Font size
WorksheetsPH bab 3 dan 4 PP XII
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Pilihlah jawaban yang paling tepat!
setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi dalam berkeyakinan apa saja
setiap warga negara dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME
setiap orang boleh beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME
setiap orang yang hidup di Indonesia boleh berkeyakinan apa saja
setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME
Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam perlakuan terhadap warga negara di dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, yakni ....
setiap orang yang memiliki domisili di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang berlaku
warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan dengan prosedur yang benar
warga negara hanya boleh mengeluarkan pendapatnya di mana dan kapan pun jika sesuai dengan prosedur musyawarah
siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar
warga negara dapat mengungkapkan seluruh pendapatnya sesuai paradigma ilmiah berpikirnya
Pilihlah jawaban yang paling tepat! 3. Makna sila Persatuan Indonesia dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan bangsa sebagai implementasi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yakni ....
negara dapat melakukan apa saja jika negara dalam keadaan genting terhadap bangsa indonesia
negara dapat melakukan tindakan represif untuk ketertiban jika negara dalam keadaan genting
negara dapat menerbitkan siapa pun dengan alasan dan keadaan apa pun
negara akan menjalin kerja sama dengan luar negeri untuk keamanan dalam negeri jika keadaan genting
negara melindungi warga negara Indonesia sepanjang masih berada di tanah air
Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni ....
setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan
kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat
segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat
segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat
seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat
Makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan standar hidup layak sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni ....
setiap warga negara berhak untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan hidup mapan sesuai janji pemerintah ketika kampanye
negara akan melakukan operasi pasar apabila terjadi kecurangan oleh pedagang
setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya
setiap warga negara akan diberikan fasilitas dan kemudahan tertentu jika menjadi warga yang baik
kelayakan ditentukan dengan standar pertumbuhan ekonomi hasil perbandingan dengan negara Asia Tenggara
Pelanggaran HAM berat di antaranya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikut ini salah satu contohnya ....
menjegal seseorang yang berprestasi untuk tidak berkembang karier
memberi label pada seseorang yang menyebabkan dia secara mental dan fisik tidak mampu melanjutkan kehidupan normalnya
pembunuhan massal terhadap sekelompok ras
kebencian Nazi kepada kaum Yahudi
pembantaian kaum mayoritas terhadap kaum minoritas untuk menghilangkan turunan
Seorang siswa baru di sebuah sekolah diejek dan dijauhi teman-temannya karena berbeda agama. Ia tidak diajak bekerja sama dalam tugas kelompok, bahkan diejek saat beribadah sesuai keyakinannya. Sikap ini menunjukkan intoleransi karena tidak menghargai perbedaan keyakinan yang seharusnya dihormati. Kasus pelanggaran HAM intoleransi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal ....
B. 28D ayat (1)
E. 28E ayat (3)
D. 28E ayat (2)
A. 28A
C. 28E ayat (1)
Seorang warga desa menjadi korban penembakan oleh kelompok bersenjata saat sedang bekerja di ladangnya. Aksi kekerasan tersebut merenggut hak hidupnya, sekaligus membuat masyarakat sekitar merasa tidak aman dan hidup dalam ketakutan karena adanya ancaman serupa yang bisa terjadi kapan saja tanpa perlindungan memadai dari aparat. Berdasarkan berita tersebut, kasus pelanggaran hak hidup, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal ....
E. 28H ayat (3)
B. 28G ayat (2)
A. 28G ayat (1)
C. 28H ayat (1)
D. 28H ayat (2)
Sebuah keluarga kehilangan rumahnya karena digusur secara paksa oleh oknum tanpa proses hukum yang jelas dan tanpa ganti rugi yang layak. Tindakan tersebut melanggar hak atas properti, karena kepemilikan pribadi mereka diambil alih secara sewenang-wenang tanpa penghormatan terhadap hukum dan keadilan. Berdasarkan berita di atas, kasus pelanggaran properti tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang bertentangan dengan Pancasila, terutama Pasal...
