Menjadi sumber dari segala sumber hukum negara

Menjadi acuan program kerja kementerian tahunan

Menjadi pedoman teknis penyusunan peraturan daerah

Menjadi petunjuk operasional penyelenggaraan pemilu

Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Mengirim pasukan perdamaian ke setiap konflik internasional

Membentuk aliansi pertahanan regional demi stabilitas

Menerapkan sanksi ekonomi bagi negara yang berperang

Pengakuan atas kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat

Kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup

Seruan untuk menjaga ketertiban dunia secara aktif

Penegasan bentuk negara kesatuan dengan otonomi luas

Penetapan sistem pemerintahan republik yang demokratis

Pengakuan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan menolak kolonialisme

Tujuan kemerdekaan Indonesia: melindungi segenap bangsa dan mensejahterakan kehidupan bersama

Prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam hubungan internasional

Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara

Tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkelanjutan

Penegasan keadilan sosial sebagai tujuan bernegara

Penjabaran teknis otonomi daerah tingkat provinsi

Pengaturan rinci pemilihan umum legislatif dan eksekutif

Penetapan struktur kabinet dan kewenangan menteri

Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia berdasarkan prinsip kemerdekaan dan keadilan

Rencana anggaran pendapatan dan belanja negara tahunan

Ketentuan pidana umum dan khusus secara komprehensif

Tujuan negara, bentuk negara, dasar negara, dan sistem pemerintahan

Strategi pembangunan nasional lima tahunan terperinci

Negara mewajibkan wajib militer bagi seluruh warga negara

Negara menetapkan ekonomi pasar bebas sebagai sistem nasional

Negara menutup diri dari kerja sama internasional yang luas

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

Mengejar pertumbuhan ekonomi dua digit setiap tahun

Membangun dominasi budaya Indonesia di tingkat global

Menetapkan supremasi satu partai politik dalam pemerintahan

Pertama

Keempat

Kedua

Ketiga

Keempat

Pertama

Ketiga

Kedua

Prioritas pembangunan pada kota besar semata

Pemberian subsidi hanya untuk kelompok berpenghasilan tinggi

Pengurangan layanan publik untuk daerah terpencil

Distribusi sumber daya dan kesejahteraan yang adil bagi seluruh masyarakat

Kemerdekaan Indonesia diakui sebagai anugerah Allah dan bukan semata hasil usaha manusia

Kemerdekaan merupakan konsekuensi logis dari modernisasi ekonomi

Kemerdekaan bergantung pada bantuan negara-negara besar

Kemerdekaan adalah semata hasil strategi militer dan diplomasi

Penegasan penolakan terhadap kolonialisme di seluruh dunia

Pengakuan bahwa hanya bangsa tertentu berhak merdeka

Pembenaran ekspansi wilayah demi kepentingan nasional

Kewajiban setiap bangsa untuk saling menaklukkan negara lain

Kemerdekaan terutama karena dukungan ekonomi asing

Kemerdekaan semata hasil perjuangan politik pragmatis

Kemerdekaan Indonesia adalah karunia Tuhan

Kemerdekaan dicapai lewat kebijakan fiskal yang tepat

Perincian tata cara pembentukan undang-undang biasa

Pengakuan atas kemerdekaan Indonesia sebagai negara merdeka, bersatu, dan berdaulat

Penjelasan teknis pembagian kekuasaan antar lembaga tinggi negara

Penetapan jumlah kementerian dan fungsi masing-masing

Menekankan bahwa kemerdekaan semata-mata hasil perjanjian internasional

Menegaskan kemerdekaan lahir dari kebijakan perdagangan luar negeri

Mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah karunia Tuhan

Menyatakan bahwa kemerdekaan ditentukan oleh kekuatan ekonomi regional

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah

Menjadi pedoman etika bagi warga negara

Menjadi sumber dari segala sumber hukum negara

Menjadi acuan kebijakan ekonomi nasional

Mendorong perdagangan bebas antarnegara di kawasan Asia

Mendirikan organisasi internasional baru untuk kerja sama ekonomi

Mengirim pasukan perdamaian ke semua wilayah konflik

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi

Penegasan bahwa Pancasila sumber dari segala hukum

Pengakuan atas kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat

Komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan mensejahterakan kehidupan bersama

