Menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah, meskipun berbeda agama

Menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada

DuaMembantu teman yang mengalami kesulitan ekonomi

Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama

Mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap sesama

Menempatkan keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata

Menghormati hak-hak orang lain dan berani membela kebenaran

Cita-cita Bangsa

Pandangan Hidup Bangsa

Dasar Negara

Perjanjian Luhur Bangsa

Digunakan sebagai petunjuk atau pedoman untuk memecahkan masalah moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari

Menjadi tempat bergantung bagi lembaga-lembaga tinggi negara

Ditetapkan secara yuridis formal oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

Mengikat seluruh peraturan perundang-undangan dari pusat sampai daerah

Alat untuk menentang ideologi asing yang masuk

Sumber hukum tertinggi di Indonesia

Syarat untuk menjadi anggota legislatif

Pedoman atau petunjuk arah bagi seluruh kegiatan dan tingkah laku bangsa Indonesia

Mengajak teman tersebut untuk beribadah bersama-sama

Menjaga ketenangan di sekitar musala dan tidak mengganggu ibadah teman tersebut

Membiarkan teman tersebut tanpa peduli dengan kegiatannya

Mengganggu teman tersebut dengan suara keras agar segera selesai

Dr. Soepomo

Ahmad Soebardjo

Ir. Soekarno

Mohammad Hatta

Ahmad Soebardjo

Dr. Soepomo

Ir. Soekarno

Mohammad Hatta

Pada posisi yang sama dengan Ketetapan MPR dan Peraturan Pemerintah (PP)

Pada posisi di bawah Undang-Undang (UU) yang dibuat oleh DPR bersama Presiden

Pada posisi teratas sebagai sumber hukum tertinggi dan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan semua peraturan di bawahnya

Pada posisi di bawah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara

Hanya dilakukan oleh TNI dan Polri, karena mereka adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan

Mengikuti wajib militer bagi semua warga negara yang sudah berusia di atas 17 tahun tanpa terkecuali

Menghadiri upacara kenegaraan setiap hari libur nasional untuk menunjukkan rasa patriotisme

Menjaga kedaulatan negara, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan nasional

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Persatuan Indonesia

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Perubahan struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mekanisme pemilihan umum Presiden

Perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY)

Pengakuan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Orang tua selalu menuruti semua permintaan anak tanpa memandang kebutuhan yang lebih penting

Setiap anggota keluarga diperlakukan sama adil, tanpa membedakan hak dan kewajiban mereka berdasarkan jenis kelamin atau usia

Hanya ayah sebagai kepala keluarga yang berhak menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan penting

Anak sulung selalu mendapatkan prioritas utama dan jatah makanan paling banyak karena dianggap paling dewasa

Perlu diselaraskan dengan Pancasila

Harus selalu berpedoman pada Pancasila

Selalu mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila

Harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila

Hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh (Pasal-pasal) saja

Terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh (Pasal-pasal), dan Ketetapan MPR

Terdiri dari Piagam Jakarta, Batang Tubuh, dan Lampiran Peraturan

Terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh (Pasal-pasal), dan Penjelasan

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Panitia Kecil

Panitia Sembilan

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar

Menolak membayar iuran keamanan lingkungan karena merasa hak berpendapatnya diabaikan

Membuat keributan dan menolak hadir dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar

Mengikuti setiap rapat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dan menyampaikan usulan secara sopan

Membentuk kelompok tanpa izin dari perangkat desa dan menyebarkan berita bohong (hoax)

Hanya terjadi satu kali pada tahun 1950, setelah Indonesia menjadi negara RIS

Sejak tahun 1966 hingga 1998, seiring berakhirnya Orde Lama

Antara tahun 1999 hingga 2002, dalam masa reformasi

Dilakukan setiap sepuluh tahun sekali, terakhir pada tahun 2012

Dasar Negara

Kepribadian Bangsa

Cita-cita Bangsa

Pandangan Hidup Bangsa

Menjaga fasilitas sekolah dan mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan tertib sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Membentuk organisasi siswa baru tanpa izin dari guru atau kepala sekolah

Menuntut guru untuk memberikan nilai yang tinggi tanpa harus melalui proses ujian yang berlaku

Memanfaatkan waktu istirahat untuk bermain game online agar hak bersenang-senang terpenuhi

Sebagai sumber hukum tertinggi dan landasan bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Sebagai pedoman bagi lembaga eksekutif untuk membuat program kerja pembangunan nasional

Sebagai alat untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali

Sebagai perjanjian luhur yang hanya mengikat bagi para pendiri negara dan tokoh perumusannya

Dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang berisi nilai-nilai luhur dan cita-cita moral seluruh rakyat.