B. 28H ayat (1)
D. 28H ayat (3)
E. 28H ayat (4)
C. 28H ayat (2)
A. 28G ayat (2)
us
Pada 17 Juli 2015, umat Muslim di Karubaga, Tolikara, Papua berkumpul di lapangan markas Koramil 1702-11 untuk melaksanakan Salat Idul Fitri. Apabila dilansir dari berita, kaum muslim melakukan salat di lapangan Koramil. Menurut kamu sebagai warga yang mencintai kedamaian di Indonesia, hal tersebut dilakukan dengan maksud ....
massa pasti akan menyerang kaum muslim
meminta perlindungan dari militer agar tidak dizalimi massa
tempat militer ialah tempat yang paling disegani untuk didatangi oleh siapa pun
adanya ketidakpercayaan bahwa pelaksanaan salat Idulfitri akan berlangsung aman
tidak ada prasangka buruk karena lapangan koramil dapat menampung umat yang akan salat
Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan tradisi yang beragam. Hal positif yang dapat diambil adalah terciptanya peluang untuk saling belajar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan. Misalnya, adanya gotong royong dalam masyarakat yang melibatkan warga dari latar belakang berbeda. Pemberitaan tersebut apabila dipahami sebagai sebuah pembelajaran, hal positif yang dapat diambil sebagai negara multikultural ialah ....
saling menghormati bahwa keberagaman merupakan kekayaan hati untuk menerima perbedaan
saling menghormati antara pendiri negara yang menetapkan ideologi dan umat beragama
saling menghormati antarkeyakinan yang berbeda
saling menghormati bahwa segala perilaku harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan YME
saling menghormati bahwa Tuhan menciptakan manusia berkaum-kaum
Pancasila tidak hanya menekankan pada kebebasan individu seperti liberalisme, atau mengutamakan kepentingan kolektif secara mutlak seperti komunisme, melainkan menggabungkan nilai kemanusiaan, kebersamaan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam kerangka ketuhanan. Tulisan di atas apabila dipahami sebagai sebuah pembelajaran, hal positif yang dapat diambil sebagai negara berdasarkan Pancasila ialah ....
saling menghormati bahwa Tuhan menciptakan manusia berkaum-kaum
saling menghormati bahwa keberagaman merupakan kekayaan hati untuk menerima perbedaan
saling menghormati antar pendiri negara yang menetapkan ideologi dan dijadikan pandangan hidup bangsa
saling menghormati bahwa segala perilaku harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan YME
saling menghormati antarkeyakinan yang berbeda
Hal positif dari negara yang melindungi hak warganya dalam beribadah adalah terciptanya rasa aman, damai, dan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Warga dapat menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut atau tertekan. Pemberitaan di atas apabila dipahami sebagai sebuah pembelajaran, hal positif yang dapat diambil sebagai negara yang melindungi hak warganya ialah ....
saling menghormati antara pendiri negara yang menetapkan ideologi dan umat beragama
saling menghormati bahwa keberagaman merupakan kekayaan hati untuk menerima perbedaan
saling menghormati bahwa Tuhan menciptakan manusia berkaum-kaum
menghormati karena segala perilaku harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan YME
saling menghormati antarmasyarakat dengan keyakinan yang berbeda
“Warga dilarang salat berjamaah di masjid mulai bulan depan karena pemerintah sudah diam-diam menandatangani perjanjian dengan negara asing untuk menghapuskan azan di Indonesia. Jika umat Islam tidak bersatu melawan sekarang juga, sebentar lagi kita tidak bisa lagi beribadah di negeri sendiri!” Berikut ini perilaku yang akan dilakukan pelajar sebagai warga negara yang cerdas ketika membaca pemberitaan di atas ....
