wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UAS PIHU M. HADYAN - 2025

Total questions: 99

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Siapakah ahli hukum yang mendefinisikan hukum sebagai "himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat"?

a)

Immanuel Kant

b)

Leon Duguit

c)

Drs. E. Utrecht, S.H.

d)

Aristoteles

e)

Hans Kelsen

2.

Manakah di bawah ini yang bukan merupakan unsur dari hukum?

a)

Peraturan mengenai tingkah laku manusia

b)

Dibuat oleh badan resmi yang berwajib

c)

Bersifat memaksa

d)

Sanksi yang tegas

e)

Bersifat anjuran sukarela

3.

Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak (wajib dilaksanakan), disebut sebagai sifat hukum yang:

a)

Mengatur (Aanvullendrecht)

b)

Memaksa (Dwingendrecht)

c)

Fakultatif

d)

Subsider

e)

Preventif

4.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar (Tujuan Hukum). Ketiga nilai tersebut adalah:

a)

Keadilan, Kebahagiaan, dan Ketertiban

b)

Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

c)

Kemanfaatan, Kesejahteraan, dan Keamanan

d)

Kepastian, Kesopanan, dan Kesusilaan

e)

Keadilan, Kemakmuran, dan Kebebasan

5.

Teori tujuan hukum yang menekankan pada "the greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan sebesar-besarnya untuk jumlah orang terbanyak) dikemukakan oleh:

a)

Immanuel Kant

b)

Aristoteles

c)

Jeremy Bentham

d)

John Austin

e)

Van Apeldoorn

6.

Ungkapan "Ubi societas ibi ius" yang dikemukakan oleh Cicero memiliki arti:

a)

Hukum adalah perintah penguasa

b)

Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum

c)

Hukum adalah alat rekayasa sosial

d)

Hukum yang tidak adil bukanlah hukum

e)

Manusia adalah serigala bagi manusia lain

7.

Ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan yang membolehkan (tidak mewajibkan) suami istri membuat perjanjian kawin adalah contoh dari sifat hukum:

a)

Imperatif

b)

Memaksa

c)

Mengatur (Aanvullendrecht)

d)

Represif

e)

Restoratif

8.

Thomas Hobbes dalam bukunya De Cive menggambarkan kondisi manusia tanpa hukum dengan istilah "Homo homini lupus", yang artinya:

a)

Manusia adalah makhluk sosial

b)

Manusia adalah serigala bagi sesama manusia

c)

Manusia adalah makhluk yang berakal budi

d)

Manusia selalu mencari kebahagiaan

e)

Manusia tunduk pada hukum alam

9.

Sistem hukum yang mengutamakan kodifikasi (peraturan tertulis) sebagai sumber hukum utamanya dan hakim bertindak sebagai corong undang-undang, disebut:

a)

Common Law

b)

Civil Law (Eropa Kontinental)

c)

Islamic Law

d)

Socialist Law

e)

Customary Law

10.

Dalam sistem Common Law, sumber hukum utama yang menjadi dasar putusan hakim adalah:

a)

Kitab Undang-Undang

b)

Traktat

c)

Yurisprudensi (Stare Decisis)

d)

Doktrin

11.

Sistem peradilan di mana hakim bertindak aktif mencari kebenaran materiil dan memimpin jalannya investigasi disebut

a)

Sistem Adversarial

b)

Sistem Inkuisitorial

c)

Sistem Juri

d)

Sistem Liberal

e)

Sistem Presedensial

12.

Negara manakah di bawah ini yang menganut sistem hukum Common Law (Anglo-Saxon)?

a)

Prancis

b)

Jerman

c)

Inggris

d)

Belanda

e)

Italia

13.

Sumber hukum primer dalam Sistem Hukum Islam adalah

a)

Yurisprudensi dan doktrin

b)

Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadits)

c)

Ijma dan Qiyas

d)

Adat istiadat

e)

Undang-Undang negara

14.

