Pre Test e~BMD

Siklus pengelolaan barang milik daerah dimulai dari kegiatan :

• Perencanaan kebutuhan dan pengganggaran barang milik daerah
• pengadaan barang milik daerah
• penerimaan barang milik daerah
• penganggaran barang milik daerah

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah harus :

• memperhatikan ketersediaan barang milik daerah
• memperhatikan perencanaan barang milik negara
• mengacu pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh menteri keuangan
• memperhatikan data barang pihak ketiga yang terdapat dalam satker

Pengurus barang/pengurus barang pembantu ditetapkan oleh...

• Pengguna barang
• Walikota
• Penguasa Pengguna
• Pengelola

Berikut ini merupakan dasar hukum pengelolaan barang milik daerah, kecuali

• Peraturan Pemerintah No 02 tahun 2024
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
• Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2022
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Barang milik daerah yang digunakan untuk penyelenggaran TUPOKSI terdapat dalam :

• Daftar barang milik daerah
• Daftar kartu inventaris barang
• Daftar barang catatan pengurus barang
• Daftar neraca pengguna

Pencatatan dalam Daftar Barang Pengguna / Kuasa Pengguna dilakukan menurut :

• kodefikasi barang
• penggolongan barang
• penggolongan dan kodefikasi barang
• penggolongan, kodefikasi dan Bagan Akun

Barang daerah adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD kecuali

• Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang seenis
• Barang yang sedang dalam sengketa di pengadilan
• Barang milik dan dikuasai kontraktor
• Barang hasil dari hadiah.

Peraturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah adalah.....

• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
• Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2022

Guna mengakomodir pelaporan BMD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 perlu didukung oleh:

• system (aplikasi) yang memadahi
• pengurus barang yang handaldan profesional
• reward dan penghargaan untuk semua unsur pengelola barang
• sarana dan prasrana yang ada

System (Aplikasi) apa saja yang pernah dirilis dan di keluarkan oleh Kementerian dalam Negeri dalam pengelolaan barang :

• SIMDA
• E-BMD
• SIPD
• Semua jawaban benar