mengonfirmasi berita agar tidak terpapar hoaks dan kebencian
menyalahkan pemerintah yang lamban menangani
menganggap konflik tersebut wajar terjadi di daerah yang mayoritas salah satu agama
meyakinkan teman lain untuk mendukung salah satu pihak yang dianggap benar
membiarkan saja karena peristiwa tersebut tidak terjadi di wilayah sendiri
Salah satu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:
Pelaksanaan upacara bendera di sekolah
hak tidak memberikan akses sekolah kepada anak-anak
Peningkatan fasilitas umum oleh pemerintah
Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
Penggunaan tanah milik warga dengan ganti rugi yang layak
Sebagai warga negara yang baik, apa yang harus dilakukan saat terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban?
Merasa semua sudah ada yang mengatur dan peduli
Mendukung pelanggaran tersebut
Melaporkan kepada pihak berwenang dan ikut menjaga ketertiban
Membiarkan saja karena bukan urusan sendiri
Melaporkan kepada kepala rumah tangga terdekat
Di sebuah desa yang terdiri dari beragam suku, warga bekerja sama memperbaiki jembatan yang rusak. Masing-masing membawa bahan dan tenaga sesuai kemampuan mereka. Walau berbeda latar belakang, mereka saling bahu membahu karena sadar bahwa jembatan itu penting bagi seluruh warga desa. Pilihlah jawaban yang paling tepat!
sila ke-3 Pancasila
sila ke-1 Pancasila
sila ke-4 Pancasila
sila ke-2 Pancasila
sila ke-5 Pancasila
Nomor 2 berdasarkan gambar berikut! Perhatikan gambar perilaku di atas. Secara kasat mata, perbuatan menyalin dengan/atau tanpa paksaan merupakan perbuatan yang melanggar HAM. Namun, perilaku kasar pada gambar bertentangan dengan pasal ...
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
Jika dianalisis berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berisi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Peristiwa pada gambar di atas mengindikasikan bahwa ....
korban penyontekan tidak mendapatkan hak mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas hidupnya atas manfaat dari ilmunya
pelaku penyontekan telah memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dari yang dicontek sebagai hak asasinya
korban penyontekan mendapat pendidikan dari pengembangan diri melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya
pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar pelaku penyontekan telah tercapai karena terbantu dari sontekannya
atas persetujuan orang yang dicontek, pelaku penyontekan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya
Seorang siswa merasa gelisah saat ujian karena temannya yang duduk di sebelahnya terus menatap tajam sambil berbisik, “Kalau kamu tidak kasih lihat jawabannya, awas saja nanti.” Meskipun enggan, siswa itu merasa tertekan karena ancaman temannya. Terdapat unsur paksaan agar memberikan sontekan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) yang berisi ...
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dalam Pasal 28J ayat (1) yang berisi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Gambar di atas mengindikasikan sebuah peringatan pada perilaku masyarakat Indonesia yang berkenaan dengan HAM, yaitu ...
masyarakat yang tidak hidup tertib dilarang menggunakan kendaraan yang bising
adanya larangan bagi yang memiliki kendaraan untuk memodif kendaraannya
kendaraan yang laik jalan dapat memenuhi HAM untuk hidup tertib
dilarang menggunakan kendaraan yang mengeluarkan suara
setiap yang memiliki kendaraan harus menggunakan kendaraan yang memiliki knalpot
Peraturan Lalu Lintas yang dilansir dalam gambar di atas memberikan pendidikan ketaatan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi yang termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni ...
