Penilaian Tengah Semester (PTS) XII

Ketentuan di dalam UUD Negara RI 1945 yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan system pemerintahan presidensial, yaitu….

• Pasal 4 dan pasal 13 UUD Negara RI 1945

• Pasal 4 dan pasal 14 UUD Negara RI 1945

• Pasal 4 dan pasal 15 UUD Negara RI 1945

• Pasal 4 dan pasal 16 UUD Negara RI 1945

• Pasal 4 dan pasal 17 UUD Negara RI 1945

Yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah ...

• Sebuah perjanjian yang dibuat dibawah hukum dalam negeri oleh sepihak Negara

• Sebuah perjanjian yang dibuat dibawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa organisasi internasional

• Sebuah perjanjian yang dibuat diatas hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa organisasi

• Sebuah perjanjian yang dibuaat diatas hukum dalam negeri oleh sepihak negara

• Sebuah perjanjian yang dibuat dibawah hukum internasional oleh sepihak negara

Pengertian ideologi adalah ...

• Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap orang dapat mewujudkan tujuan hidupnya

• pedoman manusia dalam menjawab dan mengatasi masalah dalam kehidupannya

• aturan dasar baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjiwai peraturan lainnya

• kesatuan gagasan, dasar, sistematis, dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya

• himpunan prinsip dan asas untuk mengatur kehidupan berbangsa secara praktis dan konkret

Dalam sistem pemerintahan parlementer, kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen apabila...

• perdana menteri tidak mampu memimpin kabinet

• kabinet tidak representatif terhadap aspirasi rakyat

• program kerja kabinet tidak memperoleh dukungan mayoritas dari parlemen

• perdana menteri tidak dapat bekerja sama secara baik dengan kepala negara

• kabinet meminta parlemen untuk dibubarkan karena sudah tidak mampu menyelesaikan persoalan

Negara Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer, yaitu....

• pemerintah Orde Baru

• setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

• pada masa berlakunya Konstitusi RIS

• diberlakukannya kembali UUD 1945

• setelah PKI mengesahkan UUD 1945

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan dasar hukum pemberlakukan UUD 1945 untuk masa kesekian kalinya. Di bawah ini yang tidak termasuk dari isi dekrit presiden tersebut adalah....

• pembubaran konstituante

• berlakunya kembali UUD 1945

• perubahan sistem kabinet

• tidak berlakunya UUDS 1950

• pembentukan MPRS dan DPAS

Salah satu kelemahan atau keburukan yang menonjol dari sistem pemerintahan parlementer adalah.....

• Sering terjadi krisis cabinet

• Program pemerintahan cebderung terhambat

• Kabinet dapat dijatuhkan kapan saja

• Pemerintahan cenderung stabil

• Berpengaruhnya pengawasan DPR

Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial yang terdapat di Indonesia adalah....

• Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah otoriter

• Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet

• Pemerintahan dapat berlangsung dengan baik bila mendapat dukungan wakil rakyat (DPR) sehingga kebijakan dan keputusan-keputusan eksekutif dapat terlaksana

• Produk hukum belum banyak memihak kepentingan rakyat, demikian juga aparat penegak hukum

• Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih, dan professional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat)

Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer pada masa antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 adalah....

• Undang-Undang Dasar 1945

• Maklumat Pemerintah 14 November 1945

• Konstitusi RIS 1949

• Undang-Undang Dasar Sementara 1950

• Dekrit Presiden 1959

Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebernarnya.....

• Presiden dan menteri-menterinya

• Presiden bersama dengan DPR

• Presiden dan wakil presiden

• Kepala negara dengan menteri

• Presiden dengan perdana menteri