Peran hakim dalam sistem Civil Law sering digambarkan sebagai "La bouche de la loi", yang artinya

a)

Hakim adalah pembuat hukum

b)

Hakim adalah wakil Tuhan

c)

Hakim adalah corong undang-undang

d)

Hakim memiliki kebebasan mutlak

e)

Hakim terikat pada putusan sebelumnya

15.

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem campuran (hybrid), namun basis utamanya adalah warisan dari penjajah Belanda, yaitu

a)

Common Law

b)

Civil Law

c)

Socialist Law

d)

Anglo-Saxon

e)

Islamic Law murni

16.

Dalam sistem Common Law, prinsip Stare Decisis atau Binding of Precedent berarti

a)

Hakim bebas memutus perkara tanpa melihat putusan lama

b)

Putusan hakim sebelumnya mengikat hakim di kemudian hari untuk kasus serupa

c)

Undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum

d)

Hukum adat lebih tinggi dari hukum negara

e)

Juri tidak diperlukan dalam persidangan

17.

Sumber hukum yang menentukan isi dari suatu peraturan (faktor-faktor yang mempengaruhi materi hukum), seperti agama, sejarah, dan sosiologi, disebut

a)

Sumber hukum formil

b)

Sumber hukum materil

c)

Sumber hukum traktat

d)

Sumber hukum doktrin

e)

Sumber hukum tertulis

18.

Manakah di bawah ini yang bukan termasuk sumber hukum formil di Indonesia?

a)

Undang-Undang

b)

Kebiasaan

c)

Yurisprudensi

d)

Traktat

e)

Faktor ekonomi

19.

Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut

a)

Undang-Undang

b)

Yurisprudensi

c)

Traktat

d)

Doktrin

e)

Kebiasaan

20.

Pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah hukum disebut

a)

Yurisprudensi

b)

Traktat

c)

Doktrin

d)

Kebiasaan

e)

Undang-Undang

21.

Agar suatu traktat (perjanjian internasional) mengikat sebagai hukum nasional di Indonesia, traktat tersebut harus melalui proses

a)

Publikasi

b)

Sosialisasi

c)

Ratifikasi (pengesahan)

d)

Kodifikasi

e)

Amandemen

22.

Menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, urutan hierarki peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah

a)

Undang-Undang (UU)

b)

Ketetapan MPR

c)

UUD NRI Tahun 1945

d)

Peraturan Pemerintah

e)

Peraturan Presiden

23.

Apabila hakim tidak menemukan aturan dalam undang-undang tertulis, maka menurut asas Rechtsvinding, hakim harus:

a)

Menolak perkara

b)

Meminta pendapat presiden

c)

Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

d)

Menunggu undang-undang baru dibuat

e)

Mengembalikan berkas kepada polisi

24.

Segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau pendukung hak dan kewajiban disebut:

a)

Objek Hukum

b)

Subjek Hukum

c)

Peristiwa Hukum

d)

Hubungan Hukum

e)

Akibat Hukum

25.

Subjek hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a)

Manusia (Natuurlijke Persoon) dan Badan Hukum (Rechtspersoon)

b)

Laki-laki dan Perempuan

c)

WNI dan WNA

d)

Penggugat dan Tergugat

e)

Negara dan Swasta

26.

Syarat mutlak berdirinya sebuah badan hukum adalah:

a)

Memiliki kantor yang besar

b)

Memiliki karyawan minimal 100 orang

c)

Tidak bertentangan dengan UU dan kesusilaan

d)

Harus berupa BUMN

e)

Didirikan oleh pemerintah

27.

Objek hukum dalam ilmu hukum diartikan sebagai:

a)

Pelaku pelanggaran hukum

b)

Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok hubungan hukum

c)

Hakim dan Jaksa

d)

Alat bukti di persidangan

e)

Tempat kejadian perkara

28.