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Berikut ini perilaku yang ditampilkan seorang siswa yang memahami kasus pelanggaran HAM apabila terdapat penegakan disiplin di sekolah, yakni ...
bersikap paham terhadap aturan kedisiplinan
memercayai kedisiplinan bagian dari proses kebaikan
melaporkan tiap kegiatan mendisiplinkan sebagai pelanggaran HAM
bertindak sesuai aturan dan komitmen yang berlaku
meyakini bahwa kedisiplinan ialah bagian dari pembelajaran
Jika terjadi pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam bidang pendidikan, perbaikan yang akan saya lakukan selayaknya seorang pelajar ialah ....
membuat keputusan dalam musyawarah OSIS
belajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depan
membuat kebijakan kurikulum yang lebih baik
mencari alternatif pendidikan yang lebih baik
memenuhi kewajiban pada orang tua
Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin dan terdampak. Namun, ditemukan kasus korupsi yang dilakukan pejabat, sehingga sebagian dana tidak sampai kepada masyarakat yang berhak. Banyak keluarga miskin akhirnya tidak menerima bantuan dan hidup dalam kesulitan.
Korupsi hanya berdampak pada keuangan negara, bukan langsung ke masyarakat.
Korupsi bisa membuat distribusi bantuan tidak merata, sehingga hak sebagian warga tidak terpenuhi.
Korupsi menghambat tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat melalui kebijakan sosial.
Korupsi melanggar kewajiban pejabat untuk jujur dan amanah, sekaligus merampas hak masyarakat atas jaminan sosial.
Korupsi menunjukkan rendahnya kesadaran bernegara pejabat publik, karena tidak menjalankan kewajiban menegakkan keadilan.
Seorang aktivis ditangkap karena melakukan aksi damai menuntut kebebasan berpendapat, padahal sesuai hukum ia berhak melakukannya. Hal ini menunjukkan adanya…
penghormatan hak warga negara
keadilan yang sudah ditegakkan
kesadaran warga terhadap hukum
pelanggaran hak asasi manusia
pingkaran kewajiban aktivis
Kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, padahal dana pajak digunakan untuk pembangunan sekolah, jalan, dan layanan kesehatan. Sebagian warga menolak membayar pajak karena tidak percaya pada pemerintah, tetapi tetap menuntut fasilitas publik yang lebih baik.
Hak atas fasilitas publik tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak.
Menolak pajak berarti menghambat pemenuhan hak masyarakat luas.
Hak publik harus tetap diberikan meski warga tidak melaksanakan kewajiban pajak.
Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar pembangunan berkelanjutan.
Pajak adalah kewajiban warga negara untuk menunjang pembangunan.
Pemerintah suatu daerah berencana membangun jalan tol baru yang melewati area persawahan milik warga. Pemerintah sudah memberikan ganti rugi, tetapi banyak warga merasa ganti ruginya tidak layak dan tidak sesuai dengan nilai tanah mereka. Warga menuntut hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi yang adil. Tindakan warga yang merupakan bentuk upaya penegakan hak dan kewajiban adalah...
Mengancam pekerja proyek agar tidak melanjutkan pembangunan.
Memblokir jalan raya dan melarang alat berat masuk ke lokasi pembangunan.
Mengumpulkan data dan bukti harga tanah yang sebenarnya untuk diajukan ke pengadilan.
Mengadukan masalah ini kepada Komnas HAM atau Ombudsman.
Melakukan musyawarah dengan pihak pemerintah dan menunjuk perwakilan untuk bernegosiasi.
Di masa pandemi, pemerintah menetapkan aturan untuk memakai masker dan menjaga jarak di ruang publik. Aturan ini dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun, Budi sering kali keluar rumah tanpa memakai masker dan mengabaikan anjuran jaga jarak. Tindakan Budi tersebut merupakan bentuk pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu..
Pengingkaran kewajiban untuk menaati peraturan yang dibuat pemerintah.
Pengingkaran kewajiban untuk menghormati orang lain.
Pengingkaran kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Pengingkaran kewajiban untuk mendapatkan hak atas kesehatan.
Pengingkaran kewajiban untuk menjaga fasilitas umum.
