterangan kepolisian.

Pengurusan kartu hilang hanya bisa dilaporkan oleh anggota keluarga yang tercantum dalam KK.

Menampilkan kartu KIS Digital

Perubahan data peserta yaitu nomor HP, alamat email, alamat surat, pindah faskes dan pindah kelas.

Pendaftaran bayi baru lahir.

Menampilkan history pelayanan peserta lengkap dengan diagnosa.

Pameran, event/kegiatan publik lainnya dengan menggunakan booth Mobile JKN

Melalui media cetak dan elektronik

Sosialisasi langsung

Personal dengan MCS, Care Center 1500 400, Kader JKN dan PPOB

Pelayanan Fast Track, Pelayanan Perubahan Data, Pelayanan Pemberian Informasi dan Pengaduan Peserta.

Pelayanan Fast Track, Pelayanan Korporasi, Pelayanan Pemberian Informasi dan Pengaduan Peserta.

Pelayanan Fast Track, Pelayanan Perubahan Data, Pelayanan Pemberian Informasi dan Pengaduan Peserta, Layanan Mandiri Badan Usaha

Pelayanan Pendaftaran Baru, Pelayanan Perubahan Data, Pelayanan Pemberian Informasi dan Pengaduan Peserta.

Fungsi pendaftaran baru peserta PBPU dan BP: hak dan kewajiban, pembayaran iuran autodebet, manfaat jaminan, prosedur pelayanan, validasi alamat, HP dan email, SLA pengiriman KIS dan jika tidak terkirim, ketentuan pembaharuan data.

Fungsi pendaftaran baru peserta PBPU dan BP: hak dan kewajiban, pembayaran iuran autodebet, manfaat jaminan, prosedur pelayanan, validasi alamat, HP dan email, SLA pengiriman KIS dan jika tidak terkirim, Mobile JKN, Kemudahan mendaftar, ketentuan pembaharuan data

Fungsi pendaftaran baru peserta PBPU dan BP: hak dan kewajiban, pembayaran iuran autodebet, manfaat jaminan, prosedur pelayanan, Mobile JKN, Kemudahan mendaftar, ketentuan pembaharuan data

Fungsi pendaftaran baru peserta PBPU dan BP: hak dan kewajiban, manfaat jaminan, prosedur pelayanan, validasi alamat, HP dan email, SLA pengiriman KIS dan jika tidak terkirim, Kemudahan mendaftar, ketentuan pembaharuan data

Perubahan Data PBI, Perubahan Data PPU PN/BU, Perubahan FKTP, Perubahan Hak Kelas Rawat.

Perbaikan Data Ganda, Perubahan Status Kepesertaan, Penggantian Kartu Hilang

Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali WNI Di Luar Negeri, Mutasi Kurang Data Anggota Keluarga PBPU, Perbaikan Data Ganda.

Perubahan Data PBI, Penambahan Anggota Keluarga PBPU Dan BP, Perubahan Hak Kelas Rawat

Perencanaan target peserta dan pendapatan

Perencanaan sasaran BU Canvassing

Perencanaan area canvassing

Pelaporan kunjungan canvassing

Membuat turunan target peserta dan pendapatan tahunan menjadi bulanan/mingguan dan harian

RO menyusun jadwal kunjungan harian sesuai dengan wilayah yang ditentukan

Membuat target peserta dan pendapatan tahunan, bulanan, mingguan dan harian per RO

Membuat target badan usaha per RO

Badan usaha menunggak dan masih aktif

Badan usaha tidak beroperasi/tidak ditemukan

Badan usaha yang tidak terdapat peserta karena penggabungan entitas BU

Badan usaha pailit

Capaian kepesertaan minimal 95% dari jumlah penduduk yang ada pada dashboard BI, tidak terdapat tunggakan iuran PBI APBD, penganggaran telah dilakukan oleh Pemda, validitas data peserta yang didaftarkan sudah valid.

