wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Page 1

Total questions: 40

Worksheet time: 30mins

Name
Class
Date
1.

Dalam sebuah dinas pemerintah, seorang pejabat sengaja memilih sepupunya untuk mengisi posisi strategis meskipun tidak memenuhi kualifikasi jabatan. Tindakan ini termasuk jenis korupsi

a)

Korupsi investif

b)

Korupsi nepotistik

c)

Korupsi defensif

d)

Korupsi otogenik

e)

Korupsi transaktif

2.

Seorang pegawai dipaksa memberikan sejumlah uang kepada atasannya agar berkas administrasinya diproses. Hal ini dilakukan karena pegawai tersebut takut pekerjaannya terganggu. Situasi ini merupakan bentuk korupsi

a)

Supportive

b)

Extortive

c)

Investif

d)

Autogenic

e)

Transactive

3.

Dalam sebuah proyek pembangunan gedung sekolah, panitia membuat laporan biaya yang dinaikkan jauh dari harga sebenarnya agar mendapatkan keuntungan. Modus ini disebut

a)

Nepotisme

b)

Pengadaan fiktif

c)

Manipulasi data

d)

Mark-up anggaran

e)

Gratifikasi

4.

Seorang bendahara sekolah menerima hadiah berupa uang dari perusahaan tertentu setelah memenangkan tender. Hadiah tersebut tidak dilaporkan kepada institusi tempat ia bekerja. Tindakan ini termasuk

a)

Manipulasi data

b)

Penyalahgunaan wewenang

c)

Gratifikasi

d)

Korupsi otogenik

e)

Korupsi defensif

5.

Sebuah lembaga pemerintah memiliki sistem pengawasan yang sangat lemah. Audit dilakukan hanya setahun sekali, dan laporan keuangan sebagian besar tidak diverifikasi. Seorang pegawai yang awalnya memiliki moral baik mulai melakukan manipulasi kecil yang lambat laun berkembang menjadi korupsi terstruktur. Berdasarkan Teori Fraud Triangle, faktor yang paling dominan mendorong perubahan perilaku tersebut adalah

a)

Pressure (tekanan) dari kebutuhan hidup

b)

Opportunity (kesempatan) karena lemahnya kontrol

c)

Rationalization karena dorongan keluarga

d)

Greedy karena sifat rakus

e)

Need karena gaya hidup konsumtif

6.

Dalam suatu organisasi, budaya kerja telah terbentuk sejak lama bahwa pemberian “uang pelicin” adalah hal yang umum dan dianggap wajar. Pegawai baru yang awalnya menolak akhirnya ikut terlibat karena merasa akan dikucilkan. Jika dianalisis menggunakan faktor penyebab internal (aspek sosial), faktor yang menjelaskan perilaku pegawai tersebut adalah

a)

Solidaritas kelompok

b)

Moral lemah

c)

Ajaran agama tidak diamalkan

d)

Kebutuhan ekonomi mendesak

e)

Malas bekerja dan ingin hasil cepat

7.

Di sebuah instansi, keterbatasan SDM auditor menyebabkan pemeriksaan internal hanya dilakukan secara parsial dan sering terlambat. Pejabat yang korup memanfaatkan kondisi ini untuk menyembunyikan transaksi fiktif selama bertahun-tahun. Fakta ini paling tepat dikaitkan dengan faktor penyebab eksternal pada aspek

a)

Ekonomi – kebutuhan lebih besar dari penghasilan

b)

Politik – tekanan dari pihak tertentu

c)

Hukum – lemahnya sistem pengawasan organisasi

d)

Sosial – dorongan keluarga

e)

Individu – malas bekerja secara profesional

8.

Seorang pegawai senior melakukan korupsi karena merasa kontribusinya selama puluhan tahun tidak dihargai. Ia beranggapan bahwa mengambil sedikit dana adalah “haknya” sebagai kompensasi moral. Dalam kerangka Teori GONE, perilaku pegawai tersebut paling tepat dikategorikan sebagai

a)

Greedy

b)

Need

c)

Opportunistic

d)

Exposure

e)

Extended

9.