Jika pemerintah gagal melindungi warga dari diskriminasi, dampak yang mungkin muncul adalah…
Masyarakat semakin makmur
Runtuhnya kepercayaan pada pemerintah
Konflik horizontal antarwarga
Rasa tidak adil dalam masyarakat
Meningkatnya partisipasi politik
Seorang siswa tidak diperbolehkan ikut ujian nasional karena belum melunasi biaya administrasi. Pertanyaan: Perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai…
A. Pelanggaran hak siswa untuk mendapat pendidikan.
C. Pengingkaran kewajiban siswa dalam membayar biaya sekolah.
E. Bukti lemahnya kesadaran pihak sekolah dalam menjunjung prinsip keadilan sosial.
B. Bentuk diskriminasi dalam pelayanan publik.
D. Pembatasan hak yang tidak sesuai aturan.
Perhatikan kasus berikut: Seorang siswa menyebarkan foto temannya tanpa izin di media sosial disertai komentar menghina. Tindakan tersebut mendapatkan banyak like dan komentar negatif dari pengguna lain, menyebabkan korban merasa tertekan dan tidak mau sekolah. Berdasarkan UU ITE, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak karena...
Termasuk dalam tindakan perundungan fisik
Melanggar kewajiban untuk menghormati orang lain
Menyebabkan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah
Melanggar hak atas privasi dan merusak nama baik
Menghambat akses pendidikan korban
Menurut UUD NRI 1945 Pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa...
Hak asasi manusia tidak berlaku dalam keadaan darurat
Hak asasi manusia bersifat mutlak tanpa batas
Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain
Negara dapat membatasi hak warga negara secara sepihak
Hak asasi manusia hanya berlaku bagi warga negara patuh hukum
Cyber bullying semakin sering terjadi di media sosial dan berdampak buruk pada korban. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus mengetahui langkah tepat untuk mengatasinya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus cyber bullying adalah…
Memberikan edukasi tentang etika bermedia sosial
Melaporkan akun pelaku kepada platform media sosial
Mengadukan kasus kepada kepolisian dengan bukti yang cukup
Membalas komentar negatif dengan kata-kata lebih keras
Memblokir pelaku dan tidak membalas komentar negatif
Dalam konteks digital, generasi muda sering dihadapkan pada dilema 'cancel culture' sebagai respons terhadap pelanggaran kewajiban sosial. Manakah pernyataan yang menggambarkan paradoks fenomena ini?
Mekanisme ini efektif mengatasi pelanggaran, tetapi seringkali mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Mekanisme ini selalu berhasil karena didukung oleh mayoritas pengguna media sosial.
Mekanisme ini adalah satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan di lingkup digital.
Mekanisme ini gagal karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
Mekanisme ini tidak pernah melanggar hak individu karena berfokus pada perilaku individu, bukan identitas.
Berikut ini merupakan contoh pengingkaran kewajiban warga negara yang paling berpotensi menimbulkan pelanggaran hak warga lain adalah…
Tidak menggunakan hak pilih saat pemilu
Tidak mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan
Tidak membayar pajak dan retribusi daerah
Tidak mengerjakan tugas sekolah
Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah
Pada tahun-tahun terakhir, muncul wacana politik mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden lebih dari dua periode. Sebagian kelompok menilai hal itu diperlukan untuk menjaga stabilitas pembangunan, sementara kelompok lain menganggap wacana tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Dari pernyataan berikut, manakah yang tepat terkait perdebatan tersebut?
Perpanjangan masa jabatan Presiden tanpa amandemen UUD 1945 dapat menimbulkan krisis legitimasi konstitusional.
Presiden dapat memperpanjang masa jabatannya melalui peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perppu).
Amandemen UUD 1945 pernah membatasi masa jabatan Presiden menjadi maksimal dua periode untuk menghindari konsentrasi kekuasaan.
Dalam praktik demokrasi modern, pembatasan masa jabatan kepala negara merupakan prinsip universal untuk mencegah otoritarianisme.
Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden sepenuhnya keputusan politik DPR tanpa melibatkan mekanisme amandemen UUD.
