NEW
Font size
WorksheetsPROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....
DPR dan DPD
Presiden dan DPR
DPR dan MPR
MA dan MK
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam keadaan memaksa (kegentingan yang memaksa) adalah ....
Perpu
Peraturan Presiden
UUUU
Peraturan Pemerintah
Tata Urutan Perundang-Undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 di bawah Tap MPR satu tingkat adalah ....
UUD 1945
UU/Perpu
PerPres
PP
Peraturan daerah yang mengatur pemerintah daerah Provinsi dibuat oleh....
Presiden bersama DPR
DPR bersama Gubernur
Gubernur bersama DPRD
Bupati bersama DPRD
Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada....
DPRD
MPR
DPD
DPR
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam keadaan memaksa (kegentingan yang memaksa) adalah ....
Perpu
Peraturan Presiden
UU
Peraturan Pemerintah
Langkah pertama dalam pembuatan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah....
menyusun rancangan UU
Membuat rancangan peraturan
mengajukan rancangan peraturan
menetapkan peraturan
Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara....
DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden
DPR dan Presiden
MPR dan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung dan DPR
UUD 1945 berapa kali di amandemen...
1
2
3
4
Pembentukan perundang-undangan di Indonesia Harus berdasarkan....
UUD 1945
GBHN
Pancasila
PP
Peraturan perundang-undangan yang disebut dan di tetapkan oleh Presiden disebut ....
Peraturan Pemerintah
UUD 1945
Peraturan Presiden
Perpu
Negara kita berdasakan UUD 1945. Lembaga yang berhak mengesahkan sebuah undang-undang adalah....
Gubernur
MPR
DPR
Presiden
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ....
DPR
Presiden
MPR
Panitia Ad Hoc
Perhatikan data dibawah ini :
1. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan Undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.
2. DPR mengajukan rancangan Undang-undang secara tertulis kepada presiden
3. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR
Urutan yang benar dalam proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR adalah ..
1-2-3
2-3-1
3-2-1
1-3-2
Perhatikan data berikut ini :
(1) Tahap penyusunan racangan PP, dengan membentuk pannitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementrian
(2) Tahap perencanaan rancangan peraturan Pemerintah (PP) disiapkan oleh kementrian ddan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya
(3) Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh presiden (pasal 5 ayat 2 UUD 1945) kemudian diundangkan oleh Sekretaris negara.
Urutan yang benar tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :
1-2-3
1-3-2
2-1-3
2-3-1
Perhatikan data berikut ini :
(1) Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian oleh pengusul
(2) Pengesahan dan penetapan oleh presiden
(3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang hukum.
Urutan yang benar proses penyusunan Peraturan Presiden adalah ..
1-2-3
1-3-2
2-1-3
2-3-1
Perhatikan gambar dibawah ini !
Gambar disamping merupakan salah satu contoh jenis tata urutan peraturan perundanng-undangan ....
Peraturan pemerintah
Peraturan presiden
Undang-undang
Peraturan Daerah
Perhatikan data berikut :
(1) Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda Provinsi.
(2) DPRD Provinsi bersama gubernur membahas Rancangan Perda Provinsi
(3) Gubernur mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis
Urutan yang benar proses penyusunan Perda Provinsi yang disusulkan Gubernur adalah ...
2-3-1
2-1-3
3-1-2
3-2-1
Perhatikan data berikut :
(1) Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD Kabupaten/Kota secara tertulis
(2) DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota
(3) Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota
Urutan yang benar dalam Proses penyusunan Perda yang diusulkan Bupati/Walikota adalah ..
1,2,3
2,1,3
3,2,1
1,3,2
Perhatikan gambar dibawah ini !
Gambar disamping merupakan salah satu contoh jenis tata urutan peraturan perundanng-undangan ....
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Undang-undang
Peraturan Daerah
Simak cerita dibawah ini !