Sebuah provinsi mengalami penurunan drastis investasi asing selama lima tahun terakhir. Investor menyatakan ketakutan karena sering dimintai “biaya tambahan” oleh pejabat setempat saat mengurus perizinan. Situasi ini menunjukkan bahwa korupsi telah menyebabkan

a)

Penurunan produktivitas tenaga kerja

b)

Menurunnya transparansi anggaran daerah

c)

Melemahnya kapasitas pemerintah dalam pembangunan

d)

Hambatan investasi dan stagnasi pertumbuhan ekonomi

e)

Tingginya angka kriminalitas

10.

Dalam sebuah pemilihan kepala daerah, seorang kandidat membagikan uang kepada warga untuk membeli suara. Setelah terpilih, ia melakukan korupsi untuk menutup biaya kampanyenya. Dampak korupsi yang paling sesuai berdasarkan materi adalah

a)

Penurunan beban utang politik

b)

Merusak integritas lembaga legislatif

c)

Demokrasi menjadi tidak representatif

d)

Meningkatnya standar kompetensi pemimpin

e)

Mengurangi kekuatan oligarki

11.

Di sebuah fakultas, seorang mahasiswa berprestasi ketahuan melakukan plagiarisme secara sistematis untuk mempertahankan IPK tinggi demi beasiswa. Ia beralasan bahwa jika beasiswanya hilang, keluarganya tidak mampu membiayai kuliah. Dari perspektif nilai antikorupsi, kasus ini menunjukkan bahwa

a)

Ketidakjujuran muncul karena tuntutan akademik yang terlalu tinggi

b)

Plagiarisme dapat dibenarkan jika tujuannya baik

c)

Ketidakjujuran di masa studi dapat menjadi benih perilaku korupsi di masa depan

d)

Tanggung jawab institusi lebih besar dibanding mahasiswa

e)

Kejujuran tidak relevan dalam situasi tekanan ekonomi

12.

Prinsip antikorupsi yang memastikan bahwa setiap aktivitas lembaga dapat dinilai secara objektif melalui parameter kinerja yang terukur adalah

a)

Transparansi

b)

Kontrol kebijakan

c)

Akuntabilitas

d)

Kewajaran

e)

Fleksibilitas kebijakan

13.

Kewajaran (fairness) dalam penganggaran mencegah bias politik maupun teknis. Elemen yang paling menentukan kewajaran menurut materi adalah

a)

Adanya mekanisme evaluasi publik

b)

Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum

c)

Kejujuran dalam menyerasikan estimasi penerimaan dan pengeluaran

d)

Kewenangan penuh lembaga dalam menentukan biaya

e)

Kemampuan pembuat kebijakan dalam bernegosiasi

14.

Dalam nilai antikorupsi, keberanian dikategorikan sebagai nilai yang hanya dapat berfungsi optimal apabila disertai dengan

a)

Penguatan sistem pengawasan eksternal

b)

Keyakinan moral dan pengetahuan yang memadai

c)

Mekanisme pelaporan rahasia

d)

Kepatuhan terhadap hierarki organisasi

e)

Stabilitas psikologis dan emosional

15.

Prinsip kontrol kebijakan akan gagal berfungsi meskipun terdapat partisipasi publik apabila

a)

Evaluasi dilakukan oleh lembaga independen

b)

Reformasi kebijakan tidak dilakukan mengikuti hasil evaluasi

c)

Transparansi informasi telah tersedia

d)

Mekanisme audit dilakukan secara berkala

e)

Peraturan lembaga sudah lengkap namun belum disosialisasikan

16.

Mengapa pemberantasan korupsi tidak dapat mengandalkan jalur penal saja?

a)

Jalur penal terlalu murah dan mudah diterapkan

b)

Jalur penal hanya menargetkan pencegahan, bukan penindakan

c)

Jalur penal tidak memerlukan pembuktian hukum

d)

Jalur penal tidak menghilangkan akar peluang terjadinya korupsi

e)

Jalur penal dapat menggantikan peran masyarakat

17.