Seorang warga negara menolak membayar pajak dengan alasan bahwa pemerintah tidak adil dalam penggunaan anggaran. Ia berpendapat bahwa membayar pajak hanya kewajiban jika pemerintah bersih dari korupsi. Tindakan warga tersebut menunjukkan pemahaman yang keliru karena…
Hak dan kewajiban warga negara bersifat seimbang, sehingga jika haknya dilanggar, kewajiban juga boleh diabaikan.
Membayar pajak adalah kewajiban sukarela, bukan kewajiban mutlak yang diatur dalam konstitusi.
Hak warga negara untuk mengkritik pemerintah lebih utama dibandingkan kewajiban membayar pajak.
Pemerintah berhak memaksa warga melaksanakan kewajiban tanpa memberikan jaminan hak secara penuh.
Kewajiban membayar pajak tetap harus dilaksanakan meskipun ada kelemahan pemerintah, karena kewajiban tidak bersyarat.
Sistem perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak dipandang sebagai wujud nyata partisipasi warga negara dalam mewujudkan keadilan sosial sesuai sila ke-5 Pancasila. Apabila seorang warga negara dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban membayar pajak secara tepat, maka tindakan tersebut merupakan contoh dari…
Sikap anti-sosial yang tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam masyarakat.
Upaya pembangkangan terhadap nilai ketuhanan sebagaimana diatur dalam norma agama.
Pelanggaran hak asasi manusia karena merugikan hak masyarakat atas kesejahteraan.
Langkah strategis untuk menghindari ketidakadilan distribusi pendapatan negara.
Bentuk pengabaian terhadap kewajiban konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A.
Seorang siswa merasa haknya untuk mendapatkan perlakuan adil di kelas dilanggar karena sering dipinggirkan saat diskusi kelompok. Namun, siswa tersebut juga jarang memenuhi kewajibannya seperti mengerjakan tugas tepat waktu. Sikap solutif yang paling tepat untuk siswa tersebut adalah kecuali…
Mengeluh kepada guru tanpa memperbaiki kewajibannya sendiri.
Menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban yang belum dijalankan.
Mengkomunikasikan perasaannya kepada guru dan teman secara terbuka.
Memperbaiki kewajiban dengan aktif mengerjakan tugas.
Membalas dengan mengabaikan teman-temannya.
Generasi muda dituntut untuk mampu menghadapi masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan: 1. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban melalui media sosial. 2. Membentuk komunitas kreatif yang mengampanyekan kepatuhan pada kewajiban tanpa menyinggung hak warga lain. 3. Menggunakan kekerasan simbolik (misalnya ujaran kebencian) untuk menekan pihak yang melanggar kewajiban. 4. Mendorong lahirnya regulasi partisipatif agar setiap kelompok merasa haknya dihargai dan berkewajiban menaati aturan. 5. Mengutamakan kepentingan pribadi generasi muda terlebih dahulu sebagai contoh aktualisasi hak yang kuat.
2 dan 4
3 dan 4
1 dan 2
5 dan 1
1 dan 3
Dalam sidang DPR, Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang energi. DPR tidak setuju dengan sebagian isi rancangan tersebut. Berdasarkan UUD 1945, siapa saja yang berhak mengajukan rancangan undang-undang?
MPR
Presiden, DPR, dan DPD
Presiden
DPR
Presiden dan DPR
Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, sikap generasi solutif yang paling strategis dalam mengatasi ketimpangan sosial adalah…
Menghindari keterlibatan dalam isu sosial agar tidak terkena dampaknya
Membentuk komunitas untuk membubarkan pemerintah
Membentuk forum diskusi dan advokasi untuk menyuarakan hak-hak masyarakat
Mengkritik pemerintah melalui media sosial tanpa solusi konkret
Menyebarkan berita pelanggaran hak melalui media tanpa verifikasi
Rumah dari salah satu anggota DPR yaitu Ahmad Sahroni mengalami penjarahan sehingga seisi rumahnya hancur lebur bak kapal pecah. Dari koleksi mobil mewah, sofa, kasur, hingga koleksi action figure mewah Sahroni habis diangkut warga yang menjarah. Mereka melakukan hal ini karena Sahroni dianggap melakukan tindakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Hal yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda solutif adalah…
Mengajak masyarakat untuk berdialog dan mencari solusi damai tanpa kekerasan.
Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak milik orang lain dan menyelesaikan masalah secara hukum.
Mengikuti tindakan yang sama dengan melakukan penjarahan sebagai bentuk protes.
Mengabaikan kejadian tersebut dan tidak peduli terhadap pelanggaran yang terjadi.
Menyebarkan berita bohong agar citra Ahmad Sahroni semakin buruk.
Banyak pengingkaran kewajiban, seperti membuang sampah sembarangan, menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Aksi yang paling strategis bagi generasi muda untuk mengatasi masalah ini dengan pendekatan struktural dan berkelanjutan adalah...
Membuat video viral tentang bahaya sampah plastik di internet.
Mengembangkan aplikasi mobile untuk mendeteksi lokasi pembuangan sampah ilegal.
Mendorong sekolah-sekolah untuk memasukkan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum.
Mengadakan bersih-bersih massal di sungai setiap bulan.
Melaporkan setiap pelanggaran pembuangan sampah ke pihak berwajib.
Seorang warga ingin menyampaikan pendapat dengan menggelar demonstrasi di jalan raya. Ia berhak melakukan aksi tersebut, tetapi juga wajib menghormati hak orang lain dengan tidak menutup seluruh akses jalan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, ia harus tunduk pada pembatasan sesuai undang-undang, seperti mengajukan izin ke aparat setempat dan menjaga ketertiban umum selama aksi berlangsung. Berdasarkan UUD 1945, pasal-pasal manakah yang relevan dengan kasus tersebut?
Pasal 28J – setiap orang wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.
Pasal 18A – hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan undang-undang.
Pasal 28E ayat (3) – setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F – setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Pasal 22E – pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dalam sebuah musyawarah desa, beberapa warga tidak diundang untuk memberikan pendapat terkait pembangunan fasilitas umum. Tindakan panitia tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak...
Hak untuk mendapatkan perlakuan khusus
Hak untuk mendapatkan pendidikan
Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
Hak untuk mendapatkan pekerjaan
Hak atas perlindungan hukum
Jika seorang warga negara tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak, dampak yang paling mungkin terjadi terhadap hak masyarakat lain adalah...
Hak masyarakat atas pelayanan publik dapat terganggu
Hak memilih dalam pemilu dicabut
Pemerintah memberikan lebih banyak subsidi
Semua warga mendapat insentif pajak
Fasilitas umum menjadi lebih baik
Dalam menghadapi kasus intoleransi beragama di suatu daerah, generasi muda solutif sebaiknya mengambil langkah…
Membiarkan konflik terus berlangsung karena tidak ada hubungannya dengan dirinya
Menyebarkan ujaran kebencian di media sosial untuk melawan kelompok yang berbeda
Mengajak teman sebaya berdialog lintas agama dan menyuarakan pentingnya toleransi
Ikut dalam aksi kekerasan untuk menunjukkan keberpihakan pada salah satu kelompok.
Menghindar dari isu tersebut agar terkesan netral dan aman
Dalam konteks pelanggaran hak atas lingkungan hidup akibat pencemaran sungai, sikap generasi muda solutif yang paling tepat adalah…
Membiarkan pencemaran berlangsung karena itu tanggung jawab pemerintah semata
Mengorganisasi komunitas lingkungan untuk melakukan kampanye kebersihan dan advokasi
Melakukan pencemaran serupa agar semua orang merasakan dampaknya
Mengkritik perusahaan pencemar dengan makian di media sosial tanpa solusi.
Mengabaikan persoalan karena dianggap tidak berdampak langsung pada dirinya