Hak yang memberikan wewenang untuk menuntut sesuatu dari orang tertentu (misal: hak menagih utang) disebut:

a)

Hak Mutlak (Jus in rem)

b)

Hak Relatif (Jus in personam)

c)

Hak Publik

d)

Hak Asasi

e)

Hak Kebendaan

29.

Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu (misal: tidak membuka rahasia perusahaan) termasuk dalam jenis:

a)

Kewajiban memberikan sesuatu

b)

Kewajiban berbuat sesuatu

c)

Kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu

d)

Kewajiban publik

e)

Kewajiban mutlak

30.

Hubungan antara dua subjek hukum atau lebih yang diatur oleh hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban disebut:

a)

Peristiwa Hukum

b)

Hubungan Hukum

c)

Perbuatan Hukum

d)

Sanksi Hukum

e)

Objek Hukum

31.

Kelahiran, kematian, dan lewat waktu (daluwarsa) adalah contoh dari:

a)

Perbuatan Hukum

b)

Peristiwa Hukum bukan perbuatan subjek hukum

c)

Perbuatan Melawan Hukum

d)

Delik Pidana

e)

Wanprestasi

32.

Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan yang hanya memerlukan kehendak dari satu pihak saja, contohnya:

a)

Jual beli

b)

Sewa menyewa

c)

Perkawinan

d)

Pembuatan surat wasiat

e)

Perjanjian kerja

33.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan menabrak kendaraan orang lain yang menimbulkan kerugian wajib diganti rugi. Perbuatan ini dikategorikan sebagai:

a)

Perbuatan Hukum (Rechtshandeling)

b)

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)

c)

Zaakwaarneming

d)

Wanprestasi

e)

Perbuatan Hukum Sepihak

34.

Metode penafsiran hukum yang mendasarkan pada arti kata atau tata bahasa dalam undang‑undang disebut

a)

Penafsiran Historis

b)

Penafsiran Sistematis

c)

Penafsiran Gramatikal

d)

Penafsiran Teleologis

e)

Penafsiran Autentik

35.

Penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang‑undang itu sendiri (misalnya dalam penjelasan pasal) disebut

a)

Penafsiran Doktrinal

b)

Penafsiran Autentik/Resmi

c)

Penafsiran Sosiologis

d)

Penafsiran Ekstensif

e)

Penafsiran Analogis

36.

Jika hakim menafsirkan “penyambungan arus listrik ilegal” sebagai “pencurian” (mengambil barang) dalam Pasal 362 KUHP, metode yang digunakan adalah

a)

Penafsiran Gramatikal

b)

Penafsiran Ekstensif (memperluas makna)

c)

Penafsiran Restriktif

d)

Penafsiran Historis

e)

Penafsiran Autentik

37.

Konstruksi hukum dengan cara mengisakan/menyamakan peristiwa yang belum ada aturannya dengan peristiwa serupa yang sudah ada aturannya disebut

a)

Argumentum a contrario

b)

Rechtsverfijning

c)

Analogi

d)

Interpretasi Historis

e)

Interpretasi Futuristik

38.

Pasal 34 KUHPerdata mengatur masa iddah bagi wanita (janda). Jika ditafsirkan bahwa aturan ini tidak berlaku bagi laki‑laki (duda), maka metode yang digunakan adalah

a)

Analogi

b)

Argumentum a contrario

c)

Penyempitan Hukum

d)

Penafsiran Sistematis

e)

Penafsiran Sosiologis

39.

Penafsiran yang menyesuaikan makna undang‑undang dengan kondisi sosial masyarakat dan tujuan dibuatnya hukum (misal: pencurian listrik) disebut juga

a)

Penafsiran Teleologis/Sosiologis

b)

Penafsiran Gramatikal

c)

Penafsiran Historis

d)

Penafsiran Autentik

e)

Penafsiran Restriktif

40.