Janji untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional

Komitmen terhadap desentralisasi dan otonomi daerah

Penetapan bentuk negara republik dan sistem presidensial

Penegasan tentang pembagian kekuasaan tiga cabang

Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara

Ketentuan mengenai pemilihan umum yang langsung

Perintah pembentukan lembaga peradilan konstitusi

Pembentukan kabinet pertama setelah kemerdekaan

Rencana pembangunan ekonomi lima tahun pertama

Penetapan wilayah administrasi provinsi awal

Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan dan keadilan

Memuat ketentuan mengenai pajak dan bea masuk

Memuat prosedur pemilihan presiden pertama secara langsung

Memuat daftar menteri dan tugasnya pada awal kemerdekaan

Memuat prinsip negara Indonesia: tujuan negara, bentuk negara, dasar negara, dan sistem pemerintahan

Negara menjamin kebebasan pers tanpa batas

Negara menetapkan sistem multipartai dalam demokrasi

Negara mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas keadilan

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi sebagai tujuan utama

Mendorong ekspor dan investasi asing sebagai prioritas negara

Membangun kekuatan militer sebagai pilar utama negara

Pembukaan alinea keempat

Pembukaan alinea pertama

Pembukaan alinea ketiga

Pembukaan alinea kedua

Kedua

Pertama

Keempat

Ketiga

Prioritas anggaran hanya untuk daerah ibu kota negara

Distribusi sumber daya dan kesejahteraan yang adil bagi seluruh masyarakat

Pemberian kebebasan mutlak tanpa regulasi untuk semua warganegara

Penekanan pada pertumbuhan ekonomi meski menambah ketimpangan

Bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari negara sahabat

Bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi tanpa peran rakyat dan pemimpin

Bahwa kemerdekaan Indonesia didapat semata dari kekuatan militer modern

Bahwa kemerdekaan Indonesia diakui sebagai anugerah Allah dan bukan semata hasil usaha manusia

