NEW
Font size
WorksheetsASAS SEJARAH INDONESIA XII
Total questions: 40
Worksheet time: 3600secs
Upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan diwakili oleh tentara sekutu yang dikenal sebagai apa?
SEAC
UNCI
NICA
KNIL
RAPWI
Peristiwa pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945 dipicu oleh tewasnya pemimpin Sekutu. Siapakah pemimpin tersebut?
Jenderal Van Mook
Sir Archibald Clark Kerr
Brigadir Jenderal AWS Mallaby
Letnan Jenderal Christison
Lord Killearn
Perundingan yang dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda pada November 1946 yang menghasilkan pengakuan kedaulatan de facto Belanda atas Jawa, Madura, dan Sumatra adalah Perjanjian apa?
Renville
Roem-Roijen
Konferensi Meja Bundar
Linggajati
Hooge Veluwe
Agresi Militer Belanda I (Juli 1947) mendapatkan reaksi keras dari dunia internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian membentuk komite mediasi bernama apa?
UNTEA
Komisi Tiga Negara (KTN)
UNCI
Konferensi Asia Afrika
Dewan Keamanan PBB
Perjanjian yang ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat dan sangat merugikan posisi Indonesia karena wilayah RI hanya diakui tinggal Yogyakarta dan sebagian Sumatra adalah Perjanjian apa?
Linggarjati
Roem-Roijen
Renville
Konferensi Meja Bundar
Inter-Indonesia
Peristiwa yang melatarbelakangi pengunduran diri Kabinet Amir Sjarifuddin dan memicu pemberontakan yang menentang kebijakan rasionalisasi TNI adalah apa?
Agresi Militer Belanda II
Pembubaran Komisi Tiga Negara
Kesepakatan Perjanjian Renville
Pembentukan RIS
Peristiwa 17 Oktober 1952
Agresi Militer Belanda II (Desember 1948) yang berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap pemimpin RI memicu didirikannya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di mana?
Medan
Bandung
Surabaya
Bukittinggi
Padang
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (1949) menghasilkan keputusan penting. Keputusan itu adalah apa?
Pembatalan Perjanjian Renville
Pembentukan negara Indonesia Serikat
Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda
Pengembalian Irian Barat ke pangkuan RI
Pembubaran Komisi Tiga Negara
Dalam Konferensi Meja Bundar, masalah Irian Barat ditunda penyelesaiannya dan diputuskan akan dibahas satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Sikap Belanda ini menunjukkan apa?
Kepatuhan pada PBB
Keinginan Belanda membantu Indonesia
Ketidaksediaan Belanda melepaskan sepenuhnya wilayah bekas jajahannya
Keterlibatan pihak ketiga
Masalah internal di Belanda
Pasukan yang memimpin serangan umum pada 1 Maret 1949 di Yogyakarta untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa RI masih eksis adalah siapa?
Jenderal A.H. Nasution
Letkol Soeharto
Kolonel Sudirman
Jenderal Gatot Subroto
Kolonel Kawilarang
Setelah pembubaran RIS, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang disebut apa?
Negara Indonesia Timur
Republik Indonesia Serikat
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Negara Republik Indonesia
Negara Federal
Ciri utama sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa Demokrasi Liberal adalah apa?
Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
Kekuasaan penuh ada di tangan parlemen
Sistem multipartai yang menyebabkan sering terjadi pergantian kabinet
Dwi fungsi ABRI
Penerapan ekonomi etatisme
Kabinet terlama yang pernah berkuasa pada masa Demokrasi Liberal dan berhasil melaksanakan Pemilihan Umum pertama tahun 1955 adalah Kabinet apa?
Natsir
Wilopo
Ali Sastroamidjojo I
Burhanuddin Harahap
Ali Sastroamidjojo II
Salah satu penyebab utama tidak stabilnya politik pada masa Demokrasi Liberal adalah apa?
Konflik antara presiden dan militer
Saling menjatuhkan antarpelaku politik di parlemen
Intervensi asing
Pengaruh komunisme yang kuat
Krisis moneter global
Tujuan utama dilaksanakannya Pemilihan Umum tahun 1955 adalah untuk memilih anggota apa?
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
Lembaga yang dibentuk oleh hasil Pemilu 1955 yang bertugas merumuskan undang-undang dasar baru bagi Indonesia adalah lembaga apa?
DPR
MPR
Konstituante
DPA
Mahkamah Agung
Program ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dengan memberikan bantuan kredit kepada pengusaha pribumi di bawah Kabinet Natsir dikenal sebagai apa?
Gerakan Benteng
Gunting Syafruddin
Rencana Sumitro
Sistem Ekonomi Ali-Baba
Induk Koperasi
Peristiwa yang mengakhiri secara resmi masa Demokrasi Liberal di Indonesia adalah apa?
Keberhasilan Konstituante merumuskan UUD baru
Pembubaran DPR
Pemberontakan PRRI/Permesta
Dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959
Konferensi Asia Afrika
Masalah yang tidak pernah terselesaikan selama masa Demokrasi Liberal dan menjadi salah satu faktor dikeluarkannya Dekret Presiden adalah apa?
Persaingan uang luar negeri
Pengakuan kedaulatan penuh oleh Belanda
Kegagalan Konstituante menetapkan dasar negara
Pengadaan Pemilu kedua
Peran ABRI dalam politik
Konferensi Internasional yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955 dan berhasil menyatukan solidaritas negara-negara Asia-Afrika adalah apa?
Gerakan Non-Blok
Konferensi Colombo
Konferensi Asia Afrika (KAA)
Konferensi Bangkok
ASEAN
Dekret Presiden 5 Juli 1959 menetapkan tiga poin penting, salah satunya adalah apa?