Prinsip “Ius Curia Novit” dalam kekuasaan kehakiman mengandung arti

a)

Hakim boleh menolak perkara jika tidak ada hukumnya

b)

Hakim dianggap tahu hukum sehingga tidak boleh menolak perkara

c)

Hakim adalah pembuat undang‑undang

d)

Pengadilan hanya memutus perkara pidana

e)

Jaksa harus membuktikan kesalahan terdakwa

41.

Menafsirkan makna “Kedaulatan penuh” dalam Pasal 570 KUHPerdata dengan menghubungkannya pada Pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria adalah contoh

a)

Penafsiran Nasional

b)

Penafsiran Gramatikal

c)

Penafsiran Autentik

d)

Penafsiran Historis

e)

Analogi

42.

Aliran filsafat hukum yang memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, serta menganggap hukum adalah perintah penguasa (Law is a command of the sovereign), adalah

a)

Hukum Alam (Natural Law)

b)

Positivisme Hukum

c)

Mazhab Sejarah

d)

Sociological Jurisprudence

e)

Realisme Hukum

43.

Siapakah tokoh utama aliran Utilitarianisme yang menyatakan tujuan hukum adalah kemanfaatan/kebahagiaan

a)

John Austin

b)

Hans Kelsen

c)

Jeremy Bentham

d)

Von Savigny

e)

Roscoe Pound

44.

“Hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Volksgeist).” Pernyataan ini adalah inti dari aliran

a)

Positivisme Hukum

b)

Mazhab Sejarah (Historical School)

c)

Hukum Alam

d)

Realisme Hukum

e)

Utilitarianisme

45.

Tokoh pelopor Mazhab Sejarah adalah

a)

Friedrich Carl von Savigny

b)

John Locke

46.

Konsep "Hukum sebagai alat rekayasa sosial" (Law as a tool of social engineering) dikemukakan oleh siapa?

a)

Roscoe Pound

b)

Oliver Wendell Holmes

c)

Soepomo

d)

Mochtar Kusumaatmadja

e)

Aristoteles

47.

Prof. Satjipto Rahardjo menggagas pemikiran hukum yang menyatakan "Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Gagasan ini dikenal sebagai apa?

a)

Hukum Pembangunan

b)

Hukum Murni

c)

Hukum Progresif

d)

Hukum Positif

e)

Hukum Adat

48.

Teori keadilan yang membagi keadilan menjadi Keadilan Distributif dan Keadilan Komutatif (Korektif) berasal dari pemikiran siapa?

a)

Aristoteles

b)

John Rawls

c)

Jeremy Bentham

d)

Plato

e)

Hans Kelsen

49.

Dalam kasus nenek yang mencuri 3 buah kakao karena kelaparan, aliran Positivisme (Hukum Murni) cenderung berpendapat apa?

a)

Nenek harus dibebaskan demi keadilan sosial

b)

Nenek harus dihukum karena telah memenuhi unsur pasal pencurian dalam undang-undang

c)

Hakim harus mengabaikan undang-undang

d)

Hukum adat setempat harus diberlakukan

e)

Tindakan nenek bukan perbuatan hukum

50.

Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior memiliki arti apa?

a)

Peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum

b)

Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama

c)

Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

d)

Setiap orang dianggap tahu hukum

e)

Hukum tidak berlaku surut

51.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung asas legalitas (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali). Apa artinya?

a)

Tidak ada pidana tanpa kesalahan

b)

Tidak ada delik/pidana tanpa aturan hukum yang mendahuluinya

c)

Hukum pidana berlaku surut

d)

Hakim dilarang menolak perkara

e)

Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai divonis

52.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali: contoh penerapannya yang tepat adalah apa?

a)

UUD 1945 mengalahkan undang-undang

b)

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) mengesampingkan KUHPerdata jika mengatur hal yang sama secara khusus

c)

Undang-undang yang baru menghapus undang-undang lama

d)

Peraturan Pemerintah mengalahkan Peraturan Presiden

e)

Hukum Nasional mengalahkan Hukum Internasional

53.

