wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Memahami Tindak Pidana Korupsi

Total questions: 30

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

Kasus seorang direktur BUMN yang menjual aset negara dengan harga di bawah NJOP dan mentransfer sebagian hasilnya ke rekening pribadi termasuk bentuk korupsi jenis apa?

a)

Suap-menyuap

b)

Penggelapan jabatan

c)

Penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara

d)

Gratifikasi

2.

Jika seorang pejabat menerima hadiah dari pengusaha setelah proyeknya disetujui, tindakan tersebut termasuk pelanggaran menurut pasal …

a)

Pasal 5 ayat (1) huruf a

b)

Pasal 12 huruf b

c)

Pasal 12 huruf a

d)

Pasal 13

3.

Dalam menganalisis suatu perbuatan, mengapa unsur “melawan hukum” sangat penting untuk menentukan korupsi?

a)

Karena menunjukkan adanya kerugian keuangan negara

b)

Karena menjadi pembeda antara kesalahan administrasi dan tindak pidana

c)

Karena melibatkan aparat penegak hukum

d)

Karena menjadi alasan pembenar bagi terdakwa

4.

Seorang pejabat memaksa bawahannya memberikan uang agar laporan keuangan disetujui. Tindakan ini tergolong …

a)

Gratifikasi

b)

Pemerasan

c)

Suap pasif

d)

Penggelapan

5.

Seorang auditor menerima uang agar hasil auditnya tidak mencantumkan pelanggaran. Unsur utama pasal yang dilanggar adalah …

a)

Melawan hukum dan merugikan negara

b)

Menerima janji atau hadiah untuk tidak menjalankan kewajiban jabatan

c)

Menyalahgunakan sarana jabatan

d)

Memberi gratifikasi

6.

Mengapa gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja?

a)

Agar dapat dijadikan bukti pemeriksaan pajak

b)

Agar dapat ditentukan apakah termasuk suap atau tidak

c)

Agar dapat diserahkan kembali kepada pemberi

d)

Agar menjadi dasar pemecatan pejabat

7.

Analisis hukum: Jika seorang hakim menerima hadiah karena telah memutus perkara sesuai keinginan pihak tertentu, maka pasal yang tepat untuk menjeratnya adalah …

a)

A. Pasal 5 ayat (1)

b)

B. Pasal 6 ayat (1) huruf a

c)

C. Pasal 12 huruf c

d)

D. Pasal 12 huruf d

8.

Perbedaan antara suap dan gratifikasi terletak pada …

a)

A. Besarnya uang yang diterima

b)

B. Waktu penerimaan hadiah

9.

Dalam konteks pencegahan korupsi, memahami unsur-unsur pasal korupsi penting karena …

a)

Mencegah pejabat menyalahgunakan administrasi

b)

Membantu masyarakat mengidentifikasi perbuatan koruptif

c)

Mengganti peraturan yang lama

d)

Menentukan sanksi yang tepat

10.

Seorang pejabat menggunakan wewenang untuk memberi proyek kepada keluarganya. Ini termasuk …

a)

Gratifikasi

b)

Benturan kepentingan dalam pengadaan

c)

Penggelapan

d)

Pemerasan

11.

Jika seseorang memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, tanpa permintaan langsung, maka pasal yang berlaku adalah …

a)

Pasal 5 ayat (1)

b)

Pasal 13

c)

Pasal 12 huruf b

d)

Pasal 11

12.

Apa dampak sosial dari pembiaran gratifikasi yang tidak dilaporkan?

a)

Terjadi ketimpangan sosial

b)

Hilangnya batas moral antara budaya memberi dan korupsi

c)

Meningkatkan kinerja pejabat

d)

Menurunkan efektivitas hukum

13.

Evaluasilah: Mengapa Pasal 2 dan 3 sering digunakan untuk menjerat koruptor besar?

a)

Karena menjangkau perbuatan dengan niat baik

b)

Karena memuat unsur “dapat merugikan negara” meski kerugian belum terjadi

c)

Karena lebih ringan dari pasal lain

d)

Karena hanya untuk kasus administratif

14.

Dalam kasus seorang kepala daerah memerintahkan bawahan memanipulasi laporan keuangan, pasal yang paling tepat digunakan adalah …

a)

Pasal 9

b)

Pasal 5

c)

Pasal 12 huruf b

d)

Pasal 7

15.

Jika masyarakat menemukan indikasi korupsi, langkah awal yang benar secara hukum adalah …

a)

Melapor ke media

b)

Melapor ke KPK disertai bukti pendukung

c)

Membuat surat terbuka

d)

Mengunggah bukti di media sosial

16.

