NEW
Font size
WorksheetsBAB II - Pedoman Negaraku
Total questions: 60
Worksheet time: 30mins
Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Berdasarkan hal tersebut, konstitusi juga disebut ….
Undang-Undang Dasar
Peraturan Presiden
Ketetapan MPR
Peraturan Pemerintah
Istilah konstitusi berasal dari bahasa ….
Latin
Inggris dan Belanda
Jerman
Prancis
Konstitusi yang tidak tertulis disebut dengan ….
Undang-Undang Dasar
Hukum dasar
Konvensi
Ketetapan
Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah ….
Pidato Presiden di depan DPR sebelum 17 Agustus
Sidang tahunan MPR
Pemilu setiap lima tahun
Pelantikan Presiden di Istana Negara
Panitia Kecil yang merumuskan batang tubuh UUD 1945 dipimpin oleh ….
Ir. Soekarno
Drs. Moh. Hatta
Prof. Dr. Soepomo
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
Naskah “Piagam Jakarta” dirumuskan oleh ….
BPUPK
PPKI
Panitia Sembilan
Panitia Kecil
Sidang pertama BPUPK dilaksanakan pada tanggal ….
29 Mei – 1 Juni 1945
10 – 17 Juli 1945
18 Agustus 1945
1 Juni 1945
Ketua BPUPK adalah ….
Soekarno
Hatta
Radjiman Wedyodiningrat
Soepomo
Jumlah anggota Panitia Hukum Dasar BPUPK adalah ….
9 orang
12 orang
19 orang
27 orang
Rancangan pertama batang tubuh UUD terdiri atas ….
14 bab
15 bab
42 pasal
36 pasal
UUD NRI Tahun 1945 disahkan pada tanggal ….
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
19 Agustus 1945
20 Agustus 1945
Lembaga yang mengesahkan UUD 1945 adalah ….
BPUPK
PPKI
KNIP
MPR
Sila pertama Piagam Jakarta yang diubah berbunyi ….
Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Ketuhanan tanpa batas
Ketuhanan yang beriman
UUD 1945 bersifat singkat dan supel. Arti supel adalah ….
Tegas dan kaku
Luwes dan mudah menyesuaikan
Tetap dan tidak berubah
Rumit dan rinci
Fungsi UUD 1945 sebagai alat kontrol berarti ….
Menguji peraturan agar sesuai dengan UUD
Mengubah isi UUD sesuai zaman
Membatasi kekuasaan presiden
Mengatur pemilihan umum
Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah ….
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
DPR
MPR
UUD 1945 pertama kali mengalami amandemen pada tahun ….
1998
1999
2000
2002
Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena ….
Sudah usang
Berisi cita-cita dan tujuan negara
Tidak sesuai zaman
Menyinggung agama tertentu
UUD 1945 hasil amandemen keempat dilakukan pada tahun ….
2000
2001
2002
2003
Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD adalah ….
DPR
MPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Salah satu hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah ….
Pembentukan BPUPK
Penetapan dasar negara
Pengesahan UUD 1945
Pembentukan BKR
Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang ….
Hak pendidikan
Bela negara
Kesejahteraan rakyat
Pemilu
Salah satu bentuk pelaksanaan UUD 1945 di lingkungan sekolah adalah ….
Mengikuti upacara bendera
Mengkritik pemerintah
Berdiskusi politik
Mengatur keuangan sekolah
Salah satu pasal UUD 1945 yang menjamin hak bekerja adalah ….
Pasal 27 ayat (2)
Pasal 28A
Pasal 30
Pasal 33
Konstitusi Indonesia berbentuk ….
Piagam Jakarta
UUD NRI Tahun 1945
Ketetapan MPR
Pancasila
KNIP dibentuk oleh PPKI dengan tujuan ….
Membantu tugas presiden
Mengubah UUD
Menjalankan sidang MPR
Menetapkan peraturan daerah
Panitia Kecil tanggal 1 Juni 1945 bertugas untuk ….
Menyusun dasar negara
Membentuk tentara nasional
Merancang keuangan negara
Menyusun batang tubuh UUD
Panitia Kecil tanggal 13 Juli 1945 bertugas untuk ….
Menyusun dasar negara
Menyusun batang tubuh UUD
Menentukan bentuk negara
Menentukan presiden
UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertulis tertinggi, artinya ….
Dapat diubah sewaktu-waktu
Menjadi dasar seluruh peraturan di bawahnya
Tidak berlaku di daerah
Hanya berlaku bagi pejabat negara
Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara ….
Adendum
Revisi keseluruhan
Dekrit
Referendum
Mengapa setiap negara membutuhkan konstitusi?
Untuk mengatur kekuasaan agar tidak sewenang-wenang
Agar pemerintah bisa bertindak bebas
Untuk membatasi hak rakyat
Sebagai alat politik pemerintah
Jika di sekolah tidak ada tata tertib, maka hal itu serupa dengan negara tanpa ….
Presiden
Konstitusi
Rakyat
Undang-undang
Mengubah pasal-pasal UUD 1945 dilakukan dengan hati-hati karena ….
UUD mudah dipahami rakyat
Pembukaan tidak boleh diubah
Perubahan harus menjaga stabilitas negara
Presiden harus menyetujui
Dalam uji materi, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai ….
