WorksheetsPage 1
Total questions: 40
Worksheet time: 30mins
Dalam sebuah dinas pemerintah, seorang pejabat sengaja memilih sepupunya untuk mengisi posisi strategis meskipun tidak memenuhi kualifikasi jabatan. Tindakan ini termasuk jenis korupsi
Korupsi investif
Korupsi nepotistik
Korupsi defensif
Korupsi otogenik
Korupsi transaktif
Seorang pegawai dipaksa memberikan sejumlah uang kepada atasannya agar berkas administrasinya diproses. Hal ini dilakukan karena pegawai tersebut takut pekerjaannya terganggu. Situasi ini merupakan bentuk korupsi
Supportive
Extortive
Investif
Autogenic
Transactive
Dalam sebuah proyek pembangunan gedung sekolah, panitia membuat laporan biaya yang dinaikkan jauh dari harga sebenarnya agar mendapatkan keuntungan. Modus ini disebut
Nepotisme
Pengadaan fiktif
Manipulasi data
Mark-up anggaran
Gratifikasi
Seorang bendahara sekolah menerima hadiah berupa uang dari perusahaan tertentu setelah memenangkan tender. Hadiah tersebut tidak dilaporkan kepada institusi tempat ia bekerja. Tindakan ini termasuk
Manipulasi data
Penyalahgunaan wewenang
Gratifikasi
Korupsi otogenik
Korupsi defensif
Sebuah lembaga pemerintah memiliki sistem pengawasan yang sangat lemah. Audit dilakukan hanya setahun sekali, dan laporan keuangan sebagian besar tidak diverifikasi. Seorang pegawai yang awalnya memiliki moral baik mulai melakukan manipulasi kecil yang lambat laun berkembang menjadi korupsi terstruktur. Berdasarkan Teori Fraud Triangle, faktor yang paling dominan mendorong perubahan perilaku tersebut adalah
Pressure (tekanan) dari kebutuhan hidup
Opportunity (kesempatan) karena lemahnya kontrol
Rationalization karena dorongan keluarga
Greedy karena sifat rakus
Need karena gaya hidup konsumtif
Dalam suatu organisasi, budaya kerja telah terbentuk sejak lama bahwa pemberian “uang pelicin” adalah hal yang umum dan dianggap wajar. Pegawai baru yang awalnya menolak akhirnya ikut terlibat karena merasa akan dikucilkan. Jika dianalisis menggunakan faktor penyebab internal (aspek sosial), faktor yang menjelaskan perilaku pegawai tersebut adalah
Solidaritas kelompok
Moral lemah
Ajaran agama tidak diamalkan
Kebutuhan ekonomi mendesak
Malas bekerja dan ingin hasil cepat
Di sebuah instansi, keterbatasan SDM auditor menyebabkan pemeriksaan internal hanya dilakukan secara parsial dan sering terlambat. Pejabat yang korup memanfaatkan kondisi ini untuk menyembunyikan transaksi fiktif selama bertahun-tahun. Fakta ini paling tepat dikaitkan dengan faktor penyebab eksternal pada aspek
Ekonomi – kebutuhan lebih besar dari penghasilan
Politik – tekanan dari pihak tertentu
Hukum – lemahnya sistem pengawasan organisasi
Sosial – dorongan keluarga
Individu – malas bekerja secara profesional
Seorang pegawai senior melakukan korupsi karena merasa kontribusinya selama puluhan tahun tidak dihargai. Ia beranggapan bahwa mengambil sedikit dana adalah “haknya” sebagai kompensasi moral. Dalam kerangka Teori GONE, perilaku pegawai tersebut paling tepat dikategorikan sebagai
Greedy
Need
Opportunistic
Exposure
Extended
Sebuah provinsi mengalami penurunan drastis investasi asing selama lima tahun terakhir. Investor menyatakan ketakutan karena sering dimintai “biaya tambahan” oleh pejabat setempat saat mengurus perizinan. Situasi ini menunjukkan bahwa korupsi telah menyebabkan
Penurunan produktivitas tenaga kerja
Menurunnya transparansi anggaran daerah
Melemahnya kapasitas pemerintah dalam pembangunan
Hambatan investasi dan stagnasi pertumbuhan ekonomi
Tingginya angka kriminalitas
Dalam sebuah pemilihan kepala daerah, seorang kandidat membagikan uang kepada warga untuk membeli suara. Setelah terpilih, ia melakukan korupsi untuk menutup biaya kampanyenya. Dampak korupsi yang paling sesuai berdasarkan materi adalah
Penurunan beban utang politik
Merusak integritas lembaga legislatif
Demokrasi menjadi tidak representatif
Meningkatnya standar kompetensi pemimpin
Mengurangi kekuatan oligarki
Di sebuah fakultas, seorang mahasiswa berprestasi ketahuan melakukan plagiarisme secara sistematis untuk mempertahankan IPK tinggi demi beasiswa. Ia beralasan bahwa jika beasiswanya hilang, keluarganya tidak mampu membiayai kuliah. Dari perspektif nilai antikorupsi, kasus ini menunjukkan bahwa
Ketidakjujuran muncul karena tuntutan akademik yang terlalu tinggi
Plagiarisme dapat dibenarkan jika tujuannya baik