Jalur penal dalam pemberantasan korupsi terutama berfokus pada

a)

Penguatan pendidikan karakter

b)

Penegakan hukum pidana

c)

Pengawasan masyarakat

d)

Reformasi birokrasi

e)

Promosi budaya antikorupsi

18.

Jika pemerintah ingin menurunkan tingkat korupsi jangka panjang, strategi yang paling efektif adalah

a)

Meningkatkan jumlah penjara untuk koruptor

b)

Mengoptimalkan hukuman seberat-beratnya

c)

Menggabungkan jalur penal dan non-penal secara sistemik

d)

Menghapus jalur penal dan mengganti dengan jalur non-penal

e)

Memusatkan kekuasaan pada satu lembaga saja

19.

Jalur non-penal dianggap penting karena

a)

Tidak memerlukan biaya implementasi

b)

Fokus pada pencegahan sebelum korupsi terjadi

c)

Dapat menggantikan seluruh proses hukum

d)

Membatasi peran masyarakat dalam pengawasan

e)

Tidak memerlukan dukungan birokrasi

20.

Setiap tindakan penuntutan oleh kejaksaan termasuk dalam kategori

a)

Jalur non-penal represif

b)

Jalur penal represif

c)

Jalur non-penal preventif

d)

Jalur penal preventif

e)

Jalur non-penal evaluatif

21.

Dalam sebuah lembaga, hukuman koruptor sudah sangat berat, namun kasus korupsi tetap meningkat. Berdasarkan teori jalur penal & non-penal, kegagalan tersebut paling mungkin disebabkan oleh

a)

Aparat hukum tidak melaksanakan vonis

b)

Jalur penal tidak berjalan profesional

c)

Sistem pencegahan non-penal tidak efektif

d)

Masyarakat menolak partisipasi publik

e)

Pemerintah meningkatkan anggaran penindakan

22.

Sebuah daerah memiliki angka korupsi rendah tetapi indeks integritas publik juga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa

a)

Jalur penal bekerja sangat baik

b)

Jalur non-penal berjalan tetapi penal tidak

c)

Minimnya deteksi korupsi menyebabkan kasus tampak rendah

d)

Masyarakat tidak mampu memahami korupsi

e)

Tidak ada hubungan antara integritas publik dan korupsi

23.

Sebuah dinas pendidikan di salah satu provinsi diketahui memanipulasi laporan anggaran BOS. Sistem pelaporan masih manual dan memungkinkan pegawai mengubah data sebelum diserahkan ke pusat. Untuk mencegah korupsi serupa, strategi paling efektif berdasarkan konsep perbaikan sistem adalah

a)

Mengganti seluruh pegawai lama

b)

Mengalihkan seluruh laporan ke format digital dengan e-budgeting

c)

Menyerahkan kasus langsung ke pengadilan

d)

Menambah anggaran BOS agar lebih transparan

e)

Menyembunyikan laporan keuangan agar tidak disalahgunakan

24.

Dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, penegakan hukum difokuskan pada

a)

Pendidikan integritas sejak dini

b)

Sinkronisasi regulasi dan harmonisasi peraturan

c)

Penyidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap pelaku korupsi

d)

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaporan

e)

Membentuk budaya antikorupsi di kampus

25.

Mengapa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime)?

a)

Karena dilakukan oleh pejabat tinggi

b)

Karena dampaknya pada keuangan negara

c)

Karena secara sistemik merusak bangsa

d)

Karena sulit ditindak secara hukum

e)

Karena tergolong tindak pidana ringan

26.

Rani ingin berperan sebagai agent of change, langkah paling tepat yang bisa ia ambil adalah

a)

Ikut saja menitip absen agar tidak dianggap aneh

b)

Membuat laporan resmi ke polisi

c)

Mengajak teman dekatnya berhenti melakukan praktik titip absen dan memberi contoh hadir tepat waktu

d)

Mengabaikan karena bukan urusannya

e)

Merekam dan menyebarkan ke media sosial

27.