Capaian kepesertaan minimal 95% dari jumlah penduduk yang ada pada dashboard BI, tidak terdapat tunggakan iuran PBI APBD dan IW PNS dan IW Pemda, penganggaran telah dilakukan oleh Pemda.

Capaian kepesertaan minimal 95% dari jumlah penduduk yang ada pada dashboard BI, tidak terdapat tunggakan iuran PBI APBD dan IW PNS dan IW Pemda, penganggaran telah dilakukan oleh Pemda, validitas data peserta yang didaftarkan sudah valid

Capaian kepesertaan lebih dari 95% dari jumlah penduduk yang ada pada dashboard BI, tidak terdapat tunggakan iuran PBI APBD dan IW PNS dan IW Pemda, penganggaran telah dilakukan oleh Pemda, validitas data peserta yang didaftarkan sudah valid

Sertifikat ditandatangani oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta dan diterbitkan oleh Kantor Pusat.

BU membuat surat permohonan dan surat pernyataan untuk penerbitan kepesertaan JKN-KIS, BU telah mendaftarkan seluruh karyawan dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, tidak terdapat tunggakan iuran, bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kepatuhan BPJS Kesehatan, surat pernyataan dibuat oleh BU dan divalidasi oleh Kabid/Staf dan disetujui Kepala Cabang.

Sertifikat ditandatangani oleh kepada cabang dan diterbitkan oleh kantor cabang.

BU membuat surat permohonan dan surat pernyataan untuk penerbitan kepesertaan JKN-KIS, BU telah mendaftarkan seluruh karyawan dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, tidak terdapat tunggakan iuran, bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kepatuhan BPJS Kesehatan, surat pernyataan dibuat oleh BU dan divalidasi oleh Kabid/Staf dan disetujui Kepala Cabang, masa berlaku sertifikat 2 tahun

88888 untuk BNI/BRI/BTN dan 89888 untuk Mandiri

88888 untuk BRI dan 89666 untuk Mandiri/BNI/BTN

88666 untuk BNI/BRI/BTN dan 89666 untuk Mandiri

88666 untuk BRI dan 89666 untuk Mandiri/BNI/BTN

Besaran maksimal tunggakan dari yang semula 12 bulan menjadi 24 bulan

Denda pelayanan akhir ditiadakan, melainkan hanya denda pelayanan awal yang nilainya berdasarkan perkiraan biaya paket InaCBG.

Besaran denda yang semula {2,5% x 12 bulan x perkiraan biaya paket} menjadi {2,5% x 24 bulan x perkiraan biaya paket }

Penonaktifan bagi peserta menunggak yang sebelumnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya diubah menjadi tanggal 1 bulan berikutnya

SE Dirkeuin Nomor 30 Tahun 2018

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018

Huruf A dan C benar

Menempelkan nomor VA pada berkas form auto debit per peserta

Menyiapkan rekapitulasi pendaftaran form auto debit dalam bentuk soft file

Menyiapkan BA penyerahan form pendaftaran auto debit kepada fungsi Penagihan dan Keuangan

Semua benar

Pendaftaran yang diterima di Kantor Cabang pukul jam pelayanan selesai akan diserahkan ke bank pada hari kerja berikutnya

Pendaftaran yang diterima di Kantor Cabang pukul jam pelayanan selesai akan diserahkan ke bank pada H+0

Pendaftaran yang diterima di Kantor Cabang hingga pukul 12.00 akan diserahkan ke bank pada H+0 sedangkan yang diterima diatas pukul 12.00 akan diproses pada hari kerja berikutnya

Tidak ada ketentuan mengenai SLA penyerahan berkas, namun untuk efektivitas dan efisiensi, Kantor Cabang dapat melakukan penyerahan setiap dua hari sekali apabila berkas pendaftaran harian jumlahnya tidak signifikan

FKTP dengan BOR > 80%,

FKTP dengan LOS Tertinggi

FKTP dengan peningkatan kasus RITP minimal 50% dari bulan sebelumnya

FKTP dengan biaya non kapitasi tertinggi

Pelayanan dapat dijamin jika surat keterangan dalam pengurusan perpanjangan SIP diserahkan ke BPJS Kesehatan.

