Persatuan antara pemerintah dan rakyat.

Kekuatan dan kekuasaan yang tidak terbatas.

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Hubungan antarmanusia yang saling membutuhkan dan harus bersatu.

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membedakan agama

Perlakuan yang adil dan beradab kepada setiap manusia tanpa memandang agamanya.

Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam kehidupan beragama.

Menghormati hak asasi manusia hanya kepada sesama agama.

Sila Ketiga

Sila Pertama

Sila Kedua

Sila Keempat

Tetap dan abadi

Sementara dan berubah-ubah

Bersifat regional

Hanya berlaku di masa tertentu

Sila-sila Pancasila tidak dapat dipisahkan dan saling menjiwai satu sama lain.

Setiap sila Pancasila berdiri sendiri tanpa hubungan satu sama lain.

Sila pertama lebih penting daripada sila lainnya dalam Pancasila.

Sila-sila Pancasila dapat dipilih sesuai kebutuhan masing-masing.

Di sekolah berupa pembagian tugas piket yang merata, sedangkan di masyarakat berupa bantuan sosial yang adil.

Di sekolah berupa lomba kebersihan kelas, sedangkan di masyarakat berupa gotong royong membangun rumah.

Di sekolah berupa belajar kelompok, sedangkan di masyarakat berupa musyawarah warga.

Di sekolah berupa upacara bendera, sedangkan di masyarakat berupa perayaan hari kemerdekaan.

Sila Kelima

Sila Pertama

Sila Kedua

Sila Keempat

Alat untuk mencapai tujuan politik luar negeri.

Lambang persatuan bangsa Indonesia.

Pedoman pelaksanaan pembangunan nasional.

Sumber dari segala sumber hukum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Menjadi pedoman dan petunjuk dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin masyarakat.

Sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan pemerintah.

Sebagai dasar untuk membentuk partai politik baru.

Sebagai pedoman dalam memilih pemimpin negara.

Pelaksanaan Pancasila tidak boleh berubah sama sekali.

Nilai-nilainya selalu berubah sesuai keinginan pemerintah.

Nilai-nilainya bersifat tetap, namun pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pancasila hanya berlaku untuk masa lalu dan tidak relevan dengan masa kini.

Tujuan Nasional

Pandangan Hidup Bangsa

Dasar Negara

Sumber Hukum

Memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

Menolak aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Mengabaikan norma sosial yang ada di masyarakat.

Melanggar hak asasi orang lain demi kepentingan pribadi.

Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Hilangnya arah dan tujuan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional.

Semakin kuatnya identitas nasional Indonesia.

Semua warga negara menjadi lebih taat hukum.

Pelaksanaan upacara bendera yang tertib dan khidmat

Membolos saat pelajaran berlangsung

Membuang sampah sembarangan di kelas

Berbicara saat guru sedang menjelaskan

khidmat.

individualis.

liberal.

kapitalis.

Norma Kesopanan

Norma Hukum

Norma Agama

Norma Kesusilaan

Norma Kesopanan

Norma Hukum

Norma Agama

Norma Kebiasaan

HAM dimiliki oleh warga negara saja, HWN dimiliki oleh semua manusia.

HAM hanya berlaku di Indonesia, HWN berlaku di seluruh dunia.

HAM dan HWN adalah istilah yang sama tanpa perbedaan.

HAM dimiliki setiap manusia, HWN dimiliki oleh orang yang berstatus warga negara.

Bermain di kelas saat pelajaran berlangsung.

Datang terlambat ke sekolah setiap hari.

Tidak mengerjakan PR yang diberikan guru.

Mengerjakan tugas dari guru tepat waktu.

Mengabaikan tugas yang diberikan guru.

Datang ke sekolah hanya saat ujian.

Membawa makanan ke kelas setiap hari.

Belajar dengan giat dan mematuhi peraturan sekolah.

Masyarakat menjadi lebih disiplin dan tertib.

Terciptanya ketidakpastian hukum dan hilangnya rasa aman di masyarakat.

Semua masalah hukum dapat diselesaikan dengan mudah.

Norma hukum menjadi tidak diperlukan lagi.