Ketidakjujuran di masa studi dapat menjadi benih perilaku korupsi di masa depan
Tanggung jawab institusi lebih besar dibanding mahasiswa
Kejujuran tidak relevan dalam situasi tekanan ekonomi
Prinsip antikorupsi yang memastikan bahwa setiap aktivitas lembaga dapat dinilai secara objektif melalui parameter kinerja yang terukur adalah
Transparansi
Kontrol kebijakan
Akuntabilitas
Kewajaran
Fleksibilitas kebijakan
Kewajaran (fairness) dalam penganggaran mencegah bias politik maupun teknis. Elemen yang paling menentukan kewajaran menurut materi adalah
Adanya mekanisme evaluasi publik
Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum
Kejujuran dalam menyerasikan estimasi penerimaan dan pengeluaran
Kewenangan penuh lembaga dalam menentukan biaya
Kemampuan pembuat kebijakan dalam bernegosiasi
Dalam nilai antikorupsi, keberanian dikategorikan sebagai nilai yang hanya dapat berfungsi optimal apabila disertai dengan
Penguatan sistem pengawasan eksternal
Keyakinan moral dan pengetahuan yang memadai
Mekanisme pelaporan rahasia
Kepatuhan terhadap hierarki organisasi
Stabilitas psikologis dan emosional
Prinsip kontrol kebijakan akan gagal berfungsi meskipun terdapat partisipasi publik apabila
Evaluasi dilakukan oleh lembaga independen
Reformasi kebijakan tidak dilakukan mengikuti hasil evaluasi
Transparansi informasi telah tersedia
Mekanisme audit dilakukan secara berkala
Peraturan lembaga sudah lengkap namun belum disosialisasikan
Mengapa pemberantasan korupsi tidak dapat mengandalkan jalur penal saja?
Jalur penal terlalu murah dan mudah diterapkan
Jalur penal hanya menargetkan pencegahan, bukan penindakan
Jalur penal tidak memerlukan pembuktian hukum
Jalur penal tidak menghilangkan akar peluang terjadinya korupsi
Jalur penal dapat menggantikan peran masyarakat
Jalur penal dalam pemberantasan korupsi terutama berfokus pada
Penguatan pendidikan karakter
Penegakan hukum pidana
Pengawasan masyarakat
Reformasi birokrasi
Promosi budaya antikorupsi
Jika pemerintah ingin menurunkan tingkat korupsi jangka panjang, strategi yang paling efektif adalah
Meningkatkan jumlah penjara untuk koruptor
Mengoptimalkan hukuman seberat-beratnya
Menggabungkan jalur penal dan non-penal secara sistemik
Menghapus jalur penal dan mengganti dengan jalur non-penal
Memusatkan kekuasaan pada satu lembaga saja
Jalur non-penal dianggap penting karena
Tidak memerlukan biaya implementasi
Fokus pada pencegahan sebelum korupsi terjadi
Dapat menggantikan seluruh proses hukum
Membatasi peran masyarakat dalam pengawasan
Tidak memerlukan dukungan birokrasi
Setiap tindakan penuntutan oleh kejaksaan termasuk dalam kategori
Jalur non-penal represif
Jalur penal represif
Jalur non-penal preventif
Jalur penal preventif
Jalur non-penal evaluatif
Dalam sebuah lembaga, hukuman koruptor sudah sangat berat, namun kasus korupsi tetap meningkat. Berdasarkan teori jalur penal & non-penal, kegagalan tersebut paling mungkin disebabkan oleh
Aparat hukum tidak melaksanakan vonis
Jalur penal tidak berjalan profesional
Sistem pencegahan non-penal tidak efektif
Masyarakat menolak partisipasi publik
Pemerintah meningkatkan anggaran penindakan
Sebuah daerah memiliki angka korupsi rendah tetapi indeks integritas publik juga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa
Jalur penal bekerja sangat baik
Jalur non-penal berjalan tetapi penal tidak
Minimnya deteksi korupsi menyebabkan kasus tampak rendah
Masyarakat tidak mampu memahami korupsi
Tidak ada hubungan antara integritas publik dan korupsi
Sebuah dinas pendidikan di salah satu provinsi diketahui memanipulasi laporan anggaran BOS. Sistem pelaporan masih manual dan memungkinkan pegawai mengubah data sebelum diserahkan ke pusat. Untuk mencegah korupsi serupa, strategi paling efektif berdasarkan konsep perbaikan sistem adalah
Mengganti seluruh pegawai lama
Mengalihkan seluruh laporan ke format digital dengan e-budgeting
Menyerahkan kasus langsung ke pengadilan
Menambah anggaran BOS agar lebih transparan
Menyembunyikan laporan keuangan agar tidak disalahgunakan
Dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, penegakan hukum difokuskan pada
Pendidikan integritas sejak dini
Sinkronisasi regulasi dan harmonisasi peraturan
Penyidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap pelaku korupsi
Pemberdayaan masyarakat dalam pelaporan
Membentuk budaya antikorupsi di kampus
Mengapa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime)?
