Penyelenggaran fungsi pemerintah tertentu bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah pusat menetapkan kawasan khusus wilayah provinsi/kabupaten/kota terdiri dari (SKB Hesti)

• a. Kawasan perkebunan, kawasan otorita

• b. Kawasan ekonomi khusus, kawasan taman laut

• c. Kawasan berikat, kawasan pertanian

• d. Kawasan purbakala, kawasan  perdagangan

• e. Kawasan hutan konservasi, kawasan hutan bakau

Answer explanation

Jawaban B.

Kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah pusat terdiri dari kawasan perdangan bebas/pelabuhan bebas, kawasan hutan lindung, kawasan taman lait, kawasan buru, kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, kawasan angkatan perang, kawasan industri, kawasan purbaka, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya, kawasan otorita dan kwsn kepentingan nasional lain sesuai perpu Pasal 360 Ayat 2 ttg kawasan khusus.

Pengawasan penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP terdapat beberapa tahapan kegiatan, salah satunya yakni … (SKB Hesti)

• a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

• b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah pusat

• c. Pelaksanaan program strategis khusus di daerah

• d. Berakhirnya masa jabatan menteri

• e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai peraturan menteri

Answer explanation

Jawaban A.

PP No 12 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 3

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota untuk pembinaan teknis dilaksanakan oleh (SKB Arin)

• A. Inspektorat Daerah provinsi

• B. Sekretaris Daerah provinsi

• C. APIP

• D. gubernur

• E. Mentri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian

Answer explanation

Jawaban D

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota baik umum maupun teknis dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tidak disampaikan oleh kepala daerah dalam waktu yang ditentukan dapat dianggap sebagai: (SKB Putri)

• A. Tindakan korupsi

• B. Pelanggaran administratif

• C. Pelanggaran etik

• D. Kejahatan terhadap negara

• E. Pelanggaran hak warga negara

Answer explanation

JawabanB.

Pasal 36 ayat (1) secara jelas menyebutkan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang tidak menjalankan kewajiban administratifnya dapat dijatuhi sanksi administratif. Salah satu kewajiban administratif tersebut adalah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tepat waktu sebagaimana diatur pada ayat (2) poin (b) dan (c).

Dalam UU no 23 tahun 2014 istilah yang di gunakan untuk menggambarkan kewenangan yang di miliki oleh daerah untuk menggelola urusan pemerintahan tertentu secara penuh tanpa campur tangan pusat yaitu... (SKB Evi)

• A. Desentralisasi

• B. Otonomi lengkap

• C. Kewenangan Mandiri

• D. Kewenangan daerah otonom

• E. Otonomi daerah penuh

Answer explanation

Jawaban D

Dalam hal perangkat gubenur sebagai wakil pemerintah pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan penyellengaraan pemerintah daerah di kabupaten/kota dilaksanakan oleh..... (SKB Evi)

• A. Inspektorat Provinsi

• B. Perangakat Daerah Provinsi

• C. Dinas daerah

• D. Badan

• E. Bupati

Answer explanation

Jawaban B

Dalam hal perangkat gubenur sebagai wakil pemerintah pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan penyellengaraan pemerintah daerah di kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangakat daerah provinsi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut PP No. 12 Tahun 2017, RPJMD disusun oleh siapa untuk menetapkan arah pembangunan daerah dalam periode 5 tahun? (SKB Nurul)

• a) DPRD

• b) Kepala daerah

• c) Pemerintah pusat

• d) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

• e) Presiden

Answer explanation

Jawaban: b) Kepala daerah.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 5 PP 12/2017, RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh kepala daerah untuk menetapkan arah dan prioritas pembangunan daerah selama periode 5 tahun. RPJMD juga mencakup visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah selama masa jabatan kepala daerah.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah, terkait pengawasan umum dilaksanakan oleh ... (SKB Andhika)

• A.Unit Kerja terkait di Kementerian Dalam Negeri

• B. APIP di Kementerian Dalam Negeri

• C. Unit Kerja terkait di Kementerian/ Lembaga Teknis

• D. APIP di Kementerian/ Lembaga Teknis

• E. Gubernur

Answer explanation

Jawaban B.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

Untuk pengawasan umum, Menteri menugaskan APIP di lingkungan Kementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif.

Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secara nasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indeks dan peringkat kinerja disusun setiap tahun oleh... (SKB Adelyta)

• A. Presiden dan Wakil Presiden

• B. Menteri

• C. Anggota DPR

• D. APIP

• E. Inspektorat

Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kewenangannya dikoordinasikan kepada.... (SKB Siffa)

• A. Presiden

• B. Menteri

• C. DPR

• D. Kepala Daerah

• E. APIP

Answer explanation

Jawaban B.

Berdasarkan PP No. 12 Th. 2017 Pasal 7 Ayat 2