Menekankan keunggulan satu bangsa atas bangsa lain

Menunjukkan dukungan pada sistem kerajaan di Asia

Menetapkan kewajiban setiap negara untuk membuka perbatasan

Menegaskan penolakan terhadap kolonialisme di seluruh dunia

Mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah karunia Tuhan

Menilai kemerdekaan sebagai hasil kesepakatan organisasi internasional

Menganggap kemerdekaan sebagai kebetulan sejarah semata

Menyatakan kemerdekaan sebagai keputusan sepihak pemerintah

Pengesahan hubungan diplomatik dengan semua negara Asia

Perintah untuk membentuk partai politik tunggal nasional

Penetapan sistem ekonomi pasar sebagai dasar negara

Pengakuan atas kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat

Menjustifikasi pemerintahan teokratis sebagai sistem negara

Menentukan hak istimewa kelompok pemimpin keagamaan

Menegaskan bahwa hukum hanya bersumber dari agama tertentu

Mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah karunia Tuhan

Pasal-pasal UUD 1945

Pokok pikiran Pembukaan UUD

Ketetapan MPR tentang lembaga

Penjelasan resmi konstitusi

Presiden

MPR

DPR

Mahkamah Agung

Mengusulkan RUU tertentu kepada DPR

Melantik Presiden dan Wakil Presiden

Menetapkan APBN setiap tahun

Mengadili sengketa kewenangan lembaga

Mahkamah Konstitusi

Menteri Luar Negeri

Presiden

MPR

Monarki konstitusional

Semi-presidensial

Presidensial

Parlementer

DPD dan Komisi Yudisial

MPR, DPR, DPD, Presiden/Wapres, MA, MK

Presiden dan kabinet

DPR dan Mahkamah Agung

Perdana Menteri

Ketua MPR

Presiden

Ketua DPR

Mengadili sengketa hasil pemilu dan partai

Mengangkat hakim agung dan konstitusi

Mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden/Wapres

Menyusun APBN dan pajak nasional

DPR

MPR

Presiden

Mahkamah Agung

Untuk mengalihkan fungsi pengawasan ke DPR

Untuk memastikan partai tidak bertentangan dengan UUD dan demokrasi

Untuk mengurangi jumlah partai dalam pemilu

Untuk memperkuat sistem presidensial

DPD

MPR

DPR

Presiden

Memberi rekomendasi politik kepada MPR

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan final

Melaksanakan eksekusi administratif pembubaran

Menetapkan aturan kampanye partai

Bab VIII UUD 1945

Bab VI UUD 1945

Bab III UUD 1945

Bab I UUD 1945

DPR

Presiden

MPR

Mahkamah Agung

Pasal 1 sampai Pasal 3

Pasal 4 sampai Pasal 16

Pasal 25 sampai Pasal 36

Pasal 17 sampai Pasal 24

Untuk menambah anggaran militer nasional

Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memperjelas fungsi

Untuk mempercepat rotasi jabatan komando

Untuk menghapus fungsi pertahanan negara

Presiden bersama DPR

Mahkamah Konstitusi

MPR dan DPD secara bersama

Pemerintah daerah yaitu DPRD dan kepala daerah

Peraturan yang ditetapkan Presiden sebagai pelaksana undang-undang

Pedoman administratif dari kementerian

Aturan yang disahkan oleh DPRD

Keputusan yang dibuat oleh MPR tentang konstitusi

Aklamasi

Musyawarah adat

Penunjukan pusat

Demokratis

Ir. Soekarno

dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Moh. Hatta

Soepomo

Ichibangase dan Soeroso

Supomo dan Yamin

Soekarno dan Hatta

Agus Salim dan Soebardjo

Rancangan Dasar Negara

Pemilihan Presiden pertama

Piagam Jakarta disahkan

Pembentukan PPKI

1, 2, dan 5

3, 4, dan 6

1, 5, dan 6

2, 3, dan 4

Hatta

Soekarno

Mohammad Yamin

Supomo

Hatta, Supomo, dan Maramis

Soebardjo, Yamin, dan Wahid Hasyim

Soekarno, Hatta, dan Agus Salim

Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno

Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Yamin

Supomo, Abikoesno, Alexander Maramis

KH. Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, Achmad Soebardjo

Abdul Kahar Muzakkir, Soekarno, Soeroso

3, 4, dan 5

1, 2, dan 4

2, 3, dan 5

1, 4, dan 5

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Agar sesuai dengan UUD 1928

Untuk memudahkan pelaksanaan ekonomi

Karena tekanan dari pihak kolonial

Mengutamakan hubungan dengan negara asing

Mengejar kepentingan daerah semata-mata

Memperkuat kekuasaan pribadi dan dinasti

Menjaga persatuan, semangat perjuangan, dan nasionalisme

Ir. Soekarno

Mr. Supomo

Mohammad Yamin

Mohammad Hatta

17 Agustus 1945

29 Mei 1945

1 Juni 1945

18 Agustus 1945

20 Agustus 1945

17 Agustus 1945

19 Agustus 1945

18 Agustus 1945

Soepomo

Ir. Soekarno

Drs. Mohammad Hatta

Moh. Yamin

Ahmad Subardjo

Ir. Soekarno

Drs. Mohammad Hatta

Soepomo

18 Agustus 1945

1 September 1945

19 Agustus 1945

17 Agustus 1945

Melalui DPR darurat

Melalui KNIP karena MPR/DPR belum terbentuk

Melalui Dewan Nasional

Melalui MPR sementara

15 November 1945

14 November 1945

14 Oktober 1945

20 November 1945

Soepomo

Drs. Mohammad Hatta

Sutan Sjahrir

Ki Hajar Dewantara

Panitia Perumusan Konstitusi

Panitia Naskah Negara

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar

Panitia Pembukaan UUD

Moh. Yamin

Abikoesno Tjokrosujoso

Soepomo

Sukarno

Piagam tidak berkaitan dengan Pembukaan sama sekali

Piagam menjadi naskah awal yang dirumuskan dalam Pembukaan

Piagam menjadi lampiran yang tidak mengikat secara hukum

Piagam menggantikan seluruh pasal dalam Pembukaan

BPUPKI

KNIP

PPKI

Panitia Sembilan

1 Juni 1945

22 Juni 1945

17 Juli 1945

18 Agustus 1945

Frasa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya

Frasa persatuan Indonesia atas dasar kebangsaan

Frasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Frasa kedaulatan berada di tangan rakyat

B.J. Habibie

Abdurrahman Wahid

Megawati Soekarnoputri

Susilo Bambang Yudhoyono

Diberlakukan kembali setelah evaluasi Mahkamah Agung

Hanya berlaku di tingkat daerah sementara waktu

Dicabut seluruhnya segera setelah UUD 1945 disahkan

Tetap berlaku sampai ada ketentuan baru yang dibuat

Tetap berfungsi sepanjang belum dibentuk yang baru

Dialihkan tugasnya kepada Presiden sementara

Dihentikan sampai terbentuk lembaga sementara

Dibatasi hanya pada fungsi administratif

Dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003

Dibentuk jika disetujui melalui referendum nasional

Dibentuk bersamaan dengan DPR hasil pemilu

Dibentuk setelah semua peraturan pelaksana terbit

Untuk mencegah kekosongan hukum yang mungkin terjadi

Untuk mempercepat penggantian seluruh lembaga negara

Untuk menghapus semua kebijakan pemerintahan sebelumnya

Untuk membatasi hak warga selama transisi

Menjamin tindakan hukum yang telah dilakukan tidak dirugikan

Mewajibkan peninjauan ulang semua kontrak yang berjalan

Mengalihkan sengketa perdata ke lembaga arbitrase

Membatalkan perikatan privat hingga ada aturan baru