Andi, seorang siswa yang rajin belajar. Andi berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh andi sehingga andi tidak pernah ditegur oleh guru. Pada akhir semester, nilai rapor pengetahuan andi sangat baik dan nilai rapor sikap dan keterampilan andi pun sangat baik. orang tua Andi merasa bangga terhadap nilai yang telah diperolehnya.
Dari cerita tersebut, dapat disimpulkan andi adalah ...
Sosok yang berani dan pantang menyerah.
Sosok yang taat atau siap sedia melaksanakan aturan.
Sosok yang pintar dan patuh kepada guru
Sosok yang sadar hukum dan pintar
Amati Wacana di bawah ini!
90 Persen Pelajar Pelanggar Lalu Lintas Tidak Punya SIM
Jakarta - Tingginya jumlah kasus kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar, diyakini akibat rendahnya kepatuhan dan kemampuan berkendara. Bahkan 90 persen di antara pelajar yang melanggar lalu lintas itu tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).
"90 persen lebih itu mereka tidak punya SIM. Baik pelajar yang sudah cukup usia untuk memiliki SIM atau pelajar yang memang belum cukup usia untuk mendapatkan SIM," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, Senin (23/9/2013).
Sementara untuk jenis pendidikan dari pelanggar tingkat Sekolah Dasar, mencapai 182 orang. Sedangkan pelanggar di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 1.384 orang dan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 4.151 kasus.
"Tapi di antara mereka itu mungkin ada yang punya SIM, terutama yang duduk di bangku SMA yang sudah berusia 17 tahun. Kalau anak SD dan SMP, sudah pasti mereka tidak memiliki SIM," jelas Rikwanto.
( Sumber: http://news.detik.com/)
Dengan mengamati kasus dalam berita di atas, maka pelanggaran lalu lintas tersebut dapat terjadi karena …..
Kurangnya pengawasan orangtua
penegakkan hukum yang tidak tegas
kesadaran hukum masyarakat masih rendah
ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundangan
Perhatikan gambar di bawah ini!
(( Sumber: http://news.detik.com/)
Peristiwa seperti pada gambar tersebut merupakan contoh perilaku yang melanggar tata tertib berlalu. Karakter yang ditampilkan oleh pengguna jalan raya seperti pada gambar tersebut adalah....
mengabaikan hak kebebasan berlalu lintas
tidak memperdulikan hak asasi manusia orang lain
mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri
mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan umum
Keinginan bangsa Indonesia untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dann perdamaian dunia termuat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ..
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Tujuan negara Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dibawah ini yang termasuk pelaksanaan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah ..
Mentaati tata tertib sekolah
Mengikuti berbagai macam kegiatan
Program wajib belajar 12 tahun
Program pemberantasan kemiskinan
Dibawah ini yang BUKAN tujuan negera Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah..
Melindungi segenap bangsa Indonesia.
Menciptakan rakyat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Perhatikan pernyataan berikut ini :
1) Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
2) Tidak mengubah Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945
3) Tetap mempertahankan NKRI
4) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
5) Melakukan perubahan dengan cara konsensus
Dalam melakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepakatan dasar tersebut ditunjukkan pada nomor ...
1,2 dan 3
2,3 dan 5
1,3 dan 4
3,4 dan 5
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara hasrus didasarkan pada hukum yang berlaku. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan disebut ...
Peraturan perundang undangan
Undang-undang
Konstitusi nasional
Peraturan Pemerintah
Perhatikan data di bawah ini :
1. Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti Undang-undang
2. Peraturan pemerintah
3. Peraturan daerah Provinsi
4. Peraturan Presiden
5. Ketetapan MPR
6. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
7. Peraturan daerah Kabupaten/Kota
Urutan yang benar jenis peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah ..
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7
6 – 1 – 5 – 2 – 4 – 3 - 7
6 – 5 – 1 – 2 – 4 – 3 – 7
1- 6 - 2 – 5 - 3 - 4 - 7
Perhatikan gambar disamping !
Gambar disamping merupakan proses ...
