NEW
Font size
WorksheetsKemerdekaan Berpendapat di Indonesia
Total questions: 36
Worksheet time: 18mins
apa yang dimaksud kemerdekaan berpendapat?
Kemerdekaan berpendapat adalah hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya, baik secara lisan maupun tulisan, tanpa adanya tekanan atau campur tangan dari siapa pun.
Kemerdekaan berpendapat adalah kewajiban untuk mengikuti pendapat orang lain tanpa bertanya.
Kemerdekaan berpendapat adalah larangan untuk berbicara di depan umum.
Kemerdekaan berpendapat adalah hak untuk memilih pemimpin negara.
Siapakah tokoh perempuan Indonesia yang disebut dalam bacaan sebagai pejuang hak-hak perempuan untuk berpendapat?
R.A. Kartini
Cut Nyak Dien
Martha Christina Tiahahu
Dewi Sartika
Menurut bacaan, kemerdekaan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa?
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
kemerdekaan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia.
True
False
Apa saja yang termasuk dalam kemerdekaan berpendapat menurut bacaan?
Kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi atau pemikiran
Kebebasan memilih presiden
Kebebasan berbelanja
Kebebasan bepergian
Mengapa R.A. Kartini dianggap sebagai pejuang kemerdekaan berpendapat bagi perempuan?
Karena R.A. Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk berpendapat dan menyuarakan pendapatnya, serta memperjuangkan agar perempuan tidak diabaikan dalam pendidikan dan hak-haknya.
Karena R.A. Kartini adalah satu-satunya perempuan yang menjadi ratu di Indonesia.
Karena R.A. Kartini mendirikan sekolah khusus untuk laki-laki saja.
Karena R.A. Kartini menentang semua bentuk pendidikan di Indonesia.
Sebutkan salah satu kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998!
Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
Melanggar hukum yang berlaku.
Mengabaikan ketertiban umum.
Menyebarkan informasi palsu.
Berikut ini adalah kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kecuali:
Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
Menjaga keamanan dan ketertiban umum
Melanggar aturan moral yang diakui umum
Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk _______ informasi dan berkomunikasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
menghapus, mengedit, dan membatasi
menyembunyikan, menolak, dan mengabaikan
mengunci, membatasi, dan menghalangi
Menurut Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan _______.
hati nuraninya
keinginan orang lain
aturan pemerintah
pendapat umum
Menurut Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan ________, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
berserikat
bermain
berdagang
berwisata
Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 19 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan _______.
mengeluarkan pendapat
mendapatkan pekerjaan
memiliki kekayaan
memperoleh pendidikan
Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan kemerdekaan berpendapat dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.
Benar
Salah
Apa hubungan antara kemerdekaan berpendapat dan kewajiban warga negara menurut rumusan pasal dalam gambar?
Kemerdekaan berpendapat harus diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan peraturan perundang-undangan.
Kemerdekaan berpendapat tidak memiliki kaitan dengan kewajiban warga negara.
Kemerdekaan berpendapat sepenuhnya bebas tanpa batasan apapun.
Kewajiban warga negara hanya berlaku dalam hal ekonomi, bukan dalam berpendapat.
Berdasarkan kutipan tersebut, apa saja yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat menurut pasal ini?
Nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.
Kepentingan pribadi, kebebasan mutlak, dan hak individu tanpa batas.
Kepentingan ekonomi, kekuasaan politik, dan keuntungan kelompok tertentu.
Kebebasan berpendapat tanpa memperhatikan norma dan aturan yang berlaku.
Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat menurut pasal ini?
Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak pemerintah untuk membatasi pendapat warga negara tanpa alasan yang jelas.
Hak kelompok tertentu saja untuk menyampaikan pendapat di depan umum.
Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan aturan yang berlaku.
Berdasarkan pernyataan tersebut, apa peran utama pers nasional menurut undang-undang ini?
Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
Menjadi alat propaganda pemerintah dalam menyebarkan kebijakan.
Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dalam pemberitaan.
Menyebarkan informasi tanpa memperhatikan kebenaran dan akurasi.
Pilih pernyataan yang BENAR berdasarkan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
Perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.
Perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab individu.
Perlindungan hak asasi manusia tidak diatur dalam undang-undang.
Perlindungan hak asasi manusia hanya berlaku untuk warga negara asing.
Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah...
Menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
Membatasi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum
Melarang penyampaian pendapat di muka umum demi ketertiban umum
Mengatur sanksi bagi pelanggar penyampaian pendapat di muka umum
Sebutkan salah satu tujuan dari mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Membatasi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Menghilangkan kewajiban warga negara dalam menjaga ketertiban umum.