Lembaga pembuat undang-undang
Penguji kesesuaian undang-undang dengan UUD
Pengatur pelaksanaan peraturan pemerintah
Pelaksana kebijakan hukum
Perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan semangat ….
Demokrasi
Nasionalisme dan toleransi
Egoisme
Kebebasan individu
Sikap yang mencerminkan pelaksanaan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 adalah ….
Mengikuti upacara bendera
Membayar pajak
Menjadi pengusaha sukses
Mengkritik pemerintah
UUD 1945 disebut supel karena ….
Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman
Mudah diubah kapan pun
Berisi aturan rinci
Tidak berlaku bagi rakyat
Dalam kehidupan masyarakat, gotong royong mencerminkan nilai ….
Pasal 33 UUD 1945
Pasal 27 UUD 1945
Pasal 30 UUD 1945
Pasal 1 UUD 1945
Mengapa Mahkamah Konstitusi penting dalam sistem hukum Indonesia?
Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara
Sebagai pembuat undang-undang
Sebagai lembaga politik
Sebagai lembaga pengawas keuangan
Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang tersebut ….
Tetap berlaku
Dapat dibatalkan oleh MK
Diubah oleh presiden
Dibiarkan tanpa perubahan
Perubahan UUD 1945 yang menambahkan pasal HAM menunjukkan bahwa ….
Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia
Pemerintah mengabaikan HAM
Rakyat tidak bebas
Presiden memiliki kekuasaan absolut
Musyawarah dalam keluarga mencerminkan pelaksanaan UUD 1945 Pasal ….
27
28
29
33
Jika warga negara aktif mengikuti pemilu, berarti ia melaksanakan ….
Hak politik sesuai UUD 1945
Kewajiban membayar pajak
Kewajiban bela negara
Hak mengajukan judicial review
Perubahan konstitusi yang dilakukan melalui adendum menunjukkan prinsip ….
Perubahan sebagian tanpa menghapus yang lama
Pergantian total UUD
Penambahan isi yang tidak sah
Penghapusan sistem presidensial
Jika MPR mengubah Pembukaan UUD 1945, maka akibatnya adalah ….
Negara kehilangan dasar pendirian
Pemerintah menjadi lebih kuat
Rakyat makin sejahtera
Tidak ada perubahan berarti
Fungsi UUD sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa berarti ….
Mengatur seluruh aspek penyelenggaraan negara
Membatasi hak rakyat
Menentukan jumlah menteri
Mengatur politik luar negeri saja
Salah satu alasan UUD 1945 mengalami amandemen adalah ….
Menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi
Menghapus lembaga negara
Mengubah dasar negara
Menghapus pasal HAM
Dalam konteks globalisasi, UUD 1945 tetap relevan karena ….
Dapat menyesuaikan tanpa mengubah nilai dasar
Tidak dapat diubah
Tidak mengatur tentang globalisasi
Mengatur kebijakan luar negeri
Ketika siswa menaati tata tertib sekolah, hal itu mencerminkan ….
Kesadaran terhadap aturan sebagaimana UUD bagi negara
Ketaatan terhadap guru semata
Rasa takut terhadap hukuman
Rasa ingin dipuji
Pancasila tetap menjadi dasar negara karena ….
Tertulis dalam Pembukaan UUD 1945
Sudah diubah oleh MPR
Tidak relevan lagi
Hanya berlaku di masa lalu
Jika pemerintah membuat peraturan yang melanggar UUD 1945, hal itu berarti ….
Bertentangan dengan hukum dasar negara
Sudah sesuai dengan demokrasi
Dibenarkan demi rakyat
Tidak perlu diubah
UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi berarti ….
Semua hukum lain harus sesuai dengannya
Hanya berlaku untuk pejabat
Bisa diabaikan oleh daerah
Tidak boleh diuji
Sikap warga yang melapor jika ada pelanggaran hukum mencerminkan pelaksanaan ….
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
Pasal 33 UUD 1945
Pasal 29 UUD 1945
Pasal 30 UUD 1945
Mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah?
Karena merupakan kesepakatan dasar berdirinya NKRI
Karena MPR tidak berhak
Karena sudah kedaluwarsa
Karena bersifat teknis
Jika setiap warga menghargai perbedaan, maka ia telah menerapkan semangat ….
Persatuan dan kesatuan sesuai UUD 1945
Egoisme sosial
Individualisme
Kompetisi bebas
Dalam masyarakat demokratis, UUD 1945 berfungsi sebagai ….
Penjamin hak rakyat
Alat kekuasaan pemerintah
Dasar ekonomi negara
Sumber pendapatan negara
Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal undang-undang, artinya ….
Pasal itu bertentangan dengan UUD 1945
Pasal itu sah
Presiden menolaknya
DPR menyetujuinya
Dalam sidang BPUPK, perbedaan pendapat yang diselesaikan dengan musyawarah menunjukkan nilai ….
Demokrasi dan persatuan
Otoriter
Liberal
Individualisme
Mengikuti kegiatan pemilu merupakan bentuk pelaksanaan UUD 1945 Pasal ….
1 ayat (2)
6 ayat (1)
27 ayat (3)
28A
Mengapa UUD 1945 menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan lain?
Karena merupakan sumber hukum tertinggi
Karena hanya dibuat oleh pemerintah
Karena berisi kebijakan presiden
Karena mudah diubah
