wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Perbup Kobar 15 Tahun 2019 Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Total questions: 30

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

Seorang pegawai menerima parsel hari raya dari kontraktor rekanan proyek dinasnya. Berdasarkan Perbup No. 15 Tahun 2019, tindakan paling tepat yang harus dilakukan pegawai tersebut adalah….

a)

Menolak secara langsung dan mengembalikan parsel

b)

Menyimpan parsel karena merupakan tradisi sosial

c)

Melaporkannya kepada UPG dalam waktu 7 hari kerja

d)

Memberikan sebagian parsel kepada rekan kerja

2.

Jika seorang pejabat menerima hadiah pernikahan dari sahabatnya yang bukan rekan kerja sebesar Rp2.000.000, tindakan sesuai peraturan adalah….

a)

Diterima dan dilaporkan ke KPK

b)

Diterima tanpa laporan karena bukan urusan kedinasan

c)

Ditolak karena nilainya melebihi Rp1.000.000

d)

Diterima dan dilaporkan ke UPG karena melebihi batas wajar

3.

Mengapa gratifikasi yang diterima dalam rangka penugasan resmi tidak selalu dikategorikan suap?

a)

Karena berasal dari pihak swasta

b)

Karena diberikan secara terbuka dan berlaku umum

c)

Karena bernilai kecil

d)

Karena diberikan tanpa diminta

4.

Analisislah tujuan pembentukan UPG dalam konteks pencegahan korupsi!

a)

Sebagai lembaga represif terhadap pelanggaran

b)

Sebagai pengawas internal terhadap laporan gratifikasi

c)

Sebagai wadah koordinasi penerimaan dan penyaluran hadiah

d)

Sebagai unit pemeriksa keuangan daerah

5.

Seorang ASN menerima voucher belanja Rp250.000 dari rekan kerja sebagai hadiah ulang tahun. Bagaimana klasifikasi gratifikasi ini?

a)

Wajib dilaporkan karena berbentuk setara uang

b)

Tidak wajib dilaporkan karena nilainya kecil

c)

Termasuk gratifikasi kedinasan

d)

Diperbolehkan tanpa batasan nilai

6.

Evaluasilah hubungan antara prinsip “menolak gratifikasi” dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

a)

Meningkatkan kesan negatif karena dianggap tidak sopan

b)

Menguatkan citra pemerintahan yang bersih dan berintegritas

c)

Tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat

d)

Menyulitkan hubungan antarinstansi

7.

Kriteria umum gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan antara lain….

a)

A. Berlaku umum dan tidak bertentangan dengan hukum

b)

B. Diterima secara pribadi tanpa saksi

c)

C. Berasal dari hubungan pekerjaan

d)

D. Melebihi batas kewajaran namun tidak terkait jabatan

8.

Mengapa pelaporan gratifikasi harus disampaikan ke UPG lebih dulu sebelum ke KPK?

a)

Untuk mempermudah koordinasi dan administrasi pelaporan

b)

Agar nilai gratifikasi dapat disimpan oleh instansi

c)

Karena KPK tidak menerima laporan individu

d)

Supaya pelapor tidak dikenai sanksi administratif

9.

Salah satu perbedaan antara gratifikasi wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan terletak pada….

a)

Nilai nominal hadiah

b)

Sumber pemberian dan keterkaitannya dengan jabatan

c)

Cara pemberian dilakukan

d)

Waktu pemberian

10.

Jika seorang pejabat menerima honor sebagai narasumber resmi dalam kegiatan kementerian, tindakan yang benar adalah….

a)

Menolak karena gratifikasi suap

b)

Melapor ke UPG bila honor tidak sesuai aturan

c)

Menyerahkan seluruh honor ke bendahara

d)

Tidak perlu dilaporkan sama sekali

11.

Dalam konteks pengendalian gratifikasi, apa makna prinsip “transparan dan akuntabel”?

a)

Semua pemberian diumumkan di media

b)

Semua penerimaan dilaporkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

c)

Penerimaan tidak perlu dicatat bila nilainya kecil

d)

Pelaporan dilakukan secara rahasia

12.

Apa yang seharusnya dilakukan UPG terhadap makanan yang mudah rusak yang diterima sebagai gratifikasi?

a)

Dibuang

b)

Dibagikan ke pegawai

c)

Disalurkan ke lembaga sosial dan dilaporkan ke KPK

d)

Diserahkan ke bendahara daerah

13.

Analisislah dampak tidak dilaporkannya gratifikasi yang tergolong suap terhadap sistem pemerintahan daerah!

a)

Tidak berpengaruh signifikan

b)

Meningkatkan budaya koruptif dan menurunkan integritas

c)

Mendorong kinerja karena ada insentif tambahan

d)

Menghemat waktu birokrasi

14.

