Post Test LPJ SAKTI_134

Dasar Hukum Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN adalah

• PMK nomor 162/PMK.05/2012

• PMK nomor 162/PMK.05/2013

• PMK nomor 162/PMK.05/2014

• PMK nomor 162/PMK.05/2015

Dasar Hukum Juknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satker APBN serta Verifikasi LPJ Bendahara adalah

• Per-3/PB/2013

• Per-3/PB/2014

• PMK-3/PMK.05/2012

• PMK-3/PMK.05/2013

Penatausahaan Kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran

• Uang Persediaan

• LS Bendahara Pengeluaran

• Uang Lainnya dari hibah

• Semua Benar

Batasan nilai kas tunai yang berada pada brankas bendahara setiap hari kerja

• 50.000.000 berasal dari uang persediaan/ Tambahan Uang Persediaan

• 200.000.000 berasal dari uang persediaan

• 50.000.000 berasal dari UP/TUP dan LS Bendahara

• 200.000.000 berasala dari semua kas tunai bendahara

Batas waktu penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN adalah

• 10 hari kerja bulan berikutnya

• Tanggal 10 bulan berikutnya

• 8 hari kerja bulan berikutnya

• Tanggal 15 bulan berikutnya

Dokumen lampiran wajib LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN adalah

• BA pemeriksaan kas, saldo rekening , Salinan rekening koran dan Buku Kas Umum

• BA Pemeriksaan Kas, saldo rekening, konfirmasi penerimaan pajak

• BA Pemeriksaan Kas, Saldo Rekening dan Salinan Rekening Koran

• BA Pemeriksaan Kas, Saldo rekening, Salinan Rekening koran dan Buku pembantu pajak

LPJ Bendahara Pengeluaran wajib disampaikan kepada

• KPPN Selaku Kuasa BUN

• KPPN Selaku Kuasa BUN, Menteri/Pimpinan Lembaga Masing-masing

• KPPN Selaku Kuasa BUN, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan dan Menteri/Pimpinan Lembaga Masing-masing

• KPPN Selaku Kuasa BUN, Badan Pemeriksa Keuangan  dan Menteri/Pimpinan Lembaga Masing-masing

Jenis Uang Persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran adalah

• UP Tunai dan KKP

• UP Tunai dan Non Tunai

• UP Tunai dan Digipay

• KKP dan Digipay