Asas Pacta Sunt Servanda dalam hukum perjanjian berarti apa?

a)

Perjanjian harus dibuat tertulis

b)

Perjanjian hanya mengikat jika ada saksi

c)

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya

d)

Perjanjian dapat dibatalkan sepihak

e)

Perjanjian harus menguntungkan semua pihak

54.

Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) menyatakan apa?

a)

Terdakwa pasti bersalah jika ditangkap polisi

b)

Seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

c)

Beban pembuktian ada pada terdakwa

d)

Hakim harus memihak korban

e)

Pengacara wajib membela yang salah

55.

Asas Ne bis in idem (Pasal 76 KUHP) berarti apa?

a)

Seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang sama yang telah diputus hakim

b)

Hukum berlaku surut

c)

Hukum pidana bersifat nasional

d)

Tidak ada pidana tanpa kesalahan

e)

Hakim harus aktif mencari kebenaran

56.

Asas yang menyatakan bahwa aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama (jika mengatur hal yang sama) disebut apa?

a)

Lex Specialis Derogat Legi Generali

b)

Lex Superior Derogat Legi Inferior

c)

Lex Posterior Derogat Legi Priori

d)

Asas Legalitas

e)

Asas Teritorial

57.

Asas Nasionalitas Pasif (Asas Perlindungan) dalam hukum pidana bertujuan untuk apa?

a)

Melindungi warga negara asing di Indonesia

b)

Melindungi kepentingan nasional Indonesia dari tindak pidana yang dilakukan di luar negeri

c)

Mengadili semua tindak pidana yang terjadi di luar negeri tanpa batas

d)

Memberlakukan hukum pidana hanya untuk pejabat pemerintah

58.

Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris disebut

a)

Filsafat Hukum

b)

Sosiologi Hukum

c)

Psikologi Hukum

d)

Sejarah Hukum

e)

Politik Hukum

59.

Contoh keterkaitan antara Ilmu Hukum dan Ekonomi adalah dalam analisis

a)

Motivasi pelaku pembunuhan

b)

Dampak psikologis korban perkosaan

c)

Efisiensi hukum dan analisis biaya–manfaat dalam hukum kontrak/bisnis

d)

Sejarah perkembangan hukum adat

e)

Perbedaan sistem hukum Civil Law dan Common Law

60.

Psikologi Hukum sangat berperan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam hal

a)

Menentukan sah tidaknya perjanjian

b)

Menganalisis keandalan kesaksian saksi dan perilaku kriminal

c)

Menghitung kerugian negara

d)

Meratifikasi perjanjian internasional

e)

Menyusun naskah akademik undang-undang

61.

Disiplin ilmu yang mempelajari kebijakan negara dalam bidang hukum dan proses pembentukan hukum oleh lembaga politik disebut

a)

Sosiologi Hukum

b)

Politik Hukum

c)

Filsafat Hukum

d)

Ilmu Negara

e)

Hukum Tata Negara

62.

Antropologi Hukum berfokus pada studi tentang

a)

Hukum positif tertulis

b)

Putusan pengadilan modern

c)

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai budaya/masyarakat (termasuk hukum adat)

d)

Struktur otak pelaku kejahatan

e)

Sejarah pembentukan KUHP

63.

Dalam kasus malpraktik medis, ilmu hukum sangat membutuhkan bantuan dari ilmu kedokteran, khususnya cabang

a)

Kedokteran Gigi

b)

Kedokteran Forensik dan Hukum Kedokteran

c)

Kedokteran Hewan

d)

Kesehatan Masyarakat

e)

Farmasi

64.

