Uji Pemahaman JKN

Usia maksimal anak Pekerja Penerima Upah (PPU) yang dapat ditanggung adalah

• 19 tahun (tidak kuliah) dan 23 tahun (masih kuliah)

• 20 tahun (tidak kuliah) dan 24 tahun (masih kuliah)

• 21 tahun (tidak kuliah) dan 25 tahun (masih kuliah)

• 22 tahun (tidak kuliah) dan 26 tahun (masih kuliah)

Prosedur pengaktifan kembali anak PPU di atas 21 tahun yang masih kuliah adalah

• Melakukan pelaporan dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliah dan kartu keluarga ke satuan kerja

• Melakukan pelaporan dengan melampirkan lembar gaji berkolom orang tua dan kartu keluarga ke satuan kerja

• Melakukan pelaporan dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliah dan kartu keluarga ke BPJS Kesehatan

• Melakukan pelaporan dengan melampirkan SK pegawai dari orang tua dan kartu keluarga ke BPJS Kesehatan

Fakir miskin dan orang tidak mampu dapat menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Kesehatan dengan cara?

• Mengajukan permohonan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dan kartu keluarga ke Dinas Sosial

• Mengajukan permohonan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dan kartu keluarga ke BPJS Kesehatan

• Mengajukan permohonan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dengan melampirkan buku rekening dan kartu keluarga ke BPJS Kesehatan

• Mengajukan permohonan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dengan melampirkan buku rekening dan kartu keluarga ke Dinas Sosial

Yang merupakan kriteria persyaratan WAJIB bagi Fasilitas Kesehatan rujukan Tingkat lanjutan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali:

• a. Surat ijin operasional

• b. Akreditasi

• c. Surat Ijin Praktek (SIP) tenaga Kesehatan yang berpraktik

• d. Perjanjian kerja sama dengan laboratorium, radiologi dan jejaring lain jika diperlukan

• e. Perjanjian kerja sama dengan dokter atau puskesmas

Ketentuan tentang persyaratan pengajuan kerja sama Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan diatur dalam:

• a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

• b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program jaminan Kesehatan

• c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

• d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional

• e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawat Daruratan, yang merupakan kriteria gawat darurat adalah, kecuali:

• a. Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan

• b. Adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi

• c. Adanya penurunan kesadaran

• d. Adanya gangguan hemodinamik, dan/atau memerlukan Tindakan segera

• e. Tindakan Operasi Elektif

Berikut merupakan Kewajiban FKRTL yang tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama antara lain, kecuali:

• a. Melaksanakan dan mendukung program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan

• b. Memberikan pelayanan prima sesuai standar profesi, standar pelayanan kedokteran dan prosedur pelayanan Kesehatan yang berlaku

• c. Menggunakan obat diluar Fornas sesuai kebutuhan

• d. Memberikan konfirmasi dan mengembalikan kelebihan pembayaran jika terbukti terjadi kelebihan pembayaran

• e. Membentuk Tim Pencegahan kecurangan JKN

Peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya, dengan biaya akibat peningkatan pelayanan dapat dibayar oleh:

• a. Peserta

• b. Pemberi kerja

• c. Asuransi Kesehatan Tambahan

• d. Semua benar

Pasien A peserta JKN dengan hak kelas I mendapatkan perawatan dengan diagnosa appendicitis akut dan akan dilakukan tindakan appendektomi. Pasca operasi pasien A dirawat di ruang VIP selama 3 hari dikarenakan ruang rawat inap kelas 1 penuh. Pada pasien tersebut berlaku:

• a. Peserta harus membayar selisih tarif INA CBG Kelas I dengan tarif VIP

• b. Peserta harus membayar selisih tarif INA CBG Kelas I dengan tarif VIP paling banyak 75% dari tarif INA CBG Kelas I

• c. Peserta harus membayar selisih tarif INA CBG Kelas I dengan tarif VIP paling banyak 50% dari tarif INA CBG Kelas I

• d. Tidak dikenakan selisih biaya

• e. Peserta harus membayar tarif VIP sesuai tarif yang ditetapkan rumah sakit

Pernyataan yang benar tentang pelaksanaan KESSAN, kecuali:

• a. KESSAN adalah proses evaluasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan yang dilaksanakanmelalui survey oleh peserta (customer feedback) untuk memperoleh umpan balik atau kesan pengalaman peserta setelah menerima layanan dari Fasilitas Kesehatan.

• b. Luaran dari KESSAN berupa rating Fasilitas Kesehatan dengan simbol Bintang

• c. Formulir manual yang diisi oleh Peserta untuk menyampaikan kepuasan/ketidakpuasannya terhadap layanan rumah sakit

• d. Semakin banyak jumlah Bintang maka Peserta semakin puas atas layanan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan

• e. Hasil KESSAN dari masing-masing Fasilitas Kesehatan dapat dilihat pada situs web BPJS Kesehatan