Menjadi lembaga yang wajib didirikan di setiap daerah

Mewujudkan asas gotong royong dan kesejahteraan bersama melalui partisipasi aktif anggota

Menjadi sarana pemerintah dalam menyalurkan bantuan modal

Menggantikan lembaga keuangan formal di tingkat masyarakat

Landasan idil

Landasan operasional

Prinsip otonomi

Asas kekeluargaan

Landasan idil dan konstitusional

Landasan mental

Landasan operasional

Landasan teknokratis

Terlalu menekankan peran pemerintah

Menghapus prinsip keanggotaan terbuka

Menyimpang dari hakikat koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat

Mengubah bentuk koperasi menjadi perusahaan modal

Alat untuk meningkatkan laba

Instrumen moral agar koperasi tidak kehilangan kepercayaan anggota

Mekanisme audit eksternal

Wajib tunduk pada kebijakan fiskal nasional

Mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan keuntungan individual

Menentukan laba berdasarkan saham

Harus beroperasi di bawah BUMN

Anggotanya wajib menyumbangkan seluruh keuntungan

Mengutamakan nilai tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial

Tidak memiliki orientasi ekonomi

Hanya berfungsi di sektor sosial

Landasan idil

Landasan operasional

Landasan konstitusional

Prinsip partisipatif

Persaingan modal

Profit maksimal

Solidaritas sosial dan keadilan ekonomi

Kinerja individual

Besar kecilnya modal tidak menentukan kekuasaan dalam keputusan koperasi

Anggota lama memiliki hak istimewa

Pengurus berhak memveto hasil suara

Semua anggota wajib menyetujui keputusan pengurus

Keanggotaan dibatasi oleh status sosial

Setiap orang bebas masuk atau keluar tanpa paksaan

Anggota baru harus disetujui oleh investor

Koperasi hanya terbuka bagi pengurus aktif

berdasarkan jasa masing-masing anggota

berdasarkan usia anggota

berdasarkan urutan pendaftaran anggota

berdasarkan jabatan dalam organisasi

Tanpa pendidikan, anggota tidak bisa berpartisipasi aktif secara sadar

Pendidikan tidak wajib dilakukan

Pelatihan hanya diperuntukkan bagi pengurus

Pendidikan hanya bersifat formal

Memperkuat jaringan ekonomi rakyat di tengah kompetisi global

Menghilangkan fungsi RAT

Mengurangi jumlah anggota

Membatasi inovasi antar unit usaha

Kebebasan anggota mengakses informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

Pembukaan usaha kepada investor luar

Keterbukaan kepada kompetitor

Kewajiban menyebarkan laporan kepada publik

Bersaing secara sehat untuk meningkatkan SHU

Mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi

Menjadi pemilik tunggal koperasi

Mengikuti perintah pengurus tanpa kritik

Semua anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang modal atau jabatan

Hak suara anggota ditentukan oleh besar simpanan

Anggota baru tidak memiliki hak bicara

Pengurus memiliki suara ganda

Efisiensi

Kejujuran

Kepedulian terhadap komunitas

Keterbukaan

Menjamin kaderisasi dan pemahaman nilai koperasi antar generasi

Mengurangi pengawasan pengurus

Membatasi inovasi anggota

Menghapus peran RAT

Krisis sosial akibat Revolusi Industri yang menindas kaum buruh

Ketentuan gereja tentang ekonomi

Kebijakan kolonial Inggris

Penurunan nilai mata uang

Berhasil membangun industri besar

Menyusun prinsip pengelolaan koperasi modern yang terukur dan demokratis

Mendapatkan subsidi dari pemerintah Inggris

Menjadi koperasi pertama di Eropa Barat

Terbebas dari sistem rente dan ketergantungan pada lintah darat

Dapat berkompetisi dengan industri besar

Mendapatkan modal dari investor asing

Mengelola pajak pertanian

Dr. Sutomo

R.A. Kartini

Raden Aria Wiriatmadja

Ir. Soekarno

Menandai lahirnya gerakan koperasi nasional dan kesadaran ekonomi rakyat

Menghasilkan peraturan pajak koperasi

Dihadiri oleh investor luar negeri

Menghapus UU Perkoperasian

Mendirikan koperasi pertama di Indonesia

Memperjuangkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional

Menjadi presiden pertama Indonesia

Menghapuskan sistem kolonial

Kongres Koperasi I diselenggarakan pada tanggal tersebut

Undang-undang koperasi pertama disahkan

Koperasi pertama didirikan di Indonesia

Koperasi masuk dalam konstitusi

Partisipasi dan solidaritas anggota

Dukungan pemerintah pusat

Bantuan lembaga internasional

Sistem perdagangan global

Mengajarkan kemandirian ekonomi dan solidaritas rakyat terhadap kolonialisme

Menggantikan fungsi partai politik

Menjadi lembaga ekspor-impor

Mengatur perdagangan luar negeri

Kedaulatan ekonomi rakyat

Ketergantungan terhadap negara

Bentuk investasi pemerintah

Reformasi hukum perdagangan

Disahkan oleh pengurus yang telah menjabat minimal satu tahun

Diputuskan melalui mekanisme musyawarah anggota dengan prinsip satu anggota satu suara