Mengapa batas nilai tertentu (misalnya Rp1.000.000) penting dalam pengaturan gratifikasi?

a)

Untuk menilai niat pemberi

b)

Untuk membedakan gratifikasi wajar dan suap

c)

Agar UPG mudah menghitung pajak

d)

Untuk mengatur standar gaji pegawai

15.

UPG wajib merahasiakan identitas pelapor kecuali….

a)

Atas permintaan media

b)

Atas perintah undang-undang

c)

Atas perintah atasan langsung

d)

Atas desakan pemberi gratifikasi

16.

Evaluasilah efektivitas pasal tentang perlindungan pelapor dalam mendorong pelaporan gratifikasi!

a)

Menimbulkan rasa takut

b)

Membuat pegawai enggan melapor

c)

Memberikan rasa aman dan mendorong keberanian pelaporan

d)

Tidak berpengaruh terhadap perilaku pelapor

17.

Jika UPG tidak melaporkan gratifikasi ke KPK dalam 14 hari kerja, maka konsekuensinya adalah….

a)

Pelaporan dianggap batal

b)

Pegawai dianggap bersalah

c)

UPG melanggar prosedur dan dapat dikenai sanksi administratif

d)

KPK otomatis menganggap gratifikasi sah

18.

Bagaimana kaitan pengendalian gratifikasi dengan konsep good governance?

a)

Meningkatkan efisiensi birokrasi

b)

Mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN

c)

Menambah pendapatan daerah

d)

Mempercepat mutasi pegawai

19.

Dalam konteks evaluasi kebijakan, faktor apa yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan Perbup ini?

a)

Kedisiplinan ASN

b)

Kualitas sosialisasi dan komitmen pimpinan

c)

Banyaknya laporan yang diterima

d)

Nilai APBD yang dialokasikan

20.

Seorang pegawai menolak gratifikasi namun tidak membuat laporan tertulis. Tindakannya….

a)

Sudah cukup karena tidak menerima

b)

Salah karena wajib melaporkan penolakan

c)

Benar bila nilai kecil

d)

Tidak termasuk gratifikasi

21.

Mengapa gratifikasi kedinasan harus tetap dicatat dan dilaporkan meski sah?

a)

A. Agar terhindar dari tuduhan penyalahgunaan

b)

B. Sebagai formalitas administrasi

c)

C. Untuk memperoleh insentif

d)

D. Karena perintah KPK

22.

Bagaimana bentuk pemanfaatan gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik pemerintah daerah?

a)

Disimpan di rekening pribadi pejabat

b)

Dijadikan aset daerah atau disumbangkan ke lembaga sosial

c)

Dilelang untuk kesejahteraan pegawai

d)

Dihapus dari daftar gratifikasi

23.

Kegiatan evaluasi terhadap titik rawan gratifikasi dilakukan oleh….

a)

Inspektorat

b)

Sekretaris Daerah

c)

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

d)

KPK secara langsung

24.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Inspektorat wajib melapor ke KPK apabila….

a)

Pegawai menolak hadiah

b)

Terdapat gratifikasi wajib lapor tetapi tidak dilaporkan dalam 30 hari

c)

Ada pemberian makanan ringan pada rapat

d)

UPG belum dibentuk

25.

Evaluasilah manfaat pernyataan berkala penolakan gratifikasi bagi pegawai.

a)

Sebagai alat kontrol dan refleksi integritas

b)

Sebagai formalitas tanpa makna

c)

Untuk kepentingan promosi jabatan

d)

Sebagai laporan tahunan UPG

26.

Kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi dapat dijadikan dasar dalam….

a)

A. Penilaian kinerja dan promosi jabatan

b)

B. Pemotongan tunjangan

c)

C. Penghapusan honorarium

d)

D. Pemindahan pegawai

27.

Jika seorang ASN menolak hadiah namun menerima ancaman fisik dari pemberi, langkah perlindungan yang dapat ditempuh adalah….

a)

Melapor ke LPSK atau instansi berwenang

b)

Diam demi keselamatan

c)

Melapor ke kepala dinas saja

d)

Mengabaikan ancaman

28.

Kreativitas apa yang bisa dilakukan UPG untuk meningkatkan kesadaran pegawai tentang gratifikasi?

a)

Mengadakan lomba video edukasi antigratifikasi

b)

Membuat aturan tambahan tanpa dasar hukum

c)

Memberi sanksi langsung kepada pelanggar

d)

Mengumumkan nama pelapor di media

29.

Dalam rangka transparansi, setiap pemberian kedinasan sebaiknya disertai….

a)

Nota resmi atau berita acara penerimaan

b)

Bukti foto pribadi

c)

Surat dari pemberi

d)

Laporan media

30.

Bagaimana strategi terbaik bagi pimpinan perangkat daerah untuk memastikan efektivitas pengendalian gratifikasi?

a)

Membentuk tim audit baru

b)

Memberikan contoh nyata dalam penolakan gratifikasi

c)

Mengizinkan penerimaan kecil tanpa laporan

d)

Menyerahkan sepenuhnya pada UPG