LOCUS DELICTI

BERIKUT INI ARTI DARI LOCUS DELICTI :

• TEMPAT DELIK TINDAK PIDANA

• WAKTU DELIK TINDAK PIDANA

• LAMA DELIK TINDAK PIDANA

• CARA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

BERIKUT INI TEORI DALAM MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA, KECUALI :

• TEORI PERBUATAN MATERIIL

• TEORI NIAT

• TEORI ALAT YANG DIGUNAKAN

• TEORI AKIBAT

LOCUS DELICTI PENTING DALAM MENENTUKAN DIBAWAH INI, KECUALI :

• PENGADILAN MANA YANG BERWENANG MENGADILI

• KEJAKSAAN NEGRI MANA YANG BERWENANG MENYIDANGKAN

• MENENTUKAN APAKAH HUKUM INDONESIA BERLAKU ATAU TIDAK

• KADALUWARSA

TERHADAP KASUS BOM HOTEL JW MARRIOT, PENGADILAN DAN KEJAKSAAN NEGERI MANAKAH YANG BERWENANG MENGADILI?

• PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

• PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR DAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR

• PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

• PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT

total penangkapan dalam tindak pidana terorisme adalah :

• 14 hari

• 21 hari

• 28 hari

• 35 hari

Pasal 78 KUHP mengatur tentang ....

• Nebis in idem

• Daluwarsa

• jenis - jenis tahanan

• asas legailtas

Salah satu hak terdakwa dalam hukum acarapidana adalah mengajukan eksepsi, yang diajukan

terhadap

• Surat dakwaan jaksa kabur

• Surat tuntutan Jaksa

• Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian

• D. Replik Jaksa

Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan. Dalam Pasal

berapa hal ini diatur KUHAP ….

• Pasal 20 KUHAP

• Pasal 69 KUHAP

• Pasal 197 KUHAP

• Pasal 244 KUHAP

Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan saksiyang memberatkan, saksi ini disebut sebagai saksi

• Saksi a Charge

• Saksi a De Charge

• Saksi Testimoniumde auditu

• Saksi Mahkota

Dalam hal terjadi prapenuntutan, maka hal-hal yang dapat dilakukan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut, kecuali :

• 1. Mengikuti perkembangan penyidikan

• 1. Melakukan koordinasi dengan penyidik terhadap penyidikan perkara tertentu

• Memberikan perpanjangan penahanan

• menyidangkan berkas perkara