Ditetapkan oleh pengawas dan dilaporkan kepada pemerintah

Diumumkan melalui surat keputusan pengurus pusat

Melanggar asas transparansi

Tidak memenuhi prinsip demokrasi ekonomi yang menjadi dasar tata kelola koperasi

Menjamin usaha koperasi berjalan sesuai dengan keputusan kolektif anggota

Mengatur pembagian SHU secara mutlak

Membentuk kebijakan tanpa konsultasi

Menetapkan anggota baru secara langsung

Tanggung jawab tidak bisa dipikul oleh individu tertentu, melainkan oleh seluruh pengurus sebagai satu kesatuan

Ketua memiliki hak veto penuh terhadap keputusan lain

Sekretaris menjadi pengambil keputusan utama

Pengurus dapat mewakilkan mandatnya ke pengawas

Pengawas mengatur keuangan bersama pengurus

Pengawas memastikan setiap keputusan sesuai AD/ART dan kepentingan anggota

Pengawas memiliki hak intervensi terhadap RAT

Pengawas berwenang menentukan simpanan wajib

Hilangnya hak suara anggota

Ketidakpercayaan anggota yang berpotensi menurunkan partisipasi dan merusak stabilitas organisasi

Peningkatan SHU yang tidak seimbang

Terbentuknya struktur ganda

Efisiensi ekonomi

Transparansi dan akuntabilitas kolektif

Kompetisi internal antaranggota

Hierarki kepemimpinan

Memiliki hak suara dan tanggung jawab yang setara dalam pengambilan keputusan

Wajib menyetor modal sesuai jabatan

Harus mengikuti kebijakan pengurus tanpa musyawarah

Tidak boleh mengkritik laporan keuangan

Rapat Anggota

Dewan Pengawas

Pengurus Harian

Badan Pemeriksa

Transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan terhadap AD/ART

Kompetisi, ekspansi, dan profitabilitas

Sentralisasi keputusan

Pemimpin tunggal

Seluruh kebijakan, laporan, dan arah masa depan koperasi disahkan berdasarkan musyawarah anggota

Pengurus menetapkan target keuangan tahunan tanpa konsultasi

Pemerintah memberikan panduan usaha

Investor luar menentukan hasil usaha

Keputusan tetap sah jika disetujui pengurus

Semua keputusan otomatis batal dan RAT harus dijadwalkan ulang

Pengawas berhak menggantikan hasil keputusan

Anggota pasif tidak boleh hadir kembali

Anggota belajar menyampaikan aspirasi dan kritik berdasarkan data

Pengurus mendominasi diskusi agar cepat selesai

Rapat dilakukan secara simbolik

Hanya membahas SHU tanpa partisipasi

Terjadi pelanggaran wewenang atau konflik internal yang mengancam keberlangsungan organisasi

Anggota ingin menaikkan SHU

Ada penurunan harga pasar

Koperasi mendapat investor baru

Telah mencapai kuorum dan dihasilkan melalui musyawarah mufakat anggota

Disetujui oleh ketua pengurus

Diverifikasi oleh pengawas

Setiap anggota berhak menilai, mengkritik, dan menyetujui laporan keuangan pengurus

Hanya pengurus yang mengetahui laporan keuangan

Laporan keuangan tidak perlu dipublikasikan

RAT bersifat tertutup

Musyawarah mufakat

Sentralisasi kekuasaan

Otonomi pengurus

Pelimpahan kuasa ke pemerintah

Pemilihan pengurus dan pengawas baru dilakukan secara langsung oleh anggota

Pengurus lama menunjuk penggantinya

Pemerintah menyeleksi calon pengurus

Pengawas menentukan ketua koperasi

RAT memerintahkan audit independen untuk memastikan transparansi

Pengurus tetap melanjutkan program kerja

Pengurus menyusun laporan baru tanpa RAT

RAT langsung dibubarkan

Mekanisme kontrol sosial terhadap arah gerak koperasi berdasarkan asas kekeluargaan