Semua peraturan perundang-undangan yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setiap periode sidang

Seperangkat aturan dasar dan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara, termasuk pembagian kekuasaan dan jaminan hak asasi warga negara.

Dokumen yang berisi daftar nama-nama menteri dan pejabat tinggi yang berhak memimpin negara

Tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah

Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum

Menghormati hak orang lain

Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara

Piagam Jakarta dan Pasal-pasal

Pembukaan, Aturan Dasar, dan Aturan Tambahan

Pembukaan dan Pasal-pasal (yang memuat Batang Tubuh, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan)

Pembukaan, Batang Tubuh (Pasal-pasal), dan Penjelasan

Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan suatu pasal karena bertentangan dengan Pancasila

Penambahan, perubahan, atau penyempurnaan pasal-pasal dalam konstitusi tanpa mengubah kerangka dasar atau Pembukaan UUD

Penghapusan seluruh isi UUD 1945 dan menggantinya dengan konstitusi baru yang disahkan oleh lembaga eksekutif

Proses pembentukan undang-undang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setiap kali masa sidang berakhir

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Meningkatkan pendapatan per kapita rakyat Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum.

Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sumber dari segala sumber hukum dan landasan bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia

Pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

Alat untuk menolak semua pengaruh budaya asing

Cita-cita yang diimpikan oleh para pendiri bangsa di masa depan

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh penduduk darah Indonesia

Menghilangkan segala bentuk penjajahan yang ada di Indonesia

Menentukan nasibnya sendiri agar tidak tergantung kepada bangsa lain

Semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah harus bersumber pada dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

Hanya Presiden dan Wakil Presiden yang wajib menaati dan melaksanakan setiap pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 hanya berlaku selama negara dalam keadaan darurat atau terjadi kekosongan kepemimpinan

UUD NRI Tahun 1945 dapat diubah kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia

Penuntun dan penunjuk arah bagi para pemimpin

Panduan pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan

Penuntun perilaku masyarakat Indonesia

Membangun tempat ibadah yang megah dengan dana pribadi

Mengibarkan bendera Merah Putih setiap hari besar nasiona

Menyelesaikan masalah di lingkungan desa melalui musyawarah mufakat

Memberi bantuan sosial kepada seluruh warga tanpa pilih kasih

Landasan bagi seluruh warga negara untuk mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa

Peraturan yang hanya berlaku di pulau-pulau besar Indonesia

Alat untuk memaksakan pendapat kelompok mayoritas

Sarana untuk mendapatkan bantuan dana dari negara lain

1 dan 3

2 dan 3

2 dan 4

1 dan 4

Dasar Negara

Kepribadian Bangsa Indonesia

Panduan hidup bangsa Indonesia

Ideologi Negara

Menghormati teman yang sedang beribadah dan tidak mengganggu saat ia berdoa

Mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam

Membantu guru membawa buku-buku berat

Mengikuti Pemilihan Ketua OSIS dengan tertib

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Pandangan Hidup Bangsa

Dasar Negara

Perjanjian Luhur Bangsa

Kepribadian Bangsa

Dasar Negara

Ideologi Negara

Kepribadian Bangsa

Sumber dari segala sumber hukum

Musyawarah

Demonstrasi

Surat Kaleng

Petisi

Jati diri Bangsa

Dasar Negara

Pandangan Hidup

Cita-cita Bangsa

Dasar Negara

Kepribadian Bangsa

Pandangan Hidup Bangsa

Perjanjian Luhur

Mempelajari asal-usul terciptanya Pancasila

Mengenang mereka yang merumuskan nilai-nilai Pancasila

Mengkaji kebenaran Pancasila melalui diskusi kelompok

Belajar, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila

Sila Persatuan Indonesia, karena mengutamakan kerukunan

Sila Kerakyatan, karena menjunjung tinggi toleransi

Sila Keadilan Sosial, karena adil dalam beribadah

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu mengembangkan sikap toleransi dan hormat antarumat beragama