Menjadikan kebebasan berpendapat sebagai hak mutlak tanpa batas dan tanggung jawab.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan melalui beberapa cara. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum?
Unjuk rasa atau demonstrasi
Pawai
Rapat umum
Belajar kelompok
Jelaskan apa yang dimaksud dengan pawai sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum!
Pawai adalah cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum, biasanya diadakan untuk memperingati hari ulang tahun suatu daerah, instansi, atau peringatan hari-hari tertentu.
Pawai adalah kegiatan diskusi di dalam ruangan untuk membahas isu-isu masyarakat.
Pawai adalah bentuk penyampaian pendapat melalui media sosial secara daring.
Pawai adalah penyampaian pendapat dengan mengirimkan surat kepada pemerintah.
Apa tujuan dari demonstrasi bertema 'Damai Itu Indah, NKRI Bersama, Jadi Tauladan Persatuan' yang dilakukan menjelang Pemilu 2019?
Demonstrasi tersebut bertujuan menyerukan masyarakat Indonesia untuk bersatu dan pelaksanaan Pemilu 2019 yang damai.
Demonstrasi tersebut bertujuan menuntut kenaikan harga bahan pokok.
Demonstrasi tersebut bertujuan mendukung salah satu calon presiden secara terbuka.
Demonstrasi tersebut bertujuan menolak pelaksanaan Pemilu 2019.
Bagaimana pelaksanaan mimbar bebas tersebut?
Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
Mimbar bebas adalah kegiatan yang hanya boleh dilakukan oleh pejabat pemerintah.
Mimbar bebas adalah kegiatan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia.
Mimbar bebas adalah kegiatan yang hanya membahas tema politik tertentu.
Penyampaian pendapat melalui media massa dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Berikan satu contoh penyampaian pendapat melalui media massa elektronik!
Mengkritisi hasil putusan pengadilan melalui video yang diunggah di media sosial.
Menulis pendapat/opini di surat kabar.
Menyampaikan pendapat melalui surat pembaca di majalah.
Mengirimkan opini melalui surat kepada pemerintah.
Sebutkan salah satu tujuan pengaturan keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008!
Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
Membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang bersifat rahasia negara.
Menghilangkan kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik.
Menutup seluruh proses pengambilan keputusan publik dari pengawasan masyarakat.
Sebutkan salah satu tujuan pengaturan keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008!
Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Membatasi akses masyarakat terhadap informasi publik.
Mengurangi transparansi dalam pemerintahan.
Menutup informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Sebutkan salah satu tujuan pengaturan keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008!
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
Membatasi akses masyarakat terhadap informasi publik.
Mengurangi transparansi dalam pemerintahan.
Menutup informasi penting dari masyarakat.
Sebutkan salah satu tujuan pengaturan keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008!
Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Meningkatkan pembatasan akses informasi publik bagi masyarakat.
Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Menyembunyikan data penting dari publik.
Sebutkan salah satu tujuan pengaturan keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008!
Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
Membatasi akses masyarakat terhadap informasi publik.
Mengurangi transparansi dalam pemerintahan.
Menyembunyikan data penting dari masyarakat.
Sebutkan salah satu tujuan pengaturan keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008!
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Membatasi akses masyarakat terhadap informasi publik.
Menjaga kerahasiaan seluruh informasi negara tanpa pengecualian.
Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Sebutkan salah satu tujuan pengaturan keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008!
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Membatasi akses masyarakat terhadap informasi publik.
Mengurangi transparansi dalam pemerintahan.
Menutup informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Sebutkan salah satu hak memperoleh informasi publik yang harus diperoleh setiap orang!
Melihat dan mengetahui informasi publik.
Menyembunyikan informasi publik dari masyarakat.
Menghapus informasi publik tanpa izin.
Membatasi akses informasi publik hanya untuk pejabat.
Sebutkan salah satu hak memperoleh informasi publik yang harus diperoleh setiap orang!
Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik.
Menyembunyikan informasi publik dari masyarakat.
Melarang orang lain untuk mengetahui informasi publik.
Mengubah informasi publik tanpa izin.
Sebutkan salah satu hak memperoleh informasi publik yang harus diperoleh setiap orang!
Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mendapatkan informasi publik tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Mengubah isi informasi publik sesuai keinginan sendiri.
Menolak memberikan informasi publik kepada pihak lain.
Sebutkan salah satu hak memperoleh informasi publik yang harus diperoleh setiap orang!
Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menyembunyikan informasi publik dari masyarakat.
Menghapus informasi publik tanpa izin.
Mengubah isi informasi publik sesuka hati.