Pelayanan dapat dijamin karena masa berlaku SIP dokter tersebut habis kurang dari 1 (satu) tahun.

Pelayanan tidak dapat dijamin karena masa berlaku SIP dokter tersebut telah habis lebih dari 6 (enam) bulan.

Pelayanan dapat dijamin karena sebelumnya dokter telah memiliki SIP pada Puskesmas tersebut.

Tidak boleh. Sebelum mengambil obat di Apotek PRB yang ditunjuk, peserta harus mengunjungi FKTP tempat peserta terdaftar agar FKTP dapat mengetahui kondisi peserta PRBnya, melakukan pemeriksaan kondisi pasien, serta melanjutkan pemberian resep sesuai advis dokter spesialis/sub spesialis.

Boleh. Peserta dapat langsung ke Apotek PRB yang ditunjuk dengan membawa resep yang sesuai dengan Formulairum Nasional.

Boleh. Peserta dapat langsung ke Apotek PRB sesuai pemetaan Apotek PRB oleh Kantor Cabang.

Tidak boleh. Sebelum mengambil obat di Apotek PRB yang ditunjuk, peserta harus melakukan pemeriksaan penunjang rujuk balik.

FKTP tidak dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan karena hasil kredensialing tidak direkomendasikan.

FKTP dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan pertimbangan kebutuhan FKTP, dengan disertai catatan pemenuhan komitmen perbaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

FKTP dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan pertimbangan kebutuhan FKTP, dengan disertai catatan pemenuhan komitmen perbaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

FKTP tidak dapat bekerjasma dengan BPJS Kesehatan karena hasil kredensiling merupakan syarat mutlak perjanjian kerjasama.

WTA menggambarkan pemenuhan kewajiban FKTP sesuai ketentuan program Jaminan Kesehatan yang tercantum dalam PKS.

WTA menggambarkan kepuasan peserta setelah menerima layanan di FKTP tempatnya terdaftar.

WTA menggambarkan FKTP tidak membeda-bedakan pelayanan peserta JKN dengan pasien umum.

WTA menggambarkan kebutuhan peserta dalam pelayanan di FKTP tempatnya terdaftar.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Pengajuan berkas klaim, Verifikator memeriksa kelengkapan, Verifikator membuat BA Kelengkapan berkas, Verifikasi Klaim, Verifikator menerima hasil persetujuan, Menyampaikan hasil verifikasi, Penerimaan dan Pembayaran

Pengajuan berkas klaim klaim, Verifikator memeriksa kelengkapan, Verifikator membuat BA Kelengkapan berkas, Verifikasi Klaim, Menyampaikan hasil verifikasi, Verifikator menerima hasil persetujuan, Penerimaan dan Pembayaran

Pengajuan berkas klaim klaim, Verifikator menerima berkas klaim, Verifikator memeriksa kelengkapan, Verifikator membuat BA Kelengkapan berkas, Verifikasi Klaim, Menyampaikan hasil verifikasi, Verifikator menerima hasil persetujuan, Penerimaan dan Pembayaran

Pengajuan berkas klaim, Verifikator menerima berkas klaim, Verifikator membuat BA Kelengkapan berkas, Verifikasi Klaim, Menyampaikan hasil verifikasi, Verifikator menerima hasil persetujuan, Penerimaan dan Pembayaran

Penyulit → Komplikasi → Metode Persalinan

Penyulit → Metode Persalinan → Outcome

Metode Persalinan → Penyulit → Komplikasi → Outcome

Komplikasi → Outcome → Penyulit → Metode Persalinan

Memiliki SIP yang berlaku di Faskes lain, Faskes tersebut tidak memiliki dokter/dokter gigi spesiallis tertentu, Pelimpahan dilakukan secara tertulis, Surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat atas nama Menteri berlaku 1 Tahun