Norma Kesusilaan

Norma Hukum

Norma Agama

Norma Kesopanan

Mendapat kasih sayang setelah membantu orang tua membersihkan rumah.

Mendapat hadiah tanpa melakukan tugas rumah.

Hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban.

Membiarkan orang tua bekerja sendiri tanpa membantu.

Mencapai mufakat atau kesepakatan bersama.

Menunjukkan kekuasaan satu pihak.

Menghindari tanggung jawab bersama.

Memperpanjang waktu diskusi tanpa hasil.

Pendapat yang berbeda tidak diperbolehkan.

Keputusan diambil oleh satu orang saja.

Semua peserta memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat.

Hanya ketua yang boleh berbicara.

Mengabaikan hasil musyawarah dan memilih ketua sendiri-sendiri.

Menolak hasil kesepakatan dan meminta musyawarah ulang.

Menerima dan melaksanakan hasil kesepakatan dengan penuh tanggung jawab.

Meninggalkan kelas tanpa mengikuti keputusan musyawarah.

Menentukan tempat tujuan liburan keluarga.

Memilih ketua kelas di sekolah.

Menentukan jadwal piket di kantor.

Menentukan ketua RT di lingkungan sekitar.

Meninggalkan musyawarah karena kecewa.

Memaksakan pendapat sendiri agar diterima.

Lapang dada dan ikut melaksanakan keputusan bersama

Marah kepada peserta musyawarah lain.

Membuat semua siswa merasa dihargai pendapatnya.

Meningkatkan semangat kerja sama di antara siswa.

Menimbulkan rasa tidak puas dan perpecahan di antara siswa.

Mendorong terciptanya suasana demokratis di sekolah.

Mencegah konflik dan mempererat tali persaudaraan.

Menambah jumlah penduduk secara cepat.

Meningkatkan persaingan antar warga.

Mengurangi kegiatan gotong royong.

Penyampaian pendapat - Menampung usulan - Pengambilan keputusan - Pelaksanaan hasil.

Menampung usulan - Penyampaian pendapat - Pelaksanaan hasil - Pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan - Penyampaian pendapat - Menampung usulan - Pelaksanaan hasil.

Pelaksanaan hasil - Pengambilan keputusan - Menampung usulan - Penyampaian pendapat.

Rapat warga untuk membentuk jadwal ronda.

Rapat guru untuk membahas kurikulum sekolah.

Rapat keluarga untuk menentukan menu makan malam.

Rapat OSIS untuk merencanakan lomba sekolah.

Menjaga ketertiban, menengahi perbedaan pendapat, dan mengarahkan diskusi.

Mendominasi pembicaraan dan memaksakan pendapatnya.

Membiarkan peserta musyawarah berbicara tanpa arahan.

Mengabaikan perbedaan pendapat yang muncul.

Hanya menguntungkan satu pihak saja.

Dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan memberi dampak positif yang berkelanjutan.

Tidak mempertimbangkan pendapat anggota musyawarah.

Dilaksanakan tanpa adanya kesepakatan bersama.

Mufakat selalu dilakukan secara tertutup, voting dilakukan secara terbuka.

Mufakat diupayakan untuk kesepakatan bulat, sedangkan voting menggunakan suara terbanyak.

Mufakat hanya berlaku di organisasi besar, voting di organisasi kecil.

Mufakat menggunakan suara terbanyak, voting menggunakan kesepakatan bulat.

Karena hasil musyawarah merupakan keputusan bersama yang harus dihormati dan dilaksanakan demi kepentingan bersama.

Karena setiap anggota harus selalu setuju dengan pendapat mayoritas tanpa pertimbangan.

Karena musyawarah hanya untuk formalitas dan tidak penting untuk dilaksanakan.

Agar kegiatan dapat berjalan efektif dan teratur

Dasar Negara adalah landasan hukum untuk mengatur pemerintahan, sedangkan Pandangan Hidup adalah pedoman moral dan etika bagi masyarakat dalam bertingkah laku sehari-hari.

• Dasar Negara: Menciptakan tatanan negara yang tertib dan berlandaskan hukum.