Menerapkan sikap tenggang rasa terhadap sesama

Menjunjung tinggi keadilan sosial

Menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya

Mengembangkan rasa cinta tanah air

Menunjukkan rasa hormat kepada orang tua

Mematuhi hukuman sampai selesai

Konsisten dalam membayar pajak

Menjalankan tugas ketika diperlukan

Ikut serta dalam kerja bakti untuk membersihkan lingkungan

Meminta tetangga untuk menggantikan tugas ronda malam

Memberikan dukungan finansial kepada warga agar tidak perlu ikut dalam kerja bakti

Menggunakan bahasa daerah saat berinteraksi dengan warga dalam pertemuan komunitas

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei - 1 Juni 1945

Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945

Hanya orang-orang tertentu yang wajib menjalankan nilai-nilai Pancasila

Pancasila hanya dijadikan dasar dalam penyusunan kabinet pemerintahan

Setiap warga negara bebas menafsirkan Pancasila sesuai kepentingan pribadi

Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari

Pedoman hidup bangsa

Sumber tertib hukum

Perekat dan pemersatu bangsa

Cita-cita moral bangsa

Menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban

Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara

Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dalam bermusyawarah

Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban setiap manusia

Kesepakatan yang dibuat oleh para kepala suku sebelum kemerdekaan

Keputusan yang diambil oleh Presiden pertama Indonesia

Kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri negara untuk menyatukan bangsa yang majemuk

Kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setiap periode

Persatuan Indonesia

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kerangka acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

Penjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman luar

Pedoman hidup dalam berperilaku sehari-hari

Sumber tertib hukum di Indonesia

Kumpulan undang-undang yang mengatur tentang hak cipta dan merek dagang suatu negara

Dokumen tertulis yang hanya berisi daftar nama anggota parlemen dan tugas-tugasnya

Keseluruhan sistem aturan dan prinsip yang menetapkan bagaimana suatu negara akan diatur, termasuk pembentukan, wewenang, dan prosedur lembaga-lembaga negara, serta hak-hak dasar warga negara

Peraturan yang mengatur hubungan antarnegara dalam lingkup perdagangan internasional

Mohammad Hatta

Soepomo

Soekarno

A.A. Maramis

Sebagai alat untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang (fungsi pengatur dan pembatas)

Sebagai satu-satunya sumber hukum yang boleh digunakan di pengadilan sipil maupun militer

Sebagai pedoman utama untuk merumuskan tujuan pembangunan ekonomi lima tahunan

Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia

UUD digunakan untuk mengendalikan negara-negara lain agar mengikuti kebijakan Indonesia

UUD berfungsi untuk menguji apakah norma hukum yang lebih rendah (seperti UU) sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD

UUD bertugas mencatat dan mengontrol jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya

UUD digunakan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk mengontrol jalannya persidangan di semua tingkat pengadilan

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Kedudukannya adalah sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara, sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara

Kedudukannya adalah sumber hukum tertinggi, sedangkan fungsinya adalah sebagai alat kontrol untuk menguji apakah norma hukum yang lebih rendah bertentangan dengannya

Kedudukannya adalah sebagai konstitusi yang fleksibel, sedangkan fungsinya adalah sebagai pemersatu bangsa dalam keberagaman

Kedudukannya adalah sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan fungsinya adalah mengatur seluruh kegiatan ekonomi rakyat

Menjadi satu-satunya sumber hukum bagi pembentukan lembaga-lembaga negara baru

Menentukan batas-batas waktu berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah

Mempersatukan seluruh suku, ras, dan agama di Indonesia di bawah satu ideologi hukum yang sama

Menguji dan memeriksa apakah peraturan perundang-undangan di bawahnya (seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah) tidak bertentangan dengan UUD 1945

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan harus diperbarui setiap lima tahun

UUD NRI Tahun 1945 bisa diubah atau diganti kapan saja oleh lembaga perwakilan rakyat tanpa prosedur yang rumit

UUD NRI Tahun 1945 mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, sejalan dengan dinamika kehidupan negara

Isi UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat pasal-pasal yang sangat umum dan tidak mengatur detail-detail pemerintahan

Setiap warga negara harus menghafalkan seluruh pasal yang ada dalam UUD 1945

Peraturan perundang-undangan lain (seperti UU, Peraturan Presiden, dan Perda) harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945

