NEW
Font size
WorksheetsBimtek SDA
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Kondisi korupsi yang timbul akibat adanya pengaruh tidak patut dari kelompok kepentingan tertentu (narrow interest group) terhadap proses perumusan kebijakan publik dikenal dengan istilah:
Administrative Corruption
Petty Corruption
State Capture Corruption
Political Patronage
Berikut yang bukan contoh bentuk korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) adalah…
Pemberian izin eksploitasi SDA tanpa prosedur yang sah
Manipulasi laporan produksi untuk mengurangi kewajiban pajak dan royalti
Penyuapan pejabat agar meloloskan izin usaha di kawasan konservasi
elaksanaan reklamasi dan rehabilitasi lahan sesuai ketentuan
Memberikan uang atau hadiah kepada pejabat pengurus perizinan untuk mempercepat izin pembukaan tambang atau hutan merupakan salah satu jenis korupsi, yaitu ....
Konflik Agraria
Gratifikasi
Korupsi Perizinan
Nepotisme
Apa kaitan korupsi SDA dengan kerusakan lingkungan?
Korupsi dapat mempercepat reboisasi
Korupsi memperkuat penerapan AMDAL
Korupsi tidak berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan
Korupsi membuat izin diberikan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan
Praktik “State Capture” dalam sektor SDA dapat dilihat ketika …
Pejabat negara menggunakan kewenangan untuk mengatur aturan demi kepentingan perusahaan SDA tertentu
Penegakan hukum dilakukan terhadap perusahaan tambang ilegal
Pemerintah meningkatkan transparansi dalam lelang blok migas
Pelibatan aktivis lingkungan dalam penyusunan kebijakan SDA
Terkait Hak Pelaporan, dimana KPK wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporannya
Pasal 15 UU No. 19 tahun 2019
Pasal 12 PP No. 43 Tahun 2018
Pasal 13 sd 17 PP No. 43 Tahun 2018
Pasal 1 UU No 19 Tahun 2019
Salah satu kelemahan mendasar dalam penegakan hukum kasus korupsi di sektor sumber daya alam adalah ...
Menimbulkan efek jera yang kuat
Mengutamakan kepentingan publik luas
Tidak mampu memulihkan kerugian negara secara optimal
Memperkuat kualitas kebijakan publik
Perbedaan pokok antara korupsi administratif dan state capture corruption adalah ...
Korupsi administratif berfokus pada penyalahgunaan dana publik untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan state capture corruption terjadi ketika kelompok kepentingan sempit memengaruhi proses perumusan kebijakan
Korupsi administratif terkait transaksi antar individu dalam mengatur implementasi kebijakan, norma, atau aturan, sedangkan state capture corruption terjadi ketika kelompok kepentingan sempit memengaruhi proses perumusan kebijakan
Korupsi administratif selalu melibatkan elite politik dalam proses legislasi, sedangkan state capture melibatkan eksekutif
Korupsi administrative identik dengan maladministrasi, sedangkan state capture corruption identik dengan suap kecil dalam pelayanan publik
Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK memiliki strategi Trisula, yaitu Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan. Dalam sula Pendidikan, KPK menyediakan sertifikasi bagi masyarakat di bidang antikorupsi untuk menjadi mitra strategis dalam memberikan edukasi, menyebarkan nilai-nilai integritas, dan mendorong gerakan antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat, yang disebut dengan ...
Pengadu Berkualitas
PAKU Integritas
Suara Antikorupsi
Penyuluh Antikorupsi
Berikut merupakan alur penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang benar adalah ...
Penerimaan - Verifikasi - Telaah - Tindak Lanjut
Penerimaan - Telaah - Verifikasi - Tindak Lanjut
Penerimaan - Telaah - Tindak Lanjut - Verifikasi Tindak Lanjut
Penerimaan - Tindak Lanjut - Verifikasi Tindak Lanjut - Telaah