• Pandangan Hidup: Menciptakan kehidupan yang harmonis, bermoral, dan sesuai nilai budaya bangsa.

Dasar Negara dan Pandangan Hidup memiliki fungsi yang sama dalam pemerintahan.

Dasar Negara hanya berlaku untuk pemerintah, sedangkan Pandangan Hidup hanya berlaku untuk individu.

Hak: Mendapat perlindungan hukum, Hak: Mendapat pendidikan, Hak: Berpartisipasi dalam kegiatan sosial; Kewajiban: Menjaga ketertiban, Kewajiban: Menghormati hak orang lain, Kewajiban: Ikut serta dalam kegiatan gotong royong.

Hak: Memilih dalam pemilu, Hak: Mendapatkan pekerjaan, Hak: Membayar pajak; Kewajiban: Membayar pajak, Kewajiban: Mematuhi peraturan lalu lintas, Kewajiban: Menjaga rahasia negara.

Hak: Mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat

Hak: Mendapatkan pelayanan kesehatan

Hak: Mengemukakan pendapat dalam kegiatan sosial atau sekolah

Kewajiban: Mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

Kewajiban: Menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan hidup sehat agar tidak membahayakan orang lain.

Kewajiban: Menghargai pendapat orang lain dan menyampaikan pendapat dengan sopan.

Hak: Menjadi presiden, Hak: Mengatur pemerintahan, Hak: Menetapkan hukum; Kewajiban: Menjadi hakim, Kewajiban: Menjadi menteri, Kewajiban: Menjadi gubernur.

Mengadakan kerja bakti bersama tanpa membedakan suku dan agama.

Pembagian kelompok belajar secara acak dan merata

Membiarkan siswa yang berbeda agama tidak ikut kegiatan sekolah.

Memberikan hak istimewa kepada siswa yang kaya.

Mengabaikan pendapat orang lain

Memperkuat konflik antar warga

Meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan

Meningkatkan rasa tanggung jawab bersama

Pancasila tidak dapat diubah sama sekali dalam segala aspek.

Tidak bersifat kaku atau tertutup seperti ideologi totaliter

Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya.

Pancasila adalah ideologi yang tertutup terhadap pengaruh luar.

Norma Kesusilaan: Sanksi berupa penghargaan. Norma Hukum: Sanksi berupa pujian.

• Norma Kesusilaan: Pelaksanaannya tidak formal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

• Norma Hukum: Pelaksanaannya formal, melalui proses hukum yang jelas.

Norma Kesusilaan: Sanksi eksternal, tegas, dan tertulis. Norma Hukum: Sanksi internal berupa penyesalan.

Norma Kesusilaan: Sanksi internal berupa penyesalan, dicemooh. Norma Hukum: Sanksi eksternal, tegas, memaksa, dan tertulis (denda, penjara, kurungan).

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Persatuan Indonesia

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Menyampaikan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, mengambil keputusan bersama

Memaksakan kehendak, mengabaikan pendapat orang lain, mengambil keputusan sendiri

Menyampaikan pendapat, mengabaikan pendapat orang lain, mengambil keputusan bersama

Mencari solusi alternatif yang dapat diterima semua pihak, Tidak memaksakan kehendak

Sila-sila Pancasila dapat dipilih sesuai kebutuhan masyarakat..

Pancasila membentuk satu sistem nilai yang menyeluruh

Setiap sila saling berkaitan dan membentuk dasar negara yang tidak dapat dipisahkan.

Mencegah penafsiran yang sempit atau salah terhadap Pancasila

Dasar Negara: Adanya tata tertib sekolah (aturan) yang wajib ditaati oleh semua warga sekolah. Dampak: Menciptakan ketertiban, disiplin, dan lingkungan belajar yang kondusif. Ideologi: Kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan bebas dipilih siswa. Dampak: Pengembangan minat dan bakat, mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab.

Dasar Negara: Tidak adanya aturan di sekolah. Dampak: Siswa bebas melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Ideologi: Kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan. Dampak: Siswa tidak dapat mengembangkan minat dan bakat.

elaksanaan upacara bendera setiap hari Senin

• Implementasi: Siswa mengikuti upacara dengan tertib, menghormati lambang negara, dan mengucapkan Pancasila.