Membubarkan DPR hasil Pemilu 1955
Pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945
Pembentukan kabinet baru dengan sistem presidensial
Pengakuan kedaulatan Irian Barat
Pelaksanaan Pemilu ulang
Landasan utama pelaksanaan Demokrasi Terpimpin adalah apa?
Pancasila dan UUD Sementara 1950
Trias Politica
Pancasila dan UUD 1945
Manipol/USDEK
Piagam Jakarta
Lembaga tinggi negara yang dibentuk oleh Presiden Sukarno pasca-Dekret dan semua anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden adalah lembaga apa?
DPR
MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara)
Konstituante
DPA
Mahkamah Agung
Konsep penyatuan seluruh kekuatan politik di Indonesia yang diwujudkan oleh Presiden Sukarno dengan menggabungkan unsur Nasionalis, Agama, dan Komunis dikenal sebagai apa?
Eka Prasetia Pancakarsa
Nasakom
Masyumi
Orde Lama
Gerakan Non-Blok
Salah satu penyimpangan politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin adalah keluarnya Indonesia dari PBB pada tahun 1965. Hal ini dipicu oleh...
Penolakan Indonesia atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Invasi Amerika Serikat ke Vietnam.
Sengketa Irian Barat.
Kegagalan Konferensi Asia Afrika.
Krisis minyak global.
Upaya pembebasan Irian Barat dilakukan melalui jalur diplomatik, ekonomi, dan militer. Komando militer yang dibentuk untuk operasi pembebasan ini adalah...
Trikora
Dwikora
Tri Komando Rakyat (Trikora)
Operasi Mandala
Konfrontasi
Salah satu isi Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dikumandangkan oleh Presiden Sukarno di Yogyakarta pada tahun 1961 adalah...
Menggagalkan pembentukan "Negara Papua" buatan Belanda.
Mengembalikan Irian Barat ke tangan PBB.
Membentuk negara persemakmuran bersama Malaysia.
Mendukung pembentukan Federasi Malaysia.
Melaksanakan Pemilu.
Operasi militer yang dilakukan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963–1966 dikenal sebagai...
Operasi Mandala
Konfrontasi (Dwikora)
Operasi Trikora
Operasi Gerakan Benteng
Operasi Merdeka
Lembaga yang dibentuk oleh Presiden Sukarno di luar sistem ketatanegaraan yang bertugas menyusun perencanaan pembangunan nasional adalah...
Bappenas
Dewan Perancang Nasional (Depernas)
MPRS
Kabinet DwiKora
Lembaga Perekonomian Nasional
Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin yang bertujuan menekan inflasi dengan memotong nilai mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp100 adalah...
Sanering (Redenominasi)
Gerakan Benteng
Gunting Syafruddin
Devaluasi
Nasionalisasi Perusahaan Asing
Salah satu kebijakan politik pada masa Demokrasi Terpimpin yang memperkuat wewenang militer adalah peristiwa...
Pembentukan RIS.
Konfrontasi dengan Malaysia.
Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).
Pemberontakan PRRI/Permesta.
Pembatalan Pemilu.
Salah satu penyimpangan yang dilakukan Presiden Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin adalah pengangkatan dirinya sebagai...
Presiden Seumur Hidup
Presiden Seumur Hidup oleh MPRS.
Ketua DPR
Ketua Mahkamah Agung
Pemimpin Besar Revolusi
Pada masa Demokrasi Terpimpin, paham ideologi yang paling mendapat tempat dalam politik nasional selain Nasionalisme dan Agama adalah...
Liberalisme
Komunisme
Fasisme
Sosialisme Barat
Kapitalisme
Tujuan pembentukan FRONT NASIONAL pada masa Demokrasi Terpimpin adalah untuk...
Melaksanakan Pemilu.
Mobilisasi massa untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Menentang kebijakan Presiden Sukarno.
Mempersatukan partai-partai Islam.
Mengurus masalah pangan.
Peristiwa Pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi di Sumatra dan Sulawesi dipicu oleh ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam hal...
Ideologi Nasakom.
Alokasi dana pembangunan dan otonomi daerah.
Penempatan ibukota negara.
Kebijakan konfrontasi dengan Malaysia.
Nasionalisasi perusahaan asing.
Pengaruh Demokrasi Liberal yang masih kentara pada tahun 1950-an ditandai dengan upaya sejumlah tokoh militer untuk menekan Presiden Sukarno agar membubarkan parlemen, dikenal sebagai...
Peristiwa Madiun 1948
Peristiwa 17 Oktober 1952
Peristiwa Bandung Lautan Api
Gerakan 30 September
Dekret Presiden 1959
Perubahan status Indonesia dari RIS menjadi NKRI pada tahun 1950 menggunakan UUD Sementara 1950. Perubahan ini menunjukkan Indonesia kembali ke bentuk negara...
Federasi
Konfederasi
UnitarI
Monarki
Oligarki
Alasan utama Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah...
Mendapatkan dukungan penuh dari militer.
Indonesia ingin keluar dari PBB.
Untuk memulai konfrontasi dengan Belanda.
Krisis politik berkepanjangan akibat kegagalan Konstituante dan ketidakstabilan kabinet.
Desakan dari Amerika Serikat.
Tokoh penting dari Indonesia yang berhasil meyakinkan PBB dan dunia internasional untuk mendukung perjuangan RI dalam mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi adalah...
Sutan Sjahrir
Mohammad Hatta
Jenderal Sudirman
Soekarno
Agus Salim
Sifat utama Demokrasi Terpimpin yang membedakannya dengan Demokrasi Liberal adalah...
Adanya kebebasan pers yang tak terbatas.
Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden.
Penerapan sistem check and balance.
Kuatnya peran partai politik.
Pelaksanaan Pemilu secara teratur.