Mahasiswa KKN di sebuah desa melihat proses pengurusan KTP selalu diminta “uang rokok”. Agar berperan sebagai social control, tindakan yang paling tepat adalah

a)

Membayar saja agar urusan cepat selesai

b)

Mengajak warga mendokumentasikan semua pungutan ilegal dan melaporkannya ke saluran resmi

c)

Menyuruh warga diam demi keamanan

d)

Mengancam petugas dengan publikasi media

e)

Mengumpulkan uang untuk diberikan pada petugas

28.

Seandainya seorang pejabat saat ini mengalami situasi seperti Bung Hatta yang sangat menginginkan barang mewah, tetapi memiliki akses kekuasaan untuk “mempermudah mendapatkannya”, dilema utama yang paling relevan jika dibandingkan dengan teladan Bung Hatta adalah

a)

Konflik antara kebutuhan pribadi dan kepentingan publik

b)

Konflik antara harga pasar dan kemampuan ekonomi

c)

Konflik antara gaya hidup dan kemampuan negara menyediakan fasilitas

d)

Konflik antara jabatan yang memungkinkan gratifikasi dan komitmen menjaga integritas pribadi

e)

Konflik antara kebutuhan keluarga dan peraturan pembelian aset negara

29.

Jika saat ini jaksa agung menghadapi tekanan politik agar tidak mengusut kasus yang melibatkan pemimpin partai besar, berdasarkan teladan Soeprapto, indikator integritas paling kritis yang harus dipertahankan adalah

a)

Kemampuan menjaga hubungan baik dengan semua elite

b)

Ketaatan pada arahan kementerian dan kabinet

c)

Keberanian menegakkan hukum meski berisiko kehilangan jabatan

d)

Pengalaman bekerja di banyak kota dan wilayah

e)

Kemampuan menghindari kritik publik

30.

Emil Salim hidup sederhana meskipun menjabat menteri. Jika seorang pejabat mengikuti filosofi Emil, tindakan kebijakan publik berikut yang paling logis dan konsisten adalah

a)

Mengalokasikan anggaran kementerian untuk fasilitas mewah agar meningkatkan wibawa negara

b)

Mengurangi belanja dinas dan memaksimalkan anggaran untuk program pembangunan

c)

Menambah pos anggaran perjalanan untuk menjaga relasi internasional

d)

Menyetujui semua permintaan fasilitas jabatan selama tidak melanggar aturan

e)

Menggunakan anggaran negara untuk membeli rumah pribadi menteriParafin Padat

31.

Mar’ie Muhammad dikenal menolak anggaran yang berlebihan. Jika ia hidup di era modern dengan sistem digital budgeting, praktik korupsi “pemborosan anggaran” akan ia lihat sebagai

a)

Kesalahan teknis akibat kurangnya pengetahuan teknologi

b)

Kesempatan untuk memperbesar dana cadangan kementerian

c)

Bentuk korupsi struktural yang perlu dipangkas bahkan jika mengurangi kenyamanan pejabat

d)

Hal yang lumrah dalam birokrasi modern

e)

Penyesuaian wajar karena kebutuhan protokoler

32.

Sikap utama Bung Hatta yang menjadikannya simbol integritas dalam sejarah Indonesia adalah

a)

Kemampuannya mengelola keuangan negara

b)

Keputusannya menolak semua jabatan negara

c)

Kesederhanaan dan prinsip uncorruptable meskipun memiliki jabatan tinggi

d)

Ketegasannya mencopot menteri-menteri bermasalah

e)

Keinginannya membeli barang mewah dengan dana negara

33.

Salah satu alasan mengapa Jaksa Agung Soeprapto dihormati menjadi salah satu tokoh anti korupsi adalah karena

a)

Kemampuannya mengelola keuangan negara

b)

Keputusannya menolak semua jabatan negara

c)

Kesederhanaan dan prinsip uncorruptable meskipun memiliki jabatan tinggi

d)

Ketegasannya mencopot menteri-menteri bermasalah

e)

Keberanian mengadili pejabat tinggi tanpa memandang pangkat

34.