Tujuan utama dilakukannya kodifikasi hukum (pembukuan hukum secara sistematis) adalah

a)

Agar hukum sulit diubah

b)

Untuk menciptakan kepastian hukum dan kesatuan hukum

c)

Agar hakim tidak punya pekerjaan

d)

Untuk menghilangkan hukum adat

e)

Agar tebal bukunya

65.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia merupakan contoh dari

a)

Hukum Tidak Tertulis

b)

Yurisprudensi

c)

Kodifikasi Hukum

d)

Traktat

e)

Hukum Kebiasaan

66.

Salah satu kelemahan dari kodifikasi hukum adalah

a)

Hukum menjadi sangat jelas

b)

Hukum menjadi kaku dan lambat mengantisipasi perkembangan zaman

c)

Masyarakat mudah membacanya

d)

Hakim mudah menemukan hukum

e)

Terjaminnya kepastian hukum

67.

Hukum Adat di Indonesia dikategorikan sebagai

a)

Hukum Tertulis yang dikodifikasi

b)

Hukum Tidak Tertulis (Unwritten Law)

c)

Hukum Internasional

d)

Hukum Pidana Khusus

e)

Hukum Administrasi Negara

68.

Perbedaan utama antara Norma Hukum dengan norma sosial lainnya (Agama, Kesusilaan, Kesopanan) terletak pada

a)

Sumbernya

b)

Tujuannya

69.

Sanksi bagi pelanggar Norma Kesopanan biasanya berupa:

a)

Dosa

b)

Penjara

c)

Denda

d)

Pengucilan atau cemoohan masyarakat

e)

Hukuman mati

70.

John Rawls dikenal dengan teorinya tentang keadilan, yang salah satunya menekankan pada:

a)

Keadilan sebagai kehendak Tuhan

b)

Keadilan sebagai harmoni kelas

c)

Justice as Fairness (keadilan sebagai kejujuran/kesetaraan) dan perlindungan bagi yang paling tidak beruntung

d)

Keadilan adalah milik penguasa

e)

Keadilan adalah balas dendam

71.

Gambar ilustrasi "Equality vs Equity" (Keadilan tidak semestinya sama rata) yang ditunjukkan dalam perkuliahan mengajarkan bahwa:

a)

Setiap orang harus mendapat jumlah yang sama persis

b)

Keadilan proporsional memberikan sesuai dengan kebutuhan/kondisi masing-masing

c)

Orang kaya harus dihukum lebih berat

d)

Semua orang harus berdiri di kotak yang sama

e)

Keadilan hanya untuk pejabat

72.

Norma agama bersumber dari:

a)

Hati nurani manusia

b)

Wahyu Tuhan/Kitab Suci

c)

Pergaulan masyarakat

d)

Undang-undang negara

e)

Putusan hakim

73.

Pasal 362 KUHP tentang Pencurian menyebutkan "Barangsiapa mengambil barang...". Dalam perkembangannya, aliran listrik dan data komputer juga dianggap sebagai "barang". Hal ini menunjukkan bahwa hukum bersifat:

a)

Statis dan kaku

b)

Dinamis dan dapat ditafsirkan (penafsiran ekstensif)

c)

Tidak pasti

d)

Bertentangan dengan asas legalitas

e)

Mundur ke belakang

74.

Dalam kasus Nenek Minah yang mencuri kakao, pendekatan hukum progresif menyarankan hakim untuk:

a)

Menghukum seberat-beratnya sesuai bunyi undang-undang

b)

Membebaskan atau meringankan hukuman dengan pertimbangan rasa keadilan substantif/kemanusiaan

c)

Menolak menyidangkan perkara

d)

Meminta presiden mengampuni

e)

Menunggu revisi KUHP

75.

Jika seseorang memalsukan absensi kuliah (titip absen), hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) karena:

a)

Absen adalah kertas biasa

b)

Absen adalah surat yang dapat menerbitkan hak (hak ujian) dan keterangan bagi suatu perbuatan

c)

Dosen marah

d)

Melanggar norma kesopanan saja

e)

Tidak ada unsur pidananya

76.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pengaruh kuat dari:

a)

Hukum Adat dan Hukum Agama (Islam)

b)

Hukum Dagang

c)

Hukum Internasional

d)

Hukum Pidana

e)

Hukum Tanah

77.