Agenda seremonial koperasi

Bentuk formalitas tahunan

Rapat khusus keuangan

Tingkat partisipasi ekonomi anggota dalam kegiatan koperasi

Besar modal yang ditanamkan

Urutan keanggotaan

Jabatan pengurus

Tidak dapat ditarik selama masih menjadi anggota

Dapat dicairkan setiap saat

Menutup kerugian dan memperkuat modal koperasi

Diberikan kepada pengurus sebagai bonus

Mendanai usaha anggota pribadi

Menambah simpanan sukarela

Semakin aktif anggota bertransaksi, semakin besar hak SHU-nya

SHU dibagi sama rata untuk semua anggota

SHU diberikan hanya kepada pengurus

Hanya anggota baru yang mendapat SHU

Selain menambah modal koperasi, juga melatih disiplin keuangan anggota

Dapat ditarik setiap saat

Tidak berpengaruh pada SHU

Hanya formalitas administratif

Anggota dapat mengawasi setiap transaksi dan meminta audit independen bila perlu

Keuangan koperasi hanya milik pengurus

Pemerintah bertanggung jawab penuh

Laporan keuangan tidak wajib diumumkan

Nilainya adalah hasil kerja kolektif dan bukan kepentingan pribadi

SHU hanya dinikmati pengurus

Ditentukan oleh pasar

Hanya berbasis modal

Hibah dan modal penyerta

Simpanan pokok

Simpanan wajib

Simpanan sukarela

Mengandung unsur partisipasi dan keadilan dalam pengelolaannya

Mengikuti logika kapitalisme

Mengutamakan efisiensi laba

Mengabaikan kesejahteraan anggota

RAT berhak menolak laporan tersebut dan memerintahkan audit

Laporan tetap sah

Pengurus dapat memutuskan sendiri

Anggota wajib menerima

Inklusif yang menolak paksaan dalam keanggotaan

Eksklusif untuk anggota tertentu

Formal tanpa kebebasan

Hanya untuk investor

Menggunakan hak suara dalam RAT tanpa diskriminasi

Mengambil keputusan tanpa RAT

Mendapat SHU meski pasif

Mengatur pengurus

Rendahnya loyalitas dan partisipasi aktif anggota

Terlalu banyak anggota aktif

Modal terlalu besar

Terlalu sering RAT

Partisipasi ekonomi dan sosial yang rendah menghambat pertumbuhan usaha

Anggota tidak memiliki modal

SHU menjadi terlalu besar

RAT tidak diperlukan

Pendidikan koperasi dan pemberian insentif bagi anggota aktif

Meningkatkan modal investor

Menghapus RAT

Mengurangi hak suara

Pemilik dan pengguna jasa koperasi

Pekerja dan pengawas

Investor dan pelanggan

Pegawai dan pengurus

Prinsip demokrasi ekonomi

Prinsip keterbukaan

Prinsip partisipasi ekonomi

Prinsip pendidikan

Menarik dan partisipatif, bukan sekadar formalitas tahunan

Singkat tanpa laporan

Dihadiri pengurus saja

Tertutup untuk anggota baru

Menumbuhkan kesadaran bahwa koperasi milik bersama, bukan milik individu

Hanya untuk pengurus

Tidak berpengaruh pada SHU

Formalitas organisasi

Menentukan keberlangsungan hidup koperasi secara moral dan ekonomi

Hanya berpengaruh pada RAT

Tidak terkait dengan SHU

Bergantung pada pengurus

Tetap relevan menghadapi perubahan teknologi dan perilaku ekonomi masyarakat

Menjadi perusahaan swasta

Menghapus nilai sosial

Fokus pada usaha tradisional

Penerapan teknologi dan sistem pelayanan yang lebih efisien

Perubahan pengurus setiap tahun

Pembukaan cabang di luar negeri

Penghapusan RAT

Tertinggal dalam persaingan ekonomi modern

Lebih cepat tumbuh

Meningkatkan loyalitas

Mengurangi partisipasi anggota

Mengurangi risiko dan memperluas sumber pendapatan

Menghapus tanggung jawab anggota

Mengalihkan fungsi RAT

Meningkatkan ketergantungan modal

Persetujuan melalui RAT agar sesuai asas kekeluargaan

Keputusan pengurus tunggal

Intervensi pemerintah

Laba sepihak

Mengembangkan sistem pembayaran digital dan layanan daring untuk mahasiswa

Meningkatkan iuran wajib

Menutup unit usaha

Menghapus RAT

Kehilangan jati diri sebagai gerakan ekonomi rakyat

Meningkatkan keanggotaan

Lebih efisien secara finansial

Lebih mudah diaudit

Cara memperkuat eksistensi koperasi dengan tetap berpijak pada nilai kekeluargaan

Menggantikan sistem RAT

Menyingkirkan anggota pasif

Mengubah prinsip koperasi menjadi bisnis murni

Adaptasi terhadap era global tanpa menghilangkan nilai partisipatif

Perubahan total menjadi perusahaan komersial

Ketergantungan terhadap modal asing

Penghapusan peran anggota

Didukung partisipasi anggota dan kesetiaan terhadap nilai-nilai koperasi

Hanya dikelola oleh pengurus

Bergantung pada investor

Mengabaikan RAT