• Dampak positif: Menumbuhkan rasa cinta tanah air, disiplin, dan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Musyawarah kelas untuk menentukan kegiatan atau pembagian tugas

• Implementasi: Siswa berdiskusi, mengemukakan pendapat, dan memutuskan secara mufakat.

• Dampak positif: Melatih sikap demokratis, toleransi, kerja sama, dan menghargai pendapat orang lain.

Evaluasi: Tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajiban. Kewajiban harus didahulukan sebelum menuntut hak. Solusi: Menerapkan kesadaran bahwa hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang harus dijalankan seimbang, dengan penekanan pada edukasi dan penegakan norma.

Evaluasi: Tindakan tersebut dapat diterima selama hak individu terpenuhi. Solusi: Fokus pada penegakan hak tanpa memperhatikan kewajiban.

Evaluasi Sikap

• Warga tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, karena menuntut hak yang seharusnya diiringi tanggung jawab pribadi.

• solusi :Mendorong warga untuk membuang sampah pada tempatnya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong.

Evaluasi Sikap

• Mengabaikan kewajiban menunjukkan kurangnya kesadaran sosial dan kurangnya internalisasi nilai-nilai gotong royong dan Pancasila.

• Solusi:

  • Menyusun peraturan lingkungan bersama, misalnya jadwal piket atau sanksi ringan, sehingga warga belajar bahwa hak dan kewajiban berjalan seiring.

5 Langkah: 1. Pembukaan dan penyampaian tujuan (membuat aturan). 2. Pengumpulan ide/usulan aturan dari semua siswa. 3. Pembahasan dan penyaringan usulan. 4. Pengambilan keputusan (voting). 5. Penetapan dan penandatanganan aturan kelas. Antisipasi Masalah: Perbedaan pendapat yang tajam atau pemaksaan kehendak.

5 Langkah: 1. Penetapan aturan oleh guru. 2. Pengumuman aturan kepada siswa. 3. Penerimaan aturan tanpa diskusi. 4. Pelaksanaan aturan. 5. Evaluasi aturan oleh guru. Antisipasi Masalah: Tidak ada masalah karena aturan sudah ditetapkan.

• 1.Menyepakati tujuan musyawarah 2.Mengumpulkan usulan dari semua siswa 3.Mendiskusikan usulan secara terbuka 4.Mencari kesepakatan atau mufakat 5.Menetapkan aturan secara resmi dan menindaklanjuti

• Masalah: Ada siswa yang ingin memaksakan pendapat

• Antisipasi: Ingatkan semua peserta bahwa musyawarah bertujuan mufakat

5 Langkah: 1. Musyawarah hanya dilakukan oleh ketua kelas. 2. Aturan dibuat tanpa masukan siswa lain. 3. Aturan diumumkan tanpa pembahasan. 4. Tidak ada proses voting. 5. Aturan langsung diterapkan. Antisipasi Masalah: Tidak ada masalah karena keputusan diambil oleh satu orang.

Jawaban harus mencakup: 1. Identifikasi masalah dan pihak terlibat (warga, RT/RW). 2. Tujuan musyawarah (pengadaan fasilitas). 3. Proses musyawarah: pengumpulan dana (kewajiban), penentuan lokasi (hak), dan kesepakatan jadwal kerja bakti. 4. Hasil/Keputusan yang adil dan dapat dilaksanakan berkelanjutan (misalnya, dibentuknya pengurus fasilitas).

Jawaban harus mencakup: 1. Identifikasi masalah dan pihak terlibat (hanya pemerintah). 2. Tujuan musyawarah (menunda pengadaan fasilitas). 3. Proses musyawarah: tanpa pengumpulan dana, tanpa penentuan lokasi, dan tanpa jadwal kerja bakti. 4. Hasil/Keputusan yang tidak dapat dilaksanakan.

-Menyepakati tujuan

-Mengumpulkan usulan

-Mendiskusikan usulan

-Mencapai kesepakatan

-Menindaklanjuti

-Masalah

-Langkah Musyawarah

-Kesepakatan Solusi

-Dampak Positif