UUD 1945 menjadi satu-satunya sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara di pengadilan

UUD 1945 tidak dapat diubah sama sekali oleh lembaga negara manapun, bahkan melalui amandemen

Pembukaan, Batang Tubuh, dan Peraturan Pelengkap

Mukadimah, Pasal-Pasal, dan Penjelasan

Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

Dasar Negara, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan

Terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan yang lebih rinci

Terdiri dari Pembukaan yang tetap dan Pasal-Pasal saja, tanpa ada Penjelasan resmi

Terdiri dari Pembukaan yang mengalami perubahan substansi dan Batang Tubuh yang baru

Terdiri dari Pembukaan, Deklarasi Hak Asasi Manusia, dan Pasal-Pasal

Mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah

Ikut membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran

Selalu bersikap adil kepada semua teman tanpa memandang latar belakang

Membiarkan dan menghormati teman yang sedang berpuasa atau beribadah tanpa mengganggunya

UUD 1945 hanya mengatur hal-hal pokok dan tidak memuat peraturan yang terlalu teknis, sehingga mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman

Proses perubahan (amandemen) UUD 1945 sangat sulit dan memerlukan prosedur yang rumit serta waktu yang lama

UUD 1945 tidak dapat diubah sama sekali dan harus dipertahankan keasliannya seumur hidup bangsa Indonesia

UD 1945 dapat diubah oleh lembaga manapun tanpa memerlukan sidang khusus atau suara mayoritas

17 Agustus 1945

1 Juni 1945

29 Mei 1945

18 Agustus 1945

Sebagai dasar hukum utama, alat pemersatu bangsa, dan pedoman dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda)

Sebagai hukum dasar tertulis, alat kontrol, dan alat untuk membatasi kekuasaan penguasa

Sebagai satu-satunya sumber keuangan negara, dasar untuk memilih presiden, dan acuan dalam hubungan internasional

Sebagai landasan ideal kehidupan berbangsa, pembentuk kabinet menteri, dan penentu mata uang resmi

1999

2000

2001

2002

Dekrit

Ratifikasi

Amandemen

Aneksasi

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik di luar jam pelajaran

Menuntut setiap fasilitas sekolah harus setara dengan sekolah internasional

Mentaati tata tertib sekolah, rajin belajar, dan menghormati guru sebagai bagian dari proses mendapatkan ilmu

Menggunakan kebebasan berpendapat tanpa memperhatikan etika dan norma yang berlaku di sekolah

Mendapatkan makanan bergizi dari orang tua setiap hari

Menghormati keputusan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah keluarga

Menuntut uang saku yang lebih besar daripada adik atau kakak

Menggunakan fasilitas rumah tangga (seperti air dan listrik) secara boros karena merasa itu adalah hak

Menjadi anggota aktif di partai politik untuk ikut menentukan kebijakan pertahanan negara

Mengikuti wajib militer meskipun belum mencapai usia yang dipersyaratkan

Ikut serta dalam kegiatan menjaga keamanan lingkungan seperti ronda malam (siskamling) sesuai jadwal dan kemampuan

Memberikan sumbangan dana dalam jumlah besar untuk membeli peralatan militer

Mendirikan partai politik baru yang bertujuan untuk mengkritik kebijakan pemerintah

Menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan budaya Indonesia serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menjadi anggota aktif dalam dinas militer profesional segera setelah lulus sekolah

Berpartisipasi dalam pemilu presiden meskipun belum memenuhi persyaratan usia minimal

Pemerintahan Daerah

Hak Asasi Manusia (HAM)

Wilayah Negara

Keuangan Negara

UUD 1945 adalah satu-satunya hukum yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia

Semua peraturan perundang-undangan di bawahnya (seperti UU, Peraturan Pemerintah, dan Perda) harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945

UUD 1945 hanya mengatur masalah hak asasi manusia dan tidak mengatur lembaga-lembaga negara

etiap pasal dalam UUD 1945 dapat diubah atau dihapus oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sewaktu-waktu

Mohammad Yamin

Soepomo

Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Ir. Soekarno

Dasar Negara/Sumber dari Segala Sumber Hukum

Ideologi Terbuka

Pandangan Hidup Bangsa

Kepribadian Bangsa

Dr. Drs. Mohammad Hatta

Mr. Alexander Andries Maramis

Prof. Mr. Dr. Soepomo

Ir. Soekarno