Dari perspektif etika publik, mengapa pemberian kecil seperti “uang terima kasih” bisa berpotensi korupsi?

a)

Karena tidak dicatat dalam laporan keuangan

b)

Karena menumbuhkan budaya gratifikasi

c)

Karena melibatkan uang tunai

d)

Karena tidak diatur dalam undang-undang

17.

Kriteria utama untuk menentukan “kerugian negara” dalam tindak pidana korupsi adalah …

a)

Adanya uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

b)

Banyaknya pelaku

c)

Adanya laporan dari auditor

d)

Persetujuan lembaga pengawas

18.

Bagaimana cara mengidentifikasi apakah suatu hadiah merupakan gratifikasi yang harus dilaporkan?

a)

Berdasarkan jumlah nominal

b)

Berdasarkan hubungan pemberi dan penerima

c)

Berdasarkan bentuk barang

d)

Berdasarkan waktu penerimaan

19.

Jika advokat menerima uang untuk memengaruhi pendapatnya dalam persidangan, maka pasal yang relevan adalah …

a)

Pasal 6 ayat (1) huruf b

b)

Pasal 11

c)

Pasal 12 huruf d

d)

Pasal 5

20.

Mengapa Pasal 21–24 disebut “tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi”?

a)

Karena tidak menimbulkan kerugian negara langsung

b)

Karena hanya bersifat administratif

c)

Karena melindungi saksi dan pelapor

d)

Karena mengatur pelaku utama

21.

Seorang kepala dinas mengalihkan dana publik ke rekening pribadinya untuk sementara waktu. Tindakan ini termasuk …

a)

Penggelapan jabatan

b)

Suap

c)

Gratifikasi

d)

Pemerasan

22.

Kegiatan menukar “bantuan proyek” dengan dukungan politik merupakan bentuk …

a)

Suap politik

b)

Gratifikasi

c)

Pemerasan

d)

Kolusi

23.

Evaluasilah efektivitas pendekatan “matriks unsur tindak pidana” yang digunakan KPK dalam buku ini.

a)

Kurang relevan untuk masyarakat awam

b)

Efektif karena membantu menganalisis kasus secara sistematis

c)

Terlalu rumit untuk pendidikan antikorupsi

d)

Hanya berguna bagi jaksa dan hakim

24.

Pemberian diskon besar kepada pejabat oleh perusahaan rekanan dapat dikategorikan sebagai …

a)

Fasilitas bisnis

b)

Gratifikasi

c)

Bonus loyalitas

d)

Hibah sah

25.

Dalam sistem pencegahan, peran masyarakat terhadap korupsi yang paling krusial adalah …

a)

Melaporkan dan tidak mentolerir praktik koruptif

b)

Menyerahkan semua kepada aparat hukum

c)

Menghindari pajak

d)

Mencari keuntungan pribadi

26.

Dalam kasus suap-menyuap, mengapa baik pemberi maupun penerima dapat dijerat hukum?

a)

A. Karena keduanya sama-sama diuntungkan

b)

B. Karena keduanya melanggar norma moral

c)

C. Karena UU Tipikor mengatur simetri pidana bagi dua pihak

d)

D. Karena sulit dibedakan siapa yang memulai

27.

Dari sisi kebijakan publik, mengapa penting membedakan antara kesalahan administrasi dan korupsi?

a)

A. Agar hukuman bisa lebih ringan

b)

B. Agar penegakan hukum tidak menakutkan pejabat jujur

c)

C. Agar dapat digunakan untuk politik

d)

D. Agar aparat bisa kompromi

28.

Bentuk inovasi (kreasi) yang bisa dilakukan sekolah untuk menanamkan nilai antikorupsi sesuai semangat buku ini adalah …

a)

Lomba pemberian hadiah

b)

Simulasi analisis kasus korupsi

c)

Menghafal pasal-pasal hukum

d)

Memberi penghargaan pejabat

29.

Evaluasi: Mengapa masyarakat sering sulit membedakan “hadiah wajar” dan “gratifikasi”?

a)

Karena budaya memberi dianggap normal

b)

Karena tidak ada aturan

c)

Karena hukum tidak jelas

d)

Karena semua pemberian dilarang

30.

Langkah kreatif apa yang dapat dilakukan individu untuk membangun integritas antikorupsi di lingkungan kerja?

a)

Membuat kode etik transparansi dan menolak gratifikasi

b)

Menghindari laporan keuangan

c)

Menghapus audit internal

d)

Memberi hadiah untuk atasan