Memiliki SIP yang berlaku di Faskes Pembina, Faskes tersebut tidak memiliki dokter/dokter gigi spesiallis tertentu, Surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan setempat atas nama Menteri berlaku 1 Tahun

Memiliki SIP yang berlaku di Faskes lain, Faskes tersebut tidak memiliki dokter/dokter gigi spesiallis tertentu, Surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat atas nama Menteri berlaku 1 Tahun

Memiliki SIP yang berlaku di Faskes jejaringnya, Surat persetujuan/ surat tugas Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat, Faskes tersebut tidak memiliki dokter/dokter gigi spesiallis tertentu, Dokumentasi resmi Kerjasama jejaring.

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2017

Badan Usaha tidak merespon umpan balik validasi data pekerjanya paling lambat 10 hari sejak umpan balik disampaikan.

Badan Usaha tidak melakukan pembayaran paling lambat tanggal cut off pada bulan berikutnya setelah pendaftaran

Badan Usaha tidak merespon umpan balik validasi data pekerjanya

Badan Usaha belum melakukan pembayaran sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah pendaftaran

Jumlah gaji seluruh pegawai, dihitung sejak teguran tertulis berakhir

Jumlah gaji seluruh pegawai, dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir

Jumlah kewajiban iuran yang seharusnya dibayar berdasarkan hasil

Jumlah kewajiban iuran yang seharusnya dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan, dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir

SE Dirkumhal Nomor 34 Tahun 2018

SE Dirkumhal Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Direksi Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2016

Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa – Close Meeting – Penyampaian LHPS kepada BU – Penyampaian SPHP yang telah disetujui Kepala Cabang kepada BU – Tanggapan BU – Pembuatan LHPA

Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa – Close Meeting – Penyampaian LHPS kepada BU – Penyampaian SPHP yang telah disetujui Kabid PPK kepada BU– Tanggapan BU – Pembuatan LHPA

Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa – Close Meeting – Penyampaian LHPS kepada Kepala Cabang – Penyampaian SPHP yang telah disetujui Kepala Cabang kepada BU – Tanggapan BU – Pembuatan LHPA

Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa – Close Meeting – Penyampaian LHPS kepada Kepala Cabang – Penyampaian SPHP yang telah disetujui Kabid PPK kepada Kepala Cabang – Tanggapan BU – Pembuatan LHPA

Badan Usaha telah menandatangani lembar komitmen bahwa bersediamelakukan pendaftaran.

Badan Usaha telah melakukan pendaftaran dan terbentuk kode BU.

Badan Usaha telah melakukan proses input data 100% pekerja dan keluarganya.

Badan Usaha telah melakukan proses input data 100% pekerja dan keluarganya dan telah membayar tagihan iuran pertama yang terbentuk.

Peraturan Direksi Nomor 49 Tahun 2016

Peraturan Direksi Nomor 49 Tahun 2017

Peraturan Direksi Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Direksi Nomor 49 Tahun 2019

Pengembangan sistem informasi eksisting merupakan proses dan hasil inovasi yang sudah eksisting namun membutuhkan infrastruktur baru

Pengembangan sistem informasi baru merupakan proses dan hasil inovasi pengembangan teknologi informasi yang belum terdapat dalam katalog sistem informasi yang dikelola oleh Bidang OTI.

Pengembangan sistem informasi baru merupakan hasil integrasi antarsistem baru namun dengan fungsi logika yang sama seperti sistem informasi eksisting

Pengembangan sistem informasi eksisting merupakan proses dan hasil inovasi pengembangan teknologi informasi yang belum terdapat dalam katalog sistem informasi yang dikelola oleh Bidang OTI.