Kontribusi terbesar Bertrand DeSpeville terhadap Indonesia adalah

a)

Mendirikan ICAC di Indonesia

b)

Menjadi ketua KPK pertama

c)

Memberikan kajian yang menjadi dasar pembentukan UU KPK Tahun 2002

d)

Menjadi penasihat Presiden Indonesia

e)

Mengawasi seluruh operasi KPK secara langsung

35.

Dalam penyusunan rencana aksi antikorupsi, sebuah instansi membuat target: “Meningkatkan integritas pegawai dalam pelayanan publik”. Mengapa target ini tidak memenuhi kriteria Specific?

a)

Tidak menyebutkan pihak yang bertanggung jawab

b)

Tidak menyertakan indikator ukuran kuantitatif

c)

Tidak menjelaskan konteks, pelaksana, objek perubahan, atau ruang lingkup secara jelas

d)

Tujuannya tidak relevan dengan misi instansi

e)

Tidak memiliki tenggat waktu

36.

Sebuah lembaga membuat target: “Menghapus seluruh praktik suap di kota X dalam waktu 2 minggu.” Target ini tidak attainable karena

a)

Target terlalu spesifik

b)

Tidak melibatkan pihak luar negeri

c)

Tidak menyertakan instruksi pimpinan

d)

Terlampau ambisius dan tidak mempertimbangkan kapasitas sumber daya serta kompleksitas sosial

e)

Terlalu bergantung pada kebijakan nasional

37.

Sebuah rencana aksi telah spesifik, relevan, dan attainable, tetapi tidak measurable. Konsekuensi paling serius dalam konteks pengawasan antikorupsi adalah

a)

Rencana menjadi terlalu mudah dicapai

b)

Tidak dapat dibuktikan apakah program benar-benar berhasil atau hanya terlihat berjalan

c)

Tidak dapat diajukan untuk anggaran

d)

Tidak dapat diterapkan di seluruh instansi

e)

Tidak memerlukan evaluasi

38.

Target berikut: “Mengurangi waktu pelayanan izin usaha.” Agar memenuhi prinsip Specific dan Measurable, target tersebut harus diubah menjadi

a)

“Memperbaiki pelayanan untuk masyarakat umum.”

b)

“Mengurangi waktu pelayanan izin usaha dari 5 hari menjadi maksimal 2 hari dengan evaluasi bulanan.”

c)

“Memberikan layanan terbaik kepada seluruh pengusaha.”

d)

“Melibatkan semua pegawai dalam pelayanan terpadu.”

e)

“Menyediakan layanan izin usaha secara online tanpa batas waktu.”

39.

Mengapa metode SMART dianggap penting dalam merancang rencana aksi pencegahan korupsi

a)

Karena SMART hanya berfokus pada pelaporan keuangan

b)

Karena SMART memastikan bahwa setiap tindakan memiliki arah, ukuran, relevansi, dan waktu yang jelas sehingga mengurangi ruang ambiguitas yang sering menjadi celah korupsi

c)

Karena SMART menjamin bahwa semua target pasti tercapai

d)

Karena SMART hanya digunakan pada proyek-proyek internasional

e)

Karena SMART dapat menggantikan seluruh SOP instansi

40.
  1. Sebuah daerah menerima anggaran bantuan pangan, namun penyaluran diselewengkan sehingga hanya sebagian kecil masyarakat miskin yang menerimanya. Akibatnya, angka kemiskinan tetap tinggi meski anggaran besar telah dikucurkan. Dampak utama korupsi dalam kasus ini adalah

a)

Meningkatnya efisiensi birokrasi

b)

Kemiskinan yang semakin parah

c)

Gagalnya pembangunan infrastruktur

d)

Melemahnya demokrasi

e)

Naiknya pendapatan negara