
Uji Pengetahuan Sistem Peradilan Indonesia
Authored by Rahmat Apriyanto
Other
12th Grade
Used 3+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
15 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Apa yang dimaksud dengan sistem hukum pidana di Indonesia?
Sistem hukum pidana di Indonesia tidak memiliki sanksi bagi pelanggar.
Sistem hukum pidana di Indonesia adalah seperangkat aturan yang mengatur tindak pidana dan sanksinya.
Sistem hukum pidana di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara asing.
Sistem hukum pidana di Indonesia hanya mengatur hukum perdata.
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Sebutkan dua jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP!
Pelanggaran Lalu Lintas
Pencurian, Penggelapan
Kekerasan
Penipuan
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Apa perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata?
Hukum pidana hanya berlaku untuk kasus keuangan.
Hukum pidana dan perdata memiliki tujuan yang sama.
Hukum perdata mengatur tindakan kriminal dan sanksi.
Hukum pidana berfokus pada kejahatan dan sanksi, sedangkan hukum perdata berfokus pada sengketa antara individu.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Jelaskan pengertian sistem hukum perdata di Indonesia!
Sistem hukum perdata di Indonesia mengatur hubungan antara negara dan individu.
Sistem hukum perdata di Indonesia adalah sistem yang mengatur hubungan hukum antara individu, berdasarkan KUHPer.
Sistem hukum perdata di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Sistem hukum perdata di Indonesia hanya berlaku untuk perusahaan.
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Apa saja sumber hukum yang mengatur hukum perdata?
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan Pemerintah
Undang-Undang Dasar 1945
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Sebutkan contoh kasus yang termasuk dalam peradilan administratif negara!
Kasus pemecatan pegawai negeri sipil oleh instansi pemerintah.
Kasus sengketa tanah antara dua pihak di pengadilan umum.
Kasus pengadilan pidana terhadap seorang tersangka kriminal.
Kasus perceraian yang diajukan di pengadilan agama.
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Apa tujuan dari peradilan administratif negara?
Mengurangi transparansi dalam pengambilan keputusan.
Menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Menyediakan perlindungan hukum hanya untuk pemerintah.
Meningkatkan kekuasaan pemerintah tanpa batasan.
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft
or continue with
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?