Perubahan Undang-undang
Perubahan Undang-undang Dasar
Pembentukan Undang-undang
Pembentukan Undang-Undang Dasar
Perhatikan gambar disamping !
Gambar disamping merupakan proses ...
Perubahan Undang-undang
Perubahan Undang-undang Dasar
Pembentukan Undang-undang
Pembentukan Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang sesuai dengan pasal ....
Pasal 1 ayat 3
Pasal 2 ayat 3
Pasal 3 ayat 3
Pasal 4 ayat 3
Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ....
UUD NRI Tahun 1945
Pancasila
Undang Undang
Tap MPR
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menempati pada urutan ketiga yaitu....
UUD NRI Tahun 1945
Tap MPR
Pancasila
UU/Perppu
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 tertinggi adalah....
UU/Perppu
UUD NRI Tahun 1945
Pancasila
Tap MPR
Dalam keadaan genting presiden bisa mengeluarkan sebuah peraturan yaitu ....
Undang Undang
Peraturan pengganti undang-undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 adalah ...
Tap MPR
Undang-undang
Peraturan pemerintah
Peraturan presiden
Peraturan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai pedoman warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah pengertian dari ...
Konvensi
Peraturan
UUD 1945
Perundang-undangan
Keputusan untuk mengubah pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan persetujuan …
sekurang-kurangnya 50 % anggota dari seluruh anggota MPR
ekurang-kurangnya 50 % ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
sekurang-kurangnya 60 % anggota dari seluruh anggota MPR
sekurang-kurangnya 60 % ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
Perhatikan pernyataan berikut!
1. Tahap pengundangan dan penyebarluasan
2. Tahap pengesahan oleh Presiden
3. Tahap persiapan pembentukan UU
4. Tahap pembahasan di DPR
Urutan proses penyusunan UU yang benar di tunjukkan nomor ….
1, 2, 3 dan 4
2, 3, 4 dan 1
3, 4, 2 dan 1
4, 1, 2 dan 3
Perhatikan pernyataan berikut!
1. prakarsa dari kabinet atau presiden
2. di sahkan oleh Presiden
3. dibahas oleh DPR dalam rapat-rapat DPR
4. diundangkan oleh menteri sekretaris Negara dalam lembaran Negara
Proses penyusunan RUU jika datang dari pemerintah di tunjukkan nomor ….
4, 1, 2 dan 3
3, 4, 2 dan 2
2, 3, 4 dan 1
1, 3, 2 dan 4
Perhatikan pernyataan berikut !
1. Melindungi hak-hak warga Negara
2. Menciptkan kehidupan yang sejahtera
3. Menciptakan kehidupan nyaman, aman dan tentram
4. Mewujudkan kepastian hukum bagi warga Negara
5. Memberikan kemudahan dalam mencapai cita-cita
Pentingnya peraturan perundang-undangan di tunjukkan nomor …
1, 2 dan 3
1, 3 dan 4
2, 3 dan 4
3, 4 dan 5
Yang pertama menyusun UUD 1945 adalah ....
MPR
DPR
BPUPKI
PPKI
Wewenang untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah …
MPR
DPR
Presiden
MK
Perhatikan pernyataan berikut !
1. DPD
2. Presiden
3. DPR
4. Gubernur
5. DPRD
6. Bupati
Dari data diatas, lembaga yang berwenang membuat Peraturan Daerah di ditingkat kabupaten di tunjukkan oleh nomor ....
1 dan 2
1 dan 3
3 dan 4
5 dan 6
Badan yang mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang adalah ….
yudikatif
legislative
eksekutif
federative
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 di sahkan oleh...
BPUPKI
PPKI
MPR
DPR
Setiap rancangan Peraturan Daerah yang selesai di bahas akan di sahkan oleh …
Presiden,
DPR
Gubernur
DPD
Setiap rancangan Peraturan Daerah yang selesai di bahas akan di sahkan oleh …
Presiden,
DPR
Gubernur
DPD
Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....
DPR dan DPD
Presiden dan DPR
DPR dan MPR
MA dan MK