Karena dilakukan oleh pejabat tinggi
Karena dampaknya pada keuangan negara
Karena secara sistemik merusak bangsa
Karena sulit ditindak secara hukum
Karena tergolong tindak pidana ringan
Rani ingin berperan sebagai agent of change, langkah paling tepat yang bisa ia ambil adalah
Ikut saja menitip absen agar tidak dianggap aneh
Membuat laporan resmi ke polisi
Mengajak teman dekatnya berhenti melakukan praktik titip absen dan memberi contoh hadir tepat waktu
Mengabaikan karena bukan urusannya
Merekam dan menyebarkan ke media sosial
Mahasiswa KKN di sebuah desa melihat proses pengurusan KTP selalu diminta “uang rokok”. Agar berperan sebagai social control, tindakan yang paling tepat adalah
Membayar saja agar urusan cepat selesai
Mengajak warga mendokumentasikan semua pungutan ilegal dan melaporkannya ke saluran resmi
Menyuruh warga diam demi keamanan
Mengancam petugas dengan publikasi media
Mengumpulkan uang untuk diberikan pada petugas
Seandainya seorang pejabat saat ini mengalami situasi seperti Bung Hatta yang sangat menginginkan barang mewah, tetapi memiliki akses kekuasaan untuk “mempermudah mendapatkannya”, dilema utama yang paling relevan jika dibandingkan dengan teladan Bung Hatta adalah
Konflik antara kebutuhan pribadi dan kepentingan publik
Konflik antara harga pasar dan kemampuan ekonomi
Konflik antara gaya hidup dan kemampuan negara menyediakan fasilitas
Konflik antara jabatan yang memungkinkan gratifikasi dan komitmen menjaga integritas pribadi
Konflik antara kebutuhan keluarga dan peraturan pembelian aset negara
Jika saat ini jaksa agung menghadapi tekanan politik agar tidak mengusut kasus yang melibatkan pemimpin partai besar, berdasarkan teladan Soeprapto, indikator integritas paling kritis yang harus dipertahankan adalah
Kemampuan menjaga hubungan baik dengan semua elite
Ketaatan pada arahan kementerian dan kabinet
Keberanian menegakkan hukum meski berisiko kehilangan jabatan
Pengalaman bekerja di banyak kota dan wilayah
Kemampuan menghindari kritik publik
Emil Salim hidup sederhana meskipun menjabat menteri. Jika seorang pejabat mengikuti filosofi Emil, tindakan kebijakan publik berikut yang paling logis dan konsisten adalah
Mengalokasikan anggaran kementerian untuk fasilitas mewah agar meningkatkan wibawa negara
Mengurangi belanja dinas dan memaksimalkan anggaran untuk program pembangunan
Menambah pos anggaran perjalanan untuk menjaga relasi internasional
Menyetujui semua permintaan fasilitas jabatan selama tidak melanggar aturan
Menggunakan anggaran negara untuk membeli rumah pribadi menteriParafin Padat
Mar’ie Muhammad dikenal menolak anggaran yang berlebihan. Jika ia hidup di era modern dengan sistem digital budgeting, praktik korupsi “pemborosan anggaran” akan ia lihat sebagai
Kesalahan teknis akibat kurangnya pengetahuan teknologi
Kesempatan untuk memperbesar dana cadangan kementerian
Bentuk korupsi struktural yang perlu dipangkas bahkan jika mengurangi kenyamanan pejabat
Hal yang lumrah dalam birokrasi modern
Penyesuaian wajar karena kebutuhan protokoler
Sikap utama Bung Hatta yang menjadikannya simbol integritas dalam sejarah Indonesia adalah
Kemampuannya mengelola keuangan negara
Keputusannya menolak semua jabatan negara
Kesederhanaan dan prinsip uncorruptable meskipun memiliki jabatan tinggi
