Karena satu-satunya cara yang diakui secara internasional

Karena ada perangkat hukum pidana, peraturan perundang-undangan, dan lembaga penegak hukum yang khusus menangani korupsi

Karena pendidikan agama tidak efektif

Karena korupsi hanya terjadi di sektor swasta

Ada satu program tunggal yang efektif untuk semua negara

Strategi harus dikaitkan dengan karakteristik aktor dan lingkungan; tidak ada satu jalan yang benar untuk semua konteks

Penegakan hukum adalah satu-satunya strategi yang berhasil

Organisasi harus mengikuti pedoman internasional yang seragam

Karena korupsi hanya terjadi pada sektor ekonomi tertentu

Karena sifat korupsi seperti ‘kanker ganas’ yang menggerogoti berbagai aspek dan konteks sehingga strategi harus disesuaikan dengan kondisi negara, masyarakat, dan organisasi

Karena semua negara memiliki tingkat korupsi yang sama

Karena teknologi informasi selalu menghilangkan korupsi

Hukum pidana adalah pengobatan kausatif yang menyasar akar sebab kejahatan

Hukum pidana berfungsi sebagai ‘kurieren am symptom’ dan merupakan pengobatan simptomatik

Hukum pidana satu-satunya sarana kontrol sosial yang mampu mengatasi masalah kemanusiaan kompleks

Sistem pemidanaan selalu bersifat struktural dan fungsional

Obat mujarab yang menyelesaikan semua masalah

Salah satu cara di antara beragam upaya pemberantasan

Sarana tunggal yang paling efektif

Langkah sementara sebelum penghapusan hukum pidana

Menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara, misalnya melalui deregulasi ekonomi dan reformasi pajak

Menciptakan situasi di mana masyarakat bisa memilih kemana meminta pelayanan publik

Melakukan reformasi hukum dan peradilan

Mengadili perkara pidana korupsi secara langsung

Mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur, dan efisien dari pegawai pemerintah

Melakukan audit keuangan pada kementerian

Mengeluarkan undang-undang antikorupsi

Berada di bawah pengaruh eksekutif

Memiliki wewenang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

Hanya berfungsi sebagai lembaga penyuluhan

Berfokus pada reformasi birokrasi di daerah

Memudahkan pejabat memindahkan kepemilikan kepada keluarga

Memantau kewajaran peningkatan kekayaan sebelum, selama, dan setelah menjabat

Memberi hak eksklusif kepada pejabat untuk merahasiakan aset

Menghapus kewajiban pelaporan bagi pejabat yang sudah pensiun

Menekankan hubungan keluarga sebagai kriteria seleksi

Mengembangkan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel dengan dukungan teknologi informasi

Memberikan bonus tanpa prasyarat yang jelas untuk semua pelamar

Mengabaikan penilaian proses kerja dan hanya melihat hasil akhir

Mempercepat penunjukan langsung pemasok yang dekat dengan pejabat

Memperkecil potensi korupsi dengan membuka penawaran secara terbuka dan memungkinkan masyarakat memantau hasilnya

Mengurangi jumlah peserta agar proses lebih mudah diatur

Menjamin setiap kontrak dimenangkan oleh perusahaan milik pemerintah

Meningkatkan kerahasiaan kebijakan pemerintah

Mendorong transparansi kebijakan dan pelaksanaannya

Mengurangi partisipasi publik dalam pengawasan

Membatasi peran media massa

Membatasi kampanye di ruang publik

Melakukan kampanye intensif menggunakan media massa, seminar, diskusi, dan poster

Menunda sosialisasi sampai tingkat perguruan tinggi

Menghapus materi antikorupsi dari kurikulum

Publikasi identitas pelapor agar laporan dipercaya

Kerahasiaan identitas pelapor dan saluran komunikasi rahasia

Kewajiban pelapor hadir di media untuk klarifikasi

Penghapusan semua tuntutan hukum terhadap pelapor tanpa syarat

Karena sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah

Karena berfungsi sebagai alat kampanye dan pengawasan independen terhadap pejabat publik

Karena dapat menutupi kasus korupsi demi stabilitas negara

Karena mengurangi jumlah informasi yang diterima masyarakat

Karena meningkatkan efisiensi birokrasi

Karena melanggar hak asasi terutama hak atas privasi

Karena memperkuat pertumbuhan ekonomi

Karena mengurangi beban kerja aparat penegak hukum

Pengusaha sukses

Aktor film

Aktivis KontraS yang membela HAM dan buruh

Politisi partai penguasa

Mengurangi jumlah jaksa

Mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara komprehensif

Meningkatkan pendapatan negara dari denda

Menghapuskan kebebasan pers

Mengganggu lalu lintas

Mengurangi produktivitas kantor

Melanggar privacy seseorang

Menaikkan biaya operasional

World Trade Organization

Transparency International (TI)

UNESCO

NATO

Global Anti-Corruption Pact

The Ethics Infrastructure

International Justice Network

Media Freedom Charter

A Framework for Integrity

Clean Finance Initiative

Global Surveillance Scheme

Justice for All

Pengurangan pajak impor

Pertukaran informasi dan peningkatan keterampilan aparat penegak hukum

Penghapusan sistem peradilan

Pembatasan perjalanan wisata

Perdagangan bebas

Ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance)

Hak cipta musik

Perlindungan lingkungan

Menentukan jadwal liburan pegawai

Mengetahui capaian kegiatan pemberantasan korupsi

Menghitung jumlah penduduk

Mempromosikan pariwisata

Dihentikan sementara

Dilanjutkan

Diabaikan

Dihapuskan

Dibiarkan berjalan

Dicari penyebab kegagalannya

Segera dipromosikan ke publik

Dijadikan standar nasional

Menentukan warna bendera

Menjadi bahan pertimbangan dalam memilih strategi pemberantasan korupsi

Menentukan jumlah sekolah

Meningkatkan harga komoditas

Mempercepat sensus penduduk

Memperkuat pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum lintas negara

Mengurangi jumlah mahasiswa

Meningkatkan pariwisata