Iklan "Kopi Ko&Thol" yang sempat viral dibahas dalam konteks norma:

a)

Norma Agama

b)

Norma Kesusilaan/Pornografi dan etika pemasaran

c)

Norma Hukum Tata Negara

d)

Norma Hukum Internasional

e)

Norma Hukum Lingkungan

78.

Seseorang yang menyuruh temannya untuk melakukan tanda tangan palsu di absensi (titip absen), dalam hukum pidana (Pasal 55 KUHP) disebut sebagai:

a)

Saksi

b)

Korban

c)

Doen Plegen (menyuruh melakukan)

d)

Penadah

e)

Pembantu kejahatan

79.

Dalam UU Pokok Agraria (UUPA), terdapat pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang:

a)

Menguntungkan investor asing

b)

Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara

c)

Masyarakat adat memiliki sertifikat

d)

Disetujui oleh PBB

e)

Tidak bertentangan dengan hukum Belanda

80.

Prof. Soepomo mengusulkan teori negara yang cocok untuk Indonesia adalah apa?

a)

Negara Individualis

b)

Negara Komunis

c)

Negara Integralistik (Kekeluargaan)

d)

Negara Liberal

e)

Negara Teokrasi

81.

Mochtar Kusumaatmadja dikenal dengan teorinya tentang apa?

a)

Hukum Murni

b)

Hukum Alam

c)

Hukum sebagai Sarana Pembangunan

d)

Hukum Progresif

e)

Critical Legal Studies

82.

Peristiwa jual beli merupakan contoh dari apa?

a)

Peristiwa hukum sepihak

b)

Peristiwa hukum timbal balik (ganda)

c)

Peristiwa hukum alamiah

d)

Perbuatan melawan hukum

e)

Delik aduan

83.

Hakim Bismar Siregar dikenal sebagai hakim yang sering melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dengan pendekatan apa?

a)

Positivistik kaku

b)

Keadilan moral dan agama (progresif)

c)

Historis belaka

d)

Tekstual undang-undang

e)

Mengabaikan fakta

84.

Sanksi dalam hukum perdata biasanya berupa apa?

a)

Kurungan

b)

Penjara

c)

Ganti rugi dan pemenuhan prestasi

d)

Hukuman mati

e)

Denda tilang

85.

Asas teritorial dalam Pasal 2 KUHP menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa?

a)

WNI di mana saja berada

b)

Setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia

c)

WNA di negaranya sendiri

d)

Pejabat negara saja

e)

Kejahatan di laut lepas

86.

Paham Legisme berpendapat bahwa apa?

a)

Hukum adalah kebiasaan

b)

Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang

c)

Hakim bebas menciptakan hukum

d)

Keadilan lebih penting dari kepastian

e)

Hukum adat adalah yang utama

87.

Mazhab Freie Rechtslehre adalah kebalikan dari Legisme, yang menyatakan apa?

a)

Hakim hanyalah corong undang-undang

b)

Hakim bebas menciptakan hukum dan tidak terikat ketat pada undang-undang

c)

Undang-undang adalah segalanya

d)

Hukum harus tertulis

e)

Hukum Islam adalah hukum positif

88.

Istilah zoon politicon yang berarti manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dikemukakan oleh siapa?

a)

Plato

b)

Aristoteles

c)

Cicero

d)

Socrates

e)

Thomas Aquinas

89.

Dalam hierarki peraturan, Peraturan Daerah (Perda) tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika bertentangan, dapat diajukan uji materi ke mana?

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Mahkamah Agung

c)

Pengadilan Negeri

d)

DPRD

e)

Gubernur

90.