Ketegasannya mencopot menteri-menteri bermasalah
Keinginannya membeli barang mewah dengan dana negara
Salah satu alasan mengapa Jaksa Agung Soeprapto dihormati menjadi salah satu tokoh anti korupsi adalah karena
Kemampuannya mengelola keuangan negara
Keputusannya menolak semua jabatan negara
Kesederhanaan dan prinsip uncorruptable meskipun memiliki jabatan tinggi
Ketegasannya mencopot menteri-menteri bermasalah
Keberanian mengadili pejabat tinggi tanpa memandang pangkat
Kontribusi terbesar Bertrand DeSpeville terhadap Indonesia adalah
Mendirikan ICAC di Indonesia
Menjadi ketua KPK pertama
Memberikan kajian yang menjadi dasar pembentukan UU KPK Tahun 2002
Menjadi penasihat Presiden Indonesia
Mengawasi seluruh operasi KPK secara langsung
Dalam penyusunan rencana aksi antikorupsi, sebuah instansi membuat target: “Meningkatkan integritas pegawai dalam pelayanan publik”. Mengapa target ini tidak memenuhi kriteria Specific?
Tidak menyebutkan pihak yang bertanggung jawab
Tidak menyertakan indikator ukuran kuantitatif
Tidak menjelaskan konteks, pelaksana, objek perubahan, atau ruang lingkup secara jelas
Tujuannya tidak relevan dengan misi instansi
Tidak memiliki tenggat waktu
Sebuah lembaga membuat target: “Menghapus seluruh praktik suap di kota X dalam waktu 2 minggu.” Target ini tidak attainable karena
Target terlalu spesifik
Tidak melibatkan pihak luar negeri
Tidak menyertakan instruksi pimpinan
Terlampau ambisius dan tidak mempertimbangkan kapasitas sumber daya serta kompleksitas sosial
Terlalu bergantung pada kebijakan nasional
Sebuah rencana aksi telah spesifik, relevan, dan attainable, tetapi tidak measurable. Konsekuensi paling serius dalam konteks pengawasan antikorupsi adalah
Rencana menjadi terlalu mudah dicapai
Tidak dapat dibuktikan apakah program benar-benar berhasil atau hanya terlihat berjalan
Tidak dapat diajukan untuk anggaran
Tidak dapat diterapkan di seluruh instansi
Tidak memerlukan evaluasi
Target berikut: “Mengurangi waktu pelayanan izin usaha.” Agar memenuhi prinsip Specific dan Measurable, target tersebut harus diubah menjadi
“Memperbaiki pelayanan untuk masyarakat umum.”
“Mengurangi waktu pelayanan izin usaha dari 5 hari menjadi maksimal 2 hari dengan evaluasi bulanan.”
“Memberikan layanan terbaik kepada seluruh pengusaha.”
“Melibatkan semua pegawai dalam pelayanan terpadu.”
“Menyediakan layanan izin usaha secara online tanpa batas waktu.”
Mengapa metode SMART dianggap penting dalam merancang rencana aksi pencegahan korupsi
Karena SMART hanya berfokus pada pelaporan keuangan
Karena SMART memastikan bahwa setiap tindakan memiliki arah, ukuran, relevansi, dan waktu yang jelas sehingga mengurangi ruang ambiguitas yang sering menjadi celah korupsi
Karena SMART menjamin bahwa semua target pasti tercapai
Karena SMART hanya digunakan pada proyek-proyek internasional
Karena SMART dapat menggantikan seluruh SOP instansi
Sebuah daerah menerima anggaran bantuan pangan, namun penyaluran diselewengkan sehingga hanya sebagian kecil masyarakat miskin yang menerimanya. Akibatnya, angka kemiskinan tetap tinggi meski anggaran besar telah dikucurkan. Dampak utama korupsi dalam kasus ini adalah
Meningkatnya efisiensi birokrasi
Kemiskinan yang semakin parah
Gagalnya pembangunan infrastruktur
Melemahnya demokrasi
Naiknya pendapatan negara