Bidang Penagihan dan Keuangan dan IT Helpdesk – Kepala Cabang – Kedeputian Wilayah – Kedeputian Bidang SPKTI – Direktur Keuangan dan Investasi - Kedeputian Bidang MIUR

Bidang Penagihan dan Keuangan dan IT Helpdesk – Kepala Cabang – Kedeputian Wilayah – Kedeputian Bidang MIUR – Direktur Keuangan dan Investasi - Kedeputian Bidang SPKTI

Bidang Penagihan dan Keuangan dan IT Helpdesk – Kepala Cabang – Kedeputian Wilayah – Kedeputian Bidang OTI – Direktur Keuangan dan Investasi - Kedeputian Bidang MIUR

Bidang Penagihan dan Keuangan dan IT Helpdesk – Kepala Cabang – Kedeputian Wilayah – Kedeputian Bidang MIUR – Direktur Keuangan dan Investasi - Kedeputian Bidang OTI

Pengguna Sistem Informasi

Analisis dan Mitigasi Risiko

Formulasi

Ruang Lingkup Otomasi

Kepala Cabang

Bidang terkait

Kepala Kantor Kab/Kota

IT Helpdesk

Pengaju UMK dapat mengajukan UMK untuk kegiatan lainnya dengan ketentuan aging UMK atas kegiatan sebelumnya, yang belum dipertanggungjawabkan, kurang dari 30 hari kalender (<30 hari kalender).

Rincian biaya Pertanggungjawaban UMK tidak boleh melebihi UMK yang diajukan dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada proposal yang disetujui oleh pejabat berwenang.

Pengaju UMK melakukan perhitungan jumlah pengajuan UMK dengan perkiraan jumlah yang akan direalisasikan dengan mempertimbangkan deviasi antara pengajuan UMK dengan pertanggungjawaban UMK.

Biaya penunjang pelaksanaan program kegiatan merupakan biaya yang dikeluarkan terkait pelaksanaan suatu program kegiatan yang telah dianggarkan dan tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proposal kegiatan serta tidak termasuk biaya untuk pembelian barang­ barang inventaris BPJS Kesehatan, Alat tulis Kantor (ATK), dan Belanja Barang Modal (BSM) dan biaya pengadaan barang-barang lainnya yang telah diatur dengan Peraturan Direksi Tentang Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa BPJS Kesehatan.

Tagihan definitif adalah tagihan yang dapat dimasukan pada rincian biaya dalam pengajuan uang muka kerja

Tagihan definitif adalah tagihan yang diajukan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai persetujuan pejabat yang berwenang, nilainya sudah pasti/tetap an dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat langsung dicatat sebagai beban/biaya BPJS Kesehatan

Biaya Gaji dan Tunjangan Pegawai/Direksi/Dewan Pengawas, Biaya Lembur, Tunjangan Cuti, Biaya Perjalanan Dinas Direksi Dewas dan Biaya Honorarium Pihak Internal maupun Eksternal termasuk dalam tagihan definitif internal

Biaya Telekomunikasi, sponsorship, public training, akomodasi dan konsumsi termasuk dalam tagihan definitif eksternal

Tarif pasal 17 x 120% x 50% x Penghasilan Bruto

Tarif pasal 17 x 50% x Kumulatif Penghasilan Bruto

Tarif pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto

Tarif pasal 17 x 120% x 50% x Kumulatif Penghasilan Bruto

Jasa perencanaan 4%, Jasa Pelaksanaan 2% dan Jasa Pengawasan 4%

Jasa perencanaan 4%, Jasa Pelaksanaan 3% dan Jasa Pengawasan 4%

Jasa perencanaan 6%, Jasa Pelaksanaan 4% dan Jasa Pengawasan 6%

Jasa perencanaan 2%, Jasa Pelaksanaan 2% dan Jasa Pengawasan 2%

2% untuk Jasa teknik, jasa managemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain

10% untuk hadiah, bonus dan sejenisnya

15% untuk Deviden, bunga dan royalti

2% untuk Sewa dan penghasilan lain dari penggunaan harta