Uji materi (judicial review) terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 dilakukan oleh siapa?

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Komisi Yudisial

d)

Presiden

e)

DPR

91.

Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara (pemerintah) disebut apa?

a)

Hukum Perdata

b)

Hukum Dagang

c)

Hukum Publik

d)

Hukum Privat

e)

Hukum Waris

92.

Hukum Perdata mengatur hubungan antara siapa?

a)

Negara dengan negara

b)

Individu dengan individu/entitas lain

c)

Pemerintah dengan rakyat

d)

Polisi dengan tersangka

e)

Jaksa dengan hakim

93.

Perbedaan sanksi hukum dengan sanksi sosial adalah apa?

a)

Sanksi hukum tidak tertulis

b)

Sanksi hukum bersifat abstrak

c)

Sanksi hukum dapat dipaksakan oleh aparat negara

d)

Sanksi sosial lebih berat

e)

Sanksi sosial ada dalam KUHP

94.

Dalam teori hukum, hak (right) selalu berpasangan dengan apa?

a)

Kekuasaan

b)

Kewajiban (obligation)

c)

Hadiah

d)

Hukuman

e)

Undang-undang

95.

Salah satu karakteristik Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Theo Huijbers adalah apa?

a)

Diberikan oleh negara

b)

Melekat pada manusia karena kodratnya sebagai manusia

c)

Bisa dicabut kapan saja

d)

Tergantung pada undang-undang

e)

Hanya untuk orang dewasa

96.

Peristiwa meninggal dunia menimbulkan akibat hukum berupa apa?

a)

Pemenjaraan

b)

Denda

c)

Terbukanya warisan

d)

Batalnya perkawinan orang lain

e)

Lahirnya perjanjian baru

97.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, artinya berlaku tiga sistem hukum sekaligus, yaitu apa?

a)

Waris Barat, Waris Timur, Waris Selatan

b)

Waris Adat, Waris Islam, Waris Perdata Barat (BW)

c)

Waris Nasional, Waris Internasional, Waris Lokal

d)

Waris Ayah, Waris Ibu, Waris Anak

e)

Waris Negara, Waris Swasta, Waris Asing

98.

Asas geen straf zonder schuld berarti apa?

a)

Tiada pidana tanpa kesalahan

b)

Tiada pidana tanpa undang-undang

c)

Kesalahan adalah milik manusia

d)

Hukuman harus setimpal

e)

Hakim harus memaafkan

99.

Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum adalah apa?

a)

Mengesahkan undang-undang

b)

Bersifat eksplikatif (menjelaskan) dan memberikan ikhtisar

c)

Menghukum pelanggar

d)

Memaksa masyarakat

Similar Resources on Wayground

TRU OUT PPPK PART 3 BY RISKA LISMAYANTI

100 questions

TRU OUT PPPK PART 3 BY RISKA LISMAYANTI

quiz

Worksheet

•

Professional Development

BABAK 3 - LOMBA CERDAS CERMAT UPGRK

100 questions

BABAK 3 - LOMBA CERDAS CERMAT UPGRK

quiz

Worksheet

•

Professional Development

FR PGSD

100 questions

FR PGSD

quiz

Worksheet

•

Professional Development

manajjemen Intelijen menghadapi kejahatan Siber

100 questions

manajjemen Intelijen menghadapi kejahatan Siber

quiz

Worksheet

•

Professional Development

PERMENDIKBUD

100 questions

PERMENDIKBUD

quiz

Worksheet

•

Professional Development

QUIZ YOUTH AND TEENS

100 questions

QUIZ YOUTH AND TEENS

quiz

Worksheet

•

12th Grade - Professi...

Kompetensi Teknis HOTS

100 questions

Kompetensi Teknis HOTS

quiz

Worksheet

•

Professional Development

TPAD

96 questions

TPAD

quiz

